Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Ratnasari Wahono
Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan hukum ini bermaksud untuk menganalisis tentang instrumen penaatan yang ideal terhadap pemanfaatan satwa liar dalam bentuk perdagangan dengan menggunakan teori Smart Regulation sebagai pisau analisis yang digunakan untuk merumuskan bentuk penaatan yang ideal tersebut. Ciri khas dari teori ini adalah dengan dibentuknya suatu pola penaatan yang melibatkan pihak ketiga yaitu masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sistem penaatan yang dirumuskan dengan mengkombinasikan sejumlah instrumen penaatan lingkungan hidup yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penaatan yang ideal adalah dengan melakukan kombinasi baik secara bersamaan inherently complementary dan juga dengan kombinasi instrumen secara bergantian sequencing. Kedua model kombinasi tersebut mendorong itu dibentuk penaatan yang mengutamakan kesukarelaan dan keterbukaan informasi. Selain itu juga didorong untuk dikembangkan sanksi yang bersifat positif seperti pemberian insentif, soft-loans dan awardee di samping juga terdapat sanksi negatif baru seperti social license. Perumusan kombinasi instrumen dan sanksi tersebut diharapkan akan mendorong terciptanya penaatan terhadap peraturan-peraturan terhadap perdagangan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.
ABSTRACT
This research seeks for ideal compliance instruments for illegal wildlife trade by using Smart Regulation theory. The theory addresses the establishment of a pattern of compliance involving a third party community or non governmental organizations to participate in a compliance system formulated by combining a number of existing environmental compliance instruments. This research shows that ideal compliance instruments could be achieved by combining several possible inherently complementary instruments or by applying some instruments sequentially. Both possibilities encourage a form of compliance mechanism capable of prioritizing voluntarism and information based systems. Alternatively, a compliance mechanism with positive sanctions, such as incentives, soft loans and awards, and negative sanctions such as social license, could also be developed. The formulation of a combination of instruments and sanctions is expected to encourage the enforcement of regulations on the trade of both protected and unprotected wildlife.
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50323
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dinar Shinta Mustika
Abstrak :
Penelitian ini membahas peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya untuk menggurangi perdagangan ilegal. Permasalahan pelaksanaan kebijakan UU No.5 Tahun 1990 yang tidak jalan karena ringannya hukum di berlakukan serta pengawasasan oleh polhut yang tidak efektif karena terbatasnya SDM Polhut. Penelitian ini Post-positivis yang mengkaitkan hasil penelitiannya dengan teori Bell dan McGillivary peran pemerintah sebagai Administrative Regulation, Anticipatory Continuing Controls, Planning Prevention, dan Protecting Nature. Dari keempat dimensi belum berjalan dengan baik karena masih ada kendala dan kebijakan dasar sedang direvisi maka pemerintah menerapkan sistem multidoor untuk memberatkan sanksi yang diberikan dan bekerjasama dengan MMP, penyidik PNS, WCS dan WWF.Kata Kunci: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peran Pemerintah, Perdagangan, ilegal satwa liar.
This undergraduate thesis discussesd the role of the Ministry of Environment and Forestry from the efforts made in tackling illegal trade in protected wildlife. The problem is implementation policy of law No.5 of 1990 not appropriate with procedure as casually given minor offences, monitoring is also less effective due to a number of forest ranger in addition. This Post positivis research which related result of the research and theory of Bell and McGillivary on the role of the Government as the Administrative Regulation, Anticipatory Continuing Controls, Planning Prevention and Protecting Nature. The four dimenstion are not well on of this research that Law is being revised so the government implements multidoor system to burden the sanction and cooperate with MMP, PPNS, WCS, WWF.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S69807
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library