Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Buruh tani merupakan suatu pekerjaan yang banyak ditekuni oleh masyarakat Indonesia terutama yang tinggal dipedesaan dalam rangka untuk mensejahterakan keluarganya. Pekerjaan buruh tani yang ditekuni secara profesional dan didukung dengan bentuk hubungan kerja yang baik akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga buruh tani. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh buruh tani (Xi) dan bentuk hubungan kerja (X2) terhadap kesejahteraan keluarga buruh tani (Y) di Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi serta bagimana hubungannya dengan ketahanan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode suervey dengan menggunakan kuesioner untuk menjaring persepsi buruh tarsi Rimbo Bujang sebanyak 96 orang sebagai responder. Di samping itu, untuk mengumpulkan data digunakan juga teknik observasi, dan wawancara serta studi dokumentasi. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik Cluster Sapling (Area Sampling). Data dianalisa dengan menggunakan metode statistik korelasi dan regresi sederhana serta regresi berganda. Hasil penelitian menemukan pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pekerjaan buruh tani terhadap kesejahteraan keluarga yang artinya bahwa semakin ditekuni pekerjaan buruh tani akan semakin meningkat kesejahteraan keluarga sebaliknya semakin malas buruh tani bekerja maka akan semakin tidak baik kesejahteraan keluarga. Karena koefisien determinasi korelasi (r2) =0,498 maka terdapat 49,8% kesejahteraan keluarga buruh tani disebabkan oleh pangaruh profesinya sebagai buruh tani. Kedua, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan bentuk hubungan kerja terhadap kesejahteraan keluarga yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi (r2) = 0,527 maka terdapat 52,7% kesejahteraan keluarga buruh tani disebabkan oleh pengaruh bentuk hubungan kerja yang dijalankan. Ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara buruh tani dan bentuk hubungan kerja terhadap kesejahteraan keluarga yang ditunjukkan dengan koefisien determinasi (r2) = 0,609 hal ini berarti 60,9 % kesejahteraan keluarga buruh tani disebabkan oleh pengaruh profesi buruh tani dan bentuk hubungan kerja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya kesejahteraan keluarga, mempengaruhi terhadap berbagai aspek ketahanan nasional seperti aspek keamanan yang semakin kondusif, aspek ekonomi yang membaik dan aspek-aspek sosial lainnya yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan harmonis dan penuh toleran. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan khususnya bagi masyarakat yang menekuni profesi buruh tani, para petani dan pemerintah dalam menentukan langkah untuk bekerja, mengerjakan dan membuat kebijakan sehingga tidak salah yang mengakibatkan kerugian bagi semua pihak.

---

Many Indonesian people, especially those living in rural areas, work as farm workers to support their families. The occupation as farm workers which is carried out professionally and supported by good work relations will affect the level of the farm worker's family's welfare. This research is aimed at testing the effect of the farm workers (Xl) and the form of work relations (X2) on the welfare of the farm worker's family (Y) at Rimbo Bujang, Tebo Regency, the Province of Jambi and also the correlation with the national resilience. The method of the research which is employed is the survey method by using questioners to obtain the perception of 96 farm workers of Rimbo Bujang as respondents. Besides that, to collect data, the observation method, interview, and documentation study are also employed. Samples of the research is determined by means of Cluster Sampling (Area Sampling) method. The data are analyzed by using statistical correlation method and simple regression as well as doubled regression methods. The result of the research are firstly, there are positive and significant effects of farm worker's occupation on the family welfare which means that when the farm workers intensify their work, the family welfare will improve and on the other hand, if the farm workers are lazy, the family welfare will decrease. Because the correlation determinant coefficient (r2) = 0.498 hence 49.8% of the farm workers' family's welfare is the result of the occupational effect as farm worker. Secondly, there is positive and significant effect of work relations on the family welfare which is indicated by the determinant coefficient (r2) = 0.527; hence 52.7% of the farm workers' family's welfare is the result of the work relations which is performed. Thirdly, there is significant effect of farm workers and work relations on the family welfare which is indicated by the determinant coefficient (r2) = 0.609, which means 60.9 % of the farm workers' family's welfare is the result of the occupational effect of the farm workers and the type of work relations. The result of the research also indicates that the increasing family, welfare affects several aspects of national resilience such as the security aspect which becomes more 'conducive, the economic aspect which gets better and the other social aspects which are related to the community livelihood are harmonious and full of tolerance. It is expected that the result of this research will be useful as an input, especially for the community who work as farm workers, the farmers and the government in determining the steps to prepare and make the policy so that there are no mistakes which are harmful for all the parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Kekayaan yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan adalah hal yang mendasar untuk tiap individu. Namun demikian, distribusi kekayaan tidak merata pada tiap penduduk baik di dunia maupun di Indonesia. Tren positif pertumbuhan pendapatan per kapita justru diiringi dengan makin tingginya Gini Ratio yang mengindikasikan bahwa ketimpangan yang semakin melebar antara penduduk kaya dan miskin. Secara budaya, Indonesia adalah negara kaya yang terdiri dari beranekaragam suku bangsa, bahasa, ras, adat istiadat dan agama. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang religius dengan sebagian besar penduduknya menyatakan bahwa agama adalah hal penting dalam hidup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mempelajari hubungan antara religiusitas dan tingkat kesejahteraan dengan menggunakan data panel IFLS tahun 2007 dan 2014. Hasil regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat religiusitas dengan tingkat kesejahteraan dimana individu yang mengalami peningkatan religiusitas memiliki kecenderungan 9,57 (95% CI: 8,64-10,63) kali lebih besar untuk mengalami perubahan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang mengalami penurunan tingkat religiusitas. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin baik tingkat religiusitas maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan. Peran religiusitas dalam kesejahteraan dalam pen

---

ABSTRACT
Wealth, which is one of the parts of well-being, is essential for everyone. However, the wealth is not evenly distributed among population in the world and in Indonesia. The positive trend of per capita income growth is accompanied by a higher Gini Ratio which indicates that widening wealth gap between rich and poor people. Culturally, Indonesia is a rich country consisting of diverse ethnic groups, languages, races, customs and religions. Indonesia is also known as a religious country with most of its population stating that religion is an important thing in life. Therefore, this study aims to understand the relationship between religiosity and welfare using IFLS panel data year 2007 and 2014. The results of ordinal logistic regression indicate that there is a significant positive relationship between the level of religiosity with the level of welfare where individuals who experience an increase in religiosity, have a tendency of 9.57 (95% CI: 8.64-10.63) times greater for better welfare level than individuals who experienced a decrease in the level of religiosity. Based on these results, it can be concluded that the better the level of religiosity, the better the level of welfare. The role of religiosity in welfare in this study is directly through behaviour and social networks indirectly.

Abstrak :
Digitalisasi yang merata merupakan salah satu target yang ingin dicapai pemerintah Indonesia pada tahun 2023 dan digitalisasi desa termasuk di dalamnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Jabar Digital Service telah membuat Program Desa Digital pada tahun 2019 yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu infrastruktur, literasi digital, dan optimalisasi penggunaan Internet dengan IoT dan e-commerce. Pada bidang e-commerce disebut juga Talesa bekerja sama dengan Tokopedia dan membangun Tokopedia Center. Namun, saat ini beberapa Tokopedia center desa di Jawa Barat sudah tidak aktif di aplikasi Tokopedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program desa digital e-commerce (Talesa) melalui pendekatan ICT Policy Review Programme (ICTPR) Multi-Pillar E-commerce Assessment and Enabler Framework yang ditentukan oleh UNCTAD di desa yang sudah diimplementasikan dan diharapkan dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel layanan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) sebesar 4,87%, logistic dan fasilitasi perdagangan sebesar 16,68%, pengembangan keterampilan sebesar 4%, dan platform e-commerce sebesar 14% terhadap efektivitas Program desa digital e-commerce (Talesa). ......Equitable digitization is one of the targets that the Indonesian government wants to achieve by 2023 and village digitization is included in it. The West Java Provincial Government through the West Java Digital Service has created a Digital Village Program in 2019 which is divided into 3 categories, namely infrastructure, digital literacy, and optimizing Internet use with IoT and e-commerce. In the field of e-commerce, also known as Talesa, collaborated with Tokopedia and built the Tokopedia Center. However, at this time several Tokopedia village centers in West Java are no longer active on the Tokopedia application. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of the digital e-commerce village program (Talesa) through the ICT Policy Review Program (ICTPR) Multi-Pillar E-commerce Assessment and Enabler Framework approach determined by UNCTAD in villages that have been implemented and are expected to be able to become a recommendation to the government to improve the welfare of the people living in the village. The results showed that there was an effect of 4.87% of Technology, Information and Communication (ICT) service variables, 16.68% logistics and trade facilitation, 4% skills development, and 14% e-commerce platform on the effectiveness of the village program. digital e-commerce (Talesa).

Abstrak :
Skripsi yang berjudul Fenomena Shoushika dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Jepang Dewasa Ini mengemukakan permasalahan tentang semakin sedikitnya jumlah populasi anak-anak yang ada di Jepang sekarang ini, akibat terus menurunnya tingkat kelahiran. Fenomena rendahnya jumlah anak di Jepang ini, dikenal dengan istilah shoushika. Sejak Perang Dunia ll, jumlah rata-rata kelahiran di Jepang telah mengalami pasang surut, namun sejak tahun 1975 rata-rata tingkat kelahiran anak di Jepang terus menurun dengan stabil dan tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2003 ini. Dengan menurunnya rata-rata kelahiran, berarti jumlah populasi anak-anak berkurang, dan hal ini mengakibatkan terus berkurangnya jumlah populasi usia produktif, yang berarti bahwa jumlah sumber daya manusia di Jepang pun mengalami penurunan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor penyebab dari semakin berkembangnya fenomena shoushika serta pengaruh yang ditimbulkannya. Perubahan Cara pandang generasi muda Jepang sekarang ini, khususnya kaum wanita, dalam menilai pernikahan, keluarga, dan anak, merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan shoushika. Wanita Jepang saat ini, khususnya, sudah tidak melihat pernikahan. sebagai suatu keharusan, melainkan sebagai suatu pilihan hidup, sehingga mereka bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Hal ini dikarenakan kesulitan yang dihadapi oleh wanita-wanita Jepang yang ingin berkarir dan juga berkeluarga untuk menjalankan keduanya secara bersamaan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya shoushika, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jepang, cara hidup dan kemakmuran bangsa Jepang juga mengalami perubahan. Sedangkan, pengaruh yang ditimbulkan oleh semakin berkembangnya shoushika, tidak hanya dalam segi kependudukan, tetapi juga mempengaruhi segi Ekonomi, pendidikan, social, dan berbagai segi kehidupan masyarakat Jepang, dan juga jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, fenomena shoushika yang ada dalam masyarakat Jepang sekarang ini, merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup serta keberadaan bangsa Jepang di masa depan. Semakin menurunnya jumlah kelahiran dan jumlah populasi anak-anak di Jepang, akan menjadikan bangsa Jepang sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari generasi yang semakin menua, tanpa kehadiran anak_anak sebagai tulang punggung pembangunan dalam usaha mencapai kemakmuran.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pembiayaan mikro yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) terhadap Perkembangan Keuangan dan Kesejahteraan Ekonomi (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data agregat pembiayaan BPRS dan BPR, simpanan perbankan, kredit perbankan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan yang ada di 33 provinsi di Indonesia dalam rentang tahun 2011-2021. Metode yang digunakan adalah regresi panel data menggunakan model FEM (robust) untuk dua model (growth dan gini) dan model REM untuk tiga model (depbank, credbank, dan poverty). Hasil penelitiannya adalah rasio pembiayaan mikro BPR berpengaruh negatif pada rasio simpanan perbankan terhadap pendapatan daerah, rasio kredit perbankan terhadap pendapatan daerah, dan ketimpangan, serta tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sementara itu, rasio pembiayaan BPRS berpengaruh positif pada rasio simpanan perbankan terhadap pendapatan daerah dan ketimpangan, memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan, dan tidak signifikan mempengaruhi rasio kredit perbankan terhadap pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan hasil ini dapat menjadi pertimbangan evaluasi dari pengaruh yang diberikan pembiayaan mikro oleh BPR dan BPRS yang ada di Indonesia. ......This study aims to see the effect of micro financing provided by Rural Banks (BPR) and Islamic Rural Banks (BPRS) on financial development and economic welfare (economic growth, poverty, and inequality) in Indonesia. This study uses BPR and BPRS financing aggregate data, banking deposits, banking loans, economic growth, inequality and poverty in 33 provinces in Indonesia in the 2011-2021 range. The method used is data panel regression using a female FEM (Robust) for 2 models (growth and gini) and brake models for 3 models (depbank, credank, and poverty). The results of this research are the ratio of BPR micro financing negatively affect the ratio of banking deposits to regional income, banking credit ratios to regional income, and inequality, and does not significantly affect economic growth and poverty. Meanwhile, the BPRS financing ratio has a positive effect on the ratio of banking deposits to regional income and inequality, has a negative impact on poverty, and does not significantly affect the ratio of bank credit to regional income and economic growth. It is hoped that these results can be considered by the evaluation of the influence given by micro financing by BPRs and BPRS in Indonesia.

Abstrak :
The core of the problem in the hotel service industry, as an important part of tourism industries, was a big gap between the hotel potential as service industries and the macro and micro economic condition in Indonesia. The research objective was to study and analyze the simultaneous as well as partial effects of accommodation condition, occupancy rate, supply specification of the rooms, domestic guest services, foreign guest services, facilities and security on the revenue of the hotel industries. Besides, the research studied and analyzed the effects of hotel revenues on the Regional Natural Revenue, job creation and the public welfare. The nature of the research was a survey using descriprive and inferential analyses. The model was of hypothesis testing that applied statistical techniques of simple and multiple linear regression. The design of the research employed causal relationship in which several independent variables were served as the causes of the independent variables. The results of this research indicated that there was simultaneous significant effects of accommodation, occupancy rate, domestic guest service and facilities on the hotel industry revenue. Partially, each of the four variables of accommodation, occupancy rates, domestic guest services and facilities had significant effect. The remaining three (supply specification of the rooms, foreign guest services and security) did not have significant effect on the hotel industry revenues. Likewise, the effect of the hotel revenues on the Regional Natural Revenue DKI Jakarta was not significant. And yey, the effects of hotel industry revenues on the job creation DKI Jakarta as well as on the public welfare were significant. The results of this research brought about implication that there were some internal factors which affected the growth of the hotel service industry; there were accommodation, occupancy rate, domestic guest services and facilities. Necessarily, it was recommended that the governmental and hotel businessman increase the four factors which induced the positive impact on Regional Natural Revenue, job creation and public welfare.

Abstrak :
ABSTRAK
Gerakan Fajar Nusantara berada di berbagai daerah di Indonesia, kegiatannya menimbulkan problem. Tulisan ini merupakan kajian dan "potret" proses dan peran Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian Sosial dalam pemulangan Eks Anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Kalimantan dan Sigi, Palu, Sulteng ke tempat asal di DIY, meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon progo. Kajian bertujuan mengetahui latar belakang kejadian, proses, dan peran TRC dalam pemulangan eks anggota Gafatar ke tempat asal. Kajian bersifat empirik deskriptif, dalam melihat peran TRC di tempat penampungan sementara di Youth Centre menggunakan empirical phenomenological psychological, sesuai fakta aktual. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, FGD, dan telaah dokumen. Hasil pengkajian menemukan, bahwa proses pemulangan eks anggota gafatar ke tempat asal berjalan lancar. Hal ini didukung peran TRC yang dalam memberi bimbingan dan pendampingan dapat menciptakan suasana kondusif, sehingga proses pemulangan bisa berjalan tertib dan aman.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kabupaten Gunungkidul mempunyai 46 pantai, jumlah terbanyak se-DIY. Namun, penelitian ini hanya mengambil 7 pantai yaitu Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal, Drini, Sundak dan Pulangsawal/Indrayanti. Tujuan penelitian ini untuk mengukur nilai kesejahteraan (welfare) yang diperoleh wisatawan pada kondisi lingkungan Tujuh Pantai Dalam Satu Kawasan (TPDSK) di Gunungkidul saat ini yang diukur dengan nilai consumer surplus serta perubahan nilai kesejahteraan jika terjadi perubahan kondisi lingkungan TPDSK yang diukur dengan nilai compensating surplus. Metode yang digunakan adalah Travel Cost Method serta Choice Modelling. Kesimpulan penelitian adalah nilai consumer surplus pada kondisi lingkungan TPDSK saat ini sebesar Rp 303.236,00 per kunjungan. Perubahan welfare akibat perubahan kondisi lingkungan TPDSK yang menurun sebesar ? Rp 279.687,50 per kunjungan . Sedangkan kondisi lingkungan TPDSK yang meningkat menyebabkan perubahan welfare sebesar Rp 273.437,50 per kunjungan. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh stake holder adalah 1) minimal mempertahankan kondisi saat ini/status quo, 2) melakukan prioritas program peningkatan kondisi lingkungan TPDSK yang terdiri atas jangka pendek berupa peningkatan kebersihan pantai, jangka menengah berupa peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas penunjang, jangka panjang berupa pengurangan abrasi pantai, 3) peningkatan harga tiket masuk dapat dipertimbangkan setelah dilakukan perbaikan kondisi lingkungan TPDSK.

---

ABSTRACT
Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province. However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal, Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure the welfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmental conditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value if TPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value. This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this study are consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp 303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmental conditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done by stakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priority program to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term is increasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity and quality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosion reduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after the improvement of TPDSK environmental conditions.;Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province. However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal, Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure the welfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmental conditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value if TPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value. This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this study are consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp 303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmental conditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done by stakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priority program to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term is increasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity and quality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosion reduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after the improvement of TPDSK environmental conditions.;Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province. However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal, Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure the welfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmental conditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value if TPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value. This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this study are consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp 303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmental conditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done by stakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priority program to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term is increasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity and quality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosion reduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after the improvement of TPDSK environmental conditions.;Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province. However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal, Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure the welfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmental conditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value if TPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value. This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this study are consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp 303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmental conditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done by stakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priority program to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term is increasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity and quality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosion reduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after the improvement of TPDSK environmental conditions.;Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province. However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal, Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure the welfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmental conditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value if TPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value. This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this study are consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp 303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmental conditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done by stakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priority program to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term is increasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity and quality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosion reduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after the improvement of TPDSK environmental conditions., Gunungkidul regency has 46 beaches, the highest number in DIY province. However, this study only took 7 beaches namely Baron, Kukup, Sepanjang, Krakal, Drini, Sundak and Pulangsawal/Indrayanti. The purpose of this study is to measure the welfare value that tourists obtained on TPDSK in Gunungkidul current environmental conditions as measured by value of consumer surplus and changes in welfare value if TPDSK environmental conditions change as measured by compensating surplus value. This study used Travel Cost Method and Choice Modelling. Conclusions of this study are consumer surplus value on TPDSK current environmental conditions is Rp 303,236.00 per visit and welfare changes due to changes in TPDSK environmental conditions decreased by Rp 279,687.50 per visit. Policies that can be done by stakeholders are 1) maintain the current condition/status quo, 2) conduct a priority program to improve TPDSK environmental conditions wich are in short-term is increasing beaches cleanliness, and in medium-term is increasing the quantity and quality of supporting facilities, while in long-term can be done by coastal erosion reduction, 3) an increase in the price of admission can be considered after the improvement of TPDSK environmental conditions.]