Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Air adalah peradaban dan tanpa air kehidupan akan musnah. Pada saat yang sama air, meskipun merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, juga merupakan sumber daya alam yang langka bagi sebagian penghuni bumi ini. Kompetisi penggunaan air untuk berbagai keperluan membuat ketersediaannya, khususnya air bersih, semakin berkurang. Penyediaan air bersih di Propinsi DKI Jakarta masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari kelembagaan, teknologi, pembiayaan, kelangkaan air baku, maupun sikap dari masyarakat dalam memanfaatkan air bersih. Pengelolaan air bersih berpacu dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat serta perkembangan wilayah dan industri yang cepat di Kota Jakarta di tengah ancaman keterbatasan sumber-sumber air balm untuk menyuplai kebutuhan masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini, (ii) kendalalhambatan yang dihadapi oleh stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta, dan (iii) bentuk strategi dan kebijakan yang bisa menjamin pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta guna menjawab tantangan masa depan. Penelitian ini menggunakan Metode Quasi. Analisis deskriptif sebagai langkah awal untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya air. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats). Kemudian dilakukan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guns merancang rencana strategis untuk pengelolaan sumber daya air selanjutnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa air memiliki kriteria kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Indikator pendukung kriteria air adalah penyediaan air, pengelolaan air limbahlkotor, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan sungai dan catchment area. Lalu kendala-kendala dalarn pengelolaan sumber daya air di Kota Jakarta dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian dengan prioritas yang hares segera diatasi adalah: peraturan, sumber daya manusia dan kelembagaan, teknis dan operasional, peran serta masyarakat, dan pendanaan. Untuk mengatasi berbagai kendala dasar tersebut, diusulkan berbagai kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta guna menjawab tantangan masa depan, yaitu: penyusunan master plan terpadu; penyusunan peraturan perundang-undangan yang komprehensif; keterlibatan seluruh stakeholder dengan koordinasi yang terintegrasi; sosialisasi yang intensif untuk program-program pendukung maupun rancangan. peraturan perundang-undangan; pemberian reward dan punishment yang tegas dan nyata; pengintesifan implementasi program-program pendukung; pola kemitraan untuk implementasi teknologi modem; pembentukan dewan air pemilihan leading sector; dan peningkatan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia.

Abstrak :
ABSTRAK
Jakarta sebagai kota jasa dituntut untuk dapat memberikan fasilitas yang memadai guna mendukung aktivitas dibidang jasa dan keuangan tersebut, dimana salah satu fasilitasnya adalah Air bersih.

Pengelolaan air bersih di Jakarta rnasih dirasakan sangat kurang, dengan tingkat NRW yang lebih dan 50% dan instalasi yang sudab tua disertai dengan manajemen yang perlu dibenahi, sehingga menuntut dilakukannya pemberdayaan terhadap perusahaan ini.

Sumber daya air sendiri merupakan kekayaan alam yang tidak dapat dikuasai secara mutlak oleh pihak tertentu, dimana dalam UUD 1945 hanya pemerintah yang diberi wewenang untuk pengelolaan sumber daya air bagi kesejahteraan masyarakat, namun bukan berarti tertutup kerjasama dengan pihak asing jika pengelolaannya menghasilkan pelayanan yang Iebih balk bagi masyarakat.

Kerjasama dengan pihak asing tersebut sudah dimulai sejak tahun 1997, namun dalam pengelolaannya masih belum memberikan manfaat yang berarti, dimana pemasukan terhadap kas negara dalam bentuk Pajak dan Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak ada dan pelayanan terhadap masyarakat juga belum sepenuhnya meningkat.

Hal tersebut mengmdikasikan kerjasama yang dilakukan tidak berlandaskan pada azas mutual benefit, melainkan terjadi adanya opportunism dari satu pihak terhadap pihak lain, hal tersebut dapat terjadi melalui proses terjadinya kerjasama, pemilihan partner serta perjanjian yang mengatur kerjasama tersebut.

Da)am studi ini penulis menggunakan pendekatan strategi aliansi sebagai alat menganalisis kerjasama yang dilakukan oleh PAM JAYA dengan mitra swasta. Strategi aliansi merupakan suatu metoda yang bisa digunakan dalam melakukan privatisasi terhadap perusahaan milik negara, penggunaan metode ini lebih disebabkan prinsip terciptanya kondisi win-win solution dalam kerjasama antara pemerintah dengan swasta.

Tujuan penulisan karya akhir ini adalah sebagai gambaran akibat adanya campur tangan pihak penguasa dalam penentuan kerjasama antara perusahaan lokal dengan mitra asing, serta memberikan suatu solusi terhadap konflik kerjasama yang sudah terjadi.

Penulis mengambil perusahaan PAM JAYA sebagai objek penelitian disebabkan perusahaan tersebut saat ini sedang melakukan kerjasama dengan pihak asing sehingga diharapkan dapat diperoeh gambaran kerjasama antara pihak asing dengan perusahaan milik pemerintah di Indonesia di bidang air bersih.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa aliansi antara PT. Thames PAM Jaya dan PT. PAM Lyonnaise PAM Jaya dengan PAM JAYA dalam pengelolaan air bersih di Jakarta kurang memberikan keuntungan baik bagi Pemerintah dari sisi pemasukan pajak dan Pendapaan Asli Daerah maupun dan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya campur tangan kekuasaan dalam pemilihan mitra serta proses kerjasamanya yang memungkinkan pihak swasta untuk menguasai pengelolaan air bersih secara utuh.

Akhirnya penulis menyarankan agar dilakukan renegosiasi serta kerjasama yang seimbang melalui pemberian porsi kewenangan yang sama, dalam hal ini mitra swasta PT. TPJ dan PT. Palyja diberikan wewenang dalam bidang produksi sementara PAM JAYA berwenang dibidang distribusi sehingga diharapkan akan timbul suatu sinergi antara social oriented yang dimiliki oleh pemerintah dengan profit oriented yang dimiliki oleh swasta, sehingga perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan di satu pihak dan memberikan pelayanan yang baik, selain itu tetap memiliki memiliki social responsiveness dalam pelayanannya.

Abstrak :
Latar belakang penelitian adalah konflik sumber daya air yang berdampak pada terbatasnya akses air oleh komunitas marginal. Permasalahan pada kesenjangan kelompok yang terpinggirkan dalam mengakses air di Penjaringan, Jakarta Utara telah disuarakan oleh kaum perempuan. Tujuan penelitian terdiri dari: menganalisis implementasi program yang mengacu pada SDG 5 dan 6, menggambarkan pemenuhan hak atas air, dan merancang konsep demokrasi air secara praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metodologi sistem lunak-pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan informan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SDGs telah dirancang dan diimplementasikan dalam rencana kelembagaan. Namun, dalam praktiknya, akses air yang disediakan oleh PALYJA dengan program Master Meter masih kurang memadai di Penjaringan, Jakarta Utara terlebih untuk komunitas masyarakat marginal. Desain konseptual berdasarkan manajemen komunal pada demokrasi air yang dirancang menggunakan SSM pada tahap lima yaitu model konseptual. Kesimpulannya, dengan menerapkan pengelolaan air berbasis komunal dapat merangkup lapisan marginal, memberdayakan perempuan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. ......The background of this research is the conflict of water resources that have an impact on limited access to water by marginalized communities. The problem of the inequality of marginalized groups in accessing water in Penjaringan, North Jakarta, has been voiced by women. The research objectives consisted of analyzing the implementation of programs that refer to SDG 5 and 6, describing the fulfillment of the right to water, and designing a practical water democracy concept. The method used in this research is qualitative using a soft system methodology-data collection through observation, semi-structured interviews with informants, and literature study. The results showed that the SDGs program had been designed and implemented in an institutional plan. However, in practice, the water access provided by PALYJA with the Master Meter program is still inadequate in Penjaringan, North Jakarta, especially for marginalized communities. The conceptual design based on communal management in water democracy designed using SSM in stage five, namely the conceptual model. In conclusion, applying communal-based water management can cover the marginal layers, empower women, and improve economic welfare.

Abstrak :
Masyarakat dan kebudayaan manusia seringkali mengalami perubahan. Penyebab terjadinya proses perubahan tersebut ada beberapa macam, dan salah satu di antaranya adalah melalui inovasi. Dalam setiap usaha inovasi tentunya akan berhadapan dengan rangkaian masalah sosial-budaya yang bukan hanya bersumber pada masyarakat sebagai penerima program inovasi, namun juga pada pihak perencana sebagai suatu birokrasi dan para petugas pembawa inovasi itu sendiri.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertambahan penduduk yang pesat menuntut untuk disediakannya suatu Iahan hunian baru yang Iebih Iuas sehingga kebutuhan Iahan menjadi masalah yang perlu pemecahan serius. Proyek Reklamasi Pantai Mutiara di Muara Karang, Jakarta Utara, adalah upaya terobosan untuk pemecahan Iahan hunian yang semakin sempit.

Secara keseluruhan areal yang terbangun mempengaruhi pola hidrodinamika arus Iaut. Akibat adanya reklamasi tersebut menyebabkan pola arus yang sebenarnya menjadi tidak teratur dan terjadi putaran-putaran arus Iaut disekitarnya. Selain itu, Iuas areal ?mixing zone" Iimbah air panas PLTU Muara Karang dengan air Iaut menjadi semakin sempit yaitu sekitar 1/3 dari mixing zone sebelum pembangunan Pantai Mutiara.Akibat adanya penyempitan mixing zone ini, maka suhu air Iaut di perairan Muara Karang akan meningkat dari suhu semula. Air Iaut ini sejak Iama telah dimanfaatkan oleh PLTU Muara Karang sebagai air pendingin. Dengan adanya kenaikan suhu air Iaut tersebut tentu akan mempengaruhi proses pendinginan peralatan suatu pembangkit.

Akibat yang akan dilihat akibat kenaikan suhu air Iaut adalah pengaruhnya terhadap kondenser yang berfungsi sebagai pendinginan PLTU Muara Karang. Keandalan kondenser akan mempengaruhi unjuk kerja turbin yaitu turbine heat rate dan pemakaian bahan bakar spesitik (specific fuel consumption) dari suatu pembangkit. Sedangkan nilai pemakaian bahan bakar spesifik juga akan mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah DKI Jakarta terhadap privatisasi di PAM Jaya. Privatisasi air adalah berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor swasta. Mitra swasta yang menjadi rekanan PAM Jaya ialah PT Garuda Dipta Semesta dengan Lyonnaise des Eaux dan PT Kekarpola Airindo dengan Thames Water International. Privatisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Jakarta, nyatanya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai pemilik PAM Jaya harus membuat beberapa kebijakan untuk mencari jalan terbaik bagi semua pihak. Masyarakat Jakarta sebagai pelanggan air bersih PAM Jaya serta karyawan PAM Jaya merasakan dampak akibat adanya privatisasi ini. Skripsi ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa arsip, surat kabar sezaman, buku, dan sumber lisan dengan wawancara masyarakat pelanggan PAM Jaya serta karyawan PAM Jaya sebagai pendukung penelitian.

---

ABSTRACT
This research discusses about DKI Jakarta Government policy towards PAM Jaya privatisation. It was a process of transferring water management either partly or whole management from public to private sector. As partners, PT. Garuda Dipta Semesta with Lyonnaise des Eaux and PT. Kekarpola Airindo with Thames Water International joined a mutual agreement to enhance the clean water service in Jakarta. In fact, the mutual agreement was not properly run. DKI Jakarta government, as the owner of PAM Jaya, did get the effect of privatisation itself. This research used historical methods by collecting primary resources archives, newspapers, literature studies and oral resources by interviewing PAM Jaya customer and employee as supporting data.

Abstrak :
Pesatnya kegiatan pembangunan di Kecamatan Cisarua sebagai salah satu kawasan perkotaan yang tengah berkembang menyebabkan berkurangnya wilayah resapan air. Perkembangan ini menyebabkan alih fungsi lahan terutama milik penduduk setempat. Hal ini juga menyebabkan perubahan limpasan permukaan dari waktu ke waktu yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi penduduk setempat maupun wilayah hilir. Dalam upaya penanggulangannya dibutuhkan kontribusi tidak hanya dari pemangku kepentingan tetapi juga dari penduduk setempat, maka penelitian mengenai penerapan infrastruktur hijau di lahan privat penduduk perlu dikaji dalam upaya pengelolaan air limpasan air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesediaan penduduk dalam penerapan infrastruktur hijau di lahan privat, dan faktor apakah yang mempengaruhi kesediannya dengan menggunakan analisis spasial deskriptif dan analisis regresi ordinal. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan membagi Kecamatan Cisarua menjadi 4 (empat) wilayah klasifikasi ketinggian sehingga dapat diketahui variasi yang terbentuk pada keempat klasifikasi yang berbeda. Hasil penelitian diketahui bahwa penduduk pada wilayah ketinggian 500-700 mdpl, 701-850 mdpl, dan 851-1000 mdpl bersedia dalam penerapan infrastruktur hijau pada lahan privat, sementara penduduk pada wilayah ketinggian >1000 mdpl menyatakan cukup bersedia dalam penerapan infrastruktur hijau. Adapun faktor yang mempengaruhi kesediaan penduduk pada wilayah ketinggian 500-700 mdpl yaitu pendapatan rumah tangga, wilayah ketinggian 701-850 mdpl yaitu pengetahuan penduduk mengenai infrastruktur hijau, dan pendapatan rumah tangga, wilayah ketinggian 851-1000 mdpl yaitu pengetahuan penduduk mengenai infrastruktur hijau, dan persepsi penduduk terhadap limpasan air, serta wilayah ketinggian >1000 mdpl yaitu pengetahuan penduduk mengenai infrastruktur hijau, dan persepsi penduduk terhadap limpasan air. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi wilayah mempengaruhi kesediaan penduduk dalam penerapan infrastruktur hijau yang lebih rendah daripada wilayah dengan ketinggian lebih rendah, serta faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan kesediaan penduduk adalah pengetahuan penduduk mengenai infrastruktur hijau ......Massive development activities in Cisarua Sub-district as one of the developing urban areas has resulted in reduced water recharge areas. This development led to the conversion of land functions, especially those belonging to local residents. It also causes changes in surface runoff over time which can result in losses for both local residents and downstream areas. In the effort to overcome it, contributions are needed not only from stakeholders but also from local residents, so research on the application of green infrastructure on private land of residents needs to be studied in efforts to manage water runoff. This study aims to determine the willingness of the population in the application of green infrastructure on private land, and what factors influence their willingness to use descriptive spatial analysis and ordinal regression analysis. The research method uses quantitative methods by dividing Cisarua District into 4 (four) altitude classification areas so that it can be seen the variations formed in the four different classifications. The results showed that residents at an altitude of 500-700 mdpl, 701-850 masl, and 851-1000 masl were willing to implement green infrastructure on private land, while residents at an altitude of >1000 masl said they were quite willing to implement green infrastructure. The factors that affect the willingness of the population at an altitude of 500-700 masl are household incom, an altitude area of ​​701-850 masl is the knowledge of the population about green infrastructure, and household income, an altitude area of ​​851-1000 masl is the knowledge of the population about green infrastructure, and residents' perceptions of water runoff, as well as areas with an altitude of >1000 mdpl, namely people's knowledge of green infrastructure, and residents' perceptions of water runoff. So from this study it can be concluded that the higher the area affects the willingness of the population to implement green infrastructure, which is lower than the area with lower altitude, and the most influential factor in determining the willingness of the mpopulation is the knowledge of the population about green infrastructure

Abstrak :
Wada: Pengelolaan Air dan Pusat Edukasi merupakan sebuah rancangan yang mengelola air permukaan danau menjadi air siap konsumsi. Rancanganan ini merupakan sumber air alternatif yang menyokong seluruh distrik di kawasan Pasar Baru yang direvitalisasi. Sebagai sebuah instalasi, selain menjalankan fungsi utamanya, Wada menjadi sumber edukasi mengenai pengelolaan air. Hal tersebut didukung dengan tur edukasi yang mencakup keseluruhan instalasi pengelolaan air, workshop, serta laboratorium dan kantor sebagai penyokongnya. Rancangan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana kawasan dapat bertanggungjawab atas kerusakan yang ia timbulkan pada alam, serta bagaimana prosesnya dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. ......Wada: Water Management and Education Center is a design that manages lake surface water into ready-to-drink water. This design is an alternative water source that supports all districts in the revitalized Pasar Baru area. As an installation, in addition to carrying out its main function, Wada is a source of education about water treatment. This is supported by an educational tour that covers the entire water treatment plant installation, workshop, as well as laboratories and offices as supporters. This design is expected to be an example of how the area can be responsible for the damage it causes to nature, and how the process can provide direct benefits to the community.

Abstrak :
Sufficiently clean water is accessible in Indonesia, where municipally-owned cooperation (BUMD) handles the management of the PDAM. It allows local governments authority over water management in their administrative districts. This organization is responsible for maintaining the region's water supply while earning income from water business operations. However, this effort is not deemed effective since having many PDAMs results in inadequate water quality, low water distribution, and even financial losses. However, the assumption lacks factual evidence as they are not assessed alongside the government audit. To analyze the inefficiencies of water supply services and the productivity growth of PDAMs from 2012 to 2016, this research proposes to use a non-parametric technique, namely data envelopment analysis (DEA) and Malmquist Index Calculation, respectively. The research findings reveal significant inefficiencies among PDAM from various regions in Indonesia. It was found that PDAMs outside Java performed better than those in Java; thus, PDAMs need policy intervention. The operations of larger municipal PDAMs should be restructured to increase productivity. There was no TFP growth (TFPCH) in PDAMs, evidenced by the reduction in pure technical (TECH) and scale efficiency change (SECH). In addition, the positive technological adjustment (TECCH) did not significantly improve efficiency. Regarding the increase in the number of PDAMs resulting from technological improvement, productivity was primarily due to technological advancement.

Abstrak :
Salah satu alternatif pengelolaan air perkotaan adalah pendekatan Water Sensitive City (WSC). Faktor yang berpengaruh terhadap nilai WSC dianalisis berdasar data-data lapangan, yang dikumpulkan dari hasil mendistribusikan 100 kuesioner skala likert ke 11 Kelurahan, Kecamatan Banyumanik sebagai lokasi penelitian. Data atau variable yang berpengaruh signifikan dianlisis dengan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) menggunakan aplikasi Jamovi versi 1.2.2.2. Data dibagi ke dalam 5 faktor dominan dan 12 variabel, yaitu 4 variabel kualitas lingkungan, 5 variabel sosial, 6 variabel infrastruktur yang adaptif, 7 variabel pemerinthan ramah air, dan 5 variabel produktifitas dan efisiensi Sumber Daya Air (SDA). Hasil penelitian dirumuskan dengan menafsirkan model akhir dengan uji realibilitas construct realibility (CR) dan average variance extracted (AVE) serta uji validitas konvergen dan diskriman ke-5 faktor dominan. Lokasi penelitian di kawasan permukiman Kecamatan Banyumanik. Kecamatan ini merupakan kawasan cepat tumbuh, pertumbuhan pendududk tinggi, laju perubahan fungsi lahan permukiman besar, berada di bagian hulu Kota Semarang dan hulu Sungai Krengseng, Penelitian menyimpulkan bahwa indikator yang paling berpengaruh terhadap implementasi WSC di lokasi penelitian adalah keberadaan sungai Krengseng, tingkat literasi air masyarakat, pelayanan air minum yang terintegrasi dan mutakhir, keuntungan sektor lain karena air, serta pemerintah setempat yang semakin peduli tentang masalah air.