Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan analisis tentang formulasi kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) Pajak Air Tanah di Kota Depok. Pengenaan pajak air bawah tanah disebabkan oleh pemakaian air tanah dalam jumlah besar di Kota Depok dapat menimbulkan eksternalitas negatif pada lingkungan seperti penurunan permukaan air tanah, terbentuknya cekungan-cekungan air tanah kritis dibeberapa wilayah, serta akan menimbulkan kelangkaan air pada waktu mendatang. Maka pajak air bawah tanah diharapkan dapat mengurangi pemakaian air tanah yang berlebihan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif dan analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa proses formulasi kebijakan HAB ini diatur dalam Peraturan Walikota dibedakan menjadi empat tahapan. Tahap identifikasi masalah, tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, hingga pada tahap mendesain kebijakan. Kebijakan kenaikan harga air baku sebagai salah satu cara untuk mendukung fungsi regulern pajak air bawah tanah dimana tujuan dari kebijakan kenaikan harga air baku selain untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun untuk mendukung fungsi regulern seperti mendorong orang pribadi atau badan untuk mengurangi penggunaan air bawah tanah dan merubah kebiasaan untuk beralih dengan menggunakan atau mengkonsumsi air PDAM untuk mencegah dampak eksternalitas negatif serta untuk melindungi konservasi air tanah. ......This thesis explains the analysis of the policy formulation of the Price of Basic Water (HAB) Groundwater Tax in Depok City. The imposition of underground water tax caused by the use of large amounts of groundwater in the city of Depok can cause negative externalities in the environment such as a decrease in groundwater level, the formation of critical groundwater basins in some areas, and will cause water scarcity in the future. So the underground water tax is expected to reduce the excessive use of groundwater. This type of research was conducted using a post-positivist approach with qualitative data collection methods and descriptive analysis as well as using literature study data collection techniques and in-depth interviews. The results of the research analysis show that the HAB policy formulation process is regulated in the Mayor Regulation divided into four stages. The problem identification stage, the agenda-setting stage, the policy formulation stage, to the policy design stage. The policy of increasing the price of raw water as one way to support the regulern function of underground water taxation where the purpose of the policy to increase the price of raw water is to increase the Regional Original Revenue (PAD) but to support the regulern function such as encouraging individuals or entities to reduce the use of lower water land and changing habits to switch by using or consuming PDAM water to prevent negative externalities and to protect groundwater conservation.

Abstrak :
Eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah telah menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2009. Eksternalitas negatif yang menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta ialah seputar terbatasnya ketersediaan air tanah dan terjadinya penurunan tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan eskternalitas negatif ini adalah dengan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengendalikan eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memungut pajak air tanah dengan tujuan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan pajak air tanah untuk pengendalian eksternalitas negatif di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta belum mampu mengendalikan eksternalitas negatif dari penggunaan air tanah. Keterbatasan dalam pengendalian eksternalitas negatif ini berkaitan erat dengan pentingnya fungsi pengawasan, kesamaan tujuan yang ingin dicapai lembaga pemungut dan/atau pengelola, pemahaman masyarakat, hingga kolaborasi antarlembaga. Apabila hal-hal ini dapat ditingkatkan, maka pemungutan pajak air tanah dalam mengendalikan eksternalitas di Provinsi DKI Jakarta lebih mampu memenuhi kriteria efektivitas kebijakan publik. ......DKI Jakarta has been facing negative externalities due to the use of groundwater since 2009. These negative externalities include the limited availability of groundwater and land subsidence. One of the efforts that can be made to control this negative externality is to limit the use of groundwater in DKI Jakarta. To control negative externalities due to the use of groundwater in DKI Jakarta, the Provincial Government of DKI Jakarta also collects a groundwater tax with the aim of limiting the use of groundwater in DKI Jakarta. This study aims to analyze the evaluation of groundwater tax policies to control negative externalities in DKI Jakarta. This study uses a post-positivist approach, qualitative data collection techniques, and qualitative data analysis techniques. The results of this study reveal that groundwater tax collection in DKI Jakarta has not been able to control the negative externalities of groundwater use. Limitations in controlling negative externalities are closely related to the importance of the monitoring function, the unity of goals to be achieved, public awareness, and inter-agency collaboration. If these things can be improved, groundwater tax collection in controlling externalities in DKI Jakarta would be able to meet the criteria of public policy effectiveness.