Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemberian jaminan dalam perbankan konvensional merupakan suatu keharusan dalam penyaluran kredit, sedangkan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan, jaminan boleh dimintakan atau tidak dimintakan dari nasabah karena nasabah dalam hal ini berstatus sebagai mitra kerja dalam hubungan kemitraan. Permasalahan dalam tesis ini mengenai bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pembebanan jaminan fidusia menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, bagaimanakah penerapan pemberian jaminan fidusia pada pembiayaan musyarakah sebagai akad profit and loss sharing di perbankan syariah dan bagaimana bentuk akta notaris pada akad pembiayaan musyarakah sebagai akad utama dan akta jaminan fidusia sebagai akad pelengkap dalam hal pemberian jaminan fidusia pada bank syariah. Penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang didukung oleh mewawancarai sumber informasi (informan) mengenai pokok permasalahan dan menganalisanya dengan cara kualitatif analisis secara kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti. Ketentuan mengenai fidusia di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengaturnya yaitu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily. Akan tetapi penerapan lembaga jaminan fidusia di perbankan syariah berlaku hukum yang diterapkan dalam bank konvensional yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penerapan pemberian jaminan fidusia pada pembiayaan musyarakah dengan prinsip profit and loss sharing di perbankan syariah adalah sebagai jaminan tambahan (accessoir) dan mengikuti jaminan pokok, dan berfungsi sebagai agunan pada pembiayaan musyarakah. Bentuk akad pembiayaan musyarakah sebagai akad pokok dan akta jaminan fidusia sebagai akad tambahan, yang terdiri dari kepala, badan dan akhir akta. Pada kepala akta akad terdapat lafal Basmallah dan Al-Qur?an surah Al-Maidah ayat 1. Dalam akta jaminan disebutkan jumlah seluruhnya dari besarnya pokok pembiayaan dan juga dicantumkan bahwa akta jaminan fidusia ini didasarkan pada akad pembiayaan musyarakah yang merupakan akad utamanya. ......The provision of guarantees in conventional banking is a necessity in lending, while the Islamic banking, especially in financing, guarantees may be requested or not requested from the customer because the customer in this case the status as a partner in a partnership. Problems in this thesis about how the legal provisions governing the imposition of fiduciary according to Islamic law and positive law in Indonesia, how the application of fiduciary on Musharaka financing as a contract profit and loss sharing in Islamic banking and how the form of notarial deed on the contract as a contract Musharaka financing primary and fiduciary deed as a complement in terms of the contract granting fiduciary on Islamic banks. This thesis research is a normative juridical research through the study of literature, by reviewing secondary data, sourced from primary legal materials, secondary and tertiary supported by interviewing information sources (informants) about the subject and analyze it by means of qualitative analysis in a qualitative way to find answers subject matter under study. Provisions regarding the fiduciary in Indonesia is set in the Fiduciary Security Law number 42 of 1999 on Fiduciary Warranty and already there are fatwas that govern the National Sharia Council of the National Sharia Board Fatwa Council of Ulama Indonesia Number 68/DSNMUI/III/2008 about rahn tasjily. However, the application of fiduciary institution in the Islamic banking law applicable to conventional banks which are applied in the Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Warranty. The application of fiduciary on Musharaka financing with the principle of profit and loss sharing in Islamic banking as an additional guarantee (accessoir) and follow the basic warranty, and serves as collateral on Musharaka financing. Musharaka form of financing contract as the principal contract and fiduciary deed as an additional contract, which consists of head, body and the final deed. At the head of the deed of covenant contained Basmallah pronunciation and Al-Quran surah Al-Maidah verse 1. In the warranty deed stated the total amount of the principal amount of financing and also stated that the fiduciary deed is based on Musharaka financing contract which is the main contract.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan penjualan otomotif di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dalam penjualan otomotif, garansi merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan transaksi. Dari segi perpajakan, praktik klaim garansi ini seringkali menimbulkan koreksi pada transaksi perusahaan. Misalnya, pure reimbursement garansi dari Dealer kepada Perusahaan atas klaim garansi dari konsumen seringkali dianggap sebagai penyerahan jasa sehingga menimbulkan koreksi pajak keluaran. Mengingat transaksi penjualan otomotif akan semakin terus meningkat di masa yang akan datang, maka diperlukan adanya analisis kasus nyata akan reimbursement atas klaim garansi pada perusahaan otomotif yang dapat digunakan sebagai benchmark praktik perpajakan yang benar.

---

ABSTRACT
Growth in auto sales in Indonesia continues to increase. In auto sales, warranty is an inseparable part of the overall transaction. In terms of taxation, warranty claims practices often lead to a correction in corporate transactions. For example, warranty pure reimbursement to the company from the delaer for warranty claims from consumers is often considered as the delivery of services, thus giving rise to the tax output correction. Given automotive sales transactions will continue to increase in the future, it would require the analysis of the real case of reimbursement claim warranty on auto companies that can be used as a correct tax practice bencmark.

Abstrak :
Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jalan yang diberikan pemerintah agar pelaku usaha memiliki lebih banyak alternatif pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya bank, perusahaan pembiayaan kini turut berperan dalam menyalurkan pendanaan untuk penyediaan barang dan jasa bagi pelaku usaha. Sedikit berbeda dengan konsep perjanjian kredit di bank, perjanjian pembiayaan menyalurkan pendanaan tidak langsung kepada pelaku usaha, akan tetapi pendanaan disalurkan kepada penyedia barang/jasa, agar pelaku usaha dapat langsung mendapatkan barang/jasa yang diinginkan langsung dari penyedia barang atau jasa. PT. TAF sebagai salah satu perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja kepada PT. LM agar PT. LM dapat memenuhi keperluan modal kerjanya yakni berupa inventori kendaraan bermotor. Atas pembiayaan tersebut, PT. LM memberikan beberapa jaminan, yang salah satu diantaranya adalah inventori kendaraan tersebut. Di dalam tesis ini akan dibahas mengenai mekanisme pengikatan jaminan fidusia dengan obyek inventori kendaraan bermotor pada Perjanjian Pembiayaan PT. TAF dengan PT. LM, keabsahan akta jaminan fidusia atas barang dagangan antara PT. TAF dan PT. LM, serta perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan ada tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara PT. TAF dan PT. LM, mekanisme pengikatan jaminan fidusia, akta jaminan fidusia, dan perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi seharusnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

Disbursement of financing by finance companies is one of the ways given by the government so that business practitioner has more alternatives funding for their business. Not only banks, finance companies currently also takes part in providing financing for procurement of goods and/or services. Slightly different with credit agreement concept applied in banks, financing agreement disburse financing not directly to the business practioner however financing is disbursed to the goods and/or services supplier so that business practioner can get goods and/or services directly from suppliers. PT. TAF as finance company provides working capital financing facility to PT. LM so that PT. LM can fulfill their working capital in the form of motor vehicles inventory. Upon the financing given, PT. LM provides some securities, amongst others are motor vehicles inventory. This thesis will explain the mechanism to encumber motor vehicles inventory with fiduciary security, the legality of deed of fiduciary security upon inventory between PT. TAF and PT. LM, and security towards creditor if debtor is in default. The research methodology used for this thesis is juridist normative. Based on Financing Agreement between PT. TAF and PT. LM, the mechanism to encumber motor vehicles inventory, deed of fiduciary security, and protection to creditor if debtor is in default are in line with Law No. 42 of 1999 on Fiducia Security.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur sebagaimana yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) Legalitas pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur; 2) Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum (tidak sah) dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana bagi debitur tersebut. Saran dari penulis adalah perusahaan lembaga pembiayaan wajib menaati ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia, seperti melakukan pendaftaran perjanjian Jaminan Fidusia melalui pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh Notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diterbitkan sertifikatnya.

---

This thesis discusses the transfer of unregistered fiduciary collateral objects by the debtor without the approval of the creditors as contained in the Decision of the Supreme Court Number 1271 K/Pdt/2016. Problems in this thesis are 1) Legality of the transfer of unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval; 2) Legal protection for creditors in the event that the debtor transfers unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval. This research method is a normative juridical study with the nature of descriptive research, using secondary data collected through literature studies. Using a qualitative approach, which produces a form of research results that is descriptive analytical. The conclusion from the writing of this thesis is that the transfer of unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval is an unlawful act. Legal protection for creditors in the event that the debtor transfers the object of the unregistered Fiduciary Guarantee without the creditors approval may be subject to civil and criminal liability for the debtor. The suggestion from the writer is that the financial institution company must obey the provisions contained in Fiduciary Guarantee Law related to the implementation of the Fiduciary Guarantee agreement, such as registering a Fiduciary Guarantee agreement through the making of a Fiduciary Deed by the Notary Public and being registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for its certificate.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses warranty dan mencari solusi atas banyaknya klaim warranty yang penyelesaian klaimnya lebih dari lima hari di jaringan diler PT. XYZ dan memberikan usulan perbaikan atas prosedur warranty. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan dalam proses warranty di diler PT. XYZ terutama pada pengelolaan kontrol internal di masing-masing diler tersebut. Hasil dari penelitian ini menyarankan perbaikan standar operasi baku atas proses warranty di diler yaitu dari proses membuat klaim warranty, proses klaim dan pengiriman warranty sampai dengan menerima jawaban klaim warranty. ......The purpose of this study is to analyze the process of warranty and to find the solutions of why there are so many claims of warranty that settled more than five days in the dealer network of PT. XYZ and to provide the proposal of improvements over warranty procedures. This research uses qualitative method with case study approach. In this research presents the facts on the warranty process in the dealer network of PT. XYZ from the process of creating warranty claims, claims and delivered warranty claim process until the receiving of warranty claims. The result of the research shows the weakness in the warranty process in the dealer of PT. XYZ mainly on the management of internal controls in each dealers. The results of this study suggest the improvement of standard operating procedures on the warranty process in the dealership of the process of making warranty claims, claims process and warranty delivery until receive warranty claim answers.

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia, hukum jaminan diatur di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada asasnya menganut sistem yang tertutup, dalam arti, bahwa di luar yang secara Iimitatif ditentukan disana tidak dikenal lagi hak-hak kebendaan yang lain dan para pihak pada pokoknya tidak bebas untuk memperjanjikan/menciptakan hak kebendaan yang baru. Adapun lahirnya lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tabun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena adanya kebutuhan yang sangat besar dan terns meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana selain ilu juga untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Adanya pengaturan lembaga fidusia ini merupakan salah satu sarana dalam membantu kegiatan usaha. Salah satunya adalah pemberian kredit investasi secara sindikasi yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan jalan tol, dengan jaminan utama adalah pendapatan/tagihan dari beroperasinya jalan tol tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengikatan jaminan fidusia alas jaminan berupa piutang yang belum ada secara efektif dan kedudukan Bank sebagai Kreditor dalam pengikatan jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif yaitu penelitian kepustakaan (library research), dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Berdasarkan basil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengikatan jaminan fidusia terhadap obyek jaminan yang berupa tagihan/ piutang yang belum ada secara efektif adalah dengan cara membuat Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang memuat nilai proyeksi obyek jaminan tersebut. Kedudukan Bank selaku kreditor merupakan kreditor preferent, akan tetapi hak preferent yang dimilki oleh kreditor tersebut akan berubah menjadi kreditor konkuren apabila debitor mengalami default karena tidak dapat menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol tersebut, sehingga pendapatan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tidak ada secara nyatal akibatnya kreditor tersebut harus bersaing dengan kreditor¬kreditor lainnya daiam mendapatkan pelunasan piutangnya.

Abstrak :
Legalitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris X di Jakarta . Tesis ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang yang dibuat antara Ny. Janda N selaku debitur dengan Tuan A selaku kreditur dalam bentuk Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris X di Jakarta, untuk jumlah hutang senilai Rp. 1.300.000.000,- satu milyar tiga ratus juta Rupiah dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Objek Jual Beli berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik dimana nilai nominal dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut sama dengan yang dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang, yaitu sejumlah Rp. 1.300.000.000,- satu milyar tiga ratus juta Rupiah . Karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan paling tepat menggunakan lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan pelaksanaan pelunasan hutang, tetapi dalam hal ini Akta Pengakuan Hutang menggunakan jaminan berupa PPJB yang harga jual belinya telah dibayar lunas dengan pemberian kredit sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang antara Nyonya N debitur dengan Tuan A kreditur .Nyonya N dan Tuan A sepakat membuat dan menandatangani PPJB, sebagai jaminan bagi pemberian kredit berupa jaminan kebendaan menurut sifatnya yang dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang. PPJB tersebut dibuat dalam bentuk Akta Notariil yang merupakan perjanjian dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi.Namun dalam hal ini status tanah yang menjadi objek dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB yang sudah dibayar lunas dan diserahterimakan kepada pembeli Tuan A , belum terjadi pengalihan hak kepemilikan karena belum dilakukan proses jual beli dengan dibuatnya Akta Jual Beli AJB oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT , maka tanah tersebut secara hukum masih menjadi milik pihak Nyonya N penjual dalam PPJB. ...... This thesis is to analyze Deed of Credit Acknowledgement made between Mrs. N as debtor with Mr. Y as creditor in form of Notarial Deed made by and before Notary X in Jakarta, for credit amount Rp. 1.300.000.000, one billion and three hundred million Rupiah using warranty in form of Sales Purchase Agreement SPA upon Sales Purchase Object of land and building with Ownership Title whereas the amount on Sales Purchase Agreement equal as the amount stated on the Deed of Credit Acknowledgement, which is Rp. 1.300.000.000, one billion and three hundred million Rupiah . As the given warranties are in form of land and building, therefore the most appropriate is to apply Lien as the warranty on credit settlement, however in this matter, Deed of Credit Acknowledgement using warranty in form of Sales Purchase Agreement to which the sales purchase price had fully paid with credit extention as stated on the Deed of Credit Acknowledgement between Mrs. N debtor and Mr. A creditor .Mrs. N and Mr. A are agreed to make and sign SPA as the credit warranty in a fom of material warranty according to its nature as stated in the Deed of Credit Acknowledgement. Such SPA made in form of Notarial Deed to which is an agreement and binding to the parties who signed it. Thus, the lawfully requirements of an agreement must be fulfilled.Nevertheless in this matter, the land status as the object of Sales Purchase Agreement which had been fully paid and handed over to the buyer Mr. A , has not been performing transfer of ownership because the sales purchase process has not been executed by the issuance of Sales Purchase Deed made by Land Title Official, thus the land is lawfully belong to Mrs. N the seller on Sales Purchase Agreement.

Abstrak :
Penelitian membahas keberlakuan aset kripto sebagai objek jaminan. Sebagai sebuah objek yang memiliki nilai menimbulkan pertanyaan apakah aset kripto dapat dijaminkan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu diketahui kedudukan aset kripto sebagai benda menurut hukum kebendaan Indonesia serta pengaturan hukum jaminan Indonesia dan juga perbandingannya dengan Amerika Serikat, penelitian juga dilakukan untuk mengetahui lembaga jaminan yang ideal serta mekanismenya. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Diketahui bahwa menurut teori seperti teori virtual property dan hukum kebendaan Indonesia bahwa aset kripto merupakan benda. Diketahui bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia walaupun terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan, begitupula dengan di Amerika Serikat. Melalui perbandingan, terdapat satu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan demi kemajuan hukum jaminan di Indonesia, yakni pengaturan secara tegas bahwa terdapat benda tidak berwujud selain hak dan piutang yang dinamakan general intangibles layaknya di Amerika Serikat. Gadai dianggap sebagai lembaga jaminan paling ideal untuk aset kripto berdasarkan teori Subekti. Mekanisme dan eksekusi gadai aset kripto ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan gadai pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan sedikit penambahan mekanisme merujuk pada praktik dan mekanisme yang ada seperti smart contract. ......Analysis will analyze crypto assets as a collateral. As an asset with high value, it is questionable whether crypto asset can be collateralized. To answer this question, first we need to know whether crypto asset is a property or not according to the Indonesian property law, as well as Indonesian law about security and its comparison to the United States of America (USA), this analysis will also try to find the most ideal security and its mechanism. Analysis will use juridical-normative method with statute approach. Result shows that crypto asset is a property according to theories like virtual property and Indonesian property law. Crypto asset can also be collateralized according to Indonesian and USA law, although there are some weaknesses and inadequacies. From comparison, there is one point that can be useful for the improvement of Indonesian security law, that is a firm regulation about intangible property that is not a debt nor a right named as general intangibles like in the USA. Gadai is the most ideal security in Indonesia to be imposed upon crypto asset. Mechanism and execution can be carried out according to Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) with some additional mechanism according to practice such as smart contract.

Abstrak :
Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan merugikan, terutama peserta tender lainnya yang tidak bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender (bid rigging) seperti tersebut di atas jelas sangat dilarang berdasarkan Pasal 22, yang berbunyi ?Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.