Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisa model Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang Undang yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang. Penilitian dilakukan dengan metode normatif yaitu didasarkan pada data sekunder untuk menganalisa singkronisasi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem resi gudang, sedangkan untuk memperoleh data mengenai kebiasaan yang dijalankan oleh perbankan dilakukan dengan metode wawancara, sehingga akan didapat data yang komperhensif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menyarankan untuk melakukan perubahan judul dan pasal 2 perjanjian, melakukan penyesuaian mengenai nilai jaminan utang, perjanjian yang mendasari perjanjian dan memberikan definisi yang jelas untuk mengurangi pengulangan. ......This thesis analyzes the model of the imposition of Rights Assurance Agreement on Warehouse Receipt, law issued by Decree of the Head of Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi number 09/BAPPEBTI/ PER-SRG/7/2008 about Technical Guidelines on Warehouse Receipt Guarantee. Research conducted by the normative method is based on secondary data to analyze the synchronization agreement with the laws and regulations neighboring warehouse receipt system. To obtain data about the habits that are run by banks conducted by the interview methods, so it will get comprehensive data to make changes and adjustments that can be done in its implementation. The results suggest that to change the title and article 2 of the agreement, an adjustment of the value of the debt security, the underlying agreement and the agreement provides a clear definition to reduce repetition.

Abstrak :
Tesis ini menganalisa model Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang Undang yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Tehnis Penjaminan Resi Gudang. Penilitian dilakukan dengan metode normatif yaitu didasarkan pada data sekunder untuk menganalisa singkronisasi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem resi gudang, sedangkan untuk memperoleh data mengenai kebiasaan yang dijalankan oleh perbankan dilakukan dengan metode wawancara, sehingga akan didapat data yang komperhensif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menyarankan untuk melakukan perubahan judul dan pasal 2 perjanjian, melakukan penyesuaian mengenai nilai jaminan utang, perjanjian yang mendasari perjanjian dan memberikan definisi yang jelas untuk mengurangi pengulangan. ......This thesis analyzes the model of the imposition of Rights Assurance Agreement on Warehouse Receipt, law issued by Decree of the Head of Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi number 09/BAPPEBTI/ PER-SRG/7/2008 about Technical Guidelines on Warehouse Receipt Guarantee. Research conducted by the normative method is based on secondary data to analyze the synchronization agreement with the laws and regulations neighboring warehouse receipt system. To obtain data about the habits that are run by banks conducted by the interview methods, so it will get comprehensive data to make changes and adjustments that can be done in its implementation. The results suggest that to change the title and article 2 of the agreement, an adjustment of the value of the debt security, the underlying agreement and the agreement provides a clear definition to reduce repetition.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penggunaan resi gudang sebagai jaminan atas pre-shipment financing yang diberikan kepada penjual selaku penerima Letter Of Credit (L/C) dalam transaksi Green Clause L/C. Green Clause L/C merupakan jenis L/C yang memungkinkan penjual sebagai penerima L/C untuk menarik sejumlah dana sebagai pembiayaan ekspor bagi dirinya. Namun, pembayaran di muka memunculkan risiko komersial (commercial risk) pada diri pembeli. Risiko komersial tersebut berupa kegagalan penjual mengirimkan barang kepada pembeli setelah pembayaran di muka dilakukan. Hal inilah yang berusaha diminimalkan dalam transaksi Green Clause L/C. Dalam Green Clause L/C pembayaran di muka sebesar nilai yang disepakati dalam L/C kepada penjual dilakukan sebelum pengiriman barang dilakukan baru dapat dimungkinkan oleh bank penerbit maupun bank yang diberikan kuasa untuk membayar setelah penjual menyerahkan resi gudang. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa selama ini praktik penggunaan Green Clause L/C belum pernah dilakukan. Bank juga belum memiliki pedoman sebagai dasar operasional melaksanakan transaksi Green Clause L/C. Hal ini terkendala oleh penggunaan Resi Gudang dalam transaksi L/C ini. Penggunaan Resi Gudang saat ini masih memiliki banyak kendala. Kendala-kendala tersebut berasal baik dari sisi petani maupun dari sisi perbankan. Untuk mengatasi kendala-kendala penerapan yang datang dari penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan pembayaran di muka dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang Sistem Resi Gudang, mengoptimalkan sosialisasi sistem Resi Gudang, membangun kebijakan dan peraturan yang mendukung Sistem Resi Gudang, evaluasi jenis-jenis komoditi yang dapat dijadikan barang dalam Sistem Resi Gudang, dan perbaikan komunikasi sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan sektor pertanian. Eksekusi jaminan yang diikat dengan Hak Jaminan Resi Gudang dalam transaksi Green Clause L/C pada praktiknya belum pernah dilakukan. Eksekusi objek Jaminan Resi Gudang lebih memberikan keamanan bagi penerima Hak Jaminan Resi Gudang karena barang komoditas sebagai objek jaminan berada di tangan pihak ketiga, yakni Pengelola Gudang dan segala aktivitasnya diawasi oleh Pusat Registrasi.

---

ABSTRACT
This thesis is concerned with the use of warehouse receipts as collateral for pre-shipment financing given to the seller as the beneficiary in Green Clause Letter of Credit (L/C). Green Clause L/C is an L/C which enables the seller as beneficiary to withdraw some funds as export financing for himself. However, pre-shipment finance raises a commercial risk for the buyer. The commercial risk rises as the failure of the seller to deliver goods to the buyer, whilst the pre-shipment finance has been given. Green Clause L/C transaction is trying to minimize the risk. In terms of Green Clause L/C, pre-shipment finance is possibly being given by the issuing bank or paying bank, in the amount of agreed value of the L/C, to the seller before shipment only if the seller provides a warehouse receipt as collateral. This doctrinal (normative) research uses descriptive-qualitative analysis. The research concludes that the practice of Green Clause L/C transaction has never been done. Banks also do not have guidance operational handbook or any guidelines to the practice. It is constrained by the use of warehouse receipt in this transaction. The use of warehouse receipt currently, still has many constraints. The constraints are derived both from the farmers or the banks. To overcome it several measures which can be considered are increasing the number of facilities and infrastructure that support Warehouse Receipt System, optimizing Warehouse Receipt System socialization, enacting policies and rules which support Warehouse Receipt System, evaluating the types of commodities which can be used in Warehouse Receipt System, and improving communications between banks and other financial institutions and agricultural sector. Execution of warehouse receipts in Green Clause L/C transaction has never been done. Execution of warehouse receipts provides more security for the recipients of the Rights of Security as the collateral object is in the hands of third party, Pengelola Gudang (Warehouse Manager) and all activities related to it, are supervised by Pusat Registrasi (Registration Center).

Abstrak :
Harga barang komoditi yang anjlok di masa panen, membuat petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual barang komoditi kepada tengkulak atau pengijon. Sistem Resi Gudang dilahirkan untuk memenuhi kebutuhan petani akan pendanaan guna membeli keperluan masa tanam berikutnya. Dengan sistem resi gudang, petani dapat menjaminkan barang komoditi yang disimpan di gudang untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan atau lembaga pembiayaan, untuk kemudian barang komoditi dijual kembali saat harga mulai membaik. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas penggunaan sistem resi gudang sebagai lembaga jaminan bagi perbankan dan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi resi gudang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif. Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang telah diundangkan sejak tanggal 14 Juli 2006, namun penerapannya dalam praktek belum seperti yang diharapkan. Sektor perbankan sebagai komponen pendukung sistem ini belum banyak yang menggunakan resi gudang sebagai hak jaminan. Hal tersebut dikarenakan timbul beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut antara lain biaya yang cukup besar, belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung, pembiayaan dikucurkan untuk jangka waktu yang pendek, keraguan sektor perbankan untuk menggunakan sistem resi gudang dan kurangnya pemahaman mengenai arti penting dan manfaat resi gudang. Eksekusi atas jaminan hak resi gudang belum pernah dilakukan, sehingga belum diperoleh jawaban atas kekuatan eksekutorial yang melekat pada sistem resi gudang. Saran dari penelitian ini adalah sosialisasi harus terus dilakukan kepada pihak terkait, dibangunnya fasilitas pendukung secara merata di berbagai daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga penilai kesesuaian serta meningkatkan peran dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah.

---

Commodity prices dropped in the harvest, making the farmers have no other choice than to sell goods to the middleman or pengijon. Warehouse Receipt System was born to meet the needs of the farmers of funding to buy necessities for next planting season. With a warehouse receipt system, farmers could pledge commodity that is stored in the warehouse to get loans from banks or financial institutions, and then sold the commodity when prices started to recover. This research aimed to find answers to the use of warehouse receipt system as collateral for banking institutions and to understand the execution of warehouse receipts. The method used in this research is the normative legal with qualitative data analysis. Undang-Undang No. 9 tahun 2006 about Warehouse Receipt System has been enacted since the date of July 14, 2006, but its application in practice has not been as expected. Not much of banks as a component of this system use the warehouse receipts as collateral. It happens because of few problems that raises in its implementation. These problems are the large cost, development of supporting facilities that has not been spread well, credit for short term, the banking sector still hesitate to use the warehouse receipt system and a lack of understanding about the importance and benefits of warehouse receipts. Execution of warehouse receipts has never been done, so this research have not received an answer about the enforceable of warehouse receipt system. Suggestions from this study is the socialization must continue to related parties, the construction of supporting facilities in several regions, increasing the quantity and quality of Lembaga Penilaian Kesesuaian, also enhance the role and active participation of local government.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang peranan collateral manager dalam pembiayaan resi gudang dan analisis putusan hakim yang menyatakan Collateral manager dalam suatu pembiayaan resi gudang dalam skema Collateral management agreement memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa collateral manager dalam suatu pembiayaan resi gudang memiliki peranan yang krusial. Baik dalam skema collateral management agreement (CMA) maupun berdasarkan UU Sistem Resi Gudang, Collateral manager memiliki peranan untuk menerbitkan resi gudang, menjamin keamanan dan keutuhan barang yang disimpan, memberikan proteksi risiko kepada pemilik barang, memudahkan pemilik barang memperoleh kredit. Collateral manager dalam Putusan No. 2239/K/Pdt/2014 seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perlawanan. Hakim dalam memutuskan perkara terkait wewenang collateral manager tidak mempertimbangkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak maupun peraturan perundang-undangan mengenani wewenang collateral manager. Padahal, collateral manager hanya diberikan wewenang untuk melakukan pengurusan terkait komoditas yang berada di kekuasaannya.
The focus of this study is the analysis of the court's decision which states that Collateral Manager involved in Collateral Management Agremeent has a legal standing to file a claim for resistance. This research was conducted using the normative legal research method. The results of this study are that in a warehouse receipt financing, collateral manager plays an important role. Both in the collateral management agreement (CMA) scheme and under the Warehouse Receipt System Act. Collateral manager has the role to issue warehouse receipts, guarantee the safety and integrity of the goods stored, provide risk protection to the owner of the goods, and facilitate the owner of the goods obtain credit. Role of collateral manager is related to the management of goods stored in the warehouse. Collateral manager in Decision No. 2239 / K / Pdt / 2014 should not have a legal standing to file a claim for resistance, because matters relating to litigation is not the authority of the collateral manager. The judge in deciding cases related to collateral manager's authority does not consider the agreements made by the parties nor the laws and regulations concerning the collateral manager's authority. In fact, the collateral manager is only given the authority to make arrangements related to commodities in its control.