Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji wacana berita konflik Israel-Palestina dalam surat kabar Kompas dan Media Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk mengetahui sekaligus membandingkan pandangan, keberpihakan, dan strategi wacana kedua surat kabar (Kompas dan Media Indonesia). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, berupa metode analisis wacana kritis yang diterapkan oleh Norman Fairclough, yang menitikberatkan analisis pada analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosial budaya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan keberpihakan dan strategi wacana antara Kompas dan Media Indonesia yang termanifestasi ke dalam bentuk-bentuk kebahasaan di dalam teks berita.

---

This research is about the critical discourse analysis of news discourse (about conflict Israel-Palestine) in the national newspapers, Kompas and Media Indonesia. The purpose of this study is to understand the worldview of Kompas and Media Indonesia about conflict Israel-Palestine or crisis in Gaza, and to compare the discourse strategy that they use to indicate implicitly their view in the text. This research uses qualitative method, that is the critical discourse analysis method proposed by Norman Fairclough. The result indicates that there is difference view and discourse strategy between Kompas and Media Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Doktrin State responsibility merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum internasional yang terus berkembang hingga saat ini. Inti dari pengertian doktrin State responsibility adalah bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh negara ataupun organ-organ resmi negara harus dipertanggung jawabkan dan memiliki konsekuensi hukum dalam hubungan antar negara di kancah internasional. Lahirnya konsekuensi atas setiap aksi daripada negara bertujuan untuk memastikan bahwa negara mentaati ketentuan hukum internasional serta memberi keadilan bagi subjek hukum internasional yang mengalami kerugian atas tindakan suatu negara. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk meneliti apakah dalam kasus kejahatan perang war crimes tentara Belanda di Indonesia pada periode 1945-1949 khususnya di daerah Rawagede dan Sulawesi Selatan , doktrin State responsibility dapat digunakan untuk menganalilis pertanggung jawaban Pemerintah Belanda kepada korban maupun keluarga korban. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter pelanggaran hukum internasional yang dilakukan dalam tindakan kejahatan perang tentara Belanda dan atribusi kejahatan perang tersebut kepada Pemerintah Belanda sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab yang diatur dalam hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dilihat dari kedua analisis tersebut, tindakan tentara Belanda merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat diatribusikan kepada Pemerintah Belanda, sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab hukum kepada korban atau keluarga korban untuk memberikan reparasi reparation atas tindakan tentaranya.

---

ABSTRACT
State responsibility is an important doctrine that keeps on developing in international law. The definition of state responsibility is that every action conducted by nations or its legitimate organs entails international responsibility and has legal consequences in the eyes of international law. The purpose of this doctrine is to ensure that nations will abide by international law and also give access to justice for victims that got harmed through certain nations rsquo action. This research then focused on analyzing whether State responsibility doctrine can be applicable in the case of war crimes conducted by Dutch soldiers in Indonesia spesifically in Rawagede and South Sulawesi during 1945 1949 period Indonesia rsquo s revolution war . The writer uses two main points of analysis in analyzing whether state responsibility can be applicable in that case. The first one is whether the actions conducted by Dutch military troops were in violation of international law, the second one is whether the action can be attributed to Dutch Government so that the Dutch Government bears responsibility towards the victims and family of victims. The conclusion of this research is that according to State responsibility doctrine, the Dutch Government is responsible towards the war crimes conducted by Dutch military troops in Indonesia during 1945 1949 in Rawagede and South Sulawesi and entitled to give reparation for victims or family of victims.