Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf di Indonesia belum tercatat dengan baik, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya dua bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu. sehingga seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (Nazhir). Dalam tesis ini dianalisis kasus tentang seseorang telah mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Namun akhirnya peruntukannya menjadi pemakaman umum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena wakaf tersebut tidak didaftarkan dan menimbulkan sengketa, ahli waris menganggap tanah tersebut bukanlah tanah wakaf. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak setuju dengan pendapat Hakim Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf dengan pertimbangan tidak adanya saksi-saksi yang mendengar ikrar wakaf. Menurut penulis, pembuktian tanah wakaf dapat dilakukan dengan Saksi-saksi Testimonium De Auditu, yang walaupun tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi sebagai persangkaan adalah dibenarkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959. ...... Prior to the enactment of Government Regulation No. 28 of 1997, waqf in Indonesia has not been well documented, so it was easy to deviating the nature and purpose of the waqf itself, primarily because of the presence of two forms of waqf (family waqf and general waqf) and there is no requirement for the registration of objects that has become waqf. so as if it belonged to the heirs or the caretaker (Nazhir). In this thesis has analyzed the case of a person donating the land for a family tomb. But eventually the designation became public cemetery. This case is interesting to study because it is not registered waqf and cause disputes, the heirs assume that land is not a waqf land. The principal issues raised by the authors of this study is how to prove the land of waqf according to legislation No. 41 of 2004 about Waqf. The research method used is a normative juridical research, with the type of descriptive analytical study. Based on the results of the study, author do not agree with the opinion of Supreme Court Judges who consider that the land is not of waqf land with consideration absence of witnesses who heard the pledge of waqf. According to the author, evidence of waqf land can be done with witnesses Testimonium De auditu, which although can not be used as a direct witness, but as a presupposition is justified, as affirmed in the Supreme Court jurisprudence 308 K / Sip / 1959 dated November 11, 1959.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah susun umum yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan tanah, yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini agar Pemerintah dan PBNU dapat membentuk badan pengelola rumah susun yang baik serta amanah, sehingga harta benda wakaf tersebut dapat berguna dan berkembang secara produktif, maju serta meningkatkan ekonomi umat.Tesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah susun umum yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan tanah, yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini agar Pemerintah dan PBNU dapat membentuk badan pengelola rumah susun yang baik serta amanah, sehingga harta benda wakaf tersebut dapat berguna dan berkembang secara produktif, maju serta meningkatkan ekonomi umat.

---

ABSTRACT
This legal research elaborates the arrangements and procedures for utilization of waqf land for development of flats, based on sharia principles and laws and regulations applicable in Indonesia. In this case, the research conducted is the development of flats with the cooperation mechanism of utilization of waqf land. This research is a normative judicial research which is analytical descriptive with data collection technique in the form of document legal study. Above waqf land can be built a common flat for low income people MBR. The development of flats on waqf land is done through the mechanism of rent or cooperation of land use. This research discusses the regulation and conformity of the Cooperation Agreement between The Secretary General of Ministry of Religious Affairs with The Director General of PUPR and PBNU, with the principles of sharia and the prevealing laws and regulations. This research suggest that PBNU and the Government can establishe a good flats management agency as well as trust, so that waqf land can be useful and develop productively, progressing and improving the economy of the ummah.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel kualitas layanan, variabel kepuasan dan variabel religiusitas terhadap preferensi penerima manfaat wakaf rumah sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data yaitu Partial Least Squares-Structural Equation Modeling untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi penerima manfaat. Responden merupakan pasien dhuafa di RS. Rumah Sehat Terpadu – Dompet Dhuafa sebanyak 450 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan, kepuasan, dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi penerima manfaat rumah sakit berbasis wakaf. Selanjutnya, variabel kualitas layanan dan religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan. ...... This study aims to see the effect of service quality variables, satisfaction variables and religiosity variables on the preferences of beneficiaries of hospital waqf. This study uses a quantitative approach with data analysis methods, namely Partial Least Squares-Structural Equation Modeling to analyze the factors that influence the preferences of beneficiaries. Respondents were poor patients at the Rumah Sehat Terpadu Hospital - Dompet Dhuafa as many as 450 respondents. The results showed that the variables of service quality, satisfaction, and religiosity had a positive and significant effect on the preferences of beneficiaries of waqf-based hospitals. Furthermore, service quality variables  and religiosity variables had a positive and significant effect on satisfaction variables.