Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesenjangan upah antar gender merupakan fenomena yang nyata adanya di Indonesia. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar kesenjangan upah antar gender di Indonesia disebabkan oleh komponen yang tidak terjelaskan. Penelitian ini mencoba untuk mempertimbangkan aspek wilayah karena adanya keberagaman di tiap wilayah sehingga ingin membandingkan kesenjangan upah antar gender pada tiap pulau di Indonesia. Dengan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca, penelitian ini menganalisis data SAKERNAS Februari 2020 sebelum pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan upah antar gender pada tiap pulau di Indonesia didominasi oleh faktor yang tidak dapat dijelaskan dengan variasi yang ada. Dimana Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Sumatera memiliki total kesenjangan di atas nilai total kesenjangan Indonesia. Kemudian diikuti Pulau Jawa dan Bali serta pulau lainnya di bawah nilai total kesenjangan Indonesia. Pulau Sumatera, Sulawesi dan pulau lainnya menunjukkan besaran yang rendah pada faktor yang dapat dijelaskan bahkan lebih rendah dari hasil secara keseluruhan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi serta pulau lainnya memiliki kesenjangan upah antar gender lebih banyak disebabkan oleh faktor – faktor di luar karakteristik pekerja. ......The wage gap between genders is a real phenomenon in Indonesia. Based on previous studies, it is known that most of the wage gap between genders in Indonesia is caused by an unexplained component. This study tries to consider the regional aspect because of the diversity in each region so it wants to compare the wage gap between genders on each island in Indonesia. Using the Blinder-Oaxaca decomposition method, this study analyzed the data for SAKERNAS in February 2020 before the Covid-19 pandemic. The results of this study indicate that an unexplained factor dominates the wage gap between genders on each island in Indonesia by existing variations. Where Kalimantan Island, Sulawesi Island, and Sumatra Island have a total gap above Indonesia's total gap value. Then followed by Java and Bali and other islands below the total gap value of Indonesia. The islands of Sumatra, Sulawesi, and other islands show low magnitudes on factors that can be explained even lower than the overall results in Indonesia. This means that on Sumatra Island, Sulawesi Island, and other islands, the wage gap between genders is mostly due to factors other than worker characteristics.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penetapan Upah terhadap fluktuasi aliran Foreign Direct Investment (FDI) pada sektor industri di Pulau Jawa dengan menggunakan metode regresi data panel pada kurun waktu tahun 2005-2014. Dari hasil penelitian terbukti bahwa variabel upah (minimum dan relative) tidak signifikan mempengaruhi aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa. Sedangkan variabel infrastruktur (panjang jalan dan distribusi listik), maupun ukuran pasar (infrastruktur perdagangan) berpengaruh signifikan terhadap aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa. ......This research aims to analyze the impact of policy related to setted the wage on fluctuation of Foreign Direct Investment (FDI)  inflow on Industry Sector in Java Island which used regression Panel Data as the method during period 2005-2014. As the result, wage is not significantly affecting, while infrastructure (length of road and electricity distribution), moreover market size (trade infrastructure) showing the reverse impact.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini mengikuti studi Verhoogen 2008 pada sektor manufaktur di Meksiko dimana perdagangan dan ketimpangan upah adalah variabel yang dijelaskan oleh heterogenitas perusahaan pada kemampuan wirausaha/entrepreneurial ability. Dengan kemampuan wirausaha yang lebih tinggi maka partisipasi perushaan di pasar ekspor dan ketimpangan upah juga lebih tinggi. Depresiasi/devaluasi mata uang membuat kenaikan pada partisipasi ekspor dan ketimpangan upah menjadi lebih tinggi dibandingkan saat periode normal, khususnya untuk perusahaan dengan kemampuan wirausaha yang tinggi. Analisis pada survey manufaktur tahun 1996 dan 2012 di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih produktif/memiliki kemampuan wirausaha yang lebih tinggi cenderung lebih berorientasi pada ekspor, sert memiliki ketimpangan upah dan porsi pekerja kerah-putih yang lebih tinggi. Namun, analisis pada perubahan porsi ekspor dan ketimpangan upah pada masa depresiasi 1997-1998 dan 2013-2014 menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia tidak dapat menggunakan depresiasi tersebut untuk meningkatkan porsi ekspor. Meskipun kemampuan wirausaha dapat menjelaskan lebih tingginya perubahan pada ketimpangan upah pada kedua masa depresiasi dibandingkan periode normal, peningkatan kualitas dan perbaikan strategi tidak dapat disimpulkan sebagai penyebabnya. Hasil analisis pada model yang dimodifikasi dengan menambahkan variabel kontrol kepemilikan asing dummy dan porsi bahan baku impor/import share menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan asing cenderung lebih berorientasi pada ekspor dan memiliki ketimpangan upah yang lebih tinggi, sedangkan porsi ekspor berpengaruh pada porsi impor.

---

ABSTRACT
This study follows Verhoogen 2008 on Mexican manufacturing firms where trade and wage inequality are both the explained variables for firm heterogeneity in entrepreneurial ability. Higher entrepreneurial ability means higher participance in the export market and higher wage disparity. Currency depreciation devaluation adds to higher overtime increases in export participance and wage inequality as compared to the increases in lsquo normal rsquo periods, especially for firms with higher entrepreneurial ability. The analysis on Indonesian manufacturing survey of 1996 and 2012 shows that firms that are more productive has higher entrepreneurial ability are more export oriented, has higher wage disparity, and has higher proportion of white collar employees. However, the analysis on the changes in export and wage disparity during currency depreciation of 1997 1998 and 2013 2014 shows that firms are unable to utilise the depreciation to boost their export share. Although firm entrepreneurial ability can explain higher change in wage disparity during the two depreciation periods compared to lsquo normal rsquo periods, it is unclear whether quality enhancement or better strategies is the main driver behind it. The analysis on the modified model with foreign ownership dummy and import share share control variables shows that foreign owned plants are more export oriented and have higher.

Abstrak :
Penulisan tesis ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis faktor kenaikan upah minimum sebagai variabel utama yang dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah pekerja, dan partisipasi perempuan terhadap kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis kesenjangan upah di sektor Pertanian, Manufaktur, dan Jasa, serta menganalisis kesenjangan upah di Tingkat Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. Menggunakan data panel, 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2013. Hasil estimasi dengan metode fixed effect yang memungkinkan adanya perbedaan kesenjangan upah pada setiap provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum mempengaruhi kenaikan kesenjangan upah di seluruh model. ......The thesis has generally the purpose to analyze the effect of the increase in the minimum wage on the wage gap in each province in Indonesia. It also analyzed other factors such as economic growth, employment, and the women's participation as control variable on the wage gap. Beside that the wage gap in Agriculture, Manufacturing, and Services and the wage gap in the Basic Education Level, Medium and High also to be analyzed. The data used is panel data of 33 provinces in Indonesia between 2007 to 2013. The estimation result with fixed effect model that allow for differences in the wage gap in every province in Indonesia indicates that the increase in minimum wage affects the increase in the wage gap in all models.

Abstrak :
ABSTRACT
By utilizing the data from Indonesian Family Life Survey IFLS East year 2012, this study attempts to find empirical evidence on the existence of wage differentials between indigenous and non indigenous workers in Papua, Indonesia with Blinder Oaxaca decomposition. The regression results indicate that 18.7 of the difference in the wage returns that the market yields to a unit change in characteristics remain unexplained, showing an early indication of statistical discrimination. From the unexplained part, poverty status took 11 of the portion. That is, by being poor, workers often are the victim of discrimination, as systems of policies and practices that are often set up to benefit the upper classes at the expense of the lower classes, resulting in income and wealth inequality.

---

ABSTRAK
Dengan menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey IFLS East tahun 2012, studi ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai perbedaan upah antara pekerja pribumi dan bukan pribumi di Papua, Indonesia dengan menggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Hasil regresi menunjukkan bahwa 18,7 dari perbedaan dalam pengembalian upah yang dihasilkan pasar terhadap perubahan dalam karakteristik tetap tidak dapat dijelaskan, menunjukkan indikasi awal diskriminasi statistik. Dari bagian yang tidak dapat dijelaskan, status kemiskinan mengambil porsi 11 . Artinya, dengan menjadi miskin, para pekerja sering menjadi korban dari diskriminasi, dengan sistem kebijakan dan praktik yang sering dibentuk untuk menguntungkan kelas atas dengan mengorbankan kelas bawah, menghasilkan ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan.

Abstrak :
Berdasarkan data migrasi risen, dalam lima dekade terakhir sejak tahun 1990 hingga 2010 jumlah penduduk Jakarta menunjukkan tren negatif. Sebagian besar penduduk cenderung pindah dari daerah pusat kota ke daerah pinggiran Jakarta sekitar Jawa Barat dan Banten. Peningkatan populasi di daerah tersebut juga meningkatkan kepadatan penduduk serta jumlah pekerja potensial dan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk pindah untuk mencari tingkat biaya produksi yang lebih rendah terutama pada tingkat upah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepadatan penduduk dan pola pergerakan upah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selama periode 2001-2013 dengan menggunakan pendekatan spasial dan non spasial pada 33 kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dengan variabel PDRB, jumlah perusahaan, jumlah pengangguran, dan investasi juga digunakan untuk menggambarkan karakteristik daerah. Regresi panel spasial digunakan untuk melihat interaksi spasial antar wilayah, yang tidak dapat diperoleh dengan metode klasik Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk secara signifikan mempengaruhi upah riil baik di panel spasial dan non spasial serta terdapat autokorelasi spasial positif antar daerah, yang berarti terdapat pengaruh spasial upah riil antar wilayah.

---

According to net recent migration data, total population of Jakarta has decreased in the last five decades since 1990 until 2010. Most of the population tends to moved out from central city area to Jakarta?s periphery area around West Java and Banten. The increase of population in that area also increased the potential workers and created incentives for firms to move to find the lower cost of production on wages. This study aims to recognize the effect of population density and wage pattern in Greater Jakarta (Jakarta, West Java, and Banten) during the periode 2001-2013 using spatial and non spatial approach. We use panel data of 33 county/city in Jakarta, West Java, and Banten Province, while GDRP, number of firms, number of unemployment, and investment is also used as the proxy of region?s characteristic. By using spatial panel regressions we want to prove that there are spatial interactions among regions, which cannot be estimated by classic method of Ordinary Least Square (OLS). The results show that population density significantly affect the real wage both in spatial panel and non spatial panel then there are a positive spatial autocorrelation among regions, which means there are the spatial effect on real wage among regions.

Abstrak :
Formula baru upah minimum telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Akibatnya, kebutuhan hidup layak KHL , sebagai faktor utama dalam penentuan angka upah minimum juga harus direvisi regulasinya. Selain itu, penentuan nilai KHL pada awalnya ditentukan melalui survei harga pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Akan tetapi, pada implementasinya, penentuan nilai KHL berdasarkan survei menjadi tidak valid karena adanya kepentingan pribadi dari masing-masing unsur Dewan Pengupahan. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dan bagaimana keterlibatan unsur tripartit dalam formulasi Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Permenaker 21/2016 telah melalui beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, persiapan penyusunan rancangan peraturan menteri, pembuatan draf, harmonisasi final, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai suatu kebijakan. Formulasi Permenaker ini juga melibatkan keseluruhan unsur tripartit pada tahap identifikasi masalah. Sempitnya waktu dalam pembuatan kebijakan serta kurangnya keterbukaan selama proses formulasi kebijakan memengaruhi kualitas Permenaker 21/2016 dan mengarah pada penolakan serikat pekerja. Kurangnya sosialisasi dan resistensi serikat pekerja juga memperparah penolakan yang muncul dari serikat pekerja terhadap Permenaker 21/2016. ...... The new minimum wages formula has been stipulated in Peraturan Pemerintah No 78 of 2015 about wages. As a result, the previous regulation about decent living needs KHL, as a main factor in determining minimum wages must be revised. Besides that, KHL value initially determined by market price survey that conducted by Local Wage Council. However, the implementation which based on survey became invalid due to the difference self interests between each of the elements of Local Wage Council. This thesis discusses how policy formulation process of Minister of Manpower Regulation No 21 of 2016 about Decent Living Needs KHL and how tripartite actors have been involved in that formulation. This research used qualitative approach and was analyzed using primary data which is collected by in depth interview. To support the primary data, researcher also used secondary data, ie literature study. The results of this research shows that Policy Formulation of Permenaker 21 2016 has through several stages, such as problem identification, preparation in making draft, drafting choose the best alternative, final harmonization, and establishment the regulation. Formulation of Permenaker 21 2016 also involve the whole tripartite actors on problem identification step. Limited time and lack of transparency during the formulation process affect the quality of policy and lead to the rejection by unions. Lack of socialization and unions resistence exacerbate the rejection from unions to the Permenaker 21 2016. Key Words Decent Living Needs, Minimum Wages, Policy Formulation, Tripartite.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia setiap tahunnya meningkatkan upah minimum pekerja. Akan tetapi, pada kenyataannya kebijakan tersebut hanya diimplementasikan di sektor formal sedangkan pasar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Menurut teori Welch, kenaikan upah minimum akan menyebabkan penurunan upah pekerja informal. Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris apakah upah minimum menekan upah pekerja informal. Melalui rangkaian analisis deskriptif dan regresi fixed-effect yang dibandingkan dengan estimasi regresi lainnya bersama beberapa variabel kontrol, ditemukan bahwa kenaikan upah minimum tidak menekan upah pekerja informal di Indonesia secara keseluruhan dan signifikan bagi pekerja perempuan. ......However, in reality these policies are implemented only in the formal sector, while the labor market in Indonesia is still dominated by the informal sector. According to Welch's theory, the increase in minimum wage will cause a decrease in wages of informal workers. This study wants to prove empirically whether minimum wages depress wages of informal workers. Through a series of descriptive analysis and fixed- effects regression compared to other regression estimation along with several control variables, found that minimum wage increases do not depress the wages of informal workers in Indonesia as a whole and significant for women workers.