Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Despite the recent strength of the United States job market,about one fifth of the private-sector workforce is in poor-quality employment,earning poverty-level wages or less,with scant prospects for improvement.....

Abstrak :
Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah melalui keharusan perusahaan membayar upah sekurang-kurangnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga menggunakan ketetapan UMP dalam dunia ketenagakerjaannya. Skripsi ini membahas dinamilka yang terjadi dalam perundingan/negosiasi antara aktor-aktor tripartit dalam Dewan Pengupahan Provinsi, yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam proses penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa baik pihak pengusaha maupun pekerja memiliki strategi masing-masing untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses negosiasi dalam Sidang Dewan Pengupahan. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa pemerintah memiliki peran yang cukup kuat dalam mengintervensi perundingan yang dilakukan terutama untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan hubungan industrial di DKI Jakarta.

---

Provincial Minimum Wage is a government decree issued to determine a minimum wages a company should pay the employee. In the process of the establishment, the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. Jakarta is one of the provinces in Indonesia which also use the provisions of the Provincial Minimum Wage in the employment sector. This thesis discusses the dynamics that occur in the negotiations between the tripartite actors in the Provincial Wage Council, which are government, entrepreneurs and workers in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This study is a qualitative study with a descriptive design. The results of this study describes that both the entrepreneurs and workers have their own strategies to fight for their interests in the negotiation process, during Wage Council meeting. The results of this study also shows that the government has a strong role to intervene in the negotiations carried out, especially to achieve balance and harmony of industrial relations in Jakarta.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Penetapan Kenaikan Upah minimum yang terjadi di dalam bidang ketenagakerjaan yang salah satu akibatnya menyebabkan adanya istilah lain, yaitu upah sundulan. Upah minimum merupakan salah satu upaya perlindungan yang diberikan kepada buruh/pekerja dalam hal pemberian upah. Banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan terutama terkait dengan penetapan kenaikan upah minimum, faktor-fakor yang mempengaruhi adanya penetapan kenaikan upah minimum, adanya upah sundulan yang dikarenakan belum adanya penyusunan struktur dan skala upah pada suatu perusahaan. Bagaimana upah minimum seharusnya dapat diterapkan di Indonesia agar tidak lagi terjadi perselisihan antara buruh/pekerja dengan perusahaan, dan bagaimana pihak pengusaha menghindari adanya upah sundulan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif Analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan wawancara dipakai untuk mendukung hasil dari Analisis data sekunder. Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengkualifikasi dari hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum dilatarbelakangi oleh adanya KHL, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah komponen upah minimum dan dipengaruhi dengan formula perhitungan upah minimum yang baru, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penetepan upah minimum mempengaruhi adanya upah sundulan, namun upah sundulan ini dapat dihindari apabila dalam suatu perusahaan telah membuat struktur dan skala upah. Serta dalam penetapan kenaikan upah minimum dan permasalahan yang timbul akibatnya harus dapat dirundingkan dengan baik dalam perundingan bipartrite terutama dalam permasalahan upah sundulan, komunikasi antara buruh/pekerja dengan pengusaha juga dapat membuat proses sosialisasi berjalan dengan baik.

---

This thesis discusses the Effect of the Establishment of Minimum Wage Increase happening in the employment field which causes automatic increased wage. Minimum wage is a protection for labourers/workers in wage. There are many problems in the employment field, especially related to establishing minimum wage increase, factors that affect the establishment of minimum wage increase, and automatic increased wage due to lack preparation of wage structure and scale in a company. How the minimum wage should be established in Indonesia to prevent dispute between labourers/workers and company, and how employers avoid automatic increased wage? This research is a descriptive analytical judicial normative research. The data used is secondary data by literature study by collecting secondary data which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. Interviews are used to support the result of the analysis of secondary data. Data analysis techniques using a qualitative approach, which qualify the results of research. From the result of this research, concluded that estabilishment of minimum wage increase is based on a KHL and minimum wage increased happened due to automatic wage increase and was influenced by several factors, including minimum wage component and the new minimum wage calculation formulas, which are inflation and economic growth. The establishment of minimum wage influenced automatic increased wage, but automatic increased wage could be avoided if the company had made wage structure and scale. The establishment of minimum wage increase and issues which occur because of it should be negotiated in bipartite negotiation, especially related to automatic increased wage, communication between labourers/workers and employers also can make socialization process smoother.

Abstrak :
Adanya pembangunan ekonomi sebenarnya menyerukan perubahan-perubahan yang mendasar dan juga diharapkan menyerap tenaga kerja lebih banyak Iagi, sehingga masalah pengangguran berangsur-angsur dapat teratasi. Namun terkadang penyerapan tenaga kerja ini menimbulkan efek persoalan tersendiri, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan atau pembayaran upah yang kurang memadai, yang terkadang ujungnya menimbulkan perselisihan hubungan industrial dan berakibat turunnya angka investasi. Pemerintah telah berusaha mengurangi persoalan pengangguran melalui berbagai kebijakan untuk menciptakan lapangan usaha baru antara Iain melalui pembukaan investasi baru bagi dunia usaha. Namun demikian dalam rangka menambah Iapangan kerja bagi masyarakat (dalam tesis ini variabel tersebut dapat diketahui dengan meiihat variabel jumlah orang bekerja, variabel endogen/dependent) terdapat beberapa faktor yang dapat barpengaruh dalam penambahan lapangan kerja (variabel jumlah orang bekerja) bagi penduduk DKI Jakarta, yaitu PDRB, upah minimum propinsi (UMP), inflasi dan nilai tukar mata uang Dollar. Tesis ini akan menelaah Iebih dalam tentang seberapa besar faktor-faktor PDRB, UMP, infiasi dan kurs Dollar dapat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan I penurunan jumlah orang bekerja di DKI Jakarta. Dengan melakukan analisis tentang pertambahan jumlah orang bekerja di DKI Jakarta ini, diharapkan dapat diketahui trend, sehingga dapat dipakai untuk penentu kebijakan pemerintah DKI Jakarta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, tesis ini juga akan menelaah seberapa besar penetapan nilai upah minimum propinsi (UMP) DKI Jakarta akan berpengaruh terhadap naik atau turunnya jumlah orang bekerja di DKI Jakarta. Sehingga dari sini dapat dirumuskan kebijakan pengupahan bagi pemerintah.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap stabilitas kerja. Penelitian ini menggunakan model Regresi Logistik Biner, untuk melakukan estimasi pengaruh upah minimum terhadap stabilitas kerja. Variabel dependen merupakan katagori yang menyatakan stabilitas, dan variabel independen adalah upah minimum kabupaten/kota, karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pelatihan, dan faktor lain seperti jenis pekerjaan dan sektor lapangan pekerjaan. Hasil studi ini menunjukkan adanya pengaruh upah minimum secara negatif dan signifikan secara statistik terhadap stabilitas kerja. Dari analisa Inferensial diperoleh hasil bahwa untuk setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 persen akan menyebabkan kecenderungan stabilitas kerja lebih rendah sebesar 0.687 kali.

---

ABSTRACT
This thesis aims to know the impact of minimum wage towards job stability. Regression Logistic Biner is a model used in the thesis to perform the estimation impact of minimum wage towards job stability. Dependent variable is a category which performs stability and independent variable performs regency/city minimum wage, individual characteristic such age, sex, marriage status, education, training, and other factors like type of work and job vacancy sector. Result of the study presence several negative impacts of minimum wage and statisticaly significant towards job stability. From an inferential analysis state that for each 1% increasing of minimum wage cause trends of low job stability about 0.687 times, This thesis aims to know the impact of minimum wage towards job stability. Regression Logistic Biner is a model used in the thesis to perform the estimation impact of minimum wage towards job stability. Dependent variable is a category which performs stability and independent variable performs regency/city minimum wage, individual characteristic such age, sex, marriage status, education, training, and other factors like type of work and job vacancy sector. Result of the study presence several negative impacts of minimum wage and statisticaly significant towards job stability. From an inferential analysis state that for each 1% increasing of minimum wage cause trends of low job stability about 0.687 times]

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap employment transition khususnya di Pulau Jawa sebagai wilayah Indonesia yang mayoritas kabupaten/kotanya menetapkan upah minimum. Studi sejenis sebelumnya dilakukan di negara maju yang tidak mempertimbangkan adanya sektor informal. Analisis yang dilakukan menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas BPS tahun 2010 dan 2015 yang dilihat sebagai bentuk longitudinal t-1 dan t untuk masing-masing tahun. Analisis empiris yang digunakan adalah multinomial logit dengan pendekatan markov chain. Selain upah minimum riil sebagai variabel independen utama, variabel independen lain yang digunakan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status perkawinan sebagai karakteristik individu, serta PDRB, share sektor manufaktur dalam PDRB, coverage upah minimum, dan rasio penduduk usia kerja terhadap total penduduk sebagai karakteristik regional. Upah minimum berdampak negatif dan signifikan terhadap transisi dari formal ke informal (F ke I), formal ke tidak bekerja (F ke N), dan tidak bekerja ke tidak bekerja (N ke N). Selain itu, upah minimum juga berdampak positif dan signifikan pada transisi dari formal ke formal (F ke F) dan informal ke informal (I ke I). Sedangkan pada transisi dari tidak bekerja ke informal (N ke I) tidak dipengaruhi oleh upah minimum.

---

ABSTRACT
The objectives of the study is to determine the effect of minimum wages on employment transition, especially in Java as the majority of the Indonesian region set a minimum wage in district/city level. Previous similar studies carried out in developed countries that do not take the informal sectors. The analysis was performed using individual data sourced from Sakernas BPS 2010 and 2015 are seen as a form of longitudinal t-1 and t for each year. Empirical analysis used is multinomial logit with Markov chain approach. In addition to a real minimum wage as an primary independent variable, other independent variables used were age, gender, educational level, and marital status as individual characteristics, as well as the GRDP, the share of the manufacturing sector in the GRDP, coverage of the minimum wage, and the ratio of working age population to total population as regional characteristics. Minimum wage has a significant and negative impact on the transition from the informal to the formal (F to I), formal to not employed (F to N), and not employed to not employed (N to N). In addition, the minimum wage is also positive and significant impact on the transition from formal to formal (F to F) and informal to informal (I to I). While the transition from not employed to informal (N to I) are not affected by the minimum wage.

Abstrak :
ABSTRAK
Mayoritas studi mengenai dampak upah minimum terhadap employment menghasilkan dampak negatif upah minimum terhadap employment di sektor formal. Namun, ada indikasi hasil studi tersebut bias karena menganggap bahwa pasar tenaga kerja antar unit observasi saling bebas, padahal pasar tenaga kerja antar unit observasi saling tergantung satu sama lain. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak upah minimum terhadap employment dengan mempertimbangkan bahwa antar unit observasi saling tergantung satu sama lain. Dengan menggunakan pendekatan difference in spatial difference studi ini mengestimasi dampak upah minimum terhadap employment dengan menggunakan data Sakernas Tahun 2010-2015 di Pulau Jawa. Hasil estimasi menunjukkan adanya dampak positif kenaikan upah minimum terhadap employment di sektor formal dan dampak negative di sektor informal. Kenaikan 100 upah minimum riil dapat meningkatkan employment di sektor formal sebesar 0,41-0,47, dan mengurangi employment di sektor informal sebesar 0,22-0,35 cateris paribus.

---

ABSTRACT
Most studies on the impact of minimum wages on employment resulted in a negative impact of minimum wages on employment in the formal sector. However, there are indications of bias because the results of these studies assume that the labor market between observation units are independent, whereas the labor market between observation units are dependent on each other. This study aims to estimate the impact of minimum wages on employment considering that between observation units are dependent on each other. Using a difference in spatial difference this study estimate the impact of minimum wages on employment using data Sakernas year 2010 2015 in Java. The estimation results a positive impact of the increase in the minimum wage on employment in the formal sector and negatif impact on employment in the informal sector. 100 increase in the real minimum wage is assosiate with approximately a 0.41 0.47 increase in employment in the formal and decrease employment in informal sector approximately 0.22 0.35.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan publik dalam hal ini kebijakan upah minimum terhadap kinerja perusahaan sektor industri padat karya serta tindakan yang direncanakan oleh perusahaan agar kinerja perusahaan tetap tumbuh. Kenaikan upah minimum yang tinggi dan tidak dapat terprediksi membuat perusahaan harus merencanakan keputusan untuk melakukan perubahan, perencanaan tersebut mengadopsi Theory of Planned Behavior yang di implementasikan dalam Strategic Decision Making. Attitude to Paying Minimum Wage, Interest Group Pressure yaitu serikat pekerja, pemerintah, konsumen; dan Projected Law Enforcement atas peraturan ketenagakerjaan; mendorong keinginan perusahaan untuk mengubah Intention to Change strategi perusahaan dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan perubahan Decision to Change dengan organizational downsizing, relocation dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.Penelitian dilakukan terhadap 206 perusahaan industri padat karya dengan jumlah karyawan minimal 100 orang setiap perusahaan, pengolahan data menggunakan Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Attitude to Paying Minimum Wage dan Interest Group Pressure berpengaruh positif terhadap Intention to Change dari perusahaan, sedangkan Projected Law Enforcement tidak berpengaruh terhadap Intention to Change perusahaan. Intention to Change perusahaan berpengaruh positif terhadap Decision to Change, dan ternyata Decision to Change berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan untuk jangka waktu tertentu karena biaya untuk melakukan perubahan cukup tinggi. Kontribusi teoritikal penelitian ini adalah menggabungkan teori psikologi dengan teori strategic management dan melakukan investigasi penerapan multi behavior pada level perusahaan. Implikasi praktikal bagi perusahaan adalah untuk merencanakan perubahan strategi terkait efisiensi biaya ketenagakerjaan secara matang karena biaya perubahan yang tinggi dan bagi pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan kebijakan upah minimum karena akan berdampak tidak saja pada penyerapan tenaga kerja namun juga berkurangnya industri padat karya

---

This research is aimed to observe the impacts of public policy in this case, the minimum wage policy, towards the performances of companies in labor-intensive industry sector, and the measures planned by those companies to maintain performance growth. The high and unpredictable increase of minimum wage force the companies to plan and change their strategy. This study is combining strategic management and the theory of Planned Behavior to asses company Strategic Decision Making that consist of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency.This research is conducted to 206 labor intensive companies in the industry with minimum employees of 100 persons. The data processing is done using Structural Equation Modeling. The result shows that Attitude to Paying Minimum Wage and Interest Group Pressure have positive impacts towards Intention to Change of the companies, while Projected Law Enforcement has no bearing whatsoever towards Intention to Change. Companies rsquo; Intention to Change has positive impacts towards the Decision to Change. The Decision to Change of organizational downsizing, relocation and use of technology to increase efficiency turns out to have negative impacts on performances for a certain length of time, due to the costs required to do those changes are quite high. Theoretical contribution from this research comes from the combination of psychological theory and strategic management theory and the investigation of multi behavior implementations at company level. Practical implications for the companies comes in the form of the changing of strategic plan due to the efficiency of labor cost and the high cost of changing investment. In determining minimum wage policy, Government should have careful thought because it is not only have an impact on labor absorption but also likely decreasing in labor intensive industries.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perubahan politik pengupahan pasca orde baru di Indonesia dengan mengambil studi kasus kebijakan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi tentang upah minimum tahun 2012-2013. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Pada masa Orde Baru negara memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan bersifat korporatis eksklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang kuat dan memiliki sumber keuangan mandiri yang besar akibat oil boom sehingga negara dapat mengeksklusi kelompok buruh dan pengusaha dari kebijakan upah minimum. Setelah jatuhnya Orde Baru, sebaliknya, negara memiliki tingkat otonomi yang rendah dan bersifat korporatis inklusioner, yaitu negara memiliki kontrol administratif-militer yang lemah dan tidak memiliki sumber keuangan mandiri yang besar sehingga negara harus menginklusi kelompok buruh dan pengusaha dalam kebijakan upah minimum. Dengan menggunakan model integrated strike leverage, akan terlihat faktor-faktor yang memengaruhi daya tawar buruh dan pengusaha dalam melakukan perundingan kolektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai peraturan yang dihasilkan pasca Orde Baru, diikutsertakannya buruh dalam Dewan Pengupahan dan keberhasilan buruh menutup jalan tol Jakarta-Cikampek membuat daya tawar buruh semakin besar. Besarnya daya tawar buruh ini berhasil menekan pemerintah dan pengusaha untuk menyetujui tuntutan kenaikan upah minimum yang tinggi di Kabupaten Bekasi tahun 2012- 2013.

---

This research is to discuss changes in the politics of wage determination in Indonesia?s post-New Order era by studying the case of minimum wage determination, proposed by the Wages Board of Bekasi Regency in 2012-2013. This research is explanatory research and using the qualitative method. In New Order, the states has high level of autonomy and corporatist exclusionary in nature. It means, the states has strong administrative-military control and has large independent financial resources due to oil boom, so the states has to exclude the groups of workers and employers from the minimum wage policy. After the fallen of New Order, on the contrary, the states has low level of autonomy and corporatist inclusionary in nature, which means the states has weak administrative-military control and do not have large financial resources independently, so the states has to include the groups of workers and employers in the minimum wage policy. By using integrated strike leverage model, this research will show factors that had affected labor?s and employer?s bargaining power during bargaining process. The conclusion of this research is there are several rules resulted in post-New Order era, workers are participated in Wages Board, and the succeeded of the workers to shutdown Jakarta-Cikampek toll road, so that the bargaining of workers is raising. The raising in bargain power pushes the government and employers to accept the high increasing of minimum wage in Bekasi Regency in 2012-2013.

Abstrak :
Fokus dalam skripsi ini adalah tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Upah Minum Kabupaten. Studi Kasus : Jababeka Daerah Industri. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasikan peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka dan pelaksanaan praktik penetapan upah minimum kabupaten di Kawasan Industri Jababeka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tentang Upah Minimum di Kawasan Jababeka sudah cukup komprehensif dibuat dengan melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah serta mengundang akademisi atau perguruan tinggi mulai dari prosedur, pelaksanaan hingga pengawasan. Dalam pelaksanaannya, secara umum sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan upah minimun, meskipun demikian masih menimbulkan resistensi dalam lingkungan pekerja. Secara detail masalah yang terjadi terdapat beberapa kasus pengecualian untuk sektor tekstil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan contoh sehingga ada bahan yang diimpor karena kapas Indonesia masih kurang baik. Untuk itu resistensi ini dapat dipertimbangan untuk kepentingan bersama seluruh stakeholder (pekerja, pengusahan dan pemerintah) di kemudian hari.

---

The focus of this thesis is about Juridical Review on Determination of Regency Minimum Wage Case Study: Jababeka Industrial Estate. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this study was to identify the regulations on minimum wage fixing in Metro Jababeka and implementation of minimum wage setting practice in the Regency Jababeka Industrial Estate. The results of this study relatively that the regulation of the minimum wage in the regency is comprehensive, the process of fixing the minimum wage is also complying the regulation by Jababeka made ​​by involving workers, employers and government as well as inviting academics or universities. The whole process consists of following procedures, implementing the wage fixing and monitoring its implementation. In practice there is a prevails conformity or between the laws and regulations relating to the minimum wage, though still there is cases of resistance in the working class neighborhood. In detail, there are cases of exceptions in the textile sector due to the difficulties in obtaining sample material so that no material imported materials (e.g. cotton) while the selling quota is mostly held in Indonesia. In such cases some exceptions can be considered for the mutual benefit of all stakeholders (workers, businessmen and government) at a later.