Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Percepatan pengembangan sektor industri sebagai salah satu fokus kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN otomatis akan diikuti dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil, sehingga butuh suatu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja asing dan memperparah tingkat pengangguran. Pendidikan kejuruan berkontribusi dalam menekan angka penangguran karena lulusannya merupakan tenaga kerja terampil siap pakai yang dapat langsung diserap industri. Jawa Barat menempati posisi ketiga secara nasional yang memiliki angka pengangguran tertinggi, di mana sebagian besarnya adalah lulusan SMK. Penelitian ini akan menganalisis jejaring kebijakan untuk melihat bagaimana dinamika dan interaksi antar para aktor kunci dalam jejaring kebijakan pada kebijakan pendidikan kejuruan dan ketenagakerjaan dapat menjelaskan tingginya pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini interaksi antar aktor kunci yang terlibat dalam jejaring kebijakan ini masih mengandalkan bentuk hubungan yang sifatnya formal. Konflik kepentingan yang terjadi antar para aktor dari sektor publik berakar dari perbedaan pandangan mereka terkait apa yang sesungguhnya menjadi masalah dan bagaimana mengatasinya.

---

Accelerating the development of the industrial sector as one of the ASEAN Economic Community 39 s policy focus will automatically be followed by the increasing demand for skilled labor, so it needs an effort to improve the quality of Indonesian labor so as not to lose competitiveness with foreign workers and aggravate the unemployment rate. Vocational education contributes to reducing unemployment rates because the graduates are ready made skilled laborers who can be directly absorbed by the industry. West Java occupies the third position nationally which has the highest unemployment rate, where most of them are SMK graduates. This study will analyze the policy network to see how the dynamics and interactions among key actors in the policy network on vocational education and employment policy can explain the high unemployment of SMK graduates in West Java Province. This research is a qualitative research with post positivism approach. The results show that so far the interactions among key actors involved in this policy network still rely on formal relationships. The conflicts of interest between actors from the public sector stem from their differing views on what really matters and how to overcome them.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN ) 2015-2019, pemerintah menyiapkan strategi yaitu membangun 8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 14 Kawasan Industri (KI) di luar Jawa, 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). KEK, KI dan KPBPB akan dikembangkan melalui pembangunan industri manufaktur berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan, pertambangan, pembangunan smelter, pariwisata, dan perdagangan internasional. Ada 15 provinsi yang menjadi fokus kajian ini karena provinsi tersebut menjadi tempat lokasi pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, KI, KPBPB). Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan tadi akan membutuhkan sumber daya manusia terutama lulusan SMK untuk mengisi tenaga-tenaga pelaksana di berbagai industri dan jasa. Karena itu perlu adanya pemetaan paket keahlian SMK yang sesuai dengan sektor yang akan dikembangkan di pusat pertumbuhan ekonomi Tujuan kajian ini adalah mengkaji dan memetakan relevansi antara Program Keahlian/Paket Keahlian SMK dengan karakterisktik perekonomian suatu wilayah /propinsi dimana pusat pertumbuhan berkembang. Kajian ini menggunakan mixed method, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menganalis data sekunder dari BPS (Sakernas dan PDRB) dan dari Kemendikbud (Data SMK-Dapodik). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan SMK. Hasil kajian menemukan bahwa di beberapa provinsi terjadi mismatch antara lulusan SMK dengan penyerapan tenaga kerja di dalam provinsi tersebut, misalnya lulusan SMK dari komputer dan jaringan kurang terserap dalam pasar kerja, padahal jumlah SMK yang mengajarkan paket tersebut cukup banyak. Hal ini karena sekolah umumnya membuka program tersebut berdasarkan minat siswa bukan dari permintaan pasar kerja. Penyerapan lapangan kerja di sektor perdagangan terutama perdagangan eceran dengan jabatan sebagai tenaga penjualan banyak ditemukan di hampir semua provinsi yang menjadi fokus kajian. Ditemukan pula, lulusan SMK yang bekerja sebagai pekerja kasar di sektor konstruksi. Paket keahlian di SMK di masing-masing provinsi pada umumnya sudah sesuai dengan sektor yang akan dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan, namun jumlah sekolah yang mengajarkan paket keahlian jumlah kurang, sehingga perlu ditambah. Sebagai contoh KEK Palu dan KI Palu yang akan dikembangkan adalah Industri manufaktur (Alat berat, otomotif, elektrik), Industri agro, Industri Industri smelter, Logistik. Paket keahlian yang relevan ada 12 namun banyak yang harus ditambah misalnya paket keahlian Geomatika, Teknik Elektronika Industri, Teknik Alat Berat, Kimia Industri, Budidaya Rumput Laut. Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah menambah paket keahlian yang sesuai dengan sektor-sektor yang akan dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan dan mengurangi paket-paket keahlian yang kurang sesuai dengan pasar kerja di provinsi tersebut. Pembukaan paket keahlian sebaiknya melibatkan pihak DUDI agar kurikulum yang akan diajarkan sesuai dengan permintaan industri atau jasa.

Abstrak :
Pendidikan adalah investasi penting dalam sumber daya manusia. Perluasan pendidikan tanpa penambahan kesempatan kerja akan berdampak buruk. Pendidikan harus selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja untuk memaksimalkan sumber daya manusia. Jika hal ini tidak terjadi, maka akan timbul ketidaksesuaian antara pekerjaan dan pendidikan. Ketidaksesuaian antara pekerjaan dan pendidikan dapat menjelaskan fenomena pengangguran. Ketika tenaga kerja melebihi permintaan, tingkat pengangguran meningkat. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari pekerjaan yang cocok atau menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Studi ini berfokus pada ketidaksesuaian pekerjaan dan pendidikan di kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), yang merupakan sumber pengangguran terbesar di Indonesia. Studi ini menggunakan data Sakernas tahun 2017–2019 untuk menyediakan analisis komprehensif tentang ketidaksesuaian pekerjaan dan pendidikan di kalangan lulusan SMK, dimulai dari prevalensinya, selanjutnya menyelidiki faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan terakhir mengkaji dampaknya terhadap upah. Studi ini membahas tiga jenis ketidakcocokan pekerjaan-pendidikan: overeducation (ketika tingkat pendidikan melebihi yang dipersyaratkan), horizontal mismatch (ketika keterampilan berbeda dari yang dibutuhkan), dan real mismatch (mengalami overeducation maupun horizontal mismatch). Dengan menggunakan metode analisis jabatan, penelitian ini menemukan kasus ketidakcocokan pekerjaan-pendidikan, khususnya horizontal mismatch dalam kasus yang tinggi. Setelah mengendalikan endogenitas dan bias pemilihan sampel, penulis menemukan hubungan negatif antara ketidaksesuaian pekerjaan-pendidikan dan kepadatan pekerjaan, yang merupakan ukuran aglomerasi. Kepadatan pekerja yang tinggi efektif mengurangi resiko pekerja lulusan SMK mengalami ketidakcocokan pekerjaan dan Pendidikan. Analsisi sub-sampel pada lima wilayah aglomerasi di Indonesia—Jabodetabek, Gerbang Kertosusilo, Kedung Sepur, Mebidangro, and Sarbagita— mendukung hasil temuan utama. Jabodetabek adalah yang paling kurang efisien dibandingkan wilayah aglomerasi lainnya dalam mengatasi ketidakcocokan pekerjaan dan pendidikan pada lulusan SMK. Aglomerasi mempunyai peran penting dalam proses pencocokan pekerjaan dan pendidikan utamanya pada pekerja usia muda yang bekerja di sektor industri dengan jurusan teknik. Penulis juga menemukan bahwa ketidaksesuaian pekerjaan dan pendidikan mengakibatkan upah yang lebih rendah. Horizontal mismatch dan real mismatch mengakibatkan penurunan upah secara signifikan, sementara pekerja yang overeducated tidak terkena dampaknya. Studi ini juga menemukan bahwa real mismatched workers (mereka yang mengalami dua jenis ketidaksesuaian) mempunyai hukuman upah yang paling besar. ......Education is a significant investment in human capital. Educational expansion without increasing job opportunities will have a detrimental effect. Education must be aligned with labor market needs to maximize human capital. In the absence of this, a job-education mismatch occurs. Job-education mismatches can explain the phenomenon of unemployment. When labor exceeds demand, the unemployment rate rises. It takes longer to find a matching job or to accept a job that does not match the level of education and skills possessed. This study focuses on the job-education mismatch among vocational secondary school (SMK) graduates, Indonesia's largest unemployment source. This study uses Sakernas data from 2017–2019 to provide a comprehensive analysis of job-education mismatch among SMK graduates, starting with prevalence, next investigating what factors affect it, and finally examining its impact on wages, one of the most important labor market outcomes. This study discusses three types of job-education mismatch: overeducation (when education levels exceed those required), horizontal mismatch (when skills differ from those required), and real mismatch (both overeducation and horizontal mismatch). Using job analysis methods, this study found cases of job-education mismatch, especially horizontal mismatch in higher cases. After controlling endogeneity and sample selection bias, the authors found a negative relationship between job-education mismatch and employment density, a measure of agglomeration. A higher employment density effectively reduces the risk of a job-education mismatch. Subsample analysis in five agglomeration regions in Indonesia—Jabodetabek, Gerbang Kertosusilo, Kedung Sepur, Mebidangro, and Sarbagita—supports the main study's findings. Among these regions, Jabodetabek is the least efficient in addressing the job-education mismatch among vocational school graduates. Agglomeration plays a significant role in the job-education matching process, particularly for young vocational school graduates majoring in engineering and working in the industrial sector. The author also found that job-education mismatches result in lower wages. Horizontal and real mismatches result in significantly reduced wages, while overeducated workers are unaffected. This study also found that really mismatched workers (those with two types of mismatches) had the greatest wage penalty. This negative effect is most pronounced for female graduates of SMK, recent graduates between the ages of 18 and 24, individuals with specialized skills in engineering, and those employed in the industrial sector.