Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas penghakiman massa dan upaya pengendaliannya berdasarkan pendapat dari para ahli. Pendapat ahli dalam tulisan ini digunakan sebagai data, yang mana diperoleh dari penulusuran melalui media massa elektronik. Pengendalian sosial menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini, bagaimana penghakiman massa dapat dikendalikan dan diminimalisir. Teori collective behavior menjadi teori pendukung untuk menjelaskan penyebab penghakiman massa terjadi di masyarakat. Berdasarkan identifikasi penyebab penghakiman massa, maka terwujud upaya pengendaliannya. Pengendalian penghakiman massa dapat dilakukan secara informal (melalui masyarakat) dan secara formal (melalui keterlibatan penegak hukum dan kebijakan). 

---

This paper examines collective violence and the control efforts based on the perspective of the experts. Expert judgments in this paper are used as data which obtained from electronic mass media. Social control is the main discussion in this paper; how to collective violence can be controlled and minimized. Collective behavior theory will become supporting theory that explain the cause of the collective violence. Based on the identification of the cause of collective violence, then the control efforts arose. Collective violence control can be done informally (through community) and formally (through the involvement of law enforcement and related public policies)."

"ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakkan oleh orang tua terhadap anaknya. Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Penyusunan skripsi ini didasarkan pada tiga pokok permasalahan antara lain, hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apakah Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga terjadi pada anak-anak, dan bagaimana pengertian anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang dignakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normative. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki UU No. 23 Tahun 2004 karena seharusnya tidak hanya anak sah yang dilindungi oleh Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi juga termasuk juga anak luar kawin."

"Fitur fitur ekstremisme seperti adanya pscyhological distress, cara berpikir sederhana, dan keyakinan yang berlebihan terhadap nilai-nilai moral, mendorong individu untuk bersikap intoleran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan intoleransi politik pada individu dengan ideologi ekstrem dan moderat.serta untuk mengetahui efek mediasi emosi negatif terhadap hubungan ekstremisme dan intoleransi politik. Studi cross-sectional ini diikuti 516 partisipan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan rerata skor intoleransi politik yang signifikan antara kelompok ekstrem dan kleompok moderat sedangkan emosi negatif terbukti secara signfikan memediasi hubungan ekstremisme dan intoleransi politik di Indonesia.

---

Extremism features such as psychologycal distress, simple ways of thinking, and strong moral conviction encourage people to become intolerance. This study aims to determine the differences of political intolerance score between extreme group and moderate group in Indonesia and to determine the mediation effect of negative emotion in the relationship of extremism and political intolerance in Indonesia. 516 participants were participated in this cross sectional study. The results shows that political intolerance score is not significantly difference between extreme and moderate grop while negative emotion significantly mediates the relationship of extremism and political intolerance."

"ABSTRAK<>br>Pada praktik pekerjaan kepolisian, khususnya pada saat menangani tindak kejahatan, seringkali terjadi tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, dalam konteks ini pada saat menggunakan senjata api. Seorang polisi yang melakukan kekerasan termasuk didalamnya pada saat menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dapat tergolong sebagai penyimpangan. Tugas karya akhir ini melihat bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal penggunaan senjata api ketika menangani tindak pencurian dengan kekerasan. Penulis menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan penyimpangan tersebut dengan analisis deskriptif, data kepolisian antara tahun 2014 hingga 2016, dan data laporan magang. Karya akhir ini menemukan hasil bahwa penyimpangan penggunaan senjata api masih terjadi dan diakui oleh salah satu anggota polisi yang melakukannya.Pada praktik pekerjaan kepolisian, khususnya pada saat menangani tindak kejahatan, seringkali terjadi tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik, dalam konteks ini pada saat menggunakan senjata api. Seorang polisi yang melakukan kekerasan termasuk didalamnya pada saat menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dapat tergolong sebagai penyimpangan. Tugas karya akhir ini melihat bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal penggunaan senjata api ketika menangani tindak pencurian dengan kekerasan. Penulis menggunakan teori pilihan rasional untuk menjelaskan penyimpangan tersebut dengan analisis deskriptif, data kepolisian antara tahun 2014 hingga 2016, dan data laporan magang. Karya akhir ini menemukan hasil bahwa penyimpangan penggunaan senjata api masih terjadi dan diakui oleh salah satu anggota polisi yang melakukannya.

---

ABSTRACT<>br>In police work practices, particularly when dealing with crimes, there are often violent acts such as physical violence, in this context when using firearms. A police officer who commits violence is included when using firearms that do not comply with the rules can be classified as a police deviance. This final paperwork looks at how a form of deviance committed by the police in the use of firearms when handling the act of theft by force. The author uses rational choice theory to explain the aberrations by descriptive analysis, police data between 2014 to 2016, and internship report data. This final work found the result that irregularities in the use of firearms are still occurring and are recognized by one of the police members doing so. "

"Peningkatan jumlah kasus Dowry dan Dowry Death di India yang semakin lama semakin bertambah membuat isu ini menjadi signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori kekerasan budaya dan teori pengaruh lingkungan tetangga dan kesulitan ekonomi terhadap kekerasan domestik sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Praktik Dowry dan Dowry Death merupakan bentuk dari sistem patriarki yang ada dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan pemerintah India dan aktor non pemerintah yaitu media dan LSM dalam menyelesaikan permasalahan Dowry dan Dowry Death. Meskipun dalam data belum terlihat penurunan jumlah kasus yang signifikan, setidaknya telah ada usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor non pemerintah dalam menghadapi permasalahan Dowry dan Dowry Death.

---

Rising number of Dowry and Dowry Death cases has made a significant situation to do a reseach about it. This research use the Cultural-Violence theory and Neighborhood Disadvantage and Personal Economic Distress Effect on Domestic Violence theory for the analysis. This research is a descriptive and use qualitative methods. Dowry and Dowry Death is a real form of patriarchy value in Indian society. This research focused on the role of the state and the non state actors like media and civil society in order to solve Dowry and Dowry Death problem. Although the data not yet indicate the descent of the case number, at least the state and non state actors have made some efforts to overcome Dowry and Dowry Death."

"Skripsi ini membahas representasi kekerasan negara di dalam sebuah film.Peneliti menggunakan teori Estetika Kejahatan Michelle Brown dengan perspektif kriminologi kultural, dipadukan dengan teori kejahatan dan kekerasan negara. Metodologi penelitian ini adalah analisis isi film yang didukung dengan data tanggapan 100 orang responden, yang kemudian digunakan dalam analisa wacana secara kontekstual. Penelitian ini menemukan sembilan adegan yang memiliki unsur representasi kekerasan negara di dalam The Act of Killing, serta mengajukan argumentasi bahwa produksi makna yang terjadi pada proses interaksi film dengan penontonnya menghasilkan pergeseran konsepsi mengenai kekerasan negara. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat sublimasi pada film terkait wacana kekuasaan dan kekerasan yang merasuk dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia.

---

It discusses the representation of state violence in a film. I used the Aesthetics of Crime theory of Michelle Brown through the cultural criminology perspective,combined with the theory of state crimes and violences. I used the content analysis methodology toward the film which were supported by data from the responses of 100 respondents, which was then used in contextual discourse analysis. This study found nine scenes that had elements of representation of state violence in The Act of Killing, and argued that the production of meaning that occurs in the interaction between film and audiences produced a shift in the conception of state violence. This study concluded that there was a sublimation in the film related to the discourse of the power and violence that emerge and govern the contemporary social life."

"Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Dalam satu rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak-anak mendapat ketenangan dan kebahagiaan, prinsip ini juga dianut dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tak jarang setelah perkawinan berlangsung, banyak permasalahan timbul yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan kekerasan. Pada tahun 2004 Indonesia memiliki undang-undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004.Oleh karena itu ingin sekali penulis mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana hukum yang diberikan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Bentuk penelitian dari tesis ini adalah evaluatif-analitis-preskriptif di mana penulis akan znengevalusi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, menganalisis pokok permasalahan yang ada, dan memberikan kesimpulan serta saran. Dengan demikian, berdasarkan kasus Putusan Nomor 1715/Pid.B/2006/PN.TNG penulis menarik kesimpulan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi adalah salah satu penyebab yang dominan.Saran yang dapat diberikan penulis adalah agar setiap pasangan suami-istri dapat saling menghormati dan menghargai kedudukan dan peranan diantara satu sama lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi suami-istri yang kemudian didampingi oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga."

"Kebijakan Daerah Operasi Miiiter (DOM) terhadap Aceh mulai tahun 1989 s.d. 1998 sebagal sebuah strategi Pemerintah Republik Indonesia untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah menimbulkan mala petaka yang beraklbat luka dan kedukaan bagi rakyat Aceh. Akibatnya tidak kurang dari 8.344 orang meninggal dunia, 575 orang hilang, 1.465 orang istri menjadi janda, 4.670 orang anak yatim, 298 orang cacat seumur hidup dan 34 orang perempuan diperkosa. Kekerasan seksual merupakan goncangan yang luar biasa yang tetjadi di Aceh sepanjang sejarah petjuangan rakyat Aceh (ketika masih sebagai sebuah bangsa yang berdaulat), belum pernah terjadi dan kenyataan ini terlalu menyakitkan bagi rakyat Aceh. Karena faktor budaya, korban merasa malu dan rendah diri dalam masyarakat. Ada kecenderungan korban merahasiakan kekerasan seksual yang dialaminya. Disisi lain, pada umumnya mereka perempuan yang berpendidikan rendah, cenderung tidak mempunyai ketrampilan khusus dan juga berpenghasilan rendah serta hidup dalam kemiskinan. Ada perempuan korban yang merasa malu melaporkan diri kepada pihak yang berkompeten. Selain rasa malu, para korban juga sulit menjangkau ibu kota kecamatan untuk melapor kejadian yang mereka alami, karena situasi konflik terus berlangsung dan juga Jarak yang harus ditempuh kekecamatan relatif jauh. Yang menjadi fokus masalah di sini adalah bagaimana persepsi korban tentang dirinya sendiri, interaksi mereka dengan orang lain, dan cara mereka melihat masa depannya sendiri.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang berperspektif perempuan, bertujuan untuk memahami pengalaman korban perempuan dengan meneliti persepsi dirinya sendiri. interaksi dengan orang lain dan cara korban melihat masa depannya sendiri, agar dapat dijadikan landasan dalam membuat program untuk membantu perempuan korban kekerasan seksual. Informan penelitian diperoleh pada dua kecamatan yaitu kecamatan Peureulak dan Julok yang dilakukan pada bulan Pebruari s.d. Maret 2001 dan dilanjutkan pada bulan Juni 2001. Informan penelitian yang dijadikan kelompok kasus sebanyak 7 orang. Penelusurannya dilakukan dengan tehnik Snow Ball, dengan karakteristikinforman perempuan gadis (belum menikah), perempuan berkeluarga (menikah) dan perempuan janda. Kemudian dilengkapi dengan 4 informan lainnya yang dinggap dapat memperjelas informasi yang diperoleh. Metode pengambilan informasi dilakukan dengan pengamatan terlibat terhadapkelompok kasus dilengkapi dengan wawancara mendalam denganmenggunakan pedoman wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dilabelkan sebagai orang yang menyimpang dari norma yang berlaku tergantung proses terjadinya tindak kekerasan seksual itu sendiri. Reaksi masyarakat terhadap korban dapat berupa positif atau negatif. Secara umum peran keluarga, orang dekat korban dan tokoh agama ikut berpengaruh terhadap korban dalarn mengembalikan cara pandang korban terhadap dirinya sendiri, interaksi dengan orang lain dan cara melihat masa depannya sendiri setelah korban mengalami tindak kekerasan seksual. Pada umumnya korban masih melihat dirinya sendiri sebagai orang yang berguna setelah lingkungan memberikan reaksi simpati terhadap korban. Lalu dari interaksi antara korban dengan lingkungannya, muncul kembali semangat meraih masa depan dengan kemampuan yang dimiliki korban. Hal ini menunjukkan bahwa sosialmasyarakat Aceh signifikan ikut mempengaruhi persepsi diri korban. Di sisi lain, secara umum perempuan korban kekerasan seksual di Aceh mempunyai mental yang tangguh, hal ini ditandai oleh data lapangan dengan tidakditemukan satu orangpun korban yang bunuh diri akibat diperkosa. Ada kecenderungan signifikan hal tersebut berhubungan dengan budaya Aceh yang melarang seseorang bunuh diri karena itu adalah salah satu dosa besardalam Agama (Islam). Pembinaan korban relatif sulit dilaksanakan, Jika situasi keamanan masih rawan. Oleh karena itu untuk melakukan pembinaan yang sustainable melalui pemberdayaan, korban memeriukan situasi keamananyang kondusif. Memberikan bantuan kepada korban adalah baik. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan program konkrit yang dilaksanakan yaitu membuat pusat-pusat rehabilitasi mental pada tiap Puskesmas/PuskesmasPembantu oleh psikolog (ahli Jiwa) dan menghidupkan kembali pengajian tradisional secara regular dan konsultasi personal dalam dimensi keagamaan terhadap korban dengan rnemanfaatkan pesantren. Membuat pusat rehabilitasi personsMcommunity dalam rangka kesinambungan (sustainabelity) melalui pelatihan sesuai bakat, minat dan prospek bahan baku yang ada di desa korban (people centered development). Kemudian membantu melakukanpangsa pasar untuk pemasaran produk secara berkelanjutan. Bagi korban yang tidak mempunyai ketrapilan khusus, dibimbing dengan memberikan modal usaha tradisional (misalnya beternak)."