Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penandatanganan akta dalam keadaan tidak sempurna atau dalam keadaan akta kosong serta tidak dibacakan dihadapan para penghadap dan saksi-saksi akan melanggar asas otentisitas akta (verleijden). Bagaimana PJN, UUJN, UUJN Baru mengatur penandatanganan blanko kosong dan sanksi bagi Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terhadap efektifitas asas-asas, sistematika hukum. bahwa PJN, UUJN, Perubahan UUJN mengharuskan untuk menyempurnakan akta sebelum menandatangani akta tersebut dan sanksi bagi Notaris yang melanggarnya akan dikenakan sanksi perdata dan sanksi administratif. Notaris sebagai Jabatan Kepercayaan masyarakat harus membuat akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. ...... The signing of the deed in a perfect state or in a state of blank deed and not read out in front of the penghadap and witnesses would violate the principle of authenticity certificate (verleijden). How PJN, UUJN, New UUJN arrange signing blank forms and sanctions for Notaries who made the deed. This study uses the effectiveness of normative principles, legal systematics. that PJN, UUJN, Changes of UUJN required to complete the deed before signing the deed of Notary and sanctions for those who violate them will incur criminal penalties and administrative sanctions. Notary Public confidence as the Title deed must be made in accordance with the statutory provisions so as not to cause problems in the future.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini berangkat dari banyaknya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas jalan dalam setahun di Indonesia. Dari banyaknya kasus tersebut, hanya sedikit yang mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian secara perdata. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya hukum mengenai cedera pribadi di Indonesia. Jenis kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi di Indonesia pun tidak pernah dituliskan secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu kita perlu melakukan pembelajaran mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam gugatan cedera pribadi (personal injury) pada kecelakaan lalu lintas di Inggris sebagai induk dari negara dengan sistem hukum common law. Dalam gugatan personal injury di Inggris dapat ditemukan pemikiran yang matang mengenai prinsip penggantian kerugian tersebut serta jenis-jenis kerugian yang dapat dimintakan dalam penggantian kerugian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia perlu membuat pengaturan yang lebih rinci mengenai penggantian kerugian dalam perkara cedera pribadi dalam kecelakaan lalu lintas.

---

ABSTRACT
This thesis departs from the large number of road traffic accidents in a year in Indonesia. Of the many cases, only a few have filed claims for civil compensation. This has led to a lack of legal development regarding personal injury in Indonesia. The type of loss that can be requested for compensation in Indonesia has never been written clearly in the laws and regulations in Indonesia. Therefore we need to learn about regulating compensation claims in personal injury in traffic accidents in the United Kingdom as the origin of a country with a common law legal system. In personal injury claims in the UK, careful thought can be found regarding the principle of compensation and the types of losses that can be requested in the compensation. The result of this study is that Indonesia needs to make more detailed arrangements regarding compensation for personal injury cases in traffic accidents.