Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Subang. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu terhambatnya pencairan dana bantuan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik, kualitas SDM pelaksana implementasi kebijakan yang perlu ditingkatkan, mekanisme penyelesaian sengketa atau permasalahan yang belum diatur dengan baik di peraturan bupati. Dari sisi akademis, penelitian ini membuktikan bahwa konsep implementasi kebijakan ternyata juga dipengaruhi oleh kontekslokal seperti dalam penelitian ini yaitu faktor struktur politik lokal dan daya dukung masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan pilkades serentak ini adalah faktor komunikasi, sumber daya pelaksana kebijakan dan struktur politik lokal

---

ABSTRACT
This thesis deals with the implementation of the policy of concurrent village chief elections which is the mandate of law number 6 Year 2014 of the village. The purpose of performance of this research is to analyze how the implementation of the policy of the village chief elections simultaneously in Subang and aware of the factors that affect the implementation of the policy of the village chief elections simultaneously in Subang. By using qualitative methods, the research produced some important findings i.e. delays disbursement assistance conducting the election of the village chief, the policy of socialization has not gone well, the quality of human resource for implementing the policy implementation needs to be improved, the dispute resolution mechanism or a problem that has not been regulated in the regulation of the Regent. From the academic side, research is proving that the concept of implementation policy turns out to be too influenced by the local context as the factor structure of local political power and support of the community. The most influential factor in the implementation of the policy of concurrent election this factor is communication, implementing policies and resources of the local political structure.

Abstrak :
Penelitian tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018, yang mewajibkan desa untuk memenuhi alokasi minimal 30% dari APBDesa untuk pembayaran upah pekerja, dilakukan secara swakelola, dengan sasaran utama pengangguran, setengah pengangguran, rumah tangga miskin, dan keluarga Stunting. Dalam pelaksanaannya, praktik tata kelola PKTD oleh pemerintahan desa mulai proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan belum berjalan baik dan efektif dengan dinamika masyarakat desa yang sangat beragam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan jenis dan bahan data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur, laporan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan informan/narasumber pada beberapa lokasi penelitian di beberapa desa. Setidaknya ada tiga unsur yang sangat memengaruhi proses implementasi PKTD di beberapa wilayah desa, antara lain peran aktor dalam implementasi PKTD, mekanisme implementasi program yang dilaksanakan, dan penetapan target sasaran utama program. Pada beberapa desa tidak semua desa memenuhi ketentuan minimal 30% pada APBDesanya, mekanisme penetapan sasaran utama pekerja masih didominasi kepala desa, namun semua desa merasa puas karena upah langsung dirasakan masyarakat. Sebagai perbaikan program PKTD kedepan, pemerintah sebaiknya tidak perlu mematok anggaran minimal 30% APBDesa, penentuan sasaran PKTD sebaiknya hanya untuk posisi pekerja, dan penetapan sasaran PKTD dilaksanakan melalui musyawarah desa. ......This thesis research will discuss the implementation and implementation of the Village Cash for Work (PKTD) Program by the village as stipulated in the provisions of PermendesPDTT Number 16 og 2918, which obliges villages to fulfill a minimum allocation of 30% of the APBDesa for payment of worker wages, PKTD is being carried out independently, with the main targets of unemployment, underemployment, poor households, and stunting families. The implementation of PKTD by the village government which start from the budgetting, implementation, and reporting processes, have not yet gone well and effective with the dynamics of villages and village communities that are very diverse. This research is a normative juridical research, with the types and data materias used ara statutory regulations, literature, field research reports and interviews with informants/resource persons at several research locations in several villages. There are at least three elements that greatly influence the PKTD implementation process ini several village areas, including the role of actors in PKTD implementation, the program implementation mechanism being implemented, and the determination of the main target of the program. In some villages, not all villages met the minimum 30% requirement in their APBDesa and the main target setting mechanism for workers was still dominated by the village head. However, all villages were satisfied because the community felt the wages immediately. As an improvement in The PKTD program in the future, the government should not need to set a minimum budget of 30% of the Village Budget, PKTD targetting should only be for the position of workers, and PKTD targetting is carried out through village meetings.

Abstrak :
Desa Tanjung Binga merupakan Desa Nelayan yang mayoritas dihuni oleh masyarakat pendatang yaitu masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Pada awalnya desa ini dihuni oleh masyarakat Melayu Belitung. Namun seiring dengan waktu, masyarakat bugis yang menghuni desa ini semakin bertambah hingga Desa ini lebih dikenal dengan kampung bugis. Desa Tanjung Binga merupakan salah satu tempat tujuan wisatawan berkunjung. Hal ini disebabkan Desa Tanjung Binga memiliki struktur para-para yang membentang sepanjang pantai desa ini yang dinilai unik oleh para pengunjung dan menjadi landmark dari desa ini. Selain itu Desa Tanjung Binga ini tidak terlepas dari citra kota yang tertib dan rapih dari segi penataan pemukiman mereka. Seiring dengan berkembangnya aktivitas manusia tentu akan memberikan pengaruh atas berubahnya fisik lingkungan dimana manusia tersebut tinggal di dalamnya, begitu pula dengan Desa Tanjung Binga. Aktivitas merupakan salah satu alasan dari perubaha. ...... Tanjung Binga is a fisherman village which is mainly inhabited by migrant community, Buginese from West Sulawesi. At the beginning, this village inhabited by Malayan Belitung community. Over time, Buginese community grew larger that the village known as a Buginese village. Tanjung Binga village is one of many tourist destination to visit. The cause is Tanjung Bingan village has the rack structure that bent along the beach of the village, considered unique by visitors that it became the village's landmark. Also, Tanjung Binga village is inseparable from orderly and neat image, in terms of settlement arrangement. Along with the development of human activity, there will be certain impact on the physical changes in which human community dwells in it, also found in Tanjung Binga village. Activity is one of many reasons for changes that occur on settlement. Settlement meant to change so that it fulfill the needs of people who live in it.

Abstrak :
Kampung Lengkong Ulama adalah kampung yang terletak di Kabupaten Tangerang dan dikelilingi oleh kota mandiri Bumi Serpong Damai atau yang dikenal dengan BSD City. Kondisi ini menjadikannya kampung enclave yaitu kampung yang terjepit di antara pembangunan yang dilakukan oleh pengembang. Keberadaan kampung yang dikelilingi kawasan elite BSD memengaruhi kondisi sosial, serta batas-batas teritori dalam Kampung Lengkong Ulama. Teritori merupakan area geografis yang dimiliki, ditandai, dan dipertahankan. Teritori dapat berubah dari waktu ke waktu atas adanya proses baik melalui kontestasi, modifikasi, transformasi yang dipengaruhi oleh pergerakan spasialitas kekuasaan, yang berpengaruh pada legalitas, aktivitas dan persepsi dalam teritori. Tulisan ini akan membahas mengenai pembentukan teritori pada kampung dalam tiga aspek pembentuk teritori, yaitu aspek aktivitas, legalitas, dan persepsi, yang menghasilkan teritori legal, fungsional dan perseptual. ......Lengkong Ulama is a kampung located in Tangerang Regency and is surrounded by the development of private city called BSD City. This situation is making Kampung Lengkong Ulama into being what is called kampung enclave, which is kampung that has existed for generations rejected land acquisition process of private city development while areas surrounding them have been developed into areas of private cities, enclaving them amidst luxurious housing developments. This situation affects the social conditions, along with borders and territories in Kampung Lengkong Ulama. Territory is geographical area that is owned, marked, and defended. Territory may change from time to time with processes like contestation, modification, transformation that is affected by shifting spatialities of power, which then affect the legality, activity and perception of territory. This study aims to discuss and find the territory of Kampung Lengkong Ulama within the three main aspects of the making of territory which is  the activity, legality, and perception, that result into legal territory, functional territory, and perceptual territory.