Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Desa memiliki wewenang untuk bertanggung jawab dalam membina kekuasaannya secara mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, hal ini didasari oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa disertai dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi penyelewengan anggaran, salah satu jenis anggaran yang menjadi fokus penelitian adalah dana desa. Berdasarkan teori elite capture oleh Diya Dutta yaitu dalam proses desentralisasi atas kuasa yang dimiliki seorang elit politik dapat melakukan penyelewengan anggaran dengan dorongan dari kondisi internal dan eksternal desa. Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dengan metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam sejalan dengan teori elite capture bahwa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Pasir Eurih pada tahun 2018 disebabkan oleh fungsi pengawasan BPD yang lemah, bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat yang tidak berjalan dengan baik dan tata kelola pemerintahan desa yang tidak didasarkan oleh penerapan prinsip good governance yaitu transparansi, responsif dan akuntabel. Beberapa penyebab tersebut membuka peluang terjadinya kasus korupsi yang masuk ke dalam fenomena elite capture. ......The village has the authority to be responsible for fostering its power independently which is carried out by the Village Government and BPD, this is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In running the government, village development and empowerment is accompanied by a budget provided by the Central Government. However, in practice there are still many budget irregularities. One type of budget that is the focus of research is village funds. Based on the theory of elite capture by Diya Dutta, namely in the process of decentralization of power owned by a political elite, they can commit budget fraud with encouragement from the internal and external conditions of the village. Based on the findings of researchers conducted using qualitative methods through in-depth interview techniques in line with the elite capture theory that the village fund corruption case committed by the Village Head of Pasir Eurih in 2018 was caused by a weak BPD supervisory function, forms of supervision and community participation that did not go well and village governance that is not based on the application of good governance principles, namely transparency, responsiveness and accountability. Some of these causes open opportunities for corruption cases to enter the elite capture phenomenon.

Abstrak :
Program PKTD dalam implementasinya bertujuan bukan hanya pada peningkatan aspek ekonomi, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ketahanan sosial masyarakat Desa. Adanya permasalahan sosial yaitu tingginya kemiskinan, tingkat pengangguran, dan permasalahan stunting, serta peningkatan kasus Covid-19 di Kecamatan Caringin, mengindikasikan bahwa Program PKTD yang dilaksanakan sejak Tahun 2018, belum terimplementasi dengan baik, sementara itu disisi lain juga belum dapat meningkatkan kapasitas ketahanan sosial masyarakat Desa di Kecamatan Caringin. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis bagaimana implementasi dan implikasi Program PKTD terhadap kapasitas ketahanan sosial pada masyarakat Desa di Kecamatan Caringin, selain itu juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi dalam implementasi Program PKTD agar dapat meningkatkan ketahanan sosial di Kecamatan Caringin. Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan Program PKTD sudah disosialisasikan dan terealisasi sesuai dengan tujuan dari program ini pada berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Caringin. Namun pada pelaksanaanya masih belum efektif, disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu keterbatasan fasilitas dan keterbatasan anggaran; ketidak kepatuhan dari Pemerintah Desa pada ketentuan yang sudah ditetapkan yang disebabkan ketentuan pada regulasi yang kaku dan tidak fleksibel; tumpang tindih dalam regulasi dan struktur Pemerintahan Desa; dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat pada perencanaan kegiatan Program PKTD. Selain itu karna belum optimalnya sistem rekrutmen dan pembayaran upah bagi peserta dalam program ini menimbulkan potensi konflik dan berkurangnya rasa gotong royong dari masyarakat Desa. Kemudian ditemukan juga bahwa meski program ini berimplikasi pada peningkatan kapasitas koping, namun program ini belum mampu berimplikasi meningkatkan kapasitas adaptif dan kapasitas partisipatif dari ketahanan sosial masyarakat Desa di Kecamatan Caringin. Dari hasil temuan tersebut, strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan sosial adalah mengarahkan pada kegiatan kewirausahaan yang memanfaatkan potensi dan kearifan lokal di Desa. ......The PKTD program in its implementation aims not only at improving the economic aspect but also aims to increase the social resilience capacity of the village community. The existence of social problems, namely high poverty, unemployment, and stunting problems, as well as an increase in Covid-19 cases in the Caringin District, indicates that the PKTD Program which has been implemented since 2018, has not been implemented properly, while on the other hand, it has not been able to increase social resilience capacity. the village community in Caringin District. Based on this, this study aims to be able to analyze how the implementation and implications of the PKTD Program on social resilience capacity in rural communities in the Caringin District, besides that it also aims to analyze how the strategy in implementing the PKTD Program can increase social resilience in Caringin District. This research method was carried out qualitatively with a descriptive nature. The results of the study found that the implementation of the PKTD Program had been socialized and realized following the objectives of this program in various infrastructure development activities in the Caringin District. However, its implementation is still not effective, due to some factors, namely limited facilities and budget constraints; non-compliance of the Village Government with the provisions that have been set due to the provisions of the regulations being rigid and inflexible; overlapping in the regulations and structures of the Village Government; and not yet optimal community involvement in the planning of PKTD Program activities. In addition, because the recruitment system and payment of wages for participants in this program are not optimal, it creates the potential for conflict and a reduced sense of cooperation from the village community. Then it was also found that although this program has implications for increasing coping capacity, this program has not been able to have implications for increasing the adaptive capacity and participatory capacity of the social resilience of the Village community in the Caringin District. From these findings, a strategy that can be used to increase social resilience is to direct entrepreneurial activities that utilize local potential and wisdom in the village.