Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belanja desa belum mengarah pada pemenuhan potensi investasi yang lebih besar dan strategis sejak Dana Desa diluncurkan. Salah satu potensi investasi adalah industri perdesaan yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan di desa, di mana kedua hal tersebut adalah masalah yang dihadapi di perdesaan. Di luar masalah tersebut kebiasaan gotong royong sebagai modal sosial masih dipertahankan di perdesaan. Belanja pembangunan desa dan belanja pemberdayaan masyarakat memiliki porsi yang cukup besar dalam belanja desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara belanja desa dan modal sosial dengan industri perdesaan. Temuan dari penelitian ini antara lain: 1) belanja pembangunan, belanja pemberdayaan masyarakat, dan modal sosial memiliki hubungan positif dengan industri perdesaan; dan 2) jumlah industri perdesaan lebih banyak berada di desa yang mengalokasikan belanja pembangunan atau belanja pemberdayaan untuk keperluan industri perdesaan. Untuk memajukan industri perdesaan perlu penyesuaian terhadap belanja pembangunan, efisiensi belanja, dan alokasi belanja untuk keperluan industri. Pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam membangun dan memberdayakan industri desa serta berperan akitf dalam pemeliharaan gotong royong dan pengembangan koperasi di wilayahnya. Kajian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah atau rasio belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk kepentingan industri perdesaan.

---

Village expenditure has not led to the fulfillment of a larger and strategic investment potential since the Village Fund was launched. One of the potential investments is rural industries that can absorb labors and reduce poverty in the village, both of which are problems in rural areas. Besides these problems, the habit of mutual assistance as social capital is still maintained in rural areas. Village development expenditures and community empowerment expenditures have a sizeable portion of village expenditures. This study aims to determine the relationship between village expenditure and social capital with rural industries. The findings of this study include: 1) development expenditures, community empowerment expenditures, and social capital have a positive relationship with rural industries; and 2) the number of rural industries is mostly in villages that allocate expenditures for rural industries needs. It is necessary to adjust the development expenditures, expenditure efficiency, and expenditures allocations for industrial purposes. The village government needs to collaborate with business actors to develop and empower village industries and actively maintain mutual assistance and develop cooperatives in the village. Further studies are recommended to use the amount or ratio of development and community empowerment expenditures that used for rural industries purposes."

"Penelitian ini membahas sebuah karya sastra tahun 1929 yaitu cerpen yang berjudul Suami Istri (夫妇 Fūfù) karya Shen Congwen. Cerpen ini berkisah tentang penangkapan sepasang lelaki dan perempuan yang dikira bertindak asusila, dan baru diketahui belakangan bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Dalam menyelesaikan permasalahan penangkapan dan tuduhan, hadir dua pendapat dari penduduk desa dan orang kota yang kebetulan sedang berlibur di desa itu. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara orang desa dan kota, namun tidak membedah rinci seperti apa saja perbedaan itu muncul, dan juga mengarah pada kajian oposisi biner. Karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi rumpang penelitian dengan menghadirkan perbedaan pendapat tersebut dengan mengemukakan oposisi biner yang nampak dari cerita dengan menggunakan teori oposisi biner untuk menemukan dikotomi orang kota dan desa tersebut. Siapa yang menjadi penentu penyelesaian kasus penangkapan ini, juga akan diungkap dalam penelitian ini.

---

This research discusses a literary work in 1929, namely a short story entitled Husband and Wife (夫妇Fūfù) by Shen Congwen. This short story revolves around the arrest of a man and a woman who were suspected do something immorally, afterwards, it turns out that they are husband and wife. In resolving the issue of capturing and punishing, there were two opinions from the villagers and the town man who was having a vacation in the village. Several previous studies have shown that there are differences of opinion between urban and rural people, but do not dissect in detail how these differences arise, and in this case also lead to a study of binary opposition. Therefore, by proposing a binary opposition that appears from the story, this research aims to fill the gap by presenting these differences of opinion using binary opposition theory to find the dichotomy of urban and rural people. The key person who will solve of this case, will also be revealed in this research.

Keywords: Husband and Wife (夫妇Fūfù) short story, the dichotomy of urban and rural people, city, village, binary opposition."

"Penelitian ini berfokus pada proses analisis kebijakan publik yang berbentuk undang-undang. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan publik nasional yang akan menjadi acuan bagi kebijakan di bawahnya. Namun setelah disahkan UU Desa diuji materiilkan ke MK dan dianggap merugikan desa adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. UU Desa lahir dari revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipecah menjadi 3 UU yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Desa. Pembahasan pada penelitian ini meliputi empat ruang lingkup UU Desa yaitu Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam proses pembahasannya, UU Desa telah membuka ruang partisipasi melalui organisasi dan perwakilan masyarakat dengan dilibatkan dalam perumusan Naskah RUU hingga pembahasan melalui Rapat Pembahasan Tingkat 1 di DPR antara Pemerintah dengan DPR dan DPD.

---

This research aims to focus on analysis process of public policy in the form of Law Number 6 of 2014 about village as national public policy that is referred by other policies. However after being legalized, Village Law was reviewed in Constitutional Court and considered to cause the loss for indigenous traditional villages in Indonesia. The method in this research is descriptive method with qualitative approach. Village Law was born from the revised Law Number 32 of 2004 about Local Government that was divided into 3 Laws; Law on Local Government, Law on Local Government Election and Law on Village.

Discussion in this research will cover four scopes of Village Law which are Village Administration, Village Development,Rural Community Developmentand Community Empowerment. On the discussion, Village Law has given space for organization and society representatives on formulating the draft bill through Discussion Meeting Level 1 in House of Representatives with DPR and DPD."