Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fungsi Abeh Dalam Mengintegrasikan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu merupakan topik penelitian ini. Keberadaan Abeh sebagai sebuah simbol yang diyakini masyarakat berfungsi sebagai penyelamat dan pemersatu masyarakat jika ada bahaya yang menyerang dari luar desa. Fenomena yang menarik dari keberadaan Abeh ini adalah keberadaannya sebagai simbol dalam masyarakat tradisional yang diistilahkan dalam kajian sosiologi sebagai masyarakat mekanik sementara itu masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu ini hidup dalam arus modernisasi. Dua tipe masyarakat hidup dalam satu komunitas dengan nilai yang berbeda. Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah Fungsi Abeh dalam mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu dengan pertanyaan apa fungsi Abeh bagi masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu, bagaimana Abeh sebagai simbol mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu dan faktor-faktor apa yang dapat menghambat fungsi Abeh dalam mengintegrasikan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu. Atas dasar pokok permasalahan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan ilmiah tentang fungsi Abeh dalam mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu secara komprehensif dalam dimensi sosial budaya masyarakat desa. Kerangka teoritik, menggunakan kerangka berpikir keberfungsian dengan menggunakan teori fungsionalisme perspektif Emile Dukheim, Radcliffe-Brown dan Malinowski, dengan memandang bahwa adanya bagian-bagian sistem hanya diterangkan atau dijelaskan oleh keseluruhan atau tatanan sosial, dimana bagian-bagian itu menjalankan fungsi dari tujuan keseluruhan. Menurut aliran ini bahwa suatu sistem selalu berkaitan dengan fungsi, suatu sistem itu terdiri dan sejumlah unsur yang berfungsi secara timbale balik yaitu saling memberi, saling menerima guna memelihara keseimbangan suatu entitas sistem tertentu. Dalam aliran ini bahwa masyarakat harus dilihat secara holistik sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian dan terdapat nilai-nilai konsensus yang menggerakkan terjadinya keseimbangan atau integrasi yang dinanlls. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi dengan menggunakan teknik wawancara mendalam atau indepth Interview, disamping itu agar penulis bisa menemukan data yang lebih akurat, spontan dan data baru maka penulis juga menggunakan teknik observasi partisipasi atau pengamatan terlibat. Penulis selama beberapa bulan mengamati secara langsung dan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek. Melalui metode penelitian ini penulis menemukan bahwa fungsi Abeh bertitik tolak dari pengalaman masa lampau yaitu sebagai penyelamat dan pemersatu masyarakat jika dalam bahaya yang datang dari luar komunitas dan hampir tidak relevan lagi jika ditinjau dalam konteks kekinian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang ada kemudian diinterpretasikan. Kesimpulan, fungsi Abeh sebagai penyelamat dan mempersatukan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu lebih pada zaman lampau, masyarakat terintegrasi dan memiliki solidaritas bersama seperti sekarang ini, bukan karena fungsi Abeh tetapi lebih nampak disebabkan oleh adanya rasa sentimen yang sama atau identitas yang sama sebagai sesama orang Dayu. Saran-saran yang dapat diajukan adalah perijinan untuk mengadakan kegiatan perlu dikaji ulang terutama masalah perjudian yang amat mendoinasi. Hal itu perlu secepamya dilakukan agar orang tidak salah interpretasi tentang makna upacara itu diadakan. Ada pembatasan yang jelas antra perayaan dan waktu ritual; ada pengkajian ulang tentang gagasan re-integrasi untuk usaha-usaha pemaknaan fungsi Abeh dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat dimana makna dan fungsi Abeh menjadi ikatan dari masyarakat yang lebih luas lagi. Perlu pengembangan lebih jauh tentang fungsi Abeh, yaitu kajian lintas fungsi maksudnya adalah pengembangan untuk bidang ilmu dan hiburan.

Abstrak :
Kampung merupakan embrio dari sebuah kota. Berawal dari sebuah kampung lalu tumbuh menjadi kota metropolitan. Pertumbuhan kota memang berdampak baik namun juga ada dampak buruknya. Kota Semarang dengan populasi 6,6 juta jiwa dalam proses pembangunannya didapati ada empat kampung lama yang digusur oleh developer dalam kurun tahun 2005 hingga 2018, baik itu dibangun hotel maupun apartemen. Keberadaan kampung yang penduduknya berekonomi menengah ke bawah merupakan sasaran empuk bagi developer. Kondisi ini memicu komunitas Peka Kota Hysteria yang fokus pada isu anak muda seni dan perkotan untuk bergerak melestarikan kampung-kampung di perkotaaan salah satunya kampung Bustaman. Penelitian ini mengungkap faktor internal dan eksternal KPK Hysteria dalam melestarikan kampung Bustaman. Serta akan mengungkap strategi yang digunakan oleh KPK Hysteria. Melalui Strategi yang diterapkan yaitu 1. berbasis budaya lokal, 2. pengoptimalan keterlibatan warga kampung Bustaman, dan 3. menggunakan gerakan seni melalui jaringan internal. Tiga hal tadi diterapkan oleh KPK hysteria dengan langkah-langkah yang sistematis. KPK hysteria dinilai mampu dan berhasil melestarikan kampung Bustaman dengan pendampingan selama 6 (enam) tahun. Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan modal sosial yaitu: perubahan norma sosial, adanya kontrol sosial, jaringan, trust, dan yang paling dirasakan yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya remaja pada kampung Bustaman.

---

Village is an embryo of a city. Metropolitan city is growing from a village. The city growth has good and bad impacts. Semarang City has 6.6 million population and in the process of its development, four old villages have been evicted by the developer during 2005 to 2018, either for hotel or apartment. A village whose population is middle to lower economy is an easy target for developer. This condition has triggered Peka Kota Hysteria community which focuses on the issue of arts and urban youth to preserve villages in the urban area i.e Bustaman village. This study revealed KPK Hysteria's internal and external factors in preserving Bustaman village and will reveal strategies used by KPK Hysteria. Through the strategy implemented namely 1. Based on local culture, 2. Optimizing the involvement of the resident of Bustaman Village and 3. Using art movement through internal network. These tree strategies are implemented by KPK Hysteria with systematic steps. KPK Hysteria is considered capable and succeeded in preserving Bustaman village with the supporting for 6 years. This success can bee seen from the increasing social captal of Bustaman Village: changes in social norm, the existence of social control, network, trust, and the most impact for the resident is the improvement of Human Resources, especially for the youth in Bustaman village.

Abstrak :
Salah satu upaya dalam pengentasan kaum miskin adalah mengidentifikasi lokasi tempat tinggal mereka. Dengan anggapan bahwa di desa miskin kebanyakah rumah tangganya miskin, penelitian ini menggunakan unit pengamatan desa. Oleh Biro Pusat Statistik status suatu desa diklasifikasikan ke dalam kelompok desa miskin atau kelompok desa tidak miskin, berdasarkan sejumlah skor sifat atau karakteristik yang dianggap merupakan indikator dalam pengelompokan. Ingin dipelajari apakah semua karakteristik - karakteristik sebagai indikator pengelompokan perlu diparhatikan sacara serentak bersama atau ada beberapa yang dapat diabaikan?. Salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan Analisis Diskriminan. Analisis dalam tugas akhir ini menggunakan Fungsi Diskriminan Linier, yang dapat mengidentifikasi karakteristik - karakteristik yang dominan dalam menentukan kriteria pengelompokan. Data yang digunakan adalah data 7094 desa, hasil survei Biro Pusat Statistik (BPS) yaitu Potensi Desa Sensus Penduduk (PODES SP) tahun 1990 untuk Propinsi Jakarta Barat. Hasil yang didapat adalah suatu fungsi diskriminan linier yang berbeda untuk desa - desa urban dan desa – desa rural. Fungsi ini juga memberikan karakteristik - karakteristik yang dominan untuk kriteria pengelompokan desa - desa urban dan desa - desa rural di Propinsl Jasa Barat ke dalam kelompok desa miskin atau tidak miskin. Dari 25 karakteristik untuk desa urban dan 27 karakteristik untuk desa rural sebagai kriteria pengelompokan BPS, ternyata yang dominan hanya 9 karakteristik untuk desa urban dan 22 karakteristik untuk desa rural.

Abstrak :
Studi ini berbentuk penelitian kualitatif berlokasi di Desa Adat Julah, Buleleng, Bali. Masalah yang dikaji tentang latar belakang tanah paruman desa dan kebertahanannya, konversi dan implikasi social dan politik terhadap desa adat maupun keluarga petani dalam mengelola tanah yang mereka miliki. Temuan kanoah menunjukkan bahwa latar belakang tanah paruman desa berkaitan dengan pembukaan hutan untuk kepentingan subeistensi atas- dasar ikatan teritorial, yakni desa adat. Mereka menetapkan pemilikan tanah di tangan desa adat adalah untuk mamperkuat demakrasi desa yang bertujuan untuk mewujudkan ideologi.Tri Nita Karana. Tanah purustan desa amat kuat bertahan, karena pemilikannya berada pule di tangan dews sehingga tabu untuk dikonversi. Berkenaan dengan itu maka Desa Adat Julah pun melakukan adaptasi politik dan sosiakutural untuk melestarikan tanah paruman desa. Di pihak lain politik pertanahan yang diterapkan oleh penguasa supradesa ikut memberikan dukungan, karena masih mentolelir keberlakuan hak ulayat. Tanah paruman desa dimanfaatkan untuk kepentingan publik, ,yaitu berbentuk hutan desa, pelalangan, dan areal pembangunan sarana umum. Selain itu tanah paruman desa digunakan pula sebagai sarana bagi pemenuhan, kebutuhan subsistensi keluarga, yakni berbentuk tanah hunian dan tegalan yang dikuasai .secara berkala. Pengelolaan tanah paruman desa berlandaskan pada tanah tanah, yakni adat-istiadat dan agama Hindu. Pada tahun 1930-an hutan desa dialih fungsikan menjadi tegalan yang dilakukan oleh migran dari karangasem dengan status sebagai petani penyakap. Hereka tordiri dart orang Bali Hindu dan Islam. Dena Adat Julah memoriam kaum migran, tidak hanya karena mereka bersedia melunasi rekognisi, tetapi juga karena kehadiran mereka dinilai tidak murugikan dilihat dari segi ekonomi, sosiobudaya, politik maupun agama termasuk di dalamnya aspek kosmologi. Penerimaan ini mengakibatkan penduduk Desa Adat Julah bersifat majemuk, baik dilihat dari segi kesukubangsaan maupun agama. Pada tahan 1978 tegalan paruman desa dikonversi menjadi tanah milik perarangan, Penyebabnya adalah perluasan sietem ekonomi uang sehingga menimbulkan kelompok reformis dengan tujuan mengkonversi tegalan paruman desa agar mereka bisa ditanami tanaman, keras dan diwariskan secara turun-temurun. Gagasan tersebut ditolak oleh dewan desa, tidak saja karena mereka taut kepada dews, tetapi jugs karena tats tanah yang berlaku dianggap masih bersifat fungsional bagi kehidupan desa adat maupun keluarga petani. Penolakan ini menimbulkan konflik pertanahan sehingga pemerintah pun ikut eampur tangan. Dengan berpegang pada kekuasaan, ideologi pembangunan dan berbagai pe-caturan hukum tanah, maka pamerintah memaksa agar Desa Adat mengkonversi tanahnya. Desa Adat Julah pun terpaksa mengkonversi tegalan paruman desa. Pengkonversian itu berlandaskan pula pada pertimbangan politik, sosioekonomi, agama, psikologi dan sosiokultural yang di dalamnya mencakup legitimasi perubahan berdasarkan konsep desa, kaIa, patra dan rwa bhineda. Konversi menimbulkan dampak sosial pada desa adat, yakni lenyapnya demokrasi ekonomi dan hilangnya kontrol desa adat terhadap tanah. Selain itu desa adat memberikan pula pelonggaran kepada warga desa adat untuk marantau dengan oars menyeauaikan kaidah adat dan agama yang menghambtannya. Hal ini dimakaudkan sebagai suatu upaya guna menetralisir masalah sosial yang timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan desa adat untuk memberikan jatah tanah kepada warganya. Namun di sisi yang lain kegiatan merantau pun menimbulkan pula dampak sosial balk pada lingkungan keluarga maupun desa adat. Konversi menimbulkan pula dampak sosial pada lingkungan keluarga. dalam pengelolaan tegalan. Hal ini terlihat dari adanya kenyataan, yakni kegiatan beroocok tanam mengarah pada penanaman komoditas yang disertai dengan peningkatan konservasi lahan dan teritorialites. Selain itu mereka mengenal pula pengalihan tegalan baik lewat pewarisan maupun pasar tanah. Namun orang Julah enggan membeli tegalan, tidak saja karena keterbatasan modal dan sektor pertanian kurang menguntungkan, tetapi juga karena mereka memiliki aneka keperluan yang lebih mendesak, yakni menoukupi kebutuhan pangan, pagan, dan dana ritual. Karena itu tidak mangherankan .jika pembelian tegalan kebanyakan dilakukan oleh orang dari luar Desa Adat Julah, sehingga masyarakat Desa Adat-JuIah. yang semula bersifat korporatif tertutup menjadi bersifat terbuka. Dampak sosial lainnya pada lingkungan keluarga adalah ketidakmampuan desa adat menyadiakan tanah perumahan karena persediaannya telah habis, mengakibatkan setiap keluarga melakukan penataan ulang stets rumah mereka agar bisa menampung hunian., sebanyak mungkin. Hal ini tidak saja menimbulkan perubahan fisik, tetapi juga hubungan sosial di kalangan. pars penghuni tanah perumahan. Mereka yang memiliki modal bisa membeli tegalan untuk dialihfungsikan manj adi tanah hunian, sehingga luas tegalan di rasa Adat Julah menjadi semakin berkurang. Konversi menimbulkan pula dampak positif pada desa adat, yakni melemahnya otonomi desa adat. Selain itu konversi tidak saja mengakibatkan desa adat kehilangan tanah ulayat, tetapi juga memudarkan demokrasi desa. Terbukti dari adanya kenyataan bahwa keluarga yang terbentuk pada masa pasoakonversi menolak duduk dalam dewa desa. Karena itu Desa Adat Julah melakukan strukturalisasi, yakni semilahkan keanggotaan desa adat menjadi dua, yakni anggota penuh dan tidak penuh. Hal ini memang bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi, namum karena anggota tidak penuh tidak duduk di dalam dewan desa, maka prinsip demokrasi desa dalam bidang politik, yakni partisipasi seluruh kepala keluarga dalam proses pengambilan keputusan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini dapat memberikan peluang bagi timbulnya ketidaksepakatan atau kesalahpengertian antara anggota penuh dengan anggota tidak penuh. Status anggota tidak penuh pun menjadi lebih rendah daripada anggota penuh, sehingga masa persamaan sosial yang tercakup di dalam demokrasi desa menjadi terabaikan. Desa adat juga kehilangan tegalan sebagai sumber daya untuk menunjang kekuasaan. Walaupun demikian desa adat masih memiliki sumber daya kekuasaan, yakni tanah perkarangan desa, kuburan dan pura. Dengan menggunakan sumber daya tersebut desa adat masih mampu mengikat dan mengintegrasikan warganya ke dalam suatu wadah, yakni desa adat.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan banyak perubahan kepada desa, salah satunya mengenai kedudukan desa sebagai subjek pembangunan atau yang dikenal dengan konsep Desa Membangun. Dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan meningkatkan status desa, Pemerintah melakukan redistribusi ekonomi melalui dana desa. Namun pada pelaksanannya, dana desa belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan status desa. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterkaitan pengaturan pengelolaan dana desa dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Cileungsi Kidul, dan cara untuk mewujudkan konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul yang didasarkan pada pengelolaan keuangan desa yang optimal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana desa masih terlalu banyak, rumit, tumpang tindih, dan sering mengalami perubahan yang tidak diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Adapun terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Cileungsi Kidul belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep Desa Membangun pada Desa Cileungsi Kidul dapat terwujud apabila Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Desa Cileungsi Kidul memperhatikan keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama rekomendasi kebijakan berupa shopping list yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. ......Law No. 6 of 2014 concerning Village provides a lot of changes to the village. One of them is the inception of the Village-to-Develop concept which elaborates villages position as the subject of development. In order to strengthen the position of the village as the subject of development and improve the status of the village, the Government carried out economic redistribution through Village Fund. However, Village Fund has not been able to improve the status of the village. Therefore, this research aims to analyze the interrelatedness between the Village Fund management arrangements in the regulatory at the central and regional levels, the implementation of the Village Fund management faced by the Government of Cileungsi Kidul Village, and how to realize the concept of the Village-to-Develop in the Cileungsi Kidul Village, which is based on optimal village financial management. The results of this research indicate that laws and regulations regarding the management of the Village Fund are still too many, complicated, overlapping, and often being changed without the adequate socialization. The implementation of the Village Fund management in Cileungsi Kidul Village has not been thoroughly appropriate with the provisions of the regulatory. The concept of the Village-to-Develop in Cileungsi Kidul Village can be realized if the Central Government, Bogor Regional Government, and Cileungsi Kidul Village Government pay attention to the whole stages of the village financial management as regulated in the regulatory, especially policy recommendations which is called the shopping lists that have been submitted by the Central Government. This research uses a normative juridical method which reviews the problem formulations from the regulatory viewpoint.

Abstrak :
Pembangunan Bendungan Temef di Desa Oenino Kecamatan Oenino dan Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan membutuhkan ketersediaan data curah hujan yang cukup panjang dan handal. Untuk mengatasi minimnya dan atau tidak tersedianya data hujan otomatis (ARR) serta data debit dalam beberapa tahun terakhir maka dapat digunakan data pengamatan satelit Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM). Keakuratan analisis curah hujan TRMM diperoleh apabila terdapat parameter kesesuaian dan kecocokan dengan data yang tercatat di pos hujan. Untuk DAS Temef, terdapat enam pos stasiun hujan yang ditinjau, yakni Stasiun Hujan Fatumnasi, Oeoh, Noelnoni, Polen, Nifukani, dan Batinifukoko. Perbandingan langsung dilakukan terhadap pengamatan data hujan untuk periode 20 tahun (1998-2018) terhadap data berbasis bulanan dan harian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hujan pada produk data TRMM (versi 3B42V7) cenderung konsisten pada 3 pos hujan, yaitu Noelnoni, Fatumnasi, dan Batinifukoko. Pemeriksaan data TRMM untuk data hujan bulanan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,505 – 0,813 dan untuk data hujan harian diperoleh tingkat faktor koreksi sebesar 0,0056 – 0,0129. Pada pemeriksaan data Hujan Harian Maksimum Tahunan (HHMT) didapatkan faktor koreksi 0,0298 – 0,2516. Data TRMM pada basis bulanan dan harian memberikan kesesuaian yang cukup baik dengan data dari 3 pos hujan, namun pada pemeriksaan data HHMT hasil yang kurang baik diperoleh untuk pos hujan Noelnoni.

Abstrak :
Artikel ini merupakan hasil observasi dari keberadaan Between Two Gates, sebuah daerah pemukiman tradisional yang berasal dari area publik alun-alun Kotagede. Paradigma pergeseran nilai-nilai kearifan lokal dalam penelitian ini diwakili oleh lanskap arsitektur, desain interior, elemen ornamental estetika dan bagaimana sudut pandang masyarakat mengelola dan melestarikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus menemukan alasan kuat pentingnya melestarikan budaya yang diwakili arsitektur Jawa. Kearifan lokal yang dilestarikan oleh Kampung Alun Alun Between Two Gates saat ini masih memiliki konteks yang relevan terhadap kehidupan modern saat ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Dilihat dari pertumbuhan pendudukk yang tinggi disertai dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi pula, memberikan peran untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah kota. Untuk itu prasarana dan sarana yang ada di suatu daerah harus dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk serta urbanisasi yang tingg. Salah satu kebutuhan prasarana dan sarana transportasi adalah jalan, Depok merupakan sebuah daerah otonom barn hingga kini masih sangat sedikit memiliki jalan yang berstatus jalan desa. Untuk mendorong serta menunjang tercapainya sasaran pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Depok maka pemerintah kota membuat kebijakan pembangunan jalan desa.

Pokok permasalahan yang berusaha diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dicapai di Kota Depok, serta Seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa yang telah dilaksanakan di Kota Depok, Mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa yang dilaksanakan di Kota Depok, serta Menganalisis seberapa besar pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dimana data yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini menggambarkan realitas sosial yang muncul di lapangan. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitif yang diperoleh berupa tanggapan-tanggapan kuisoner yang telah diisi oleh responden. Sementara teori-teori yang dipergunakan adalah teori-teori kebijakan publik yang juga mengandung karakteristik good governance. Dengan kerangka pemikiran bahwa proses implementasi kebijakan memiliki pengaruh atau tidak terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan desa.

Berdasarkan hasil analisis diketahui secara umum proses implementasi kebijakan dapat dikatakan baik dari sisi persepsi masyarakat yang dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas publik dan responsivitas. Tapi untuk aspek akuntabilitas publik perlu mendapat perhatian agar lebih meningkat. Sedangkan hasil kebijakan yang dilihat dari aspek efisiensi, ketepatan waktu dan efektifitas secara umum baik. Selain itu aspek responsivitas pada proses implementasi kebijakan memberikan nilai korelasi yang signifikan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi, ketepatan waktu, dan efektifitas sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi dan ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan aspek efisiensi ketepatan waktu sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Kesimpulan pengujian korelasi dengan menggunakan Korelasi Spearman dimana aspek responsivitas memberikan nilai korelasi yang signiftkan kepada 3 aspek pada hasil kebijakan yaitu aspek efisiensi sebesar 0,605, ketepatan waktu sebesar 0,640, dan efektifitas sebesar 0,377 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signiftkan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Selain itu aspek transparansi pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,458 dan ketepatan waktu sebesar 0,344 sehingga dapat dikatakan memiliki signifikansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang). Begitu juga untuk aspek akuntabilitas publik pada proses implementasi kebijakan juga memberikan signifikansi kepada 2 aspek yang ada pada hasil kebijakan yaitu: aspek efisiensi sebesar 0,342 dan ketepatan waktu sebesar 0,339 sehingga dapat dikatakan memiliki signiftkansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien Korelasi Spearman's Rho yang signifikan pada level 0,01 (tampil dengan dua bintang).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan pembangunan jalan desa di Kota Depok Tahun Anggaran 2005 yang telah dilaksanakan secara umum baik, tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah Akuntabilitas Publik untuk segera dibenahi dan ditingkatkan. Pengaruh proses implementasi kebijakan terhadap hasil kebijakan cukup kuat.

Saran Pemerintah Depok khususnya DPU Depok agar meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi dalam proses implementasi kebijakan jalan desa. Perlunya evaluasi terhadap aspek aspek pada proses implementasi kebijakan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil kebijakan seperti akuntabilitas publik.