"Topik bahasan dalam tesis ini diangkat dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit RPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan, dengan fokus pada pole pelayanan yang dilakukan oleh penyidik Unit RPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meng u.nakan studi kasus. Teknik nengumpulan data didasarkan pada pengamatan dan wawancara.
Tesis ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT telah memberikan pengaruh yang besar dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dianggap merupakan masalah intern keluarga. Pole pelayanan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh unit VIIRPK Pokes Metro Jakarta Selatan meliputi tiga cars. Pertama, dengan menerima Iaporan pengaduan. Kedua, melakukan pernyidikan apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh awak RPK mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat jelas tindak pidana. Hasil dari pemeriksaan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Selain proses penyidikan juga dilakukan konseling bagi korban KDRT. Tahap akhir adalah menyelesaikan perkara untuk diserahkan kepada kejaksaan dalam rangka penuntutan. Ketiga, jika kasus yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, maka Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan memberikan pelayanan konseling. Dalam tahap konseling, penyidik Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan rnelakukan analisis, apakah perkara dapat dilanjutkan atau tidak. Jika sekiranya membrukan penanganan yang lebih khusus, Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan menindak lan_iuti dengan menyalurkan ke PKT Melati RS. Mintoharia atau LKBH Peke.
Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya memberikan bekaI keterampilan dan kemampuan pengetahuan kepada anggota Unit RPK; (2) Perlunya dibangun hubungan kerjasama yang aktif antar instansi terkait dalam lingkup Criminal Justice System (CJS); (3) Perlunya dibuat sistem pelayanan satu atap; (4) Perlunya menggugah kesadaran masyarakat tentang pemahaman penghapusan kekerasan dalam rurnah tangga dengan membangun jaringan komunikasi masyarakat.
The thesis discusses about domestic violent cases handled by Special Service Room (RPK) Unit of Criminal Investigation Department (CU)) of South Jakarta Metropolitan Resort Police. The focus of the thesis is the service patterns delivered by the investigators of RPK Unit of CID of South Jakarta Metropolitan Resort Police. The writer employs qualitative approach with case study. Data is collected by using several methods such as observation and interview.
The results of thesis reveal that Law No. 23/2004 regarding Domestic Violent has given great influence in uncovering domestic violent cases that have been long considered as internal problems of families. The service patterns of RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police comprises: First, accepting reports or complaints. Second, doing investigation if the domestic violent cases reported are criminal cases. In this case, RPK Unit investigators collect evidence in order to prove the criminal act. Then they enforce the laws based on the result of the investigation and in accordance with the Criminal Law Procedure (KUHAP). In addition to the investigation, the police also give counseling to the victims. Third, processing the case in order to be forwarded to the prosecution. While giving counseling to the victims, RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police will analyze whether the case will be forwarded to the prosecution or not. If they think the case needs a special attention, RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police will follow up the case by sending the victims to PKT Melati Mintoharjo Hospital or LKBH (Law Aid Institution) Peka.
Based on the result of the research, the author recommends that, (1) it is necessary to give special skills and knowledge to the members of RPK Unit; (2) it needs to establish an active cooperation among the agencies belong to Criminal Justice System (CJS); (3) it is necessary to establish an integrated service system; and (4) it needs to move peoples' conscience about the elimination of domestic violent by establishing a community communication network."
