Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderung melahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalan pemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing. Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahan baru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakala saat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yang dipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melalui sistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yang bermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruh outsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biaya perpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Hal ini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaan mengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksi pidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuan yang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaan sendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan seperti Disnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untuk pencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritas kerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponen strukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisi kelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titik itulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi. ......In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians, in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The Government to protect the balancing of right and obligation between a businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages, contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a result, a regulation of employment that equipped with the structural component (disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural victimitation to an outsourcing worker is happening.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran berat hak asasi manusia. Alasan penulis mengambil tema tentang perlindungan korban dan saksi adalah karena penulis melihat pentingnya peran korban dan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, terutama dalam perkara pelanggaran berat hak asasi manusia. Peran perlindungan korban dan saksi juga sangat penting untuk mendukung proses peradilan (pembuktian) yang fair dan obyektif. Karena tanpa perlindungan kepada korban dan saksi dari ancaman, teror, intimidasi, kekerasan, maka akan mempengaruhi proses peradilan yang fair dan obyektif. Begitu pentingnya peran saksi dalam mengungkap sebuah kejahatan dan sebagai komponen pendukung terciptanya peradilan yang obyetif, tidak diimbangi dengan pranata yang memadai untuk melindungi korban dan saksi dari ancaman, teror, intimidasi dan kekerasan. Perlindungan kepada korban dan saksi hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002. Dalam proses Peradilan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Ad Hoc Tanjung Priok 12 September 1984, para korban terbagi dalam dua kelompok: satu kelompok mendukung penyelesaian kasus Tanjung Priok melalui mekanisme islah dan kelomok yang lain mendorong kasus Tanjung Priok diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Hak Asasi Manusia. Kualitas kesaksian korban dari kelompok islah relatif 'mengamankan' posisi para terdakwa. Sedangkan kualitas kesaksian korban non islah sebaliknya, memberatkan posisi para terdakwa yang semuanya adalah anggota TNI atau mantan perwira TNI. Sementara kualitas kesaksian korban yang tidak masuk dalam kelompok islah sebaliknya. Selain membahas mengenai perlindungan saksi dan korban, skripsi ini juga mengulas proses penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia Tanjung Priok, baik melalui pengadilan para korban Tanjung Priok, islah dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. Selain itu, juga akan dipaparkan mengenai pengaruh islah terhadap kualitas kesaksian saksi korban di pengadilan.

Abstrak :
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh malnutrisi kronis pada anak yang berdampak pada penurunan fungsi kognitif serta fisik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian stunting pada siswa kelas 1 SD di Jakarta Barat tahun 2016. Penelitian ini berdesain studi cross sectional, menggunakan data primer dengan sampel 182 orang siswa dari 6 sekolah dasar negeri di Jakarta Barat yang dilakukan pada April-Mei 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner dan food frequency questionnaire secara mandiri oleh responden. Dari hasil penelitian diketahui terdapat 21,4% siswa mengalami stunting. Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata frekuensi konsumsi seng, zat besi, vitamin A, dan protein serta ada perbedaan proporsi antara berat badan lahir (OR=6,31), pemberian ASI eksklusif (OR=2,62), riwayat penyakit infeksi (OR=2,86), status imunisasi dasar (OR=3,45), suplementasi vitamin A (OR=2,46), pengetahuan gizi dan kesehatan ibu (OR=2,77), pola asuh makan (OR=6,41), jumlah anggota keluarga (OR=2,97), dan pendapatan keluarga (OR=2,88) dengan kejadian stunting. Analisis regresi menunjukkan bahwa frekuensi konsumsi seng merupakan faktor dominan kejadian stunting pada siswa kelas 1 SD di Jakarta Barat tahun 2016. ...... Stunting is linear growth retardation because of chronic malnutrition that associated with decline of cognitive function and physic skill in children. The objective of this research is to determine the dominant factor related with stunting occurence among 1st grade primary school student in Jakarta Barat, 2016. This research was descriptive study with cross sectional design that using primary data and included 182 students from 1st grade of 6 public elementary school that located in Jakarta Barat. Data were collected through the questionnaire and food frequency questionnaire. The result showed prevalence of stunting was 21,4%. The independent t-test analysis showed that food consumption frequency of zinc, iron, vitamin A, and protein had a significant difference with stunting. Chi square analysis also showed that birth weight (OR=6,31), exclusive breast-feeding (OR=2,62), history of infection (OR=2,86), basic immunization status (OR=3,45), suplementation of Vitamin A, maternal health and nutrition knowledge (OR=2,77), care feeding (OR=2,88), family size, dan family income (OR=2,88) had a significant association with stunting. Regresi binary logistic showed that consumption frequency of zinc as dominant factor of stunting occurence among 1st grade primary school stundent, Jakarta Barat in 2016.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan terhadap whistleblower dalam rangka perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Dalam perjuangan pemberantasan korupsi, whistleblower dapat dilihat sebagai sebuah bagian penting, dimana Whistleblower melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi tempat dirinya bekerja untuk berbagai alasan, dimana yang paling utama adalah motivasi dan keyakinan etika. Informasi yang diberikan oleh whistleblower mengenai adanya praktik tindak pidana korupsi akan ditelusuri kebenarannya oleh aparat yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Atas perannya mengungkap adanya praktik tindak pidana korupsi tersebut whistleblower perlu diberikan perlindungan secara khusus, karena dalam praktiknya whistleblower mengalami ancaman dan tekanan atas informasi yang telah mereka berikan. Dengan adanya ancaman dan tekanan tersebut banyak orang yang tidak mau melaporkan adanya praktik tindak pidana korupsi yang mereka ketahui karena takut mengalami hal yang sama dengan orang yang telah lebih dahulu mengungkap adanya praktik tindak pidana korupsi. Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan korban yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi undang-undang tersebut belum dapat menjangkau whistleblower secara maksimal. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya whistleblower memiliki karakteristik yang berbeda dengan saksi ataupun korban. Selain itu bentuk ?bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut masih belum memadai bagi whistleblower. Perlindungan yang diberikan kepada whistleblower harus lebih maksimal dari perlindungan terhadap saksi dan korban, oleh sebab itu perlu dibuat suatu praturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan secara khusus bagi whistleblower. Dengan demikian keberanian setiap orang untuk melaporkan adanya praktik tindak pidana korupsi di tempat mereka bekerja akan semakin meningkat, tanpa perlu merasa takut terhadap ancaman dan tekanan yang akan menimpa mereka di kemudian hari.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini memiliki tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai instrumen internasional dan peraturan nasional tentang anak yang berisikan hak-hak anak serta pengaturan penyelenggaran kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang berkaitan dengan hubungan anak dan media terkait. Kedua, mengenai kondisi penyelenggaraan kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang ditinjau dari perspektif perlindungan anak. Ketiga, mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari kegiatan jurnalistik oleh televisi, media cetak, dan media online yang berpotensi menyebabkan viktimisasi. Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait bertujuan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di bidang jurnalistik dalam rangka perlindungan anak. Hukum yang berlaku terdiri atas berbagai peraturan yang memberikan larangan terhadap adanya produk jurnalistik terkait identifikasi anak yang dibuat oleh Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia KPI , dan Dewan Pers serta konstituen-konstituennya. Selain itu juga disertakan juga pembahasan terkait penerapan kegiatan jurnalistik dan viktimisasi dengan negara lain sebagai pembanding. Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan anak. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan inti permasalahan serta solusi dalam menghadapi permasalah tersebut.

---

ABSTRACT
This research mainly discusses about three problems. First is a matter regarding to regulation towards journalistic activity by television, printed media, and online media containing the relation between child and media. Secondly, implementation of journalistic activity considered from child protection rsquo s perspective. The third is the things to prevent and overcome to protect children from victimization by the media. By using literature research method and interviewing related parties, this research aims to explain applied law and its implementation toward journalistic activity in the child protection perspective. The applied law includes regulations that provide prohibition to children identification in media made by government, Indonesian Broadcasting Committee KPI , and Press Council. Moreover, journalistic activity and victim protection other countries are provided as an assessment. Then, the regulations are analyzed by the principles of child protection. Then, from the explanation, the main problem about child rsquo s victimization by the media and its solution can be found.