Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya nilai transaksi perdagangan elekronik E-commerce di Indonesia. Transaksi e-commerce memiliki potensi pajak yang besar, walupun transaksi e-commerce tersebut telah dikenakan PPN, namun sistem pengawasan perpajakan oleh DJP belum optimal karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur e-commerce serta pengawasannya. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan penelitian, sistem pengawasan PPN atas e-commerce di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan penjualan biasa karena belum adanya regulasi terkait e-commerce, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan atas e-commerce DJP telah melakukan pemetaan dan beberapa rencana. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat segera menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan e-commerce dalam membuat regulasi atas e-commerce berikut sistem pengawasannya.

---

The development of information technology has an impact on the increasing value of electronic commerce transactions E commerce in Indonesia. Data shows that every year e commerce users in Indonesia have increased. E commerce has huge tax potential. Although the e commerce transaction has been subject to VAT, but the regulation and tax control system by the DGT has not been optimal because it is hampered by the utilization of inadequate information technology. This thesis is based on research using qualitative method approach. Data collection for the purpose of analysis obtained through document research, literature study and interview with related parties. Based on the research, Indonesia's control system which is still manual because of lack of regulation, limited human resources and information technology, therefore DJP is required to be able to design an effective VAT control system on e commerce.

Abstrak :
Sektor perikanan yang merupakan sektor strategis di Indonesia keberadaannya perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas hasil perikanan termasuk komoditas udang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk meringankan beban konsumen dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya beban tambahan yang dibebankan oleh industri atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan kepada harga pokok penjualan yang berakibat pada peningkatan harga jual produk udang sehingga menimbulkan cascading effect yang berujung pada distorsi. Untuk menekan cascading effect, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak industri memaksimalkan fasilitas pembebasan atas faktor masukan produksi. ......The existence of fishery sector which is the strategic sector in Indonesia need to be supported by the Indonesian government through tax policy which one of them is Value Added Tax VAT exemption policy on fishery product including shrimp commodity. This research aims to see the alignment between policy objectives with the impact generated by policies based on the theory of policy implementation and associated with the relevant taxation concept. This research uses qualitative approach. The results of this research indicate that there is a discrepancy between the policy objectives to relieve the consumer burden with the impact generated by the policy that affects the additional burden charged by the industry on the disallowed input tax to cost of goods sold which resulted in increasing of shrimp product prices that causing cascading effect that leads to distortion. To minimize the cascading effect, the authors suggest that the industry should maximize the use of VAT exemption on the production input factors.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.
This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions.

Abstrak :
Penelitian ini meneliti mengenai implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang dan faktor penghambatnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan pembebasan PPN atas impor udang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa. Implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang lebih banyak dimanfaatkan oleh eksportir udang kemudian faktor penghambat dari proses implementasi pembebasan PPN atas impor udang adalah perbedaan persepsi atas kriteria udang yang dibebaskan pada lampiran PP. ......This study examines the implementation of VAT exemption policy on shrimp imports and its inhibiting factors. The objective of the research is to analyze the implementation of VAT exemption policy on shrimp imports, and to analyze the inhibiting factors of VAT exemption on shrimp imports. This research uses qualitative approach with descriptive research type. The results concluded that. Implementation of VAT exemption policy on shrimp imports is more used by shrimp exporters then the inhibiting factor from the implementation process of VAT exemption on shrimp imports is the difference of perception on the criteria of shrimp released in appendix of regulation.