Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjudnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things. The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company`s Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable.

Abstrak :
ABSTRAK Salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya faktor psikologis dalam pendidikan dan perusahaan ialah makin banyaknya permintaan akan pengukuran tes psikologi termasuk tes Matriks Progresif dan perangkat tes Bakat Diferensial. Bermacam-macam tes dan alat ukur psikologis telah diadaptasi dan bahkan telah luas digunakan oleh para profesional di bidang ini. Akan tetapi, penelitian terhadap tes Matriks Progresif dan seluruh subtes Bakat Diferensial belum banyak dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah mengadakan studi validitas prediktif tes Matrik Progresif dengan kriteria prestasi belajar siswa SMA dan validitas sintetik tes tersebut pada tiga jenis pekerjaan di perusahaan. Studi validitas prediktif diharapkan dapat memberikan informasi tentang tes/subtes manakah yang memiliki nilai prediksi yang bermakna terhadap prestasi belajar siswa SMA pada Jurusan Al, A2, dan A3, dan Kelas T. Selain itu, juga diharapkan dapat diperoleh informasi tentang tes/subtes yang memberikan sumbangan efektif dalam memprediksikan prestasi belajar siswa SMA baik di Kelas 1 maupun di Jurusan Al, A2, dan A3. Studi validitas sintetik diharapkan dapat memberikan informasi tentang gabungan tes/subtes yang dapat digunakan dalam penyeleksian dan penempatan karyawan di perusahaan. Sampel penelitian ini adalah siswa SMA Negeri di tujuh propinsi sebanyak 2804 orang siswa dan 110 orang karyawan pemegang pekerjaan teknisi, wartawan, dan kasir, serta masing-masing lima orang supervisor dari tiga perusahaan yang karyawannya terpilih sebagai subjek penelitian. Instrumen pengumpul data yang digunakan dan sekaligus diteliti ialah tes Matriks Progresif dan delapan subtes Bakat Diferensial. Instrumen lainnya ialah Skala Penilaian Unjuk Kerja Karyawan dan Skala Nilai Kepentingan Aspek-aspek yang Dinilai. Data prestasi belajar siswa diperoleh dari dokumen-laporan nilai prasemester. Teknik analisis data yang digunakan ialah Product-moment Pearson, Multiple Regression, ANOVA, dan Synthetic Validity. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tes Matriks Progresif dan perangkat tes Bakat Diferensial memiliki nilai prediksi yang bermakna terhadap prestasi belajar siswa SMA. Berdasarkan pembuktian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa tes/subtes Matriks Progresif, Numerikal, Relasi Ruang, Mekanik, dan Berpikir Abstrak merupakan prediktor yang memiliki nilai prediksi yang bermakna terhadap prestasi belajar siswa Jurusan Al. Tes/subtes yang sama juga memiliki nilai prediksi yang bermakna pada Jurusan A2, kecuali tes Mekanik. Untuk Jurusan A3, tes/subtes yang memiliki nilai prediksi yang bermakna ialah tes/subtes Matriks Progresif, Verbal, Kecepatan Ketelitian, Bahasa Asing, dan Bahasa Indonesia. Di kelas I tes/subtes yang memiliki nilai prediksi yang bermakna ialah tes/subtes Matriks Progresif, Verbal, Numerikal, dan Skolastik. Selain itu, juga telah ditemukan tes/subtes yang memberikan sumbangan efektif yang bermakna dalam memprediksikan prestasi belajar siswa di Jurusan Al, A2, A3, dan di kelas I. Pembuktian hipotesis dengan uji ANOVA menunjukkan bahwa bakat verbal dan bahasa Indonesia wartawan berbeda secara bermakna dengan bakat verbal dan bahasa Indonesia teknisi dan kasir. Bakat mekanik, relasi ruang, dan berpikir abstrak teknisi tidak berbeda secara bermakna dengan bakat mekanik, relasi ruang dan berpikir abstrak wartawan. Temuan ini merupakan hasil penelitian yang menolak hipotesis yang diajukan. Berbeda dengan wartawan, bakat mekanik, relasi ruang dan berpikir abstrak berbeda secara bermakna antara teknisi dan kasir. Bakat numerikal kasir tidak berbeda dengan teknisi. Temuan ini merupakan suatu penolakan terhadap hipotesis penelitian, sedangkan antara kasir dengan wartawan berbeda bakat numerikalnya. Suatu perbedaan yang terjadi kebalikannya ialah bahwa wartawan lebih tinggi daripada kasir. Berdasarkan analisis validitas sintetik, telah ditemukan tes/subtes tertentu yang dapat dipergunakan untuk penyeleksian dan penempatan yang berkaitan dengan pekerjaan teknisi, wartawan, dan kasir di perusahaan. Untuk pekerjaan teknisi, empat dari sembilan tes/subtes menunjukkan validitas sintetik yang cukup tinggi. Keempat subtes tersebut adalah Mekanik, Relasi Ruang, Numerikal, dan Kecepatan dan Ketelitian Klerikal. Besarnya koefisien validitas sintetik sub-subtes tersebut berkisar antara 0.415 sampai 0.499. Pada pekerjaan wartawan, enam tes/subtes menunjukkan validitas sintetik cukup tinggi. Keenam subtes tersebut adalah tes Matriks Progresif, Verbal, Mekanik, Kecepatan dan Ketelitian Klerikal, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Asing. Masing-masing subtes tersebut memiliki koefisien validitas sintetik 0.404, 0.418, 0.573, 0.475, 0.421, dan 0.459. Dengan demikian, gabungan keenam subtes di atas dapat digunakan untuk penyeleksian dan penempatan wartawan di perusahaan. Pada pekerjaan kasir, terdapat tiga tes/subtes yang memliki koefisien validitas sintetik yang cukup tinggi. Tes/subtes tersebut adalah Matriks Progresif, Numerikal, dan Kecepatan dan Ketelitian Kierikal. Koefisien validitas sintetik ketiga tes/subtes masing-masing adalah 0.412, 0.396, dan 0.486. Berdasarkan besarnya koefisien validitas sintetik tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga tessubtes di atas dapat digunakan untuk penyeleksian dan penempatan kasir di perusahaan. Berbagai temuan yang didiskusikan baik penolakan hipotesis maupun ketidaksesuaian hasil yang diperoleh dengan tujuan tes yang diteliti dapat ditelusuri pada faktor kriteria, keadaan sampel, dan kemungkinan berpengaruhnya faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Sejumlah saran telah dirumuskan dan ditujukan kepada peneliti lain, Pusat-Pusat Penelitian Perguruan Tinggi dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada para Psikolog dan Konselor atau pihak lain yang menggunakan hasil penelitian ini, disarankan agar menggunakannya secara profesional dan selalu mendasarinya dengan etika profesi.

Abstrak :
Skripsi ini membahas keberlakuan sewa-menyewa tertulis yang sudah berakhir karena pembiaran dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini dilakukan, mengingat dalam perjanjian sewa-menyewa lisan yang lahir akibat adanya pembiaran penguasaan objek sewa setelah berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tertulis dapat terjadi beberapa permasalahan. Contohnya, adanya ketidaksamaan persepsi antara para pihak mengenai waktu berakhirnya suatu perjanjian sewa-menyewa. Selain itu, para pihak juga dapat saling menyalahkan terkait kedudukan perjanjian sewa-menyewa yang sudah berakhir. Pengaturan terkait hal ini masih sangat minim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan secara yuridis normatif dengan sumber data yaitu data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai tanda-tanda berakhirnya perjanjian sewa-menyewa yang memiliki perbedaan satu sama lain baik secara umum, dalam perjanjian sewa-menyewa tertulis, maupun dalam perjanjian sewa-menyewa lisan. Hal yang berbeda dalam perjanjian sewa-menyewa lisan adalah bahwa perjanjian sewa-menyewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan melalui suatu pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1571 dan Pasal 1572 KUH Perdata. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa harus mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Dalam kondisi tertentu, ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa yang sudah berakhir tetap berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa lisan yang lahir setelahnya akibat adanya pembiaran, mengingat keterkaitan erat antara kedua perjanjian tersebut. ......This thesis discusses the validity of a written tenancy that has ended due to neglect, linked to a court decision that has permanent legal force. This research was conducted, considering that in the oral tenancy agreement that was born as a result of allowing control of the object of the tenancy after the end of a written tenancy agreement, several problems could occur. For example, there is different perception between the parties regarding the expiration time of the tenancy agreement. In addition, the parties can also blame each other regarding the position of the tenancy agreement that has ended. Regulations related to this are still very minimal. This study uses a juridical normative library research method with secondary data sources. Research result shows that there are various signs of termination of the tenancy agreement that have differences, whether in general, in the written tenancy agreement, or in the oral tenancy agreement. What is different in an oral tenancy agreement is that the tenancy agreement does not end at the specified time, but through a notification as stipulated in Article 1571 and Article 1572 of the Civil Code. It is also important to pay attention to the fact that local customs are required to comply with the grace periods. In certain conditions, the provisions in the tenancy agreement which has expired will still be valid in the oral tenancy agreement that was born afterwards as a result of neglect, given the close relationship between the two agreements.

Abstrak :
Latar Belakang: Resiliensi merupakan salah satu faktor penting yang berhubungan dengan proteksi terhadap munculnya gangguan jiwa maupun berkurangnya gejala. Saat ini instrumen yang umum digunakan untuk menilai resiliensi pada individu adalah Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), namun properti psikometri pada instrumen tersebut masih belum jelas untuk versi bahasa Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai validitas serta reliabilitas instrumen CD-RISC 25 versi bahasa Indonesia. Metode: Dilakukan validitas isi instrumen dengan melibatkan delapan orang pakar dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang terhadap 125 subjek mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan metode pengambilan sampel stratified random sampling untuk uji validitas konvergen serta reliabilitas konsistensi internal, dan sebanyak 30 subjek untuk reliabilitas test-retest. Subjek diminta untuk mengisi instrumen CD-RISC 25 versi bahasa Indonesia dan Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), dan mengisi ulang CD-RISC 25 setelah 1 bulan. Hasil: Hasil validitas isi mendapatkan I-CVI 0.75 hingga 1 dan S-CVI/Ave 0.96. Validitas konvergen memperoleh nilai r = 0.539; p < 0.001. Nilai Cronbach’s Alpha untuk reliabilitas konsistensi internal adalah 0.917. Reliabilitas test retest menunjukkan intraclass correlation 0.732, dan mayoritas pernyataan memiliki nilai r > 0.3. Kesimpulan: Instrumen CD-RISC 25 versi bahasa Indonesia memiliki validitas serta reliabilitas yang baik untuk menilai resiliensi. ......Backrground: Resilience is one of the important factors which is associated with the protection of mental illness development and reduced symptoms. In present, the widely used instrument to assess resilience is Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), however its psychometric properties is not known for the Indonesian version. This study aims to provide validity and reliability of CD-RISC 25 Indonesian version. Methods: Content validity was performed by including eight experts from Psychiatry Department, Faculty of Medicine University of Indonesia. This study was a cross-sectional study with 125 subject of Faculty of Medicine University of Indonesia students using stratified random sampling for convergent validity and internal consistency reliability, and 30 subjects for test-retest reliability. The subjects were asked to complete CD-RISC 25 instrument and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), and asked to complete CD-RISC 25 once more after 1 month. Results: The value of I-CVI was 0.75 until 1 and S-CVI/Ave was 0.96 for content validity. Convergent validity showed the value of r = 0.539; p < 0.001. Cronbach’s Alpha for internal consistency reliability was 0.917. Test-retest reliability showed 0.732 for intraclass correlation, and majority of statments showed r > 0.3. Conclusion: The instrument of CD-RISC 25 Indonesian version has good validity and reliability for assessing resilience.

Abstrak :
Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar umat masyarakat disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak akan tetapi jumlah luas tanah yang tetap ada tidak bertambah. Luas tanah yang tersedia akhirnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Adapun cara manusia memperoleh kebutuhannya akan tanah yaitu dengan jual-beli, penukaran, hibah ataupun pemberian dengan wasiat. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertipkat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan apakah tindakan membuat akta hibah itu dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Menurut penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan dengan berakhirnya sertipikat Hak Guna Bangunan adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap tanah yang haknya telah habis maka yang berwenang membuat aktanya ialah seorang notaris. Tidak ada kelalaian dalam pembuatan akta hibah tersebut karena semua tindakan dan perbuatannya masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris. ......Land is where most people settle as a community as well as the source of life for those who make a living through agriculture and plantation and eventually also used as a last reside for a person who died. The population of Indonesia grew excessively, but the amount of available land that remains is not increased. The available land area eventually is not balance with the population growth. As for how people acquire their need for land is by sale, exchange, grant or gift by testament. Case which will be discussed in this thesis is about the analysis of law against the validity of grant deed issued by notary on the right to claim expired period of availability property and whether the act of issuing a grant certificate is considered to be an omission when reviewed by Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position? According to the writer, the grant deed of the property and transfer of rights made in relevance of the right to claim expired property is valid and remains valid since the land has become State Property and for the grant recipients, applying for rights over the land is necessity. Against land which claiming rights have been expired, the competent authorities who have the right to issue a deed is a notary. There is no omission in issuing the grant deed since all acts and deeds are still in an authority as a notary.

Abstrak :
ABSTRAK
Setahim terakhir ini di Indonesia banyak teijadi kecelakaan pesawat terbang, sebagian besar disebabkan karena faktor penerbang {human factor). Setiap penerbang yang akan menjalankan tugas terbang hams dinyatakan siap terbang {fit fly) terlebih dahulu sehingga diharapkan keamanan penerbangan {flight safety) dap at tercapai. Keadaan siap terbang yang dimaksud adalah siap secara fisik, mental, dan memiliki ketrampilan terbang yang baik. Pemeriksaan kesiapan terbang ini dilakukan dengan cara pemeriksaan kesehatan fisik dan mental {medical examination) dan pemeriksaan kelaikan terbang {proficiency check) setiap 6 bulan sekalL Pemeriksaan kesehatan mental di Indonesia adalah bempa wawancara singkat antara dokter penerbangan {flight surgeon) dan penerbang, dan tidak didukung dengan alat-alat diagnostik yang dapat mengetahui keadaan mental seseorang. Maiumt Thomas (1989); Stokes dan Kite (1994), ada beberapa tipe stres pada penerbang, yaitu Acute reactive stress, Enviromental stress. Life stress, dan Supervisory stress. Semua stres yang dialami penerbang ini bersifat kumulatrf dan dapat sangat mempengaruhi kineija penerbang. Skala Stres Pilot RS Kaunang (SSPK) yang mempakan hasil adaptasi daii Pilot Attitude Safety Survey (PASS), adalah alat diagnostik untuk mengetahui pola gangguan psikologis dan taraf stres penerbang. Terhadap alat diagnostik ini telah dilakukan pengujian validitas pengukuran, namun belum diketahui validitas peramalan {validity for decisions) terhadap kineqa penerbang. Padahal, sebuah alat ukur diagnostik dapat dikatakan valid adalah bila validltas pengukuran maupim validitas peramalan diketahui valid. Bda SSPK dinyatakan valid, maka kineija penerbang juga dapat diramalkan sehingga keselamatan penerbangan dapat lebih teijamin dengan penerbang-penerbang yang berkompeten. Dengan demikian, terdapat satu masalah yang dijadikan masalah penelitian ini yaitu "Bagaimanakah validitas peramalan alat ukur Skala Stres Pilot RS Kaunang?" Untuk melakukan pengujian validitas peramalan SSPK, hasU tes SSPK diuji dengan kriteria penilaian lain untuk mendapatkan koefisien validitas. Kriteiia penilaian lain yang ditetapkan adalah penilaian kineija penerbang bempa hasilproficiency check. Subyek penelitian dibatasi pada penerbang airline PT Garuda Indonesia yang sudah menikah, berusia di atas 25 tahun, tingkat pendidikan minimal SLTA, dan memilikijam terbang lebih dari 5000 jam dengan pesawat bermesin jet. Desain penelitian adalah Ex Post Facto Field Studies, dengan telcnik korelasional, dan metode pengolahan data dengan cara regresi linier. Hasil penehtian adalah koefisien validitas peramalan SSPK terhadap kriteria lain berupa hasil penilaian proficiency check, yaitu sebesar .866, dan signifikan pada level .01; dan Skala Stres Pilot RS Kaunang dinyatakan sebagai alat ukur yang valid. Untuk mengetahui keadaan mental penerbang sebelum dinyatakan siap terbang, selain mengisi SSPK dapat ditambah dengan wawancara terhadap penerbang. Dari wawancara ini dapat digah hal-hal tambahan atau memperdalam keterangan jawaban Skala Stres Pilot RS Kaunang, sehingga gambaran mental penerbang dapat lebih diketahui.

Abstrak :
Perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian antara dua orang calon suami dan istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian kawin pada dasarnya berlaku dan mengikat suami dan istri sejak perkawinan berlangsung, sedangkan bagi pihak ketiga berlaku sejak perjanjian kawin tersebut didaftarkan. Daya laku dari akta perjanjian kawin yang didaftarkan setelah terjadinya perkawinan, adalah sah secara hukum, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris yang memenuhi 4 syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan perjanjian kawin tersebut akan mengikat pihak ketiga apabila telah memenuhi unsur publisitas.

---

Marriage agreements are basically are the same as agreements in general, agreements between two prospective husbands and wives to regulate their personal assets made before marriage, and legalized by a marriage registrar employee. The marriage agreement basically applies and binds husband and wife since the marriage takes place, while for the third party is valid since the marriage agreement is registered. The power of the marriage agreement deed registered after the marriage is legal, as long as the agreement does not conflict with the applicable provisions, the agreement is made in the form of a notary deed that fulfills the 4 legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and the marriage agreement will bind a third party if it fulfil the publicity element.

Abstrak :
Tesis ini membahas keterkaitan lembaga legislatif DPD RI dalam kontruksi teori hukum murni. Melalui analisis kontruksi kelembagaan baik dari aspek latar belakang kesejarahan berdirinya, konstruksi normatif hingga realitas praktik kelembagaan. Dengan konstruksi faktual tersebut penulis berusaha untuk merekonstruksikannya dalam pemikiran teori hukum murni. Hasil rekonstruksi tersebut akan menghasilkan pemikiran yang menjelaskan eksistensi kelembagaan DPD RI dalam perspektif akademik Hukum dan Negara. Karya Ilmiah Hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan memfokuskan diri pada analisis teori hukum yang dalam hal ini adalah teori hukum murni Hans Kelsen. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi empiris praktik pembentukan hukum nasional dan penelitian empiris tentang pemahaman masyarakat mengenai kelembagaan DPD RI. Hasil penelitian hukum ini menyimpulkan bahwa DPD merupakan bentuk nyata konsep validitas teritorial sebagai penyempurna validitas personal pembentukan hukum dalam konstruksi teori hukum murni Hans Kelsen. Sehingga penelitian ini menyarankan agar DPD selaku lembaga legislatif harus diperkuat fungsi dan perannya secara konstitusional, sebagaimana lembaga legislatif yang merepresentasikan validitas personal (DPR RI) dalam sistem bikameralisme.

---

This thesis explores the relationship legislative institution of Regional Representative Council of RI in construction of the Pure Theory of law. Through the analysis of institutional construction both from aspects of historical background of its establishment, normative construction to reality of institutional practices. With the factual construction, the author seeks to reconstruction it in thought of pure theory of law. The results of the reconstruction will result in thoughts which explain the existence of Regional Representative Council of RI in academic perspective of Law and State. This legal science research uses normative juridical research with focus to analysis of legal theory which in this case is the pure theory of law of Hans Kelsen. This research is also furnished with empirical study of national law making practice and empirical study on public understanding regarding the institutional of Regional Representative Council of RI. The results of this law research concludes that the Regional Representative Council of RI is a real form of territorial validity concept as a complement of law making's personal validity in the construction of the pure theory of law of Hans Kelsen. Thus this research recommends in order that the Regional Representative Council of RI a legislative institution should be strengthened in its function and role constitutionally, a the legislative institution which represents the personal validity (People Representative Council of RI) in bicameralism system.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan dalam mencapai target penerimaan pajak dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh pemeriksa pajak selama pemeriksaan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dengan wawancara mendalam. Indikator Kerangka McKinsey yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemeriksaan pajak mengidentifikasi indikator efektif yaitu struktur, staf dan nilai bersama. Indikator yang tidak efektif atau kurang efektif terdiri dari strategi, sistem, keterampilan dan gaya. Masalah selama pemeriksaan pajak adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuka rekening bank Wajib Pajak, hal ini disebabkan kebijakan pengungkapan bank membutuhkan waktu sehingga mengakibatkan keterlambatan pemeriksaan pajak.

---

ABSTRACT
The research is intended to study the effectiveness of tax examinations at Pratama Jakarta Kembangan Tax Service Office in achieving targeted tax revenue and analyzes problems encountered by tax examiners during tax examinations. The method employed in this research is descriptive analysis study. Data collection is obtained by in depth interview. The McKinsey Framework indicators which are utilized to measure which are utilized to measure the tax examination effectiveness identifies the following effective indicators which are structure, staff and shared value. The ineffective or less effective indicators consist of strategy, system, skill, and style. Primary problem during tax examination is the time taken to open the bank the bank account of the tax payer, this is due to the bank disclosure policy which requires time that resulted in delay of the tax examination.