Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan pengelolaan keuangan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan berganti nama menjadi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dengan tidak hanya mengutamakan pada keuntungan semata. Salah satu peran PPKGBK adalah berupa penyediaan jasa olahraga dan lapangan tennis adalah salah satu arena olahraga yang disewakan kepada masyarakat umum. Seperti unit jasa lainnya milik pemerintah BLU PPKGBK juga memiliki kesulitan dalam menetapkan harga bagi konsumennya, selain jumlah pengguna lapangan yang tidak banyak dibandingkan dengan jumlah fasilitas yang tersedia, adanya opini negatif terkait harga yang berlaku juga menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola untuk menetapkan harga dimasa yang akan datang. Untuk itu tesis ini mencoba untuk mengkaji kesediaan dan kerelaan pengguna dalam membayar tarif (willingness to pay (WTP) jasa lapangan tennis PPKGBK. Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan metode Valuasi Kontingensi, yaitu survei yang dilakukan secara langsung menanyakan kesediaan pengguna untuk membayar tarif yang berlaku sekarang atau dimasa yang akan datang. Instrumen analisa yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu statistik deskriptif untuk memberikan gambaran karakteristik pengguna/responden, kemudian nilai harga rata-rata berdasarkan pilihan responden, dan regresi logistic untuk mencari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kesediaan membayar pengguna/responden. Hasil statistik deskriptif yang didapat dari survei menunjukkan bahwa pengguna jasa lapangan tennis PPKGBK didominasi oleh pengguna/responden yang ber-usia produktif, berdomisili di Jakarta Pusat, memiliki pekerjaan sebagai karyawan, dan seterusnya sebagaimana dapat dilihat lebih lanjut dalam pembahasan penelitian. Pada penghitungan harga rata-rata yang diminati pengguna/responden secara garis besar menunjukkan bahwa pengguna masih memiliki kesediaan untuk membayar harga yang berlaku saat ini dan bersedia membayar lebih dari 5% kenaikan harga yang berlaku dimasa yang akan datang. Hasil uji regresi logistik dengan pembanding signifikansi alfa sebesar 5% (0,05) yang dilakukan terhadap lapangan tennis flexi dan gravel ditemukan bahwa; variabel yang berpengaruh pada lapangan flexi adalah perkumpulan (α = 0,008) dan ongkos (α = 0,047), sedangkan variabel-variabel yang berpengaruh. ...... The Changes in financial management of the Bung Karno (GBK) into Public Service Agency (BLU) and renamed the Center for Management of Complex Bung Karno (PPKGBK) provide space for greater flexibility in implementing business practices that are not only healthy with an emphasis on profit.One of the PPKGBK’ role is the provision of services such as sports and tennis is one of the sports arena leased to the general public. As with other service units owned BLU PPKGBK also have difficulty in setting prices for consumers, in addition to the number of user field not much compared to the number of facilities available, the negative opinions related to prevailing prices also taken into consideration for future managers to set prices in the future. This thesis try to examine the availability and willingness of users to pay a fee of PPKGBK tennis services. The methods of data collection done by surveys with contingency valuation method, which directly asking the willingness of user to pay the todays tariff or in the future. analytical instruments used in this study consists of several steps, namely descriptive statistics to illustrate the characteristics of the user / respondent, then the value of the average price based on the selection of respondents, and logistic regression to find the variables that effect on the willingness to pay user / respondent. descriptive statistical results obtained from the survey showed that service users tennis PPKGBK dominated by the user / respondent air-age, domiciled in Central Jakarta, has a job as an employee, and so on, as can be seen further in the discussion of the study. The average price that preferred by the user /respondent outline indicates that the user still has the willingness to pay for the current prices and willing to pay more than 5% increase in the prevailing price in the future. For the regression test results logistics with comparable significance alpha of 5% (0.05) are made to the tennis court flexi and gravel; variables that affect the field of flexi are; association (α = 0.008) and the cost (α = 0.047), whereas variables effect on the gravel field are the age (α = 0.023) and association (α = 0.032)

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini. ...... This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady.

Abstrak :
Pelibatan mitra swasta dalam pengelolaan air bersih di DKI Jakarta menunjukkan bagaimana pengelolaan air bersih menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan ekonomis melalui pengaruh kekuatan politis. Sistem pembayaran Imbalan Air (Water Charge) yang diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini telah mengakibatkan masyarakat miskin terpinggirkan dan tidak mampu membeli air. Pasca adanya putusan MA tarif air yang dibebankan kepada masyarakat sejak tahun 2007 tidak pernah naik, namun imbalan yang diterima oleh mitra swasta terus mengalami kenaikan. Nilai tarif yang lebih kecil dari imbalan menimbulkan situasi kekurangan bayar atau yang biasa disebut shortfall. Mitra swasta juga membebankan biaya kekurangan bayar (short fall) ini kepada PAM Jaya yang pada akhirnya membebani keuangan negara. Perjanjian Kerjasama Mitra Swasta dan PAM Jaya ini juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai klausula sebab yang halal. Hal ini disebabkan karena klausula yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini, melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum.

---

Involving private partners on clean water management in DKI Jakarta show how clean water management used to get economical benefit from poilitical power influence.payment’s sistem of water charge which application on this cooperation agreement has been effected poor society can’t buy the water. After supreme court’s verdict, the price of water which must been bought by society, from 2007 is never increasing. The smaller price than water charge is raising shortfall. The private partners is charging shortfall to PAM Jaya which finally raising the APBN. This cooperation agreement has been break article 1320 on KUH Perdata, specially ‘sebab yang halal’ matter. This thing is caused article on this cooperation agreement, broken constitution and regulations which causing this cooperation agreement is null and void.

Abstrak :
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 ? 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

---

The income of local own revenues is a significant sources for routine and developmen expenditure in local government. The amount of local taxation and user charges income are influenced by the kind of local taxation and user charges which is being implemented and adjusted by the rule that is implemented, related with income of local taxation and user charges. The contribution of local taxation and user charges income to acceptance of local own resources in Bogor Municipal in the periode of budget years 1993/1994-2000 has significant meaning with the average income 27,78 per years. The contributin of local taxation and user charges income to the total income of Bogor Municipal can be see in their local government budget, related to the ability in doing local authonomy is good enough. The component of local taxation in the period 1993/1994-2000 has contribute 7,81 % per years with the growth average about 22.89 % per years. Mean while, the acceptance that come form the user charge component, in the same periode has contributed 15,61 % per years with the growth average 5.08 % per years. In increasing the contribution of local taxation and user charge income to the total of local own resources income and their contribution to the local government budget of Bogor Municipal, several things need to be done, such as intensification of collecting local taxation and user charges and also extensification by implementation of new local taxation and user charge, adjusted with the condition and potention that available.