Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai masalah tunggakan pajak air tanah yang tinggi di Kabupaten Badung. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Air Tanah dan strategi mengurangi tunggakan Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan faktor yang menyebabkan tingginya tunggakan Pajak Air Tanah di Kabupaten Badung adalah faktor yang berasal dari wajib pajak dan faktor administrasi pajak. Strategi untuk menyelesaikan permasalahan ini ada yang sudah dilaksanakan yaitu sosialisasi, pembayaran pajak dengan sistem online, penagihan dengan surat teguran, dan penambahan dan pembinaan anggota penagihan baru. Strategi yang masih menjadi rencana adalah penegakan hukum, menentukan target penagihan utang pajak air tanah, bekerja sama dengan banjar, dan memperketat perizinan usaha

---

ABSTRACT
This study discusses the problem of high groundwater tax receivable in Badung regency. The purpose of this study are to describe factors that cause high groundwater tax receivable and strategy to reduce the amount groundwater tax receivable in Badung regency. This study uses a qualitative approach with deep interviews and literature studies as data collection methods. The results of this study indicate the factors that cause high of groundwater tax receivable in Badung regency is a factor derived from taxpayers and tax administration factors. Strategies to solve this problem have been implemented that is socialization, payment of taxes with the online system, billing with letters of reprimand, and the addition and fostering of new billing members. The strategies that are still being planned are law enforcement, setting the target for collecting the groundwater tax receivable, working with the banjar, and tightening business licensing.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi terhadap alasan pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap kebijakan tax holiday. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji biaya-biaya potensial yang timbul sebagai akibat dari diberikannya insentif dalam bentuk tax holiday. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan alasan pemerintah merubah kebijakan tersebut adalah penyempurnaan legal dan tidak banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Selain itu, biaya-biaya yang timbul akibat dari kebijakan tax holiday berupa biaya langsung dan tidak langsung, dan dapat dikelompokan sesuai konsep biaya insentif yang disampaikan Zee, Stotsky dan Ley menjadi biaya penerimaan, biaya alokasi sumber-sumber, biaya penerapan dan kepatuhan, biaya yang berkaitan dengan korupsi dan transparensi.

---

ABSTRACT
This research is analyzing government rationales regarding policy changes in tax holiday regulation. Furthermore, this research also studies about potential costs of tax incentive that incurred as a consequence incentives giving in the form of tax holiday. This research uses qualitative approach and based on its purpose is categorized as descriptive research. Data collection techniques used are literatures study and depth interview. The result shows that government rationales changing the tax holiday policy are legal improvement and narrow use of the policy. Other than that, the costs arise as a result of giving tax holiday are direct and indirect cost. Based on Zee?s, Stotsky?s, and Ley?s concept regarding cost of incentive, those cost can be categorized to revenue cost, resource allocation cost, enforcement and compliance cost, and cost related with corruption and transparency.

Abstrak :
Pemungutan Pajak Air Tanah di DKI Jakarta memiliki fungsi pengaturan mencegah eksploitasi air tanah sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Penggunaan air tanah di Jakarta semakin menurun, tetapi ancaman penurunan muka tanah semakin tinggi. Fokus penelitian ini adalah implementasi pengawasan pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pedoman teknis dalam melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan secara rutin dan insidentil. Kendala dalam melakukan pengawasan antara lain minimnya jumlah sumber daya manusia, wajib pajak yang tidak patuh dan tidak terbaharukannya data mengenai Pajak Air Tanah. ......Groundwater tax in DKI Jakarta has a regulerend function to prevent exploitation of groundwater according to Local Regulation of DKI Jakarta Number 17 of 2010 concerning Groundwater Tax. The use of groundwater in Jakarta is declining, but the threat of land subsidence is getting higher. Focus of this research is supervision implementation on groundwater tax in DKI Jakarta and constraints faced. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection technique. The results of this research shows that there are no technical guidelines in supervision, supervision conducted routinely and incidentally. Constraints in conducting supervision include the lack of human resources, not compliant taxpayers and unupdated data about groundwater tax.