Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beberapa waktu yang lalu terungkap rencana Mabes Polri untuk mem- pertimbangkan perubahan status Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya menjadi Kepolisian Daerah Metropolitan (Polda Metro) Surabaya. Salah satu alasan yang diberikan untuk mempertimbangkan perubahan status tersebut ialah volume dan jenis permasalahan keamanan dan ketertiban yang dihadapi warga masyarakat Surabaya sudah mencapai peringkat yang biasanya dihadapi Polda. Gagasan yang mirip, yaitu tentang perubahan status Kotamadya Surabaya menjadi Kota Raya setingkat Daerah Tingkat I sudah lama pula dikemukakan. Alasan yang dikemukakan untuk mendukung gagasan tersebut tidak hanya luas wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga volume dan jenis permasalahan yang dihadapi Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta.Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas perubahan status dan struktur tersebut, melainkan untuk menunjukkan keterkaitan erat antara pertumbuhan kota dengan lingkup struktur pemerintahan dan dengan tingkat kuantitas dan kualitas pelayanan publik.^ Struktur pemerintahan dan kuantitas ataupun kualitas pelayanan publik inilah yang disebut struktur politik.

Abstrak :
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi akuntabilitas publik guna menunjang terwujudnya good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijkan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam, studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan perbaikan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan seperti perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan ini. ......Public information openness is one form of accountability given by the government to the public to fulfill public accountability to support the realization of good governance. This study aims to find out how the implementation of public information openness policy at Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok in 2018. This study uses a positivist approach with qualitative data collection methods, namely in-depth interviews, literature studies and observations. The results showed that the implementation of the public information openness policy at Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok in 2018 had not been fully implemented well so it still needed improvement. That is because there are still obstacles in the implementation of policies such as changes in the Organizational Structure of Work Procedures (SOTK) and the lack of public knowledge of this policy.