Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Halil Rahim

Diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasca pengunduran diri Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Actions = The United States use of Coercive Diplomacy against Iran after its Withdrawal from Joint Comprehensive Plan of Actions

Abstrak :
ABSTRAK Kajian ini menganalisis penyebab dari gagalnya diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasca keluar dari Joint Comprehensive Plan of Actions (JCPOA). Tidak puas dengan JCPOA, pemerintahan Trump memutuskan untuk keluar secara sepihak dari kesepakatan tersebut kemudiansegera menerapkan diplomasi koersif kepada Iran dengan tujuan untuk membuat kesepakatan baru yang lebih komprehensif di luar JCPOA. Diplomasi koersif tersebut diimplementasikan melalui kampanye maximum pressureyang mengandalkan ancaman dan implementasi sanksi-sanksi keras kepada Iran. Maximum pressure tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam strategi diplomasi koersif ultimatum (2018) dan gradual turning of the screw (2019). Dengan menggunakan teori efektivitas diplomasi koersif dan metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menemukan bahwa penyebab dari gagalnya diplomasi koersif Amerika Serikat pada periode 2018-2019 adalah karena tidak terpenuhinya seluruh variabel-variabel efektivitas diplomasi koersif yaitu legitimasi tujuan, kewajaran dan konsistensi permintaan, kredibilitas ancaman, insentif, serta asimetri motivasi.

ABSTRACT This study analyzes the failure of U.S. coercive diplomacy against Iran after U.S. withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Actions (JCPOA). Unsatisfied with the terms of the agreement in the JCPOA, the Trump administration decided to unilaterally withdraw from the deal in May 2018 and immediately employ coercive diplomacy against Iran with the objective of making a new and more comprehensive deal outside JCPOA. The use of coercive diplomacy by the U.S. was implemented through a maximum pressure campaign that relied both on threats and use of harsh sanctions that are integrated into two different strategy of coercive diplomacy, namely ultimatum in 2018 and gradual turning of the screw in 2019. Using the effectiveness theory of coercive diplomacy and causal-process tracing method, this study found that U.S. failure to achieve its policy objective is due to the non-fulfillment of effectiveness variables of the theory such as the legitimacy of the objective, the reasonability and consistency of the demand, the credibility of the threats, incentives, and asymmetry of motivation.

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cari yang mirip

Tambahkan ke Favorit

Metadata PDF

Abstrak PDF

Abstrak

Satrio Budi Pambagyo

Diplomasi Publik Amerika Serikat Era Pemerintahan Donald Trump: Studi Kasus Program Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) = United States's Public Diplomacy in the Donald Trump Administration: Case Study of Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Program

Abstrak :
Program pendidikan internasional adalah sebuah alat diplomasi publik yang sejatinya memiliki posisi penting bagi suatu negara (terlebih negara adidaya) dalam rangka memperluas kepentingan nasional mereka. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara adidaya yang mengendalikan dan mengoptimalkan program pendidikan internasional baik yang bersifat satu arah ataupun dua arah sebagai alat diplomasi dalam waktu yang cukup lama dimulai dari Fulbright (1946); KL-YES (2002); hingga YSEALI (2013). Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tahun 2016 secara tidak langsung mengancam berbagai kebijakan luar negeri Pemerintah AS terdahulu yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kebijakan ‘Make America Great Again’ dan ‘America First’ seperti Program YSEALI yang mana hanya bersifat satu arah dan cenderung tidak mendahulukan kemajuan kualitas pemuda AS; tidak sesuai dengan pengajuan untuk mengurangi dana program pendidikan internasional dalam anggaran fiskal tahun 2018 yang disampaikan oleh Donald Trump; serta sifatnya yang serupa dengan Program Inisiatif Let Girls Learn milik Michelle Obama yang diberhentikan kemudian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk membahas mengenai peranan politik birokrasi yang melatarbelakangi keberlanjutan program diplomasi publik AS konteks pendidikan YSEALI dibawah Pemerintahan Trump. Adapun konsep dan teori yang memandu penelitian ini yakni konsep ‘diplomasi publik’ milik Joseph S. Nye, Jr. dan teori ‘model pengambilan keputusan politik birokrasi’ milik Graham T. Allison yang mana dikemas dalam metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian ini beranggapan bahwa faktor politik birokrasi disamping Donald Trump berperan penting dalam keberlanjutan YSEALI sebagaimana faktor tersebut tetap melihat YSEALI sebagai salah satu agenda kebijakan luar negeri AS dalam sektor diplomasi publik konteks pendidikan yang penting dalam mencapai kepentingan nasional AS. ......The international education program is a public diplomacy tool that actually has an important position for a country (especially superpower country) in order to expand their national interests. The United States (U.S.) has become one of the superpowers that controls and optimizes international education programs, both one-way and two-way as a tool of diplomacy for quite a long time, starting with Fulbright (1946); KL-YES (2002); to YSEALI (2013). The election of Donald Trump as President of the United States in 2016 indirectly threatened various foreign policies of the previous U.S. Government which were deemed not in line with the policy principles of 'Make America Great Again' and 'America First' such as the YSEALI program which was only one-way and tended not to prioritizing the quality advancement of U.S. youth; does not comply with the proposal to reduce international education program funding in the 2018 fiscal year budget submitted by Donald Trump; and similar in nature to Michelle Obama's Let Girls Learn initiative which was terminated later. Therefore, this study seeks to discuss the role of bureaucratic politics which is the background for the continuation of the U.S. public diplomacy program in the educational context of YSEALI under the Trump Administration. The concepts and theories that guide this research are the concept of 'public diplomacy' owned by Joseph S. Nye, Jr. and the theory of 'bureaucratic political decision-making model' owned by Graham T. Allison which is packaged in a qualitative research methodology with an explanatory research type. This research assumes that bureaucratic political factors besides Donald Trump play an important role in the sustainability of YSEALI as these factors still see YSEALI as one of the U.S. foreign policy agendas in the public diplomacy sector in the context of education which is important in achieving U.S. national interests.