Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus pembahasan tesis ini tentang pelabuhan di Pantai Utara Jawa tahun 1877- 1930 dengan studi kasus di Pelabuhan Batavia Semarang dan Surabaya. Sebagai sebuah kajian arkeologi maritim penelitian ini menganalisis benda tinggalan budaya yang bisa diamati dari ketiga pelabuhan tersebut mengenai bukti-bukti tinggalan arkeologis dalam kaitannya dengan aktivitas maritim. Pembangunan Pelabuhan Batavia Semarang dan Surabaya dalam rentang waktu 1877-1930 adalah pelabuhan besar dan sekaligus sebagai pusat perdagangan. Pelayaran dan perdagangan masa ini berkembang pesat, pasca dibukanya Terusan Suez sehingga arus memperpendek jarak antara Negara-Negara di Eropa dan Nusantara. Oleh karenanya, pelabuhan ekpor-impor di Nusantara kemudian dibangun menjadi pelabuhan modern

Abstrak :
ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah Air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat dan langkah nyata untuk melindunginya. Ketika hukum dan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Bawah Air tidak cukup kuat untuk melindunginya, maka Indonesia yang kaya Benda Cagar Budaya Bawah Air akan banyak kehilangan data sejarah. Tulisan ini akan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cagar Budaya Bawah Air berikut permasalahan hukumnya serta menawarkan beberapa poin kritik yang dapat dijadikan acuan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut dan melangkah ke depan dalam rangka melindungi Cagar Budaya Bawah Air.

---

ABSTRACT The Indonesian watersterritory which is rich in shipwreck sites is both a blessing and a problem. The case of theft on valuable objects from the sinking ship cargo in Indonesian waters has been going on since the beginning of the development of underwater archeology in the era of the 1970s, and still continues to recent day. Considering potential threats of Indonesian underwater cultural heritage, a strong legal basic and concrete steps are needed for protecting them. Without the strong law enforcement, Indonesia will lose most of its valuable historical data. This paper will review the laws and regulations related to underwater cultural heritage along with legal issues and offer some points of criticism that can be used as a reference in revising these laws and regulations and moving forward in order to protect underwater cultural heritage.

Abstrak :
The UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001, which entered into force internationally in 2009, is designed to deal with threats to underwater cultural heritage arising as a result of advances in deep-water technology. However, the relationship between this new treaty and the UN Convention on the Law of the Sea is deeply controversial. This study of the international legal framework regulating human interference with underwater cultural heritage explores the development and present status of the framework and gives some consideration to how it may evolve in the future. The central themes are the issues that provided the UNESCO negotiators with their greatest challenges: the question of ownership rights in sunken vessels and cargoes; sovereign immunity and sunken warships; the application of salvage law; the ethics of commercial exploitation; and, most crucially, the question of jurisdictional competence to regulate activities beyond territorial sea limits