Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The Mindanao settlement of the early twentieth century was dogged by an unresolved issue: the number of Christians lured there by a state-sponsored resettlement program, which undermined privately led migration on public lands. This paper, on the development of the Homeseekers Program (1918–39), explores how the formation of a Christian Filipino settler colony in Cotabato, Mindanao, was intertwined with its self-governing capacity, demonstrated by settlers and the local government. Settler colonialism is the research framework for situating this overlooked element within the colonial pattern stemming from a fluid, multifaceted political situation. During the early American colonial period, Christians moved to Mindanao and built homes for themselves. Among them were agriculturists and educated young professionals who worked as teachers and government officials. Their arrival, essential for establishing colonial governance through public order, infrastructure building, and public health and education systems, contributed greatly to creating a settler colonial space independent from the central government and detrimental to indigenous people. Given the disorganized nature of the settlement process, however, land grabbing and squatting on public lands were common in the 1930s. This analysis demonstrates that the Christian settler colony materialized as a logical outcome of Filipino settler colonialism, leading to subtle, solid colonial governance.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan metode deskriptif, penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimanan kebijakan luar negeri Pakistan terhadap India dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah Kashmir. Kecuali dalam konteks pernbicaraan sejarah konflik Kashmir, penelitian ini mengambil periode mulai dari tahun 1998 sampai tahun 2003. Pembahasan politik luar negeri Pakistan di kawasan Asia Selatan pada era pasca Perang Dingin sangat berhubungan dengan konflik India-Pakistan karena konflik tersebut merupakan isu paling dominan dalam masalah kemanan regional Asia Selatan. Konstelasi/struktur kekuatan sub-kontinen Asia Selatan adalah didominasi oleh India sebagai negara Core, kemudian Pakistan sebagai negara Bargainer dan negara-negara Asia Selatan lainnya sebagai Periphery Powers. Karena dominasi atau hegemoni India di kawasan ini sangat menentukan keamanan regional Asia Selatan, maka faktor lndia menyita perhatian yang cukup besar dalam pelaksanaan politik luar negeri Pakistan. Dikaitkan dengan keamanan regional Asia Selatan dan dominasi India, Pakistan antara lain memprioritaskan dua isu dalam pelaksanaan politik luar negerinya, yaitu pertahanan yang memadai dalam menghadapi negara tetangga (India) yang relatif jauh lebih kuat dan prioritas pada peningkatan bargaining position juga terhadap India dalam masalah Kashmir. Karena itulah yang menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Pakistan adalah bagaimana Pakistan dapat meningkatkan kemampuan pertahanannya. Dua hal yang terkait langsung dengan masalah kcamanan ini adalah, seperti telah disebutkan diatas, masalah Kashmir, masalah program nuklir India dan ancaman yang ditimbulkan oleh peningkatan kemampuan rudal-rudal jarak menengah India yang terus dikembangkan yang tentu saja dengan mudah dapat menjangkau wilayah Pakistan. Masalah Kashmir dan program nuklir India adalah masalah yang sating berkaitan. Untuk menghadapi permasalahan tersebutbut, Pakistan menggunakan strategi akomodasi. Hal ini didasarkan pada pcrtimhangan kapabilitas militer Pakistan yang lebih inferior dibandingkan dengan India. Pakistan Lebih cenderung menggunakan upaya-upaya damai dalam menyelesaikan dua masalah tersebut meskipun Pakistan tetap berusaha mengembangkan kemampuan militernya. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman militer India dikemudian hari. Dalam masalah Kashmir, pakistan menggunakan kebijakan internasionalisasi isu Kashmir. Pakistan mengupayakan penyelesaian sengketa wilayah Kashmir melalui jalur internasional disamping upaya bilateral. Berbeda dengan kebijakan internasionalisasi isu Kashmir, maka Kebijakan luar negeri Pakistan terhadap masalah nuklir India adalah regionalisasi isu nuklir. Bagi Pakistan, program nuklir yang dijalankan india lebih terasa dampaknya terhadap keamanan regional. Salah satu usulan Pakistan dalarn menanggulangi rnasalah nuklir Asia Selatan ini adalah pembentukan Nuclear Free Zone di kawasan Asia Selatan.