Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam mengatur pola hubungan antara Penyidik dan Penuntut umum, KUHAP mengatur mengenai asas pemisahan fungsional (diferensiasi fungsional) yang memisahkan secara tegas mengenai fungsi Penyidikan dan Penuntutan. Kedua fungsi tersebutberdiri secara independenya itu bebas dari campur tangan institusi lainnya. Menurut KUHAP hubungan fungsional antara Penyidik dan Penyidikdan Penuntut Umum diselenggarakan melalui Prapenuntutan.Namun pada pelaksanaannya hubungan fungsional tersebut tidak berjalan efektif dengan adanya ego sektoral dan Prapenuntutan yang bersifat administratif. Selain itu sering terjadi perbedaan pandangan antara penyidikdanpenuntut umum dalam proses Prapenuntutan. Hal ini terjadi, ketikaPenuntut umum meneliti berkas perkara ternyata Penuntut umum berpendapat bahwa Penyidik tidak tepat mencantumkan Pasal dari suatu delik yang dipersangkakan pada berkas perkara hasil Penyidikan. Sementara kewenanganPenuntut umum dalam meneliti dan mengembalikan berkas perkara, hanyalah sebatas memberikan petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP. Sedangkan KUHAP sendiri,t idak memberikan penjelasan batasan definisi ?Petunjuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan? yang merupakan wewenang Penuntut umum dalam proses Prapenuntutan. Dalam prakteknya terjadi perbedaan penafsiran antara penyidik dan penuntut umummengenaikelengkapan berkasperkara. Selain itu, KUHAP tidak mengatur batasan sampai berapa kali petunjuk dapat diberikan Penuntut umum kepada Penyidik. Hal ini tergambar dengan adanya ?bolak-balik berkas perkara? antara penyidik dan penuntut umum sehingga mengakibatkan penanganan perkara yang berlarut-larut.Oleh karena itu, maka jalan keluar yang ditempuh sebagai penyelesaian permasalahan tersebut adalah dalam wujud diselenggarakannya Gelar perkara, Forum Mahkumjapol, serta koordinasi dan konsultasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang data utamanya adalah data sekunder sedangkan data primer digunakan sebagai pendukung, dengan menggambarkan wewenang penuntut umum dalam Prapenuntutan dan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkai dengan kewenangan tersebut. Penelitian bertujuan untuk mendapat bentuk-bentukperbaikan yang dapat dilakukan dalam pengaturan pola hubungan antara Penyidik dan Penuntut umum, yang dalam hukum acara pidana yang akan datang.

---

ABSTRACT
In regulating the relationship between The Investigator and The Prosecutor, The Criminal Procedure Code regulates theprinciple of separation of functional (functional differentiation) which explicitly separating the functions of investigation and prosecution. Both of these functions independently standing free from interference by other institutions. According to The Criminal Procedure Code, the functional relationship between The Investigators and The Prosecutors organized through Pre-prosecution. However, in practice the functional relationship was not effective because of sectoral ego and administrative processs of pre-prosecution. Besides frequent disagreements between The Investigators and The Prosecutors in Pre-prosecution process.This occurs when The Prosecutor examined the case file, The Prosecutor found that The Investigator write down the not right article of a offence which presupposed in the out come investigation case files.While the authority of The Prosecutor to examine and return the case file, only limited in clues to complete the results of investigations conducted by The Investigators in accordance with Article14 letter of the Criminal Procedure Code. While the Criminal Code it self, does not provide an explanation limits the definition of "Complete results of the investigation case file" whichis the authority of the Prosecutor in Pre-prosecution process. In practice there is a difference of interpretation between the investigator and the public prosecutor about the completeness of the case file. In addition, the Criminal Code does not set limits to how many times the prosecutor guidance can be given to the investigator.This is illustrated by the "case file back and forth" between The Investigator and The Prosecutor handling the case, resulting handling of criminal cases that is drag on. Therefore, the solution to complete the case file is in ?Gelar Perkara?, Mahkumjapol Forum, as well as coordination and consultation.This research is normative juridical research that the main data is the secondary data while the primary data used as a support, by describing theauthority ofThe Prosecutor in Pre-prosecution process and conducting interviews with sources associated with such authority. The objective was to get the pattern to dorepairs in the regulation ofthe relationship between The Investigator and The Prosecutor in the future.