Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang terjadinya illegal transshipment dan kaitannyadengan ketentuan asal barang dalam perdagangan internasional. Berkaitan denganhal tersebut, terdapat indikasi kerap terjadinya penyalahgunaan pemakaian SuratKeterangan Asal (SKA) Indonesia dalam praktek illegal transshipment. Tujuanpenulisan tesis ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan penerbitan SKAyang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia dapat mencegahpenyalahgunaan SKA dalam praktek illegal transshipment. Penyusunan tesis inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan penelitianpreskriptif yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada.Hasil penelitian bahwa Illegal transshipment berkaitan erat dengan ketentuan asalbarang terutama ketentuan asal barang non-preferensi, yang dibutuhkan dalammenerapkan anti dumping duty dan countervailing duty. Saat terjadi illegaltransshipment, dengan disalahgunakannya SKA, maka terjadi circumventionterhadap ketentuan asal barang yang mengakibatkan anti dumping duty dancountervailing duty tidak dapat diterapkan secara efektif. Terdapat pulakemungkinan illegal transshipment dilakukan untuk memperoleh keuntunganberupa preferensi dari suatu kerjasama perdagangan bebas. Ketentuan penerbitanSKA untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan ataudiolah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/MDAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk BarangEkspor Indonesia beserta berbagai petunjuk pelakasanaannya. Ketentuanpenerbitan SKA ini harus memenuhi Ketentuan Asal Barang di negara tujuanekspor. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini, diantaranyadengan memperketat penerbitan SKA melalui pengurangan Instansi Penerbit SKAdan sistem otomasi untuk mempermudah verifikasi, pada dasarnya cukupmemadai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan SKA terkait dengan illegaltransshipment, tinggal bagaimana meningkatkan pengawasan dan penegakkanhukum dari pelaksanaan peraturan ini."

"Permasalahan Transhipment PT Pertamina (Persero) dalam tugasnya sebagai pengemban PSO (Public Service Obligation) distribusi BBM ke seluruh depot Nusantara menjadi faktor penting dalam usahanya meminmalkan biaya transportasi."

"Transshipment merupakan salah satu bagian dari aktivitas logistic. Proses transshipment merupakan sebuah proses pengiriman barang dari suatu lokasi ke tempat tujuan yang lain melalui jalur darat, laut, dan udara. Proses transshipment tidak selalu hanya berada di satu jalur, namun dapat dikombinasikan dengan jalur yang lain. Salah satu fenomena transshipment yang terjadi di Indonesia adalah kegiatan bongkar muat batubara oleh PT. Adaro Logistic di laut lepas dengan menggunakan floating crane. Fenomena ini termasuk fenoma yang jarang ditemui dalam proses transshipment batubara, khususnya proses yang terjadi di Indonesia karena melakukan bongkar muat batubara di laut lepas. Terdapat masalah yang ditemui pada proses transshipment ini yaitu kurang nya penelitian mengenai proses transshipment batubara di laut lepas dengan menggunakan floating crane. Kebanyakan penelitian dan literatur hanya membahas mengenai proses bongkar muat kargo di pelabuhan. Hal ini menyebabkan terjadinya gap penelitian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model optimasi alokasi floating crane yang didasari oleh model optimasi crane pelabuhan sehingga diperoleh hasil yang mendekati fenomena sebenarnya yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan produktivitas loading floating crane. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mixed Integer Programming MIP. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh model transshipment batubara untuk alokasi floating crane. Pada model tersebut dapat diketahui bahwa produktivitas floating crane dapat ditingkatkan sampai pemuatan maksimal 3 hari.

---

Transshipment is one part of logistic activity. Transshipment process is a process delivery of goods from one location to another destination by land, sea, and air. Transshipment process is not always only in one lane, but can be combined with another path. One of the transshipment phenomena occurring in Indonesia is coal loading and unloading activities by PT. Adaro Logistic on the high seas by using floating cranes. This phenomenon includes a phenomenon that is rarely encountered in the coal transshipment process, especially the process that occurs in Indonesia due to loading and unloading coal in the open seas. There is a problem encountered in this transshipment process that is lack of research on transshipment process of coal in the high seas by using floating crane.

Most research and literature only deals with the loading and unloading of cargo at ports. This led to a research gap. Therefore, this research is aimed to develop floating cation allocation optimization model which is based on crane optimization model so that the result is close to actual phenomenon which can be used as evaluation material in increasing floating crane loading productivity. The method used in this research is Mixed Integer Programming MIP.

Based on the result of research, we get coal transshipment model for floating crane allocation. In the model can be seen that floating crane productivity can be increased until the maximum loading of 3 days."

"ABSTRAKAktivitas transshipment di laut lepas semakin meningkat, mencapai hampir 40% dari semuanya transshipment di dunia, dan aktivitas ini memiliki keuntungan dan kerugian. Satu Di sisi lain memberikan efisiensi bagi pelaku usaha perikanan, namun di sisi lain lebih memudahkan Praktek IUU Fishing. Penulis berpendapat bahwa dampak negatif pemindahan muatan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat aktor. Stok ikan di laut lepas cenderung berpindah muatan yang mendorong penangkapan ikan yang tidak memperhatikan unsur kelestarian. RFMO sebagai entitas yang diberi mandat untuk melestarikan stok perikanan laut bebas untuk menetapkan peraturan tentang pemindahan muatan di laut lepas, tetapi setiap RFMO memilikinya regulasi yang berbeda. Peneliti berfokus pada dua RFMO yang relevan Indonesia yaitu IOTC dan WCPFC yang dibandingkan dengan RFMO yang merupakan regulasi transfer muatannya terbaik, SEAFO. Peneliti juga menganalisis peran Indonesia dalam dua RFMO khususnya dalam konteks transshipment. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber relevan (Kementerian, Asosiasi Perikanan, dan Satgas 115). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam regulasi transshipment di laut lepas sebagai upaya konservasi stok ikan. Hasil dari studi ini adalah dari IOTC dan WCPFC mengizinkan kegiatan transshipment berdasarkan jenis kapal dan masih ada kekurangan perizinan, pelaporan dan pengawasan. Terakhir regulasi kedua RFMO sebenarnya mendorong peningkatan praktik transshipment di tengah laut dan tidak kurangi itu. Indonesia mendukung penuh larangan transshipment di laut lepas mengadvokasi hal itu di forum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwadalam upaya menjaga stok ikan dan mengakomodir kebutuhan pelaku usaha, RFMO disarankan untuk mengizinkan jenis kapal tertentu untuk melakukan kelebihan muatan, Namun, harus dibarengi dengan mekanisme monitoring dan pelaporan yang ketat dengan target yang tertata setiap kapal transships di pelabuhan pada akhirnya. Praktek terbaik diterapkan untuk mencegah pelanggaran hukum yang mempengaruhi kinerja RFMO untuk melindungi stok ikan di laut lepas.ABSTRACTTransshipment activity on the high seas is increasing, accounting for nearly 40% of all transshipment in the world, and this activity has both advantages and disadvantages. One On the other hand, it provides efficiency for fishery business actors, but on the other hand it makes it easier for IUU Fishing Practices. The author argues that the negative impacts of transshipment are greater than the gains for actors. Fish stocks in the high seas tend to shift cargo which encourages fishing that does not pay attention to the element of sustainability. RFMO as an entity that is mandated to conserve the stocks of open sea fisheries to establish regulations regarding the transfer of cargo on the high seas, but each RFMO has different regulations. The researcher focuses on two RFMOs that are relevant to Indonesia namely IOTC and WCPFC which are compared to RFMO which is the best cargo transfer regulation, SEAFO. Researchers also analyzed Indonesia's role in the two RFMOs, especially in the context of transshipment. This research is a normative juridical study with data obtained from literature studies and interviews with relevant sources (Ministry, Fisheries Association, and Task Force 115). The aim of the research is to identify best practices in the regulation of transshipment in the high seas for the conservation of fish stocks. The results of this study are that the IOTC and WCPFC allow transshipment activities by ship type and there is still a lack of licensing, reporting and supervision. Finally, the second RFMO regulation actually encourages increased transshipment practices in the middle of the sea and does not reduce it. Indonesia fully supports the ban on transshipment on the high seas and advocates for this in international forums. The conclusion of this study is thatIn an effort to maintain fish stocks and accommodate the needs of business actors, it is recommended that RFMOs allow certain types of vessels to be overloaded, however, this must be accompanied by a strict monitoring and reporting mechanism with a structured target for each transships vessel at the port in the end. Best practices are in place to prevent violations of laws affecting the performance of RFMOs to protect fish stocks in the high seas."

"Vehicle Routing Problem With Transshipment Facilities VRPTF adalah salah satu dari berbagai macam Vehicle Routing Problem VRP yang masih jarang untuk dibahas. Sejalan dengan isu mengenai logistik yang selalu menjadi sorotan bagi negara maju maupun berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan apakah pendekatan VRPTF cocok diterapkan pada distribusi logistik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah salah satu negara kepulauan, sehingga untuk mendistribusikan barang antarpulau membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan perbandingan biaya dengan menggunakan metode VRPTF, metode Hub-dan-Spoke, dan metode Capacitated VRP, sehingga negara-negara yang mungkin mengalami kasus serupa dapat menerapkan metode ini dan mendapatkan model rute yang optimal. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus dari perusahaan yang menghasilkan produk non-perishable tidak mudah kadaluarsa/rusak dan membuat model dengan menggunakan Open Solver dan program VBA, keduanya di Excel. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode VRPTF memberikan biaya optimal dibandingkan metode CVRP.

---

Vehicle Routing Problem with Transshipment Facilities VRPTF is one of many various kind of Vehicle Routing Problem VRP which is still slightly discussed. As Logistic is always been an issue for both developed and developing country, this research aims to compare whether or not VRPTF is suitable applied to logistic distribution in Indonesia.

As we know Indonesia is one of archipelagic countries, so distributing goods across the island requires high cost. The purpose of this paper is giving cost comparison by using VRPTF method, Hub and Spoke method, and Capacitated VRP method, so countries that may experience similar case can apply this method and get the optimize route model.

This study was conducted by taking case study from company that produce non perishable product and generate the model using Open Solver and VBA program, both in Excel. This research indicates that VRPTF method giving optimize cost than other methods. "