Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Riyanto
"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Karawang. Pembahasan dilatarbelakangi oleh kondisi Kabupaten Karawang yang termasuk daerah Industri sehingga memerlukan sarana transportasi untuk mendukung mobilisasi baik orang maupun barang salah satunya angkutan kota. Kemudian dihubungkan dengan implementasi retribusi izin trayek sebagai instrumen wajib. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori Edward III dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi yang masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat hambatan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Imleplementasi Retribusi Izin Trayek.

This research discusses the Implementation of Public Transportation Permits Charge Policy in Kabupaten Karawang. Discussion based on the condition of Karawang which is an industrial area needs both human transportation and stuff transportation. Angkutan Kota is one of them linking by Implementation of Transportation Permits Charge Policy as a substantial instrument. This research is qualitative research based on the theory of Edward III and descriptive data analysis techniques. The results of this research shows that successful of public policy implementation must be contain of four factors there are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are not relevant to those the researcher found on the field. There are some obstacles both from internal and external of Karawang in the implementing of Public Transportation Permits Charge Policy.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S56012
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyo Sutanto
"ABSTRAK
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang demikian pesat di DKI Jakarta berdimensi ganda. Pada dimensi yang satu hal itu dapat merupakan salah satu indicator makin meningkatnya kemampuan dan kemakmuran masyarakat. Sementara pada dimensi yang ke dua, hal itu justru dapat pula menimbulkan bencana kota. Artinya, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan akselerasi 12-14 persen per tahun yang tidak diimbangi atau didukung pertumbuhan prasarana jalan yang saat ini hanya sebesar 4 persen per tahun dan disiplin masyarakat masih rendah atas peraturan lalu lintas, maka yang akan terjadi adalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang parah. Konsekuensi lebih lanjut adalah adalah kerugian yang harus diderita oleh seluruh pengguna jalan semakin besar.
Pada kenyataannya, pelaku perjalanan di DKI Jakarta diisi oleh komposisi 84 persen adalah kendaraan pribadi dengan tingkat okupansi yang rendah, sementara kendaraan umum yang jumlahnya hanya 3 sampai 4 persen tingkat okupansinya sangat tinggi. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar (80%) kendaraan pribadi hanya ditumpangi oleh 1 sampai 2 orang saja, dan hanya 4 persen yang ditumpangi oleh lebih dari 4 orang penumpang. Sementara itu, sejumlah 50 sampai 60 persen masyarakat DKI sangat tergantung pada jasa angkutan umum untuk menunjang mobilitasnya.
Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan kerugian yang kian besar bagi semua pelaku perjalanan di masa yang dating, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijaksanaan Lajur Khusus Bis.
LKB pada hakekatnya merupakan sebagian dari suatu kebijaksanaan pengelolaan lalu lintas (traffic management), yang dalam teknik lalu lintas disebut pembatasan lalu lintas atau traffic restraint. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan pelayanan jasa angkutan terhadap masyarakat pengguna jalan secara adil.
Kinerja operasional LKB selama masa uji coba menunjukkan angka yang positif dipandang dari sudut pengurangan waktu tempuh, peningkatan kecepatan, peneingkatan ritasi bis dan jumlah penumpangnya di samping juga terdapat adanya dampak negative pada sisi lain terutama pengguna jalan angkutan pribadi. Pengoperasian LKB di jalur cepat lebih efektif disbanding di jalur lambat, namun perlu biaya 3 kali lebih untuk penyelenggaraan yang optimal.
Pada saat ini LKB bru menikmati prioritas operasi di ruas lintas (link) saja dan belum di persimpangan. Terjadinya penurunan penundaan (delay) angkutan umum merupakan hasil prioritas di ruas lintas dan bukan prioritas di persimpangan. Ada korelasi yang kuat antara panjang lintas LKB dengan penurunan penundaan. Semakin panjang lintas LKB di lalui angkutan umum, semakin besar penurunan penundaan yang dinikmatinya.
Disadari bahwa pengukuran atau penilaian keberhasilan dari kebijaksanaan LKB tidaklah sederhana. Sering kali hasil dari suatu kebijaksanaan, yang menurut kaidah teknik lalu lintas sudah dianggap cukup memadai, tidak dirasakan oleh pengguna angkutan umum; apalagi oleh pengguna kendaraan pribadi dan bahkan dianggap merugikan bagi sebagian pengguna jalan yang lain.
LKB dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan lalintas jalan raya secara sebagian (partial). Sedangkan untuk pemecahan masalah angkutan di DKI Jakarta secara menyeluruh, LKB harus segera diikuti dengan kebijaksanaan yang lain. Dalam konteks Jakarta, penerapan kebijaksanaan LKB harus dipandang sebagai tendangan awal (kick off) dari suatu usaha pemecahan masalah transportasi yang lebih luas dan harus segera dikuti dengan penerapan kebijaksanaan terpadu agar tidak kehilangan momentumnya."
Lengkap +
1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Marantika
"Sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini adalah subsidi dalam bentuk selisih tarif, yaitu selisih antara tarif hasil perhitungan operator dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Subsidi PSO diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada operator KRL Jabodetabek yaitu PT KAI Commuter. Subsidi diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek tanpa melihat kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penumpang akan menyebabkan peningkatan jumlah subsidinya. Semakin lama, jumlah subsidi yang terus bertambah akan membebani APBN dan juga membuat operator menjadi tidak mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek baik dilihat dari sisi Masyarakat, Pemerintah, maupun Badan Usaha yang terkait dengan KRL Jabodetabek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dinamika sistem, karena mampu untuk memodelkan sistem pemberian subsidi PSO yang kompleks serta dapat menggambarkannya sesuai fenomena riil. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, kebijakan menaikkan tarif mengakibatkan penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan kondisi BAU, namun trend proyeksinya tetap menigkat. Semakin besar kenaikan tarifnya, semakin besar pula penurunan jumlah penumpangnya dan juga jumlah subsidinya. Kebijakan peningkatan pelayanan pada KRL Jabodetabek dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan pada load factor. Semakin kecil load factor yang ditargetkan, artinya peningkatan pelayanan yang diberikan semakin besar sehingga penambahan jumlah penumpangnya juga semakin besar. Kebijakan pembatasan subsidi seperti pemberian subsidi hanya untuk golongan dan/atau hari tertentu, berdampak pada penurunan jumlah penumpang, namun dapat meningkatkan pendapatan KRL sekaligus menurunkan jumlah subsidi PSO. Skenario kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan pada sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek adalah diterapkannya skema penentuan tarif berdasarkan ATP, WTP dan Real Cost, bersamaan dengan peningkatan pelayanan dengan target load factor 1,5. Karena pada tahun 2025, skenario ini sudah tidak lagi membutuhkan subsidi. Walaupun ada peningkatan total biaya IOM sebesar 3,59% dibanding kondisi BAU, namun dengan kenaikan tarif yang mencapai 178,61% dan didukung dengan peningkatan jumlah penumpang sebesar 0,24% dari kondisi BAU, maka peningkatan total pendapatannya jauh lebih besar daripada biaya IOM.

The current system for providing PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line is a subsidy in the form of a difference in fare, namely the difference between the fare calculated by the operator and the fare set by the government. The PSO subsidy is given by the Government, that is the Ministry of Transportation, to the Jabodetabek Commuter Line operator, that is PT KAI Commuter. Subsidies are given to all Jabodetabek Commuter Line passengers regardless of social and economic conditions. Therefore, an increase in the number of passengers will lead to an increase in the amount of the subsidy. Over time, the ever-increasing number of subsidies will burden the state budget and make operators not self-sufficient. This study aims to analyze the policy formulations that can increase the effectiveness of the provision of PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line both from the perspective of the Community, Government, and Business Entities related to the Jabodetabek Commuter Line. This study using system dynamics approeach, because it is capable to modeling a complex PSO subsidy system and can describe it according to real phenomena. Based on the simulation and analysis results, the policy of increasing fares resulted in a decrease in the number of passengers when compared to Business as Usual (BAU) conditions, but the projected trend will still be increasing. The greater the increase in fares, the greater the reduction in the number of passengers and the number of subsidies. The service improvement policy for the Jabodetabek Commuter Line can be implemented by limiting the load factor. The smaller the targeted load factor, the greater the increase in the services provided so that the increase in the number of passengers is also greater. Policies limiting subsidies, such as providing subsidies only for certain groups and/or days, have an impact on reducing the number of passengers, but can increase revenue while reducing the amount of PSO subsidies. The most effective policy scenario to apply to the PSO subsidy system for the Jabodetabek Commuter Line is the implementation of a tariff determination scheme based on ATP, WTP and Real Cost, together with an increase in service with a target load factor of 1.5. Because in 2025, this scenario no longer requires subsidies. Even though there was an increase in total IOM costs of 3.59% compared to BAU conditions, with a fare increase of 178.61% and supported by an increase in the number of passengers of 0.24% from BAU conditions, the increase in total revenue was far greater than IOM costs."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The economic in European Union can be achieved if the problems found in transportations sector can be solved. The problems come ini the forms of gap links, the imbalance of transportation model and the differences in transportation systems and regulations among European Union member countries. Principally, the problems in this sector have been solved by the establishment of Common Transport Policy (CTP) in 1992 and 2001. However, the implementations of the programmers on the CTP progress slowly. This situation happens because most of member countries still hold on to their national interests. While at the same time the transportation sector is critical for the economic development of the European Union, as this sector as a facilitator and contributor for the creation of the Single European Market. Consequently, member countries should view the urgency to solve the transportation problems by releasing their national interests and realizing the necessity for the European Union as a whole."
Lengkap +
330 TRA 2:1 (2009)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Black, Alan
New York: McGraw-Hill, 1995
388.406 8 BLA u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kurnia Widi Sulistyo
"Transportasi merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan jasa transportasi perlu adanya perencanaan transportasi. Salah satu tahap perencanaan transportasi ialah Pemilihan Moda Transportasi atau Moda Choice yang digunakan untuk menganalisa pemilihan moda transportasi di masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan analisa pemilihan moda transportasi antara angkutan umum dan sepeda motor dengan menggunakan model Binomial Logit Selisih.
Metode yang digunakan ialah dengan melakukan survey wawancara rumah tangga di beberapa wilayah kelurahan di kota Depok. Sedangkan untuk pengolahan data digunakan alat bantu software Microsoft Excel dan SPSS v.13.0. Dari penelitian ini diperoleh permodelan yang dapat menganalisa probabilitas pemilihan dan penggunaan moda transportasi antara angkutan umum dan sepeda motor dan faktor-faktor yang paling mempengaruhi atau mendukung masyarakat dalam pemilihan moda transportasi tersebut adalah total waktu perjalanan dan total biaya perjalanan.

Transportation is one of human essential needs, which always grows along with the development of human life. Therefore, to fullfil the transportation needs, transportation planning is one thing to be concerned. One of transportation planning steps is mode choice, and it is used to analyze public mode choice. This thesis is using Difference Logit Binomial to analyze transportation mode choice between pubic transportation dan motorcycle.
The thesis is using home interview survey method in Depok area. Microsoft Excel and SPSS v.13.0 are used to help the data processing. From the processing, the model that represents transportation mode choice between public transportation and motorcycle probability can be obtained and the influencing factors to people in transportation mode choice are total trip time and total cost."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2007
S35279
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggun Rosa Indah
"Salah satu permasalahan transportasi DKI Jakarta adalah meningkatnya mobilitas dan perjalanan harian penduduk terutama pengguna kendaraan pribadi yang mengakibatkan tingginya tingkat kemacetan lalu lintas di jalan. Dibuatlah jalur khusus bus atau busway sebagai solusi dari masalah tersebut. Namun dari pemantauan di lapangan sepertinya jalur busway yang dibangun hanya menambah masalah kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan. Hal ini menandakan adanya dampak dan pengaruh langsung dari pembangunan jalur busway terhadap kinerja jalan.
Analisis yang dilakukan adalah membandingkan kinerja jalan dengan dua kondisi yaitu Before and After dan With or Without Implementasi jalur khusus bus. Perbandingan ini didasarkan data sekunder dan hasil survey aktual tahun 2007. Data sekunder digunakan untuk analisa kondisi sebelum adanya jalur khusus bus dan untuk prediksi volume tahun 2007. Data hasil prediksi digunakan untuk analisa kondisi (if conditional) jika jalan tanpa jalur khusus bus di tahun 2007.
Metode penelitian yang digunakan adalah survey lalu lintas 12 jam. Pengolahan data dilakukan dengan metode MKJI baik manual maupun dengan software KAJI 1997, serta uji hipotesa dengan metode Chi-Kuadrat.
Dari pengolahan data didapatkan hasil yang bervariasi untuk 2 lokasi studi. Untuk Jl. Wr. Jati Barat (koridor VI) didapatkan kenaikan tingkat pelayanan jalan dari LOS (Level Of Service) F ke LOS E dengan penurunan kapasitas aktual sebesar 52 % dan 46 % untuk arah Selatan - Utara (S-U) dan Utara - Selatan (U-S). Sementara Jl. Raya Bogor (Koridor VII) mengalami penurunan tingkat pelayanan jalan dari LOS D ke LOS E dengan penurunan kapasitas aktual sebesar 22% untuk kedua arah. Selain itu, dari fluktuasi volume lalu lintas didapatkan kondisi yang bervariasi untuk distribusi waktu puncak kedua ruas lokasi studi. Untuk Jl. Raya Bogor arah S-U, cenderung tidak terjadi perubahan yang signifikan. Sementara untuk arah U-S terjadi pergeseran waktu puncak. Untuk Jl. Wr. Jati Barat mengalami perubahan distribusi waktu puncak, dimana untuk arah S-U, terjadi pergeseran waktu mulai jam puncak dan pengurangan durasi waktu puncak. Dan untuk arah U-S, terjadi penambahan durasi waktu puncak pagi yang lebih lama dibandingkan durasi normal jam puncak."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2007
S35275
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutchinson, B.G.
Washington: Scripta Book, [1974]
711.7 HUT p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Junior Alberto
"Angkutan umum sering dijadikan penyebab masalah kemacetan di kota -kota besar di Indonesia tidak terkecuali Depok. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyaknya armada angkutan umum (supply) yang beroperasi yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang (demand) yang ada. Jumlah penumpang angkutan umum sangat bervariasi pada waktu-waktu tertentu menyebabkan jumlah armada yang dibutuhkan juga bervariasi. Kebijakan penentuan jumlah armada yang digunakan saat ini mengasumsikan bahwa kebutuhan armada per periode waktu adalah tetap sehingga sering ditemui pada jam sibuk banyak angkutan umum mempunyai load factor tinggi sedangkan pada jam tidak sibuk load factor menjadi rendah karena terlalu banyak armada yang beroperasi. Trayek angkutan umum yang baik harus dapat memenuhi kepentingan beberapa pihak terkait seperti penumpang (user), pengelola (operator) dan pemerintah (regulator).
Makalah ini akan menjelaskan suatu metoda yang dapat mengoptimasi kebutuhan jumlah armada angkutan umum sesuai dengan permintaan yang bervariasi dan sekaligus memenuhi kepentingan penumpang, pengelola, dan pemerintah. Metoda optimasi yang akan digunakan adalah dengan merasionalisasi atau mengatur jumlah angkutan kota Depok D-02 yang beroperasi pada jam - jam sibuk maupun tidak sibuk dengan optimasi load factor. Pengaturan jumlah angkutan kota tersebut dilakukan dengan 3 skenario optimasi, yaitu load factor desain 0,7 , load factor desain 0,8 dan load factor desain 0,9. Diharapkan dari ketiga skenario optimasi ini, load factor angkutan kota Depok D-02 menjadi optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan pengguna.

Public transport is often to be blamed of the cause in traffic problem in a big city in Indonesia include Depok. One of the cause is the number of public transport (supply) that operated in road is exceeded and does not match with a number of passenger (demand) that using public transport. The number of public transport passenger is so varied in a certain time caused the number of public transport that needed is also varied. Recently, the policy to decide the number of public transport which needed is assumed that the need of armada per period time is constant so that in peak hour the load factor is high while in off peak the load factor is low because the number of fleet size in operation is exceeded. A good public transport's route must be able to consider interest of several related roles, those are such as passengers as users, drivers as operators and government (DLLAJ) as a regulator.
This thesis will explain a method to optimize the number of fleet size which will be matched with the various number of passengers (demand) and at the same time it copes with the interest of passengers, drivers and government. Optimization method that will be used is rasionalization the number of fleet size that operated in peak hour and off peak by load factor optimization. The arrangement of number of public transport is done by three optimization scenario. Those are load factor design 0,7 , load factor design 0,8 and load factor design 0,9. By this optimization scenario, load factor of D-02 Depok fleet size becomes optimal and in the otherside it also pay attention to the user's interest.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
S35108
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
"This paper discusses mobility pricing concepts from viewpoint of ecological targets and sustainable development. The current Finnish mobility pricing system is used as a starting point, and then proceeding along the lines of discussion towards its strengths and weaknesses with regard to environmental policy agenda. Since the Finnish practice has a long tradition of internalizing the external costs of ecological and environmental costs, it serves as a good spring
board towards eco-pricing. Ifeco-pricing would be adopted, there would be necessary litical and social one: how much are we
willing to pay for ecological mobility? The technological issues are considered in the end, as eco-pricing will require the employment of different technologies. However, the technological challenges are probably easier to tackle than the political, social and institutional ones. Finally, some aspects of advanced vs. developing economies are discussed. "
Lengkap +
[Fakultas Teknik UI, VTT Technical Research Centre of Finland], 2011
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>