Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan pesat di kawasan Tanjung Bunga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan angkutan umum. Tanjung Bunga yang merupakan bagian dari daerah aglomerasi di Sulawesi Selatan, telah diberikan kewenangan untuk mengembangkan kawasan perkotaan yang terintegrasi. Terdapat sekitar 12.000 penduduk yang tinggal di kawasan ini, namun masih minim transportasi umum yang beroperasi serta minimnya akses menuju halte tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan angkutan umum atau layanan transit dengan menggunakan pendekatan Cross-classification method. Survei dilakukan dengan 2 cara, yang pertama menggunakan offline dari dan mengumpulkan data dengan metode door to door, dan yang kedua adalah menjalankan survei online. Kedua survei tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengumpulkan informasi Rumah Tangga, Perjalanan 7 hari terakhir, dan preferensi menggunakan transportasi umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 138.649 perjalanan yang dihasilkan oleh warga yang terbagi dalam 8 zona di dalam Tanjung Bunga, dan 3 keluar dari zona tersebut. Dengan melihat signifikansi tempat dan pergerakan masing-masing zona, maka dibuat 2 rekomendasi, pertama mempertahankan jalur BRT eksisting tetapi jalurnya membedakan antara jalur lalu lintas. yang kedua adalah menambahkan paratransit di jalur sekunder. ......A growing development in Tanjung Bunga area in line with the needs of public transport services. It is known that Tanjung Bunga, part of agglomeration in South Sulawesi, has given by the government to develop an integrated suburb in the coastal area. There are around 12.000 of residents living in this area, but unfortunately lack of public transport is served along with minimum access. This research aims to perceive the needs of public transport or transit services by using Cross-classification Method. The survey was run in 2 ways, the first one using offline form and collecting the data by door-to-door method, and the second one is by running the online survey. Both surveys consist of the same questions, which is to collect the Household information, Trips within the past 7-days, and the preference on using public transport. Using the trip generation from cross-classification method, the result shows that there are 138.649 trips generated by the residents which distributed in to 8 zones within Tanjung Bunga, and 3 areas that going out from Tanjung Bunga.By seeing the place and movement significants of each zone, there are 2 recommendations is created, first is to maintain the existing BRT route but the track is differentiated between the carriageway and the second one is to add paratransit service in secondary route.

Abstrak :
Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung roda kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan sistem transportasi yang memadai dalam mengakomodasi tingginya mobilitas, khususnya mobilitas masyarakat Jabodetabek. Saat ini, layanan transportasi publik yang beroperasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterpaduan antarmoda. Oleh karena itu, diperlukan sistem integrasi transportasi publik supaya dapat mengakomodir dan memudahkan mobilitas masyarakat Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis bagaimana tingkat efektivitas pengintegrasian transportasi publik berdasarkan perspektif masyarakat Jabodetabek pengguna transportasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis penilaian efektivitas pengintegrasian transportasi publik menurut Chowdhury & Ceder (2013), mayoritas masyarakat Jabodetabek pengguna transportasi publik memberi penilaian yang tinggi terhadap tingkat efektivitas pengintegrasian transportasi publik. Dalam hal ini, sistem integrasi transportasi publik telah memberikan kemudahan terhadap mobilitas masyarakat Jabodetabek pengguna transportasi publik. ......Transportation plays a crucial role in supporting the functioning of society. In this regard, an adequate transportation system is necessary to accommodate high mobility, particularly the mobility of Jabodetabek residents. Currently, public transportation services in operation do not fully adhere to the principles of multimodal integration. Therefore, an integrated public transportation system is required to facilitate and ease the mobility of Jabodetabek residents. This study aims to analyze the effectiveness of public transportation integration from the perspective of Jabodetabek public transportation users. This research employs a quantitative approach with purposive sampling techniques. The findings indicate that, based on the effectiveness assessment analysis of public transportation integration according to Chowdhury & Ceder (2013), the majority of Jabodetabek public transportation users rate the effectiveness of public transportation integration highly. In this context, the integrated public transportation system has facilitated the mobility of Jabodetabek public transportation users.

Abstrak :
Munculnya inovasi transportasi menggunakan sistem online memberikan berbagai reaksi di masyarakat, baik pro ataupun kontra. Dukungan diberikan oleh masyarakat dengan anggapan bahwa keberadaan taksi online memberikan kemudahan, sedangkan kontra muncul karena adanya kecemburuan sosial antara pengemudi taksi online dengan taksi konvensional akibat tidak adanya hukum terkait taksi online. Pada akhirnya, pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan hukum bagi keduanya, akan tetapi, terdapat penolakan dari beberapa aktor yang mendorong pemerintah untuk membuat formula baru terkait kebijakan ini, namun, kebijakan baru yang diberikan tidak dapat menyelesaikan penolakan dan masalah yang ada pada kebijakan sebelumnya. Skripsi ini membahas bagaimanakah formulasi peraturan menteri No 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam TrayekS. Kemudian masalah tersebut dibahas menggunakan teori Sidney 2007 yang membagi tahap tersebut menjadi dua dimensi, dimensi identifikasi masalah dan dimensi pemilihan instrumen, menggunakan metode post-positivist dan analisis perbandingan dengan tipe ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi Peraturan Menteri Perhubungan masih belum baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya beberapa kajian yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan, seperti, cost benefit analysis, perhitungan output dari instrumen, dan masih kurangnya perbandingan dengan nilai-nilai masyarakat serta perbandingan dengan negara berkembang lainnya yang telah berhasil memilih alternatif pada masalah yang serupa, selain itu waktu perumusan alternatif dan pemilihannya dilakukan dengan sangat singkat, hal ini mempengaruhi kualitas dari peraturan yang dibuat.

---

The emergence of transportation innovations using the online system provides various reactions in the community, whether pro or contra. Support is provided by the public with the assumption that the existence of an online taxi provides convenience, while the cons arise due to social jealousy between the online taxi drivers by conventional taxis due to the absence of a tax related online law. In the end, the government made a policy to give the law to both, however, there was resistance from some actors who encouraged the government to create a new formula related to this policy, however, the new policy given could not solve the rejection and problems that existed in the previous policy. This thesis discusses how the formulation of ministerial regulation of transportation No. 26 of 2017 about Public Transport which is Not In Route. Then the problem is discussed using the theory of Sidney 2007 which divides the stage into two dimensions, problem identification dimension and instrument selection dimension, using post positivist method and comparison analysis with ideal type. The result of the research shows that the process of formulation of the Minister of Transportation Regulation is still not good, because there are still some studies that need to be done by the Ministry of Transportation, such as cost benefit analysis, calculation of output from instrument, and still lack of comparison with community values and comparison with state other developers who have succeeded in choosing alternatives on similar issues, other than that the time of alternative formulation and the selection is done very briefly, it affects the quality of the rules created.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 mdash;1982 dalam membenahi angkutan umum berbasis jalan raya, khususnya pada bus kota, taksi, dan opelet. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada era Tjokropranolo, pembenahan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembaruan armada angkutan umum tanpa adanya pembenahan sistem angkutan umum yang terpadu. Perbaikan pelayanan tidak berjalan dengan konsisten dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang direncakan. Pembenahan tersebut memberi dampak positif dan negatif dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi pengusaha angkutan umum. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan Tjokropranolo tidak berhasil menyelesaikan permasalahan angkutan umum di Jakarta.

---

ABSTRAK
This thesis discusses the policy of DKI Jakarta rsquo s Government in the period of the Governor Tjokropranolo 1977 ndash 1982 in improving the public road transport, especially the city buses, taxis, and opelets. Historical method is used as the method for the research. In this research, it is found that in the era of Tjokropranolo, the improvement had the tendency to focus more on the rejuvenation on the public vehicles without the improvement of the integrated transport system. The improvement of the service did not perform consistently and also did not follow through with the objective and the target as planned. That improvement had positive and negative impact on economic, social, and cultural aspects for the service users, as well as the public transport keepers. Generaly, the policy that had been establised by Tjokropranolo did not solve the public transportation problems in Jakarta.

Abstrak :
Dengan diberlakukannya Permenhub Nomor PM 98 Tahun 2017, setiap penyelenggara transportasi publik wajib untuk melaksanakan kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk MRT Jakarta. Kebijakan tersebut menuntut MRT Jakarta untuk menyediakan layanan yang aksesibel dan ramah terhadap disabilitas. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam penyediaan layanan bagi disabilitas di MRT Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas pada pelayanan transportasi publik MRT Jakarta bagi penyandang disabilitas yang ditinjau berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Mazmanian dan Sabatier (1983). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder dilakukan melalui studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di MRT Jakarta sudah berjalan dengan optimal. Dari 16 indikator yang dibahas, masih terdapat 1 indikator yang tidak terpenuhi dan 2 indikator yang kurang terpenuhi yang dapat menjadi faktor penghambat jalannya implementasi. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain kemajemukan masyarakat disabilitas yang bersifat heterogen, tidak adanya aturan keputusan yang secara spesifik mengatur mengenai pelayanan disabilitas di MRT Jakarta, serta masih tertutupnya penyandang disabilitas di DKI Jakarta adanya perubahan terkait manfaat dari implementasi kebijakan aksesibilitas pada transportasi publik disebabkan karena kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung dan kurang optimalnya sosialisasi terkait fasilitas digital yang terdapat di stasiun MRT Jakarta. ......With the implementation of Ministerial Regulation Number PM 98 of 2017, every public transportation provider is required to implement a policy on accessibility for persons with disabilities, including MRT Jakarta. This policy demands that MRT Jakarta provides accessible and disability-friendly services. However, there are still several issues found in the provision of services for disabilities in MRT Jakarta. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the accessibility provision policy in the public transportation service of MRT Jakarta for persons with disabilities, based on influencing factors using the policy implementation theory by Mazmanian and Sabatier (1983). The method used in this research is post-positivist, primary data collection techniques are conducted through in-depth interviews and observations, and secondary data is obtained through literature studies. The analysis results show that the implementation of the accessibility provision policy for persons with disabilities in MRT Jakarta is running optimally. Out of the 16 discussed indicators, there is still 1 indicator that is not fulfilled and 2 indicators that are partially fulfilled, which can act as inhibiting factors for the implementation process. The inhibiting factors include the heterogeneous nature of the disabled community, the absence of specific decision rules governing disability services in MRT Jakarta, and the limited participation of persons with disabilities in DKI Jakarta due to changes related to the benefits of accessibility policy implementation in public transportation, caused by socio-economic conditions that are less supportive and inadequate socialization regarding digital facilities available at MRT Jakarta stations.

Abstrak :
Masalah utama yang dihadapi DKI Jakarta adalah pesatnya perkembangan jumlah penduduk, dan di lain pihak ruang yang ada sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan penurunan kemampuan dayadukung lingkungannya. Hal tersebut, menjadi latarbelakang penyusunan Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta Tahun 2005 (RUTR 2005) dalam rangka untuk mengembalikan dayadukung secara wajar. Masalah Transportasi yang dihadapi antara lain ialah 1. Tidak seimbangnya perkembangan prasarana jalan dihandingkan dengan pertumbuhan kendaraan. 2. pertumbuhan prasarana jalan kurang lebih 4% per tahun. 3. pertumbuhan kendaraan kurang lebih 14-15% per tahun. Survei yang dilakukan oleh ARSDS menyimpulkan bahwa perbandingan penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan umum adalah 611:35. Hal ini jelas-jelas menunjukkan adanya ketidak efisienan penggunaan ruang jalan oleh pola penggunaan kendaraan. Pertumbuhan penggunaan kendaraan di Jakarta menunjukkan adanya kecenderungan pemanfaatan kendaraan bermotor dan lenyapnya kendaraan tidak bermotor. Yang diramalkan mecapai 15 juta trip pada tahun 2005. Hal ini, akan menyebabkan tekanan pada lingkungan baik penggunaan energi maupun pencemaran lingkungan. Suatu kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah ,selain membangun infrastruktur penunjang transportasi tersebut, adalah usaha pembatasan terhadap angkutan pribadi, dengan harapan pertambahan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Dengan demikian, praktisnya adalah mendorong pengguna kendaraan pribadi berganti menjadi pengguna angkutan umum. Namun, Jakarta dan Botabek mengalami pertumbuhan ekonomi dan pertambahaan penduduk yang cepat. Pertumbuhan ekenomi yang pesat berdampak semakin tingginya pendapatan masyarakat, yang cenderung mendorong masyarakat untuk memiliki dan mengendarai kendaraan pribadi. Semakin baiknya mutu prasarana angkutan dan kurang baiknya alat dan layanan sarana angkutan umum, juga semakin mendorong orang untuk memiliki dan mengendarai kendaraan pribadi. Hal-hal tersebut, akan menjadi kendala bagi upaya "memasyarakatkan" penggunaan angkutan umum. Di samping kemampuan ekonomis seseorang dan tersedianya sarana angkutan umum yang cukup jumlahnya, kiranya faktor-faktor lingkungan lainnya berpengaruh pada kecenderungan seseorang untuk memilih moda angkutan. Suatu studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa masalah keamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan umum, seperti kriminalitas menjadi kendala utama yang diperhatikan dalam manajemen angkutan umum. Di Jakarta selain kriminalitas (pencopetan, Penodongan), kiranya beberapa faktor seperti: ketepatan waktu perjalanan, kebersihan, kenyamanan, martabat penumpang, biaya perjalanan, pencemaran udara, kemacetan jalan, menjadi factor-faktor menetukan seseorang menggunakan angkutan umum. Tujuan umum penelitian adalah ingin mengetahui keinginan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Tujuan khusus, mencari faktor-faktor utama yang mendorong penggunaan angkutan umum. Penelitian dilakukan di kota Jakarta, Kecamatan Senen dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Variabel yang diteliti adalah: martabat, ketepatan waktu, keamanan, kebersihan kendaraan, kenyamanan, biaya perjalanan, pencemaran udara, kemacetan jalan, dan karateristik jalan yaitu ketepatan perjalanaan dan titik pencapaian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung berdasarkan daftar pertanyaan. Sedangkan data sekunder didapat dari hasil-hasil penelitian, laporan-laporan studi, dan literatur yang relevan. Analisis data dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) yang validasinya diukur dengan Consistency Index yang jika nilainya lebih kecil dari. 0,10 menunjukkan hasil yang baik, cukup konsisten. Dari hasil penelitian, didapat faktor utama yang mempengaruhi pemilihan moda angkutan adalah kemacetan jalan, pencemaran udara, kebersihan kendaraan, menyusul ketepatan waktu, keamanaan di kendaraan, kenyamanan, biaya perjalanan, martabat. Sedangkan moda angkutan yang dipilih berurut: kendaraan umum sistem Baru, kendaraan pribadi, kendaraan umum sistem lama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mendorong pemakai kendaraan pribadi beralih untuk menggunakan moda angkutan umum, diperlukan memperbaiki kondisi sistem angkutan umum yang ada saat ini, yakni, pertama-tama Adanya sistem angkutan yang tidak menimbulkan kemacetan misalnya sistem angkutan massal cepat (MHT) yang melayang atau di bawah tanah, sistem angkutan yang kurang mencemari lingkungan, kemudian penyuluhan tentang rasa kebanggaan menggunakan angkutan umum dan meningkatkan kebersihan kendaraan umum, ketepatan perjalanan (jadwal pemberangkatan dan pencapaian tujuan ); keamanan pengguna, kenyamanan pengguna. Kemudian yang perlu diperhatikan , adalah biaya perjalanan, secara tidak langsung berarti ikut berpartisipasi memperbaiki kondisi lingkungan hidup Jakarta dengan mengurangi pencemaran.

---

The main-problem the DKI (Special-Capital District of Jakarta) faced is a rapid population-growth but on the other hand, the space is very restricted. This results in the reduction of the environmental-bearing capacity, that becomes the background of the DKI?s Master plan 2005 (called RUTR 2005) in order to have a proper environmental bearing capacity. The transportation issues facing include bellows : - Imbalance of road-infrastructural development compares to the vehicle growth. - Road-infrastructural growth is about 4% per annum - Vehicle growth is about 14-15% per annum The survey conducted by ARSDS comes into a conclusion that the comparison between the usage of private-car and public transportation is 65:35. This clearly shows an inefficiency of road occupation by the vehicle using pattern. The growth of the Vehicle-operation in Jakarta shows a trend of increasing the motorized-vehicles and elimination that of non-motor driven which is estimated to reach 15 million trips by the year of 2005. This would cause an environmental depression either the energy consumption and the pollution. A policy taken by the Government in addition to build the transportation facilities is to limit the using of private-automobiles hoping an additional trip by using the public transportation. Therefore, practically, is to drive private car user changing to use the public transportation modes. Meanwhile, Jakarta and its Satellite Towns (Bogor-Tanggerang-Bekasi) experience a drastic economic and population growth. Such a drastic economic growth results in the better people income tending to own and drive the private-car. Lion and transportation-infrastructure are, the more interests in owning and driving the private cars will be. The things mentioned above may become a hindrance in order to "socialize" the use of public transportation. Beside the individual economic-capability and the availability of sufficient volume of public transportation facilities, there might be other environmental factors influencing some one in choosing to use the public transportation modes. A study conducted in United States shows that security and comfort or convenience for public-transportation users, as crimes become the major constraint considered in public-transportation management. In Jakarta, in additional to crimes (such as thief, armed-robbery) seem that several factors like: punctual trips, vehicle cleanliness, comfort or convenience, and passengers prestige travel cost, air pollution, traffic jam, become personal determinants to use the public transportation. General objective of the study is to know the public interest to use the public transportation. While the specific goal is to look for key-factors encouraging the use of such a transportation. The study has been conducted in the Capital of Jakarta, i.e, Districts of Senen and Cempaka Putih-Central Jakarta and at Matraman District-East Jakarta. Variables observed are prestige, punctuality, security, Vehicle cleanliness, comfort or convenience, traveling expenses, air pollution, traffic jam and road-characteristics such as its velocity and achieving point. Primary data collection has been implemented through direct--interview based on questionnaire. While secondary data were obtained from the study, research reports and relevant literatures. The data analyzed with Analytical Hierarchy Process Method that the validity is measured with a consistency Index where the value is less than 0.10, it shows a good result, consistent enough. The study resulting the main factors that influence the choice in using the transportation modes are, traffic jam, air pollution, the vehicle-cleanliness, then following by rile punctuality, security, comfort or convenience, traveling expense, prestige while the transportation-modes selected in the first option is new system of public transportation, then what we calf, private car, and the last is old-system public transportation. Therefore, it is concluded, to have the private car user changing to use the public transportation modes, the management shall have a new system of public transportation, by improving the first is the transportation system that is not effects traffic jam, just like mass rapid transit (MRT) , elevated or underground, the transportation that is less pollute environment, than the vehicle-cleanliness, then to have a punctual-trips; user's security; to promote the proud of traveling with public transport and convenience well managed, then to consider the travel cost, because by this, he or she participates in improving the environment of Jakarta in deducting the pollution. References : 48 (1974-1991)