Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
This study analyzes the effect of public expenditure transparency on tax compliance. Transparency is the key for accountable government. Transparency will lead taxpayers to have a better understanding how tax collected and spent. The taxpayers will be more likely to have compliant behavior if the public service and infrastructure are improving. This paper use firm level data from The World Bank-IFC Enterprise Surveys during 2002-2005 to determine the level of tax compliance, while the measurement of public expenditure transparency is constructed from the Open Budget Index (OBI) from the International Budget Partnership-Open Budget Surveys in 2005. The econometric methodologies use probit method to estimate their relationship. The results indicate that public expenditure transparency increases the probability of taxpayers to be compliant in reporting taxes

---

ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari transparansi pada belanja pemerintah untuk sektor publik terhadap kepatuhan pajak. Transaparansi merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel. Transparansi diharapkan menjadikan wajib pajak lebih memahami bagaimana pemerintah mendapatkan dana dari sektor pajak dan membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik akan mendorong prilaku wajib pajak yang lebih patuh. Tesis ini menggunakan data perusahaan dari survey World Bank-IFC Enterprise selama tahun 2002-2005 untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak perusahaan, sedangkan untuk mengukur transparansi belanja pemerintah, digunakan data indeks open budget (OBI) dari survey yang dilakukan oleh International Budget Partnership pada tahun 2005. Untuk mengetahui dan mengukur hubungan tersebut digunakan metode ekonometrik Probit Regression. Hasil yang diperoleh menunjukan transparansi pada belanja pemerintah meningkatkan probabilitas wajib pajak untuk lebih patuh dalam pelaporan pajaknya.

Abstrak :
[Skripsi ini menganalisis tentang penerapan perubahan metode pengadaan dari yang dulunya menggunakan metode konvensional menjadi elektronik/e-procurement terhadap transparansi proses pengadaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Analisis penerapan perubahan ini dilakukan dengan meneliti pelaksanaan proses pengadaan ketika menggunakan metode konvensional lalu dibandingkan dengan pengadaan secara elektronik/e-procurement. Analisis berfokus pada tahapan pelaksanaan proses pengadaan dari pengumuman sampai penetapan pemenang dengan menitikberatkan pada perubahannya dari sisi transparansi proses pengadaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan metode pengadaan dari konvensional ke e-procurement membuat pengadaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menjadi lebih transparan.;This study analyzes the implementation of changing procurement method from conventional to electronic/e-procurement towards procurement process transparency in Inspectorate General of Ministry Of Finance. Analysis of the implementation of this change is done by examining the execution of the procurement process when using conventional methods and then compared with e-procurement method. The analysis focuses on the phases of the procurement process from announcement until the winner appointment by focusing on the change of the transparency of the procurement process. Analysis report shows that changes in procurement method from conventional to e-procurement make the procurement in the Inspectorat General of Ministry of Finance to become more transparent., This study analyzes the implementation of changing procurement method from conventional to electronic/e-procurement towards procurement process transparency in Inspectorate General of Ministry Of Finance. Analysis of the implementation of this change is done by examining the execution of the procurement process when using conventional methods and then compared with e-procurement method. The analysis focuses on the phases of the procurement process from announcement until the winner appointment by focusing on the change of the transparency of the procurement process. Analysis report shows that changes in procurement method from conventional to e-procurement make the procurement in the Inspectorat General of Ministry of Finance to become more transparent.]

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dengan menggunakan teori evaluasi transparansi pada portal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik karena dari empat indikator yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik yaitu indikator kemudahan akses informasi pada portal www.jakarta.go.id, sedangkan tiga indikator lainnya yaitu ketersediaan informasi pada portal www.jakarta.go.id, indikator kesempatan berinteraksi antara masyarakat dan pemerintah pada portal, dan indikator fasilitas komunikasi dengan publik terkait kebijakan dan peraturan hukum dikategorikan tidak baik karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapannya. Selain itu, ditemukan pula faktor-faktor yang membuat penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik. ......This research is about the implementation of transparency in the portal of Provincial Government DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) and the factors that influencing its implementation. This descriptive research use positivist approach with qualitative collecting data methods. The writer explains the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id by using the theory of transparency portal evaluation. The result of this research told that the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id was not good because from the four used indicators, only one indicator was categorized as good which is the ease access of information on portal and the other three indicators, such as the availability of information, the opportunity to interact between public and government, and the communication related to public policy and regulation with public were categorized as not good because there are some flaws in its implementation. In addition, also found there are some factors that make the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id being not good.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi informasi pada peer-to-peer (P2P) lending syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya risiko gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) yang terjadi pada P2P lending. Oleh sebab itu, P2P lending syariah di Indonesia yang saat ini berizin dari OJK hanya 7 perusahaan, praktik akuntabilitasnya perlu dievaluasi terutama bagaimana pertanggungjawaban P2P lending terhadap pemberi dana, agar terhindar dari gagal bayar atau fraud (kabur dengan uang pemberi dana) seperti yang terjadi pada P2P lending konvensional. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif pada tiga perusahaan P2P lending syariah di Indonesia. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan CEO atau perwakilan manajemen lainnya dari P2P lending syariah, pemberi dana, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang mengawasi P2P lending syariah. Sesuai dengan teori logika kelembagaan, ditemukan bahwa faktor atau pihak yang mendorong penerapan akuntabilitas pada P2P lending syariah berasal dari internal perusahaan sendiri (material carriers) dan regulator (symbolic carriers). Namun terdapat praktik decoupling (tidak mematuhi) terhadap peraturan dikarenakan actor membatasi informasi tertentu dari penerima dana yang perlu diungkapkan kepada pemberi dana. Selain itu, temuan lainnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua perusahaan lebih menekankan pada upward accountability, sementara satu perusahaan menyeimbangkan antara downward accountability dan upward accountability. Dari segi transparansi, masih terdapat asimetri informasi antara pemberi dana dan penerima dana karena adanya peraturan perlindungan data pribadi. Terakhir, P2P lending syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memberikan masukan dan nasihat terhadap kesesuaian transaksi dan akad pada P2P lending syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan literatur sebelumnya, yang belum membahas praktik akuntabilitas pada P2P lending syariah. ......The objective of this study is to evaluate and analyze accountability and information transparency practices in sharia peer-to-peer (P2P) lending. This research is motivated by the default or fraud risk (run off with funder funds) that occurs in P2P lending. Therefore, there are only 7 sharia P2P lending companies in Indonesia that are currently licensed by the OJK, their accountability practices need to be evaluated, especially how sharia P2P lending is accountable to funders, so as to avoid default or fraud (run off with funder funds) as happened in conventional P2P lending. This study uses a case study method with a qualitative approach to three sharia P2P lending companies in Indonesia. Semi-structured interviews were conducted with CEOs or other management representatives from sharia P2P lending, funders, and the Financial Services Authority (OJK) as the regulator that oversees sharia P2P lending. In accordance with the theory of institutional logic, it was found that the factors or parties that encourage the implementation of accountability in sharia P2P lending come from the company's own internal (material carriers) and regulators (symbolic carriers). However, there is a practice of decoupling (not complying) with regulations because actors limit certain information from borrowers that need to be disclosed to funders. In addition, other findings from this study indicate that two companies place more emphasis on upward accountability, while one company balances downward accountability and upward accountability. In terms of transparency, there is still an information asymmetry between funders and borrowers due to personal data protection regulations. Finally, sharia P2P lending has a Sharia Supervisory Board (DPS) whose function is to provide input and advice on the compliance of transactions and contracts in sharia P2P lending with sharia principles. This research contributes to filling the gap in the previous literature, which has not discussed accountability practices in sharia P2P lending.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena selama ini nasabah belum mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai karakteristik produk bank secara utuh dan menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan Transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal terlihat masih adanya prinsip-prinsip prudensial dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang belum terlaksana. Masih terdapat kesenjangan informasi antara manfaat dan resiko produk bank yang diberikan pihak bank. Pelaksanaan transparansi informasi produk bank ini belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih terdapat kendala-kendala baik dari pihak bank maupun nasabah, untuk itu perlu dilakukan upayaupaya untuk mengatasi kendala tersebut agar nasabah sebagai konsumen perbankan dapat terlindungi dan bank dapat terus mengembangkan usahanya.

---

This Thesis discusses about the implementation of bank's product information transparency based on the applicable legislation, because so far the customer has not get correct information about bank's product characteristic maximally. This research is a normative juridical research. Result of the research conclude that the implementation of bank's product information transparency based on the applicable legislation can not implemented full and maximally it's sound by the existence of the prudential principle in applicable legislation which is not implemented yet. Still there is lack information between the benefit and the risk of bank's product. This implementation of bank's product information transparency has not implemented yet because still there is obstacles which is from the bank or the customer, so that it is needed to do some effort to solve the obstacles, so that the customer as a bank consumer can be protected and the bank can increase their work.

Abstrak :
ABSTRAK Terdapat sebuah hubungan kompleks antara transparansi dan demokrasi. Di Australia saja, terdapat 50% turunnya kepercayaan terhadap kepemerintahan dari penduduknya sendiri hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Walaupun fakta tersebut menyarankan bahwa konsep transparansi di demokrasi Australia itu kompleks, inti dari reformasi penduduk Australia terhadap kepemerintahannya membahas tentang lebihnya kontrol dari pemerintah untuk rakyat. Dari pada menyebarkan kontrol tersebut ke rakyat, desain proposal dari makalah ini akan mengusulkan sistem independen yang akan terus merespon terhadap kondisi sosioekonomik dan sistem politik yang sedang di adaptasikan. Konsep tersebut bias di deskripsikan sebagai refleksi dari realita sebuah kontinum yang terus berubah.

---

ABSTRACT There is a complex relationship between transparency and democracy. In Australia, there has been a downfall of trust from citizens to their government almost 50% within a 10 year gap. While this suggests that the idea of transparency between citizens and the government is rather conflicted, reforms proposed by Australian citizens dwells upon the idea of diffusing the power back to the citizen. Instead of growing the trust back from the citizens, the architecture tries to create a somewhat autonomous system inside the structure that will always respond to the current and latest socioeconomic issues regardless of the political system, which would be best described as a reflection of our own reality an everchanging continuum.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu Perseroan Terbuka menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana suatu PT TBK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut UUPT dan menganalisis apakah prosedur hukum pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT. Megapolitan Development Tbk dalam Putusan No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. telah memenuhi pinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUPT. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kemudian kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham dan pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PT.

---

This thesis discusses about the principles of transparency and accountability in the public company under the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. The focus of the research is how a public company apply the principles of transparency and accountability by the Company Law and legal procedures to analyze whether the dismissal of members of the Board of Commissioners of PT. Megapolitan Development Tbk in State Court Decision No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. has met the principles of transparency and accountability as stipulated in the Company Law. Results of studies using normative methods shows that the principles of transparency and accountability in the discharge of the members of the Board of Commissioners has to do with the mechanism of the General Meeting of Shareholders. Then the agreement must be set forth in the General Meeting of Shareholders Deed and accountability outlined in the report of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the company.