Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara. ......The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP-Anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

ABSTRACT
This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP-A Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries's fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found that the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP – anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang. ......This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP – a Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries’s fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future.

Abstrak :
ABSTRAK
Gerakan Salafi adalah satu gerakan transnasional yang penting untuk diamati dalam dekade belakangan ini. Tidak hanya pola ekspansinya yang global, namun juga terkait dengan jaringannya. Salah satu pusat gerakan yang memberikan support penyebaran ideologi Salafi ke Indonesia adalah Yaman. Dalam catatan sejarah, Salafi Yaman merupakan gerakan Islam kontemporer yang dimulai dari tokoh besar, yaitu Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Pada tahun 1979, dia mendirikan Darul Hadits Dammaj yakni lembaga pendidikan yang terletak di Provinsi Sa'dah, Yaman. Semenjak tahun 1990 Darul Hadits Dammaj terus didatangi oleh pelajar dari Indonesia di samping banyak dijadikan tempat belajar bagi pencari ilmu agama yang berasal dari berbagi negara belahan dunia. Tesis ini menganalisis dua aspek, yakni: pertama, mengapa Salafi Jihadi Darul Hadits Yaman menjadi gerakan transnasional? Kedua, bagaimana diaspora aktor dalam melakukan ekspansi gerakan Salafi Jihadi di Indonesia? Adapun tujuan dari riset tesis ini ialah untuk mengkaji perkembangan gerakan Salafi Jihadi Darul Hadits Yaman dengan menitikberatkan pada aktor, jaringan, dan strateginya. Aktor merupakan poin penting untuk dirunut guna mendapat gambaran tokoh yang paling berperan dalam diaspora gerakan Salafi Jihadi di Indonesia. Selain itu, jaringan dan strategi dari kelompok Salafi Jihadi alumni Darul Hadits menjadi poin penting yang akan direkontruksi sehingga memunculkan temuan akademik yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori social movement Sydney Tarrow yang berkaitan erat dengan tiga elemen penting, yaitu struktur kesempatan politik (SKP), Framing Process, dan Resource Mobilization atau mobilisasi sumber daya. Pola yang digunakan adalah melakukan pemetaan terhadap gerakan Salafi Jihadi pada klusterkluster di Indonesia.

---

ABSTRACT
The Salafi movement is an important transnational movement to observe in the last decade. Not only its global expansion pattern, but its network must be taken into account of importance. One of the centers of the movement that are most influential in the spread of Salafi ideology into Indonesia is Yemen. Based on the historical records, the Yemeni Salafi is a contemporary Islamic movement that started from a great figure, namely Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. In 1979, he founded Darul Hadits Dammaj, an educational institution located in Sa'dah Province, Yemen. Since 1990 Darul Hadits Dammaj has continued to be visited by students from Indonesia as well as being used as a place of study for seekers of religious knowledge from various countries around the world. The thesis analyzes two aspects, namely: first, why did Yemeni Salafi Jihadi Darul Hadits become a transnational movement? Second, how do the diaspora actors expand the Salafi Jihadi movement in Indonesia? The purpose of this research is to study the development of the Yemeni Salafi Jihadi Darul Hadith movement emphasizing on actors, networks and strategies. Actors are an important point to trace in order to get a vivid description of the figures who play a role in the diaspora of the Salafi Jihadi movement in Indonesia. In addition, the networks and strategies of the Salafi Jihadi group of Darul Hadits alumni are important points that will be reconstructed so that it may lead to a discovery of significant academic findings. This study uses the Sydney Tarrow social movement theory approach which is closely related to three important elements, namely the Political Opportunity Structure, the Framing Process, and the Resource Mobilization. The pattern being used in this research is to map the Salafi Jihadi movement in clusters in Indonesia.

Abstrak :
This new major work shines a spotlight on key criminological themes in the study of transnationalism and globalization, and, through a selection of the established literature on the subject along with more contemporary writing, explores how globalization is defined, researched and debated within criminology

Abstrak :
ABSTRAK
Globalisasi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi kehidupan manusia, namun juga dapat memberikan sisi negatif. Semakin kabuniya batasbatas negara menjadi salah satu penyebab teqadinya penyelundupan migran sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena isu-isu penyelundupan migran di Indonesia yang beredar tak kunjung reda, maka muncul suatu dugaan bahvva ada jaringan penyelundup migran yang memainkan suatu bisnis dalam lalu lintas migrasi transnasional. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melihat peran jaringan penyelundup migran di Indonesia dalam melakukan kegiatan bisnis migrasinya yang juga melibatkan agen lokal dalam operasinya. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep kejahatan transnasional dan didukung dengan teori bisnis migrasi, untuk melihat bentuk kegiatan bisnis misrasi yang dilakukan oleh jaringan penyelundup migran di Indonesia.

---

ABSTRACT
Globalization does not only bring a positive impact on human life, but also can cause a negative side. The blurring of the state boundaries become (s) one of the causes of migrant smuggling as part of transnational crime. Therefore, because of migrant smuggling issues in Indonesia never stop, it appears a suspicion that there is a network of migrant smugglers who plays a traffic business in tenus of transnational migration. Under these conditions, this thesis focuses to see the role of the network of migrant smugglers in Indonesia in conducting business activities which also involve the migration of local agents in the operation. Therefore this study uses the concept of transnational crime and supported by the business theory of migration, to see the form of the business activities conducted by the network migration of migrant smugglers in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Pencurian dan penjarahan properti budaya merupakan sebuah bentuk kejahatan transnasional yang mengancam seluruh negara di dunia. Kejahatan ini berkaitan erat dengan organized crime dan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional karena jaringan kejahatan yang melintasi batas negara. Selama ini pencurian dan penjarahan properti budaya dianggap sebagai sebuah kejahatan yang bersifat material. Padahal, sesungguhnya dampak yang ditimbulkan lebih dari apa yang dapat dihitung secara materi. Tulisan ini melihat bahwa properti budaya merupakan salah satu bentuk identitas bangsa yang perlu dilindungi. Hate crime dan iconoclasm menjelaskan lebih dalam kejahatan ini sebagai kejahatan terhadap identitas bangsa dimana terdapat unsur kebencian yang ditujukan kepada target. Unsur kejahatan transnasional dan organized crime dalam isu ini dijelaskan melalui konsep art crime dan criminogenic asymmetries. Tulisan ini menekankan bahwa pencurian dan penjarahan properti budaya merupakan isu tidak hanya terbatas pada material, tetapi juga berkaitan dengan identitas bangsa.

---

ABSTRACT
Theft and looting of cultural property is a transnational crime which threatens all countries in the world, with no exception. This type of crime is strongly related with organized crime and count as transnational crime due to its wide network which transcends the border of nations. Cultural property theft and looting usually seen as a crime against property. However, the impact of this crime is beyond of what we can measure in property crime. This study sees cultural property is a part of national identity and need to be protected from any harm. Hate crime and iconoclasm provide a deep insight of this issue as a crime against national identity which emphasize the aspect of hate. Aspects of transnational crime and organized crime is explained with art crime and criminogenic asymmetries with dysnomie. This study emphasizes that cultural property theft and looting is not only about material loss, but also a crime against national identity