Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini disusun untuk mengkaji aspek-aspek hukum dari praktik transfer pricing dalam suatu transaksi jasa yang dilakukan oleh perusahaan terbuka di Indonesia serta untuk mengetahui metode dan dampak dari suatu Transfer Pricing pada transaksi jasa terafiliasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka. Hasil dari penelitian ini adalah, di samping perlindungan yang telah diberikan peraturan perundang-undangan, masih ada celah hukum yang memungkinkan perusahaan terbuka melakukan praktik Transfer Pricing dalam transaksi jasa afiliasi yang dapat merugikan potensi penerimaan pajak negara dan pemegang saham minoritas. Diperlukan pengetahuan teknis mendalam dari pihak regulator dan dokumentasi data pembanding yang memadai untuk dapat mengantisipasi praktik negatif tersebut.

---

This research is done to study legal aspects of Transfer Pricing in affiliated services transaction by public company in Indonesia, also to study methods and impacts of such practice. The result of this resarch, beside the protection given by regulations, there are still loop holes from such regulations that give public companies the opportunity to practice Transfer Pricing in affiliated services transactions which will corrupt the potention of state’s tax revenue and corrupt minority shareholder’s interest. Advanced technical knowledge from the regulator and well-documented comparable data are needed to anticipated such negative impacts.

Abstrak :
Indonesia telah menjadikan pajak sebagai instrumen utama penerimaan negara dengan kontribusi di atas 75% dari seluruh penerimaan negara. Salah satu sistem pemungutan pajak yang diadopsi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak adalah sistem self assessment. Penggunaan sistem tersebut sangat berguna untuk membantu otoritas pajak dalam mengawasi transaksi yang dilakukan Wajib Pajak, khususnya transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi telah menjadi praktik yang umum di era globalisasi ini karena praktik pembentukan grup usaha sudah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh berbagai perusahaan. Akan tetapi, penggunaan sistem tersebut rawan terhadap terjadinya sengketa pajak. Penelitian ini membahas terkait dengan kasus sengketa pajak yang melibatkan PT XYZ. Dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019, PT XYZ melakukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayarannya. Oleh karena itu, Fiskus melakukan pemeriksaan rutin dan ditemukan bahwa atas transaksi jasa intra grup yang dilakukan PT XYZ tidak memenuhi uji eksistensi dan uji manfaat. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis ketepatan atas uji eksistensi dan uji manfaat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasar pada studi kasus PT XYZ. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa atas koreksi dengan dasar uji eksistensi tidak tepat. Hal ini didapat setelah dibuktikan dengan beberapa dokumen pembuktian bahwa jasa telah benar-benar diberikan. Selain itu, dilakukan juga pengujian dari segi eksistensi jasa, legal, finansial, dan akuntansi, serta penjabaran argumentasi menurut Pemohon Banding, Terbanding, dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim. Terkait dengan uji manfaat, analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan terkait negative list jasa intra grup. Dilakukan juga analisis dari segi konsep matching cost against revenue yang mana sesuai konsep tersebut pembebanan biaya oleh PT XYZ sudah sesuai dengan prinsip 3M. Selain itu, diberikan juga fakta bahwa atas jasa yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh PT XYZ dengan penjabaran berupa beberapa manfaat dari divisi yang diberikan oleh PT BCD. Oleh karena itu, hasil analisis atas ketepatan koreksi dengan dasar uji manfaat adalah tidak tepat. ......Indonesia has made taxes the main instrument of state revenue with a contribution of more than 75% of all state revenue. One of the tax collection systems adopted in order to optimize tax revenues is the self-assessment system. The use of this system is very useful to assist tax authorities in monitoring transactions carried out by taxpayers, especially affiliate transactions. Affiliate transactions have become a common practice in this era of globalization because the practice of forming business groups has become a common practice for various companies. However, the use of this system is prone to tax disputes. This research discusses the tax dispute case involving PT XYZ. In the 2019 Annual Corporate Income Tax Report, PT XYZ submitted a request for restitution for its overpayment. Therefore, the tax authorities carried out routine checks and it was found that the intra-group service transactions carried out by PT XYZ did not meet the existence test and benefit test. In this research, an analysis was carried out related to the accuracy of the existence test and benefit test as the basis for the tax authorities correction. This research uses a qualitative approach based on the case study of PT XYZ. Data collection techniques include document study and in-depth interviews. The results of this research show that corrections based on the existence test are not appropriate. This is obtained after being proven by several documents proving that the services have actually been provided. Apart from that, testing was also carried out in terms of the existence of services, legal, financial and accounting, as well as an explanation of the arguments according to the Appellant, the Appellee, and the legal considerations of the Panel of Judges. Regarding the benefits test, the analysis is carried out by referring to regulations regarding the negative list of intra-group services. An analysis was also carried out in terms of the concept of matching costs against revenue, where according to this concept, cost charging by PT XYZ was in accordance with 3M principles. Apart from that, the fact was also given that the services provided were truly felt by the entity Therefore, the results of the analysis of the accuracy of corrections based on the benefit test are incorrect.

Abstrak :
Pada tahun 2014, OECD mengeluarkan TP documentation deliverable mengenai Rencana Aksi 13 (re-examine transfer pricing documentation). Indonesia sebagai negara G-20 yang ikut mendukung rencana aksi tersebut tentunya memiliki kebijakan dalam menanggapi perubahan tersebut. Hal ini tentu berpengaruh terhadap peraturan domestik, dalam hal ini yaitu PER 32/PJ/2011 tentang Prinsip Kewajaraan dan Kelaziman Usaha dan berdampak pada kasus transfer pricing yang masih menjadi isu utama di Indonesia. Penelitian ini membahas perbandingan dokumentasi transfer pricing ketentuan PER 32/PJ/2011 dan rencana aksi 13 base erosion profit shifting ditinjau dari asas kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan local files telah terakomodir dalam PER 32/PJ/2011 sedangkan ketentuan country by country reporting sama sekali belum diatur dalam PER 32/PJ/2011. Rencana Aksi 13 memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan sesuatu kewajiban serta hak tertentu bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak.

---

In 2014, the OECD issued a TP documentation deliverables on an Action Plan 13 (re-examine the transfer pricing documentation). Indonesia as the G-20 countries are supporting the action plan must have a policy in response to these changes. This would affect the domestic legislation, in this case, namely PER 32 / PJ / 2011 on the arm`s length principle and impact on transfer pricing cases is still a major issue in Indonesia. This study discusses the comparison of transfer pricing documentation provisions PER 32 / PJ / 2011 with an action plan 13 base erosion of profit shifting. The approach used is qualitative descriptive method. These results indicate that the provision of local files have been accommodated in PER 32 / PJ / 2011 while the provision of country-by-country reporting is not yet set in PER 32 / PJ / 2011. Action Plan 13 provides legal certainty can give something obligations and guarantees certain rights for taxpayers and tax authorities.

Abstrak :
Kondisi ekonomi yang unik akibat pandemi COVID-19 menghasilkan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam kebijakan transfer pricing, baik bagi para Wajib Pajak maupun bagi pemerintah. Permasalahan yang ditimbulkan oleh fenomena pandemi ini di antaranya adalah menetapkan pembanding yang andal dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, terutama pada tahun-tahun keuangan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Performa bisnis suatu perusahaan yang terkena dampak ekonomi dari pandemi pada tahun 2020 akan sulit disebandingkan jika disandingkan dengan performa perusahaan pembanding pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya oleh karena kondisi perekonomian yang berbeda. OECD mengeluarkan sebuah pedoman mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pada masa COVID-19. Para Wajib Pajak diharapkan dapat mendokumentasikan bagaimana dan sejauh mana mereka telah terdampak oleh pandemi. Panduan yang dikeluarkan OECD tidak menjelaskan secara spesifik teknis yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak maupun Pemeriksa Pajak dalam rangka menerapkan kewajaran dan kelaziman usaha, terutama dalam menetapkan perusahaan pembanding yang andal. Indonesia belum memiliki peraturan pelaksana mengenai penerapan kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Wajib Pajak dapat menganalisa sejauh mana dan dalam hal apa saja transaksi afiliasi mereka terdampak pandemi, lalu melakukan penyesuaian pada hal-hal yang terdampak pandemi tersebut. Selain itu, Wajib Pajak dapat mendokumentasikan sejauh mana Wajib Pajak telah terdampak oleh pandemi sebagai paduan bagi pemeriksa pajak ketika melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. ......The unique economic conditions caused by the COVID-19 pandemic have created its own challenges in applying the principles of fairness and business practice in transfer pricing policies, both for taxpayers and for the government. The problems caused by this pandemic phenomenon include establishing a reliable comparison in the application of the principles of fairness and business practice, especially in the financial years affected by the COVID-19 pandemic. The business performance of a company affected by the economic impact of the pandemic in 2020 will be difficult to compare with the performance of a comparison company in 2019 and in previous years due to different economic conditions. The OECD issued a guide regarding the application of the principles of fairness and business practice that can be carried out by companies during the COVID-19 period. Taxpayers are expected to be able to document how and to what extent they have been affected by the pandemic. The guidelines issued by the OECD do not specifically explain the technicalities that must be carried out by taxpayers and tax examiners in the context of implementing fairness and business practices, especially in determining a reliable comparison company. Indonesia does not yet have implementing regulations regarding the application of fairness and customary business, so this causes legal uncertainty in its implementation. To overcome this, Taxpayers can analyse to what extent and in what ways their affiliated transactions are affected by the pandemic, then make adjustments to matters affected by the pandemic. In addition, taxpayers can document the extent to which taxpayers have been affected by the pandemic as a guide for tax examiners when conducting audits of taxpayers' tax obligations.

Abstrak :
Sengketa terjadi atas koreksi biaya royalti penggunaan trademark antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT A Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian koreksi biaya royalti dengan Arm’s Length Principle  (ALP) dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsep yang digunakan adalah ALP atas transfer harta tidak berwujud menurut ketentuan perpajakan domestik dan OECD Transfer Pricing Guideline. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak sesuai dengan ALP dan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saran dari penulis agar ketentuan TP di Indonesia lebih diperjelas guna mencegah terjadinya sengketa. ......The dispute arise upon the correction to royalty expense for the use of trademark between PT A Indonesia and Directorate General of Taxes (DGT). This research aims to analyze comfirmity between the correction to royalty expense and the ALP. Also it is to analyze the consideration basis of the Judges at the Indonesia Tax Court in settling  the appeal dispute according to the prevailing tax regulation. The consept use in this research is the ALP of intangible asset transfer according to the domestic tax regulation and OECD Transfer Pricing Guideline. This research use the quantitative method approach. The result shows that the correction to royalty expense conducted by DGT is not complied with ALP and the consideration basis of the Judges’s decision in appeal dispute is in accordance with the prevaling tax regulation. This research suggested it is important to make clearer transfer pricing regulation in Indonesia to avoid any unnecessary disputes.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai penyusunan transfer pricing documentation PT KLM tahun 2009 yang bergerak di bidang distribusi. PT KLM diwajibkan untuk membuat transfer pricing documentaion dikarenakan transaksinya dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri (transaksi afiliasi). Hal yang diuji adalah apakah transaksi afiliasi memiliki kesebandingan harga dengan transaksi independen. Metode yang digunakan dalam menguji kesebandingan harga transaksi afiliasi PT KLM adalah transactional net margin method (TNMM) dan menggunakan Berry ratio sebagai profit level indicator (PLI). Hasil perbandingan Berry ratio PT KLM dengan perusahaan pembanding menunjukkan bahwa transaksi afiliasi PT KLM sudah memenuhi prinsip kesebandingan harga.

---

The focus of this study is the establishment transfer pricing documentation of PT KLM for year 2009 that engaged in distributor business. PT KLM is required to provide transfer pricing documentation due to their transaction with the affiliated party (affiliated transaction). The test is whether the affiliated transaction has arm's length price with the independent transaction. The Method used in arms length test of PT KLM?s affiliated transaction is transactional net margin method (TNMM) and using Berry ratio as profit level indicator (PLI). The result of comparison Berry ratio of PT KLM with the compared company showed that affiliated transaction of PT KLM has appropriate with arm?s lenght principle.

Abstrak :
Laporan magang ini merupakan hasil evaluasi selama melakukan kegiatan magang di ABC Indonesia yang membahas dan mengevaluasi prosedur dan alat untuk benchmarking dalam persiapan Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer di ABC Indonesia menggunakan metode laba bersih transaksional. Dalam laporan ini, 3 perusahaan klien ABC Indonesia dipilih untuk menjadi sampel. Berdasarkan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur benchmarking di ABC Indonesia lengkap dan dapat diandalkan sehingga mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku. Alat-alat yang digunakan di ABC Indonesia juga membantu mendukung efisiensi waktu pada persiapan Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer di ABC Indonesia. ......This internship report is the result of an evaluation during the internship at ABC Indonesia that discusses and evaluates the benchmarking procedures and tools in the preparation of Transfer Pricing Local File Documents in ABC Indonesia using the Transactional Net Margin Method. In this report, 3 ABC Indonesia client companies are selected as samples. Based on the evaluation, it is concluded that the benchmarking procedures in ABC Indonesia are complete and reliable so that it follows the applicable laws and regulations. The tools used in ABC Indonesia also assisted endorsing the time efficiency on the preparation of Transfer Pricing Local File Documents in ABC Indonesia.