Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transfer pricing adalah suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division). Sebenarnya tujuan utama dari transfer pricing pada mulanya adalah sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Namun, praktik transfer pricing sebagian besar yang sudah dilakukan oleh perusahaan multinasional semata-mata menginginkan laba tinggi melalui penghindaran pajak ini. Dampak transfer pricing berpotensi merugikan pendapatan negara pada sektor perpajakan, dikarenakan perusahaan akan mengalihkan laba kena pajaknya pada negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Transfer Pricing saat ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai suatu Penghindaran Pajak, melainkan lebih ke penggelapan pajak. Hal tersebut dikarenakan atas pelanggaran hukum yang terjadi, tindakan penghindaran pajak melalui metode Transfer Pricing ini telah memanipulasi harga di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan transfer pricing saat ini sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) apakah transfer pricing bisa dikategorikan sebagai salah satu metode penggelapan pajak apabila dilihat dari kepentingannya. Sehingga disini perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis, dengan mengidentifikasi beberapa masalah yaitu, Bagaimana Praktik Transfer Pricing sebagai upaya penghindaran pajak. Dan yang Kedua, bagaimana pengaturan hukum yang sudah terjadi dalam meminimalisir terjadinya penggelapan pajak pada praktik transfer pricing. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan serta memberikan saran terkait permasalahan yang dihadapi yaitu agar wajib pajak dalam hal ini Perusahaan multinasional menghindari melakukan kegiatan tax avoidance dengan mengandalkan praktik transfer pricing karena berpotensi tinggi dalam pengurangan pendapatan Negara demi kepentingan masyarakat. Kedua, harus dilakukan reformasi mendasar baik itu dari sistem regulasi, kelembagaan serta peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas aparatur penegaknya demi terwujudnya suatu kepastian hukum.

---

Transfer pricing is a special selling price used in inter-divisional exchanges to record the income of the selling division and the cost of the buying division. Actually the main purpose of transfer pricing was initially as a tool to evaluate and measure company performance. However, most of the transfer pricing practices that have been carried out by multinational companies simply want high profits through this tax avoidance. The impact of transfer pricing has the potential to harm state revenues in the taxation sector, because companies will divert their taxable profits to countries that have lower tax rates. Transfer Pricing can no longer be said as a Tax Avoidance, but rather tax evasion. That is because for violations of the law that occurred, tax avoidance through the Transfer Pricing method has manipulated prices outside the principle of fairness and custom of business. This study aims to look at how current transfer pricing arrangements are as tax avoidance whether transfer pricing can be categorized as one of the methods of tax evasion when viewed from its importance. So here it is necessary to do research in the form of a thesis, by identifying several problems namely, How is the Transfer Pricing Practice as an effort to avoid taxes? And Second, how are the legal arrangements that have occurred in minimizing the occurrence of tax evasion in the practice of transfer pricing. The results of this study are expected to be able to solve the problem and provide suggestions related to the problems faced, namely that taxpayers in this case multinational companies avoid tax avoidance activities by relying on transfer pricing practices because of the high potential in reducing state revenues for the benefit of the community. Second, fundamental reforms must be carried out both from the regulatory, institutional system and increasing the quality and quantity capacity of the enforcement apparatus for the realization of a legal certainty."

"Latar belakang penelitian ini adalah fenomena transfer pricing TP abuse yang sering dilakukan oleh PMA. Permasalahan yang diangkat terkait kesesuaian proses pemeriksaan TP dengan konsep dan regulasi, hambatan yang ada, dan melihat dari sisi BEPS Action 8-10. Penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan jenis penelitian studi kasus PT XYZ. Hasil penelitian terdapat ketidaksesuaian praktik dengan konsep dan juga regulasi berupa ambiguitas penggunaan checklist, proses penetapan perusahaan pembanding, dan penetapan operating margin PT XYZ di titik median. Hambatan dalam proses pemeriksaan TP yaitu assymetrical information, pemahaman TP yang beragam, dan keterbatasan waktu. BEPS Action 8-10 memberikan lima langkah penilaian risiko pada analisa FAR dengan tetap berpedoman pada control over risk dan financial capacity.Kata Kunci : harga transfer, Analisa Fungsi, Asset, dan Risiko, BEPS

---

AbstractsBackground for this research is the phenomenon of transfer pricing TP abuse that often used by MNE rsquo s. The problem that brought up on this research were the conformity between tax audit practice according to TP rsquo s concept and regulation, the obstacle that faced during tax audit, and the perspective on BEPS Action 8 10. This research used qualitative approach with depth interview data collection using case study in PT.XYZ. This research found that there are non conformity such as ambiguities of Per 22 rsquo s checklist, process for comparabled selection, and adjustment on median level for PT XYZ OM. The obstacles that faced during Tax Audit were asymmetrical information, various understanding on TP, and time constrain. BEPS Action 8 10 provide five step of risk analysis on FAR that still guided by control over risk and financial capacity approaches. "

"Sengketa pajak terkait secondary adjustment dalam transfer pricing terus mengalami peningkatan, meskipun jumlah total sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak mengalami penurunan. Permasalahan ini sebagian besar dipicu oleh ambiguitas dalam regulasi dan penerapan aturan yang tidak konsisten, sehingga sering menjadi pemicu utama perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab utama sengketa tersebut dan merumuskan solusi strategis untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan. Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) yang didukung oleh Fishbone Diagram untuk memetakan berbagai faktor penyebab, seperti kurangnya kejelasan dalam definisi dividen terselubung, penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2020 yang menimbulkan kontroversi, serta terbatasnya pelatihan dan pemahaman teknis di kalangan pemeriksa pajak. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi kasus melalui analisis 358 putusan pengadilan pajak periode 2021-2023 dan wawancara mendalam dengan hakim, konsultan pajak, serta pemeriksa pajak. Hasil penelitian menegaskan pentingnya revisi regulasi untuk memberikan kepastian hukum, pengembangan panduan teknis yang lebih rinci, dan pelaksanaan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti data analytics dan sistem pengelolaan dokumen digital diusulkan sebagai solusi untuk memperkuat proses audit pajak. Implementasi solusi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa yang diajukan ke pengadilan, meningkatkan kualitas pengawasan pajak, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perpajakan diharapkan menjadi lebih transparan, efektif, dan adil dalam menghadapi tantangan di masa mendatang

---

Tax disputes related to secondary adjustment in transfer pricing have continued to increase, even though the overall number of tax disputes submitted to the Tax Court by the Directorate General of Taxes has declined. This issue is largely driven by regulatory ambiguities and inconsistent rule enforcement, which frequently serve as primary triggers of disputes. This study aims to analyze the root causes of such disputes and propose strategic solutions to prevent similar issues in the future. The study employs the Root Cause Analysis (RCA) method, supported by a Fishbone Diagram, to map various contributing factors, such as the lack of clarity in the definition of hidden dividends, the contentious application of Minister of Finance Regulation Number 22 of 2020, and limited technical training and understanding among tax auditors. The research adopts a qualitative case study approach, analyzing 358 Tax Court rulings from the 2021–2023 period and conducting in-depth interviews with judges, tax consultants, and tax auditors. The findings highlight the urgent need for regulatory reforms to ensure legal certainty, the development of detailed technical guidelines, and the implementation of continuous training programs to enhance the competencies of tax auditors. Moreover, leveraging technology, such as data analytics and digital document management systems, is proposed as a solution to strengthen tax audit processes. The implementation of these solutions is expected to reduce the number of disputes brought to the Tax Court, improve the quality of tax oversight, and encourage greater voluntary compliance by taxpayers. These measures are anticipated to contribute to a more transparent, effective, and equitable tax system capable of addressing future challenges."