Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terdapat Akta Penegasan Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Notaris sebagai penegasan pengikatan jual beli (perjanjian obligatoir) berdasarkan surat pernyataan di bawah tangan terhadap objek perjanjian yang masih terikat dengan perjanjian kredit (prinsipil) dan dibebankan dengan hak tanggungan (accessoir) sebagai hak kebendaan. Akta tersebut tidak diberitahu dan tidak memiliki persetujuan dari kreditur sebagai prosedur adanya peralihan hak, sehingga mengakibatkan batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Klausul pada perjanjian kredit yang tidak terpenuhi, sehingga melanggar syarat objektif perjanjian. Selain itu, tidak terdapat itikad baik yang dilakukan oleh penjamin, dikarenakan penjamin telah menjual kembali objek perjanjian tersebut kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan wanprestasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh penggugat selaku pembeli pertama tidak diberikan oleh Pengadilan, yang seharusnya Penggugat diperhatikan hak-haknya terkait Akta dimana Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat. Sementara itu Notaris sebagai pembuat Akta telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini undang-undang jabatan notaris. Saran dalam tesis adalah Majelis Hakim seharusnya memperhatikan hak-hak Penggugat terkait materil dan imateriil. Selain itu perlunya sistem Teknologi integrasi terkait perjanjian kredit dimana tujuannya agar memudahkan para pihak yang mendaftarkan pengikatan jual beli melalui sistem integrasi sehingga tidak ada kepentingan yang tumpang tindih (overlapping).

---

There is a Deed of Confirmation of Transfer and Transfer of Rights made by a Notary as a confirmation of a sale and purchase agreement (obligatory agreement) based on a handwritten statement against the object of the agreement that is still bound by the credit agreement (principal) and is charged with an accessoir as a material right. The deed was not notified and did not have the approval of the creditor as a procedure for transfer of rights, resulting in legal nullification based on the decision of the West Java High Court. The clause on the credit agreement is not fulfilled, thus violating the objective terms of the agreement. In addition, there is no good faith carried out by the surety, because the guarantor has resold the object of the agreement to a third party, giving rise to default. This research method uses normative juridical research, research typology uses descriptive analytical. The results of the study concluded that the legal protection provided by the plaintiff as the first buyer was not provided by the Court, which should have paid attention to the Plaintiff's rights related to the Deed in which the Plaintiff had paid in full to the Defendant. Meanwhile, the Notary as the deed maker has complied with the statutory regulations, especially in this case the notary office law. The suggestion in the thesis is that the Panel of Judges should pay attention to the rights of the Plaintiff regarding material and immaterial. In addition, there is a need for an integrated technology system related to credit agreements where the aim is to make it easier for the parties to register sale and purchase agreements through the integration system so that there are no overlapping interests.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah yang berlarut-larut penyelesaiannya dan menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2011, dimana sampai dengan saat ini belum selesai ditindaklanjuti. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dan strategi penelitian single studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemindahtanganan barang milik negara telah sesuai dengan PMK 165/PMK.06/2016 dan Logic Model Theory namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Berlarut-larutnya penyelesaian pemindahtanganan ini disebabkan karena calon penerima hibah (masyarakat/Pemerintah Daerah) tidak berkenan menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima hibah. Perlu dilakukan perubahan rencana pemindahtanganan dari semula melalui proses hibah, agar dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan atau melakukan penghapusan barang milik negara dengan alasan sebab-sebab lain. ......This study aims to evaluate the implementation of the transfer of state-owned asset through a grant and became the findings of an examination by the Supreme Audit Agency in 2011, which until now has not been followed up. This research uses a descriptive qualitative analysis method and a single case study research strategy. The results of the study show that the implementation of the transfer of state-owned asset is in accordance with PMK 165/PMK.06/2016 and Logic Model Theory but has not been optimal in its implementation. The protracted settlement of this transfer was due to the fact that the prospective grant recipients (the community/local government) did not wish to submit a statement of willingness to accept the grant. It is necessary to change the transfer plan from the original through the grant process, so that the transfer is carried out through sales or write-off of state-owned asset for other reasons.

Abstrak :
Lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan pereknomian suatu negara. Fungsi utama Bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (fungsi intermediary). Sebagai Lembaga Keuangan yang berorientasi pada bisnis, bank juga memiliki berbagai jenis usaha selain dari fungsi utama yang disebutkan sebelumnya, salah satunya adalah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain (transfer dana). Bentuk layanan transfer dana yang disediakan oleh Bank terdiri dari berbagai jenis antara lain transfer dana ke dalam atau luar negeri, pindah buku, real time gross settlement, dan kliring yang masing-masing dilakukan oleh Bank dengan penuh kehati-hatian. Tidak hanya bank, para nasabah juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi itikad baik dalam melakukan pemindahan serta penerimaan dana. Terdapat sebuah kasus yang terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Medan dimana salah seorang petugasnya lalai dalam melakukan setor kliring sehingga dana tersebut tidak terkredit pada rekening penerima. Pihak penerima dana salah setor kliring tersebut telah menggunakan seluruh dana dan gagal untuk mengembalikan sebagian dana. Penelitian ini akan menganalisis pengaturan transfer dana berdasarkan hukum perbankan di Indonesia yang mana tersebar dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan dan Transfer Dana serta beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu akan lebih lanjut menganalisa pertanggungjawaban penerima salah transfer dana dalam mengganti rugi kepada Bank meskipun perbuatan tersebut diawali dari kelalaian petugas bank. ......Banking institution is one of the financial institutions that has strategic value in the economic life of a country. According to Article 3 of the Banking Law of Indonesia, The main function of the Bank is to collect and distribute public funds (intermediary function). As a business-oriented Financial Institution, bank also has various types of businesses apart from the aforementioned main functions, one of which is to move funds from one account to another (transfer of funds). The form of fund transfer which provided by the Bank consist of various types, including domestic or international fund transfer, overbooking, Real Time Gross Settlement, and clearing, which carried out by the Bank with good faith. Not only bank but also customer need to apply the precautionary principle and uphold good faith in transferring and receiving funds. There was a case occurred at Medan Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) where one of its officers neglected to conduct a clearing deposit so the funds were not credited to the beneficiary's account. The (wrong) recipient of clearing deposit has used all the funds and failed to return some of the funds. This study will analyze the regulations fund transfer based on banking law in Indonesia which regulate in various types of legislation such as the Banking and Funds Transfer Law and several regulations issued by Bank Indonesia and Financial Services Authority. In addition, it will further analyze the responsibility of the (wrong) recipient transfer of funds to the Bank though the act was conducted by the negligence of the bank officer.

Abstrak :
Skema targeted dalam program bantuan tunai masih diperdebatkan karena skema ini rentan dengan mistargeting dan inequity, yang mungkin berimplikasi pada disharmoni sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami perdebatan ini dengan mengeksplorasi dua program utama bantuan tunai di Indonesia, yaitu CCT-PKH dan UCT-BLT. Untuk memberikan gambaran yang utuh, saya mengkaji implikasi program terhadap modal sosial, baik dari segi efek partisipasi program maupun efek samping dari mekanisme targeted, yaitu spillover untuk non-penerima, mistargeting, dan pelanggaran horizontal equity. Secara keseluruhan, evaluasi kedua program menunjukkan bahwa skema targeted masih memberikan dampak positif terhadap modal sosial, terutama bagi penerima manfaat. Dalam konteks Indonesia, program CCT-PKH tampaknya lebih menguntungkan daripada UCT-BLT. Program CCT-PKH terbukti tidak memicu dampak negatif pada non-penerima. Sebaliknya, masalah exclusion error dan horizontal inequity pada UCT-BLT yang berskala besar berpotensi berhubungan dengan penurunan modal sosial komunitas. Hasil ini menyiratkan bahwa mekanisme penargetan di masa depan perlu diprioritaskan untuk meminimalkan masalah ini, terutama ketika pemerintah bermaksud untuk mempertahankan program berskala besar atau kembali memperluasnya, seperti dalam konteks pandemi. ......The targeted scheme in the cash transfer program is disputed because this scheme is still prone to mistargeting and inequity, which might imply social disharmony in the community. Therefore, this study aims to clarify this debate by exploring two main cash transfer programs in Indonesia, the CCT-PKH and UCT-BLT. To provide a complete picture, I examine the program implication on social capital, either in terms of participation effect or unintended consequences of targeted mechanism, namely the spillover for non-beneficiary, mistargeting, and horizontal equity violation. Overall, both program’s evaluation indicates that the targeted scheme still produces a positive impact on social capital, especially for the beneficiaries. However, the CCT-PKH seems more advantageous than UCT-BLT in the Indonesian context. There is no evidence that the CCT-PKH generates a negative spillover on non-beneficiaries. In contrast, the program exclusion error and inequity in large-scale UCT-BLT potentially associate with lower social capital. These results imply that future targeting mechanisms should be prioritized to minimize these problems, especially when the government intends to maintain the large-scale program or re-expand it, such as in the pandemic context.