Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah meningkat secara signifikan dari tahun 2000 sampai tahun 2002. Pada tahun anggaran 2000 transfer pemerintah berjumlah Rp 34 trilyun atau 17% dari total belanja pemerintah pusat, transfer pemerintah untuk tahun 2001 berjumlah Rp 81 trilyun atau 24% dari total belanja sebesar Rp 340 trilyun, dan pada tahun 2002 transfer pemerintah direncanakan berjumlah Rp 98 trilyun atau sekitar 29% dari total APBN.Masalah pokok yang akan dibahas dalam tesis ini adalah apakah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, BHP dan BHSDA akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas pendapatan antar daerah, mendorong investasi dan konsumsi swasta daerah. juga di lakukan simulasi DAK dengan tiga formulasi yang berbeda dan simulasi dengan PBB menjadi local tax untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dart disparitas pendapatan.Studi ini mengambil data makro ekonomi dan keuangan daerah dari tahun 1996 sampan dengan tahun 2000, serta dana perimbangan tahun 2001. Model ekonometrik simultan terdiri dari 10 persamaan perilaku dari 9 persamaan identitas yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel makro ekonomi dengan variabel-variabel keuangan daerah.Model ekonometrik yang ada telah memenuhi berbagai kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrik, sehingga model dapat digunakan untuk proyeksi dan simulasi kebijakan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan.Simulasi untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan tingkat pertumbuhan PDRB. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Hasil simiilasi menunjukkan bahwa dengan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari alokasi transfer pemerintah dalam bentuk dana perimbangan akan memberikan pertumbuhan ekonomi untuk setiap daerah di Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata 2,896% dibanding tahun sebelumnya.Simulasi untuk melihat disparitas pendapatan antar daerah menggunakan indeks Williamson (IAFrlIiamson index) dan koefisien variasi (o dent of variation) PDRB perkapita antar daerah propinsi. Hasil simulasi model yang memasukkan alokasi BHP saja sebagai variabel shock menghasilkan indeks Williamson dan koefisien variasi yang meningkat dibandingkan dengan simulasi historis, demikian juga untuk alokasi BHSDA. Sementara untuk alokasi DAK nilai indeks Williamson menurun tapi nilai koefisien variasi meningkat. Secara umum menunjukkan bahwa keseimbangan antar daerah cenderung memburuk akibat dari alokasi BHP, BHSDA dan DAK. Sementara basil simulasi model yang memasukkan DAU saja sebagai variabel shock menghasilkan penurunan indeks Williamson dan nilai koefisien variasi PDRB perkapita dibandingkan simulasi historis. Dengan kata lain alokasi DAU mampu meningkatkan keseimbangan pendapatan antar daerah. Hasil simulasi dengan variabel shock DP menghasilkan indeks Williamson dan nilai koefisien variasi yang lebih rendah daripada simulasi historis tapi lebih tinggi dan nilai koefisien alokasi DAU. Hal itu menunjukkan bahwa alokasi DAU berfungsi sebagai penetralisir alokasi BHP, BHSDA dan DAK yang tidak merata antar daerah.Penyebab memburuknya keseimbangan pendapatan antar daerah karena BHP, BHSDA dan DAK disebabkan oleh persebaran yang tidak merata untuk setiap daerah di Indonesia. Alokasi BHP lebih menguntungkan daerah metropolitan seperti DKI Jakarta. Alokasi BHSDA hanya menguntungkan untuk daerah-daerah penghasil SDA seperti DI Aceh, Riau dan Kalimantan Timur. Sementara alokasi DAK hanya menguntungkan untuk daerah yang melakukan aktivitas kehutanan yang tinggi, karena masih merupakan DAK reboisasi.Simulasi untuk melihat pertumbuhan investasi dan konsumsi swasta daerah menggunakan tingkat pertumbuhan investasi dan konsumsi swasta daerah. Hasil simulasi model ekonometrik menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan investasi dan konsumsi swasta daerah dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi.Simulasi dengan menggunakan tiga formulasi DAK yaitu DAK sekarang, DAK bagi rata dan DAK berdasar tingkat kemakmuran daerah menunjukkan hasil hahwa dengan formulasi DAK berdasar kemakmuran daerah akan sangat menguntungkan karena akan menurunkan disparitas pendapatan antar daerah serta menyumbang pertumbuhan ekonomi paling besar dibanding simulasi dengan formulasi DAK lainnya.Simulasi PBB sebagai local tax, dengan dua kondisi yaitu jika PBB yang diperoleh daerah naik dan jika PBB yang diperoleh daerah turun, ternyata menunjukkan bahwa dengan peningkatan local tax (basis pajak daerah) akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus akan mengurangi disparitas pendapatan antar daerah."

"ABSTRAKPemerintah membuat kebijakan penurunan subsidi BBM karena subsidi BBM telah menjadi beban berat bagi APBN, dinilai tidak tepat sasaran, dan merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penurunan subsidi BBM dengan pemberian kompensasi berupa cash transfer dan non-cash transfer terhadap perekonomian, distribusi pendapatan rumah tangga, dan tingkat emisi CO2. Penelitian ini menggunakan SNSE Indonesia tahun 2008 sebagai alat analisisnya. Hasil simulasi penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi berupa pemberian cash transfer berdampak lebih baik terhadap perbaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga Indonesia dibanding dengan kompensasi non-cash transfer. Sedangkan hasil simulasi kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi non-cash transfer menunjukkan bahwa kompensasi yang dialokasikan pada sektor yang terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor angkutan darat) berdampak lebih baik dibanding pengalokasian pada sektor yang tidak terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor konstruksi), baik dalam nilai perubahan PDB, total pendapatan rumah tangga, maupun perbaikan ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun alokasi kompensasi pada sektor angkutan darat berdampak pada peningkatan jumlah emisi CO2. Sementara itu, jika dilakukan kebijakan penurunan subsidi BBM satu jenis tertentu dengan tetap memberikan subsidi untuk dua jenis BBM lainnya, maka penurunan subsidi BBM jenis solar dinilai lebih efektif untuk menurunkan tingkat emisi CO2 dan menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan.

---

ABSTRACT

Fuel subsidides create a heavy burden for state budget, not effective as poor social protection and creating environmental problem. Fuel subsidies which are not well targeted tend to widen income distribution gap. This study aims to analyze the impact of fuel subsidies removal and cash transfer policies to Indonesian economy, household income distribution, and the level of CO2 emission. This study using Social Accounting Matrix Indonesia for the year of 2008 as a tool of analysis. As the results, fuel subsidy removal decreases income distribution inequality and GDP. Overall, fuel subsidy removal decreases CO2 emission, except for fuel compensation allocated in land transportation which increases the CO2 emission. This study also found that cash transfer as compensation gives better effect to the household income distribution compared with non-cash transfer compensation. Another finding was that subsidy removal with sector targeted policy gives better impact for the sector which had direct relation to the fuel subsidy sector than the sector indirect related. This study also identifies that the impact of the certain types of fuel subsidy removal differ each other. The subsidy removal for diesel affects on decreases of income distribution inequality and CO2 emission better than gasoline and kerosene subsidy removal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transaksi pihak berelasi dan hubungan politik terhadap dividen kas. Transaksi pihak berelasi diukur dari data di Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Hubungan politik terbagi atas dewan komisaris dan dewan direksi. Penelitian ini juga menguji moderasi hubungan politik pada pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap dividen kas. Penelitian ini menggunakan 315 perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013.Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa transaksi pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan berpengaruh negatif terhadap dividen kas. Hubungan politik dewan komisaris dan direksi berpengaruh negatif terhadap dividen kas. Hubungan politik dewan komisaris memperkuat pengaruh negatif transaksi pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan terhadap dividen kas. Hubungan politik dewan direksi memperkuat pengaruh negatif transaksi pihak berelasi dalam laporan laba rugi komprehensif terhadap dividen kas.

---

This study aimed to examine the effect of related party transactions and political connection on cash dividend. Related party transactions measurement are derived from Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income. Political connection is divided over the board of commissioners and board of directors. This study also examined the moderation of political connection on the effect of related party transactions on cash dividend. This study uses a sample of 315 companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013. This study provides empirical evidence that related party transactions in the financial statement negatively affect cash dividend. Commissioners' and directors’ political connections negatively affect cash dividend. Political connection of commissioners strengthen the negative effects of related party transactions on the statement of financial position on cash dividend. Political connection directors, strengthen the negative effects of related party transactions on the statement of comprehensive income on cash dividend."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak yang terjadi ketika rumah tangga mendapatkan bantuan Pemerintah Unconditional Cash Transfer UCT terhadap pengeluaran makanan, pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas 2009 dan 2015. Peneliti menggunakan metode Propensity Score Matching PSM untuk melihat treatment yang diberikan pemeritah UCT, apakah memberikan pengaruh atau tidak pada pengeluaran makanan, pendidikan dan kesehatan dalam rumah tangga berdasarkan karakteristik yang dipasangkan. Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan program UCT memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi rumah tangga yang mendapatkan transfer tersebut baik pada tahun 2009 maupun tahun 2015. Besaran efek dari program ini tidak hanya berbeda di tiap-tiap kelompok pendapatan rumah tangga, namun memiliki pola yang tidak sama antara pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan dan terlihat bahwa UCT cenderung memberikan dampak positif terhadap pengeluaran konsumsi makanan pada tahun 2009 dan 2015 daripada pengeluaran konsumsi pendidikan dan kesehatan.

---

The purpose of this study is to analyze the impact of Unconditional Cash Transfer UCT to food, education and health expenditures on Indonesian household. Using the data from National Socioeconomic Survey Susenas 2009 and 2015. Researcher used the Propensity Score Matching PSM method to see the treatment provided by the government UCT, whether it affects household food, education and health expenditures based on paired characteristics.

The results indicated that UCT program in general has an influence on the pattern of household consumption that received the transfer both in 2009 and 2015. The magnitude of the effect of this program is not only different in each group of household income, but has a pattern that is not the same between expenditure on food, education and health and it is seen that UCT tends to have a positive impact on food consumption expenditure in 2009 and 2015 rather than consumption on education and health expenditures. "

"Terdapat Akta Penegasan Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat oleh Notaris sebagai penegasan pengikatan jual beli (perjanjian obligatoir) berdasarkan surat pernyataan di bawah tangan terhadap objek perjanjian yang masih terikat dengan perjanjian kredit (prinsipil) dan dibebankan dengan hak tanggungan (accessoir) sebagai hak kebendaan. Akta tersebut tidak diberitahu dan tidak memiliki persetujuan dari kreditur sebagai prosedur adanya peralihan hak, sehingga mengakibatkan batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Klausul pada perjanjian kredit yang tidak terpenuhi, sehingga melanggar syarat objektif perjanjian. Selain itu, tidak terdapat itikad baik yang dilakukan oleh penjamin, dikarenakan penjamin telah menjual kembali objek perjanjian tersebut kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan wanprestasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh penggugat selaku pembeli pertama tidak diberikan oleh Pengadilan, yang seharusnya Penggugat diperhatikan hak-haknya terkait Akta dimana Penggugat telah membayar lunas kepada Tergugat. Sementara itu Notaris sebagai pembuat Akta telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini undang-undang jabatan notaris. Saran dalam tesis adalah Majelis Hakim seharusnya memperhatikan hak-hak Penggugat terkait materil dan imateriil. Selain itu perlunya sistem Teknologi integrasi terkait perjanjian kredit dimana tujuannya agar memudahkan para pihak yang mendaftarkan pengikatan jual beli melalui sistem integrasi sehingga tidak ada kepentingan yang tumpang tindih (overlapping).

---

There is a Deed of Confirmation of Transfer and Transfer of Rights made by a Notary as a confirmation of a sale and purchase agreement (obligatory agreement) based on a handwritten statement against the object of the agreement that is still bound by the credit agreement (principal) and is charged with an accessoir as a material right. The deed was not notified and did not have the approval of the creditor as a procedure for transfer of rights, resulting in legal nullification based on the decision of the West Java High Court. The clause on the credit agreement is not fulfilled, thus violating the objective terms of the agreement. In addition, there is no good faith carried out by the surety, because the guarantor has resold the object of the agreement to a third party, giving rise to default. This research method uses normative juridical research, research typology uses descriptive analytical. The results of the study concluded that the legal protection provided by the plaintiff as the first buyer was not provided by the Court, which should have paid attention to the Plaintiff's rights related to the Deed in which the Plaintiff had paid in full to the Defendant. Meanwhile, the Notary as the deed maker has complied with the statutory regulations, especially in this case the notary office law. The suggestion in the thesis is that the Panel of Judges should pay attention to the rights of the Plaintiff regarding material and immaterial. In addition, there is a need for an integrated technology system related to credit agreements where the aim is to make it easier for the parties to register sale and purchase agreements through the integration system so that there are no overlapping interests."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi pemindahtanganan barang milik negara melalui proses hibah yang berlarut-larut penyelesaiannya dan menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2011, dimana sampai dengan saat ini belum selesai ditindaklanjuti. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dan strategi penelitian single studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemindahtanganan barang milik negara telah sesuai dengan PMK 165/PMK.06/2016 dan Logic Model Theory namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Berlarut-larutnya penyelesaian pemindahtanganan ini disebabkan karena calon penerima hibah (masyarakat/Pemerintah Daerah) tidak berkenan menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima hibah. Perlu dilakukan perubahan rencana pemindahtanganan dari semula melalui proses hibah, agar dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan atau melakukan penghapusan barang milik negara dengan alasan sebab-sebab lain.

---

This study aims to evaluate the implementation of the transfer of state-owned asset through a grant and became the findings of an examination by the Supreme Audit Agency in 2011, which until now has not been followed up. This research uses a descriptive qualitative analysis method and a single case study research strategy. The results of the study show that the implementation of the transfer of state-owned asset is in accordance with PMK 165/PMK.06/2016 and Logic Model Theory but has not been optimal in its implementation. The protracted settlement of this transfer was due to the fact that the prospective grant recipients (the community/local government) did not wish to submit a statement of willingness to accept the grant. It is necessary to change the transfer plan from the original through the grant process, so that the transfer is carried out through sales or write-off of state-owned asset for other reasons."

"Lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan pereknomian suatu negara. Fungsi utama Bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (fungsi intermediary). Sebagai Lembaga Keuangan yang berorientasi pada bisnis, bank juga memiliki berbagai jenis usaha selain dari fungsi utama yang disebutkan sebelumnya, salah satunya adalah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain (transfer dana). Bentuk layanan transfer dana yang disediakan oleh Bank terdiri dari berbagai jenis antara lain transfer dana ke dalam atau luar negeri, pindah buku, real time gross settlement, dan kliring yang masing-masing dilakukan oleh Bank dengan penuh kehati-hatian. Tidak hanya bank, para nasabah juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi itikad baik dalam melakukan pemindahan serta penerimaan dana. Terdapat sebuah kasus yang terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Medan dimana salah seorang petugasnya lalai dalam melakukan setor kliring sehingga dana tersebut tidak terkredit pada rekening penerima. Pihak penerima dana salah setor kliring tersebut telah menggunakan seluruh dana dan gagal untuk mengembalikan sebagian dana. Penelitian ini akan menganalisis pengaturan transfer dana berdasarkan hukum perbankan di Indonesia yang mana tersebar dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan dan Transfer Dana serta beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu akan lebih lanjut menganalisa pertanggungjawaban penerima salah transfer dana dalam mengganti rugi kepada Bank meskipun perbuatan tersebut diawali dari kelalaian petugas bank.

---

Banking institution is one of the financial institutions that has strategic value in the economic life of a country. According to Article 3 of the Banking Law of Indonesia, The main function of the Bank is to collect and distribute public funds (intermediary function). As a business-oriented Financial Institution, bank also has various types of businesses apart from the aforementioned main functions, one of which is to move funds from one account to another (transfer of funds). The form of fund transfer which provided by the Bank consist of various types, including domestic or international fund transfer, overbooking, Real Time Gross Settlement, and clearing, which carried out by the Bank with good faith. Not only bank but also customer need to apply the precautionary principle and uphold good faith in transferring and receiving funds. There was a case occurred at Medan Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) where one of its officers neglected to conduct a clearing deposit so the funds were not credited to the beneficiary's account. The (wrong) recipient of clearing deposit has used all the funds and failed to return some of the funds. This study will analyze the regulations fund transfer based on banking law in Indonesia which regulate in various types of legislation such as the Banking and Funds Transfer Law and several regulations issued by Bank Indonesia and Financial Services Authority. In addition, it will further analyze the responsibility of the (wrong) recipient transfer of funds to the Bank though the act was conducted by the negligence of the bank officer."

"Skema targeted dalam program bantuan tunai masih diperdebatkan karena skema ini rentan dengan mistargeting dan inequity, yang mungkin berimplikasi pada disharmoni sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami perdebatan ini dengan mengeksplorasi dua program utama bantuan tunai di Indonesia, yaitu CCT-PKH dan UCT-BLT. Untuk memberikan gambaran yang utuh, saya mengkaji implikasi program terhadap modal sosial, baik dari segi efek partisipasi program maupun efek samping dari mekanisme targeted, yaitu spillover untuk non-penerima, mistargeting, dan pelanggaran horizontal equity. Secara keseluruhan, evaluasi kedua program menunjukkan bahwa skema targeted masih memberikan dampak positif terhadap modal sosial, terutama bagi penerima manfaat. Dalam konteks Indonesia, program CCT-PKH tampaknya lebih menguntungkan daripada UCT-BLT. Program CCT-PKH terbukti tidak memicu dampak negatif pada non-penerima. Sebaliknya, masalah exclusion error dan horizontal inequity pada UCT-BLT yang berskala besar berpotensi berhubungan dengan penurunan modal sosial komunitas. Hasil ini menyiratkan bahwa mekanisme penargetan di masa depan perlu diprioritaskan untuk meminimalkan masalah ini, terutama ketika pemerintah bermaksud untuk mempertahankan program berskala besar atau kembali memperluasnya, seperti dalam konteks pandemi.

---

The targeted scheme in the cash transfer program is disputed because this scheme is still prone to mistargeting and inequity, which might imply social disharmony in the community. Therefore, this study aims to clarify this debate by exploring two main cash transfer programs in Indonesia, the CCT-PKH and UCT-BLT. To provide a complete picture, I examine the program implication on social capital, either in terms of participation effect or unintended consequences of targeted mechanism, namely the spillover for non-beneficiary, mistargeting, and horizontal equity violation. Overall, both program’s evaluation indicates that the targeted scheme still produces a positive impact on social capital, especially for the beneficiaries. However, the CCT-PKH seems more advantageous than UCT-BLT in the Indonesian context. There is no evidence that the CCT-PKH generates a negative spillover on non-beneficiaries. In contrast, the program exclusion error and inequity in large-scale UCT-BLT potentially associate with lower social capital. These results imply that future targeting mechanisms should be prioritized to minimize these problems, especially when the government intends to maintain the large-scale program or re-expand it, such as in the pandemic context."

"There are numbers of reasons for paying dividends, but only a few of them stand up to rational scrutiny. The Bird-in-the-Hand Theory explain that one razionalization given for why dividends are better than capital gain is that dividens are certain, whereas capital gains are uncertain.Risk averse investors, will therefore prefer dividens. This research aims to examine the impact of dividend announcement of financial company and non financial company towards the stock abnormal return . If the announcement content significant information it will influence the stock price and at the end effect to the stock abnormal return. The previous research abroad that related to devidend annoucement completed by Panel and Worlffson (1984), Friend and Puckett (1964), Watts (1978), Aharony and Swary (1980) and Charest (1988) on the large part showed that , there was a significant impact of dividend announcement towards the snack abnormal return. Meanwhile, some researchs conducted in Indonesia by Budi Karyono (2004), Setyani Dwi Lestari (1988) dan Joko Sukendro (1999) showed different results. They found that there was not abnormal return surrounding contemporaneous devidend announcement, the conclusion was, the devidend announcement have no significant impact on stock abnormal return. The sample of data analisys on this research consist of two group companies, those are listing financial companies and non financial companies which have announced their devidends in term of cash during period 2004. The results of this research based upon t statistical examination on the average abnormal return, shown that the devidend annoucement of financial and non financial company have no significant impact on the abnormal return at both periods , the annoucing period, before and after announcing. Despite the fact that there was value change of stock return ,but the value not significant enough compare to the expected value. The conclusions of this research support the previous researchs conducted in Indonesian Capital Market . In relation to the Indonesian Capital Market , it is suggested that the next research regarding this topic should take into account the following things :1. Grouping the data based on type of company and the changes of of devidend : Devidend Increase, Devidend Decrease or Devidend Constant2. Grouping the active trading stock based on its value and volume of transaction"

"Teknologi smartphone telah berkembang pesat di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan pedagang, lembaga keuangan, dan operator telekomunikasi mulai memfokuskan upaya mereka untuk meningkatkan jumlah layanan seluler yang tersedia untuk para pengguna smartphone. Salah satu layanan yang diberikan ada dalam bidang financial technology yang berupa QR Code payment. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara social influence, facilitating conditions, hedonic motivation, price value, habit, mobile self-efficacy, technology self-efficacy, mobile usefulness, mobile ease of use dan behavioral intention dalam intensi adopsi QR Code payment. Penelitian ini menggunakan kerangka teori MTAM yang didukung oleh ekstensi model UTAUT2. Penelitian dilakukan pada 303 responden di Indonesia yang pernah melakukan pembayaran menggunakan QR Code payment. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan menggunakan SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara social influence, price value, habit, mobile self-efficacy, technology self-efficacy, mobile usefulness, dan mobile ease of use terhadap behavioral intention, sedangkan facilitating conditions dan hedonic motivation ditemukan tidak berpengaruh terhadap behavioral intention. Sebagai tambahan, ditemukan bahwa mobile self-efficacy memiliki hubungan positif dan signifikan dengan mobile usefulness dan mobile ease of use, dan technology self-efficacy juga ditemukan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap mobile usefulness dan mobile ease of use.

---

Smartphone technology has developed rapidly all over the world. This has caused merchants, financial institutions, and telecommunication operators to focus their efforts on increasing the number of cellular services available to smartphone users. QR Code payment is one of the services offered in the sector of financial technology. The purpose of this study was to analyze the relationship between social influence, facilitating conditions, hedonic motivation, price value, habit, mobile self-efficacy, technology self-efficacy, mobile usefulness, mobile ease of use and behavioral intention in the intention to adopt QR Code payments. This study uses the MTAM theoretical framework which is supported by the UTAUT2 model extension. The study was conducted on 303 respondents in Indonesia who have made payments using QR Code payments. The research hypothesis was tested using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method using SmartPLS 3. The results of this study indicate a positive and significant relationship between social influence, price value, habit, mobile self-efficacy, technology self-efficacy, mobile usefulness, and mobile ease of use on behavioral intention, while facilitating conditions and hedonic motivation were found to have no effect on behavioral intention. In addition, it was found that mobile self-efficacy has a positive and significant relationship with mobile usefulness and mobile ease of use, and technology self-efficacy has a positive and significant relationship on mobile usefulness and mobile ease of use as well."