Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan sistem pembayaran dalam sistem perekonomian semakin hart semakin panting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, yaitu untuk rnenjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai slat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian suatu negara. Untuk itu sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman.Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman maka perlu didukung dengan aturan yang komprehensif sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait dalam sistem pembayaran. Berbagai layanan pembayaran dalam sistem pembayaran dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Untuk masyarakat yang sudah maju ada kecenderungan untuk memilih pembayaran non tunai dengan pertimbangan praktis dan aman. Salah satu sistem pembayaran non tunai adalah dilakukan dengan transfer dana. Tranfer dana telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama, sebagai bagian dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Sepintas tranfer dana nampaknya sebagi suatu proses yang sederhana yaitu adanya permintaan dart pengirim dana, terlaksananya proses pengiriman, serta telah diterimanya dana dengan aman dan cepat oleh penerima. Namun demikian dalam prakteknya pelaksanaan transfer dana sudah sedemikian kompleks karena melibatkan berbagai pihak, media transfer dana, persyaratan, waktu pelaksanaan dan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda. Dengan kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan risiko dan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Pada saat ini pengaturan transfer dana tidak dilakukan secara spesifik dalam suatu ketentuan meskipun esensinya sendiri telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan kliring dan BI-RTGS. Disamping itu jugs Undang-Undang yang terkait secara tidak Iangsung dengan transfer dana misalnya Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.Dengan demikian pelaksanaan transfer dana masih tunduk pada ketentuan yang tidak seragam tergantung dart masing-masing bank. Kondisi tersebut sering menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam proses transfer dana. Sehubungan dengan tersebut maka perlu dilakukan kajian apakah perlu disusun Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur transfer dana dan dalam hal perlu materi apa saja yang harus diatur."

"Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat dari dilakukannya pengalihan piutang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dipailitkannya suatu subyek hukum melalui studi kasus kepailitan suatu perusahaan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks tentang permohonan pailit yang diajukan Greenfinch Premier Fund terhadap PT Henrison Iriana. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim yang menangani kasus ini mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat pengalihan piutang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif. 

---

This research paper discusses about the transfer of receivables (cessie) and the consequences if Article 613 of Civil Codes as the provision of the transfer of receivables (cessie) in Indonesia is not fulfilled and it`s result to the bankcrupty of a law subject. The research focuses on a case study about the bankcruptcy of a company, which is a Decision No. sdfsdfs02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks about a Bankcruptcy Petition against Henrison Iriana Company that has been submitted by Greenfinch Premier Fund. There are arguments between the judges concerning the provision of the transfer of receivables (cessie). This research uses the qualitative-juridical normative method."

"Dalam kehidupan sehari-hari, keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Disinilah pentingnya lembaga Bank yang berperan sebagai perantara keuangan yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Sebagai lembaga penyedia dana, salah satu peran bank adalah memberikan kredit bagi debitur yang membutuhkan. Dalam pemberian kredit, bank mensyaratkan adanya jaminan. Salah satu bentuk jaminan adalah Fidusia. Keunikan dari instrumen Jaminan Fidusia adalah tetap diberikannya hak kepada Pemberi Fidusia sebagai pemilik jaminan untuk menguasai secara fisik barang yang dijaminkan, walaupun secara hukum, kepemilikannya beralih kepada kreditur selaku Penerima Fidusia. Sebagai bentuk jaminan yang ideal, salah satu ciri lembaga Jaminan Fidusia adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan keistimewaan kepada Bank untuk melakukan Parate Eksekusi atas obyek Jaminan Fidusia. Parate eksekusi adalah melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim. Dalam tesis ini, Penulis menjelaskan praktek pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya di Bank ABC.

---

In daily life, the need for funds to move the wheels of the economy perceived increasing. There are some people who have excess fund, but do not have ability to invest that excess fund. On the other hand, there are also some people they have ability to invest, but they have limited fund or not fund at all. This is why we need the Bank institution that act as financial intermediaries to bridge those two groups people. Bank, as a lender of fund has in perform roles to provide to borrower who need it. The Bank requires collateral before lend the money to borrower. One form of collateral that accepted by the Bank is Fiduciary Transfer of Proprietary Right (FTO). The uniqueness of the FTO , the ownership of the physical goods still belong to the borrower, eventhough according the law, the ownership of the physical goods has been transferred to the lender. The process of enforcement of FTO are not complicate and guaranteed. This is an ideal of FTO. If the borrower is guilty of breaching of contract, Bank has privileges to do self enforcement (?Parate Eksekusi?) over the collateral according Act Nr 42 of 1999 concerning Fiduciary Transfer of Proprietary Right (FTO). Self enforcement (?Parate Eksekusi?) is defined as an instant enforcement for civil debt without a judicial decision or a judge?s order. In this thesis, the author describes the practical implementation of the FTO?s self enforcement by Bank ABC and the obstacles that arises from the process."

"Penelitian ini membahas terkait pemindahan hak atas saham pada PT Permitra Parahyangan Prakasa, yang tidak memenuhi unsur pelunasan pembayaran kepada pihak penjual, hingga berakibat ketidakabsahan atas akta-akta yang sudah ditandatangani oleh para pihaknya, sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI. Cek yang diberikan pembeli pada saat penandatanganan akta jual beli saham, kemudian terbukti di dalam persidangan merupakan cek kosong. Penelitian bertujuan menganalisis keabsahan dalam transaksi, serta membahas terkait notaris sebagai pihak yang membuatkan akta autentik, dimana memiliki peran penting memeriksa pernyataan dan dokumen terkait dengan akta yang hendak dibuat para penghadapnya. Menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi dokumen, dan dihubungkan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil analisis adalah setiap pihak wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan unsur esensial peristiwa jual beli, dalam transaksi pengalihan saham. Perlu adanya pembaharuan sistem administrasi data badan hukum bidang perseroan terbatas (“SABH”), seperti syarat bukti pembayaran pelunasan transaksi, untuk pendaftaran perubahan data pemegang saham pada perseroan terbatas tertutup secara khususnya.

---

This research analyze the consequences of the transfer of shares in PT Permitra Parahyangan Prakasa, which does not comply the essential aspect of buying and selling activities, so it has resulted in the invalidity of deeds signed by the parties, as the decision of the DKI Jakarta High Court Register Case Number 51 / PDT / 2019 / PT.DKI. The buyer has submitted the cheque as a payment to the seller, when signing the Deed of Sale and Purchase. It turns out that a cheque with delayed disbursement, has been proven to be a blanked cheque in the proceedings. This research aims to analyze the validity of the transaction, as well as discuss the responsibilities of the notaries who make authentic deed, which has an important role in examining statements and documents related to the deed, that the parties intend to make. In solving the problems, the normative judicial law research method was used, with data collection technique through document study to be associated with implementation practice. Analysis shows the result, that to fulfil the validity of the Deed of Sale and Purchase of shares, the parties shall consider to the fulfilment of the terms of validity of the agreement, and essential aspect of the buying and selling activities. Another aspect is that requires regulation in the data administration system of limited liability company (“SABH”), related to the submission of repayment receipt in share transaction, in the scope of private limited liability company in particular."

"Tesis ini membahas kedudukan akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, serta membahas akibat hukum dari akta Notaris yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi merupakan akta pernyataan dibawah tangan yang menyatakan secara sepihak akan menyerahkan harta bawaan Penggugat kepada anaknya ketika telah berusia dewasa dan bukanlah akta hibah yang serta merta mengalihkan harta bawaan Penggugat kepada anaknya. Akibat hukum dari akta pernyataan yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan membuat kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

---

This thesis discusses legal standing of statement deed about the transfer of separate property to minors as mentioned in the court decision number 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, also discussin the legal consequences of the notary deed that made incorrectly based on statutory regulations. The author uses normative-juridicial research methods with descriptive research. The type of data that author uses is secondary data type with primary materials and secondary materials of law. The author uses qualitative data with deductive analysis. This research concluded that statement deed about the transfer of separate property to minors that mentioned in Cibinong District Court decision number 86/Pdt.G/2018/PN Cbi is a private deed that states unilaterally the plaintiff's separate property is handed over to his daughter when his daughter becomes an adult and this is not a grant deed which is immediately transferred the plaintiff's separate property to his daughter. The legal consequences of thee notarial deed that does not comply with statutory regulations made a notarial deed becomes a private deed."

"Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, yang memiliki akal sehat dan pikiran yang menyebabkan manusia dapat memiliki suatu ide atau gagasan yang bisa dijadikan suatu karya seni yang dapat memiliki nilai ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai bagaimana kepentingan suatu akta Notaris dalam membuat perjanjian pengalihan Hak atas Merek yang dilakukan melalui pewarisan yang dilakukan oleh Tuan TBH selaku pemegang Hak atas Merek Jasa SHT dan Merek Jasa PSHT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut penerapannya yang berfokus masalah (problem focused research), jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (library research). Menurut kajian ini, dapat disimpulkan bahwa kepentingan dalam pembuatan suatu perjanjian khususnya akta Notaris merupakan suatu bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dalam pembuatan perjanjian pengalihan hak. Tidak ada aturan yang menjelaskan secara langsung mengenai kewajiban Notaris dalam membuat akta perjanjian pengalihan hak, tetapi dalam hal ini jika pihak yang akan melakukan pengalihan melalui pewarisan, maka harus menyertakan akta waris yang dibuat oleh Notaris, sebagai salah satu syarat dokumen pelengkap untuk melakukan pengalihan hak, sehingga jika terjadi persengketaan akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat.

---

Humans are perfect creatures created by God, who have common sense and thoughts that cause humans to have an idea or ideas that can be used as works of art that can have economic value. This study aims to find out and provide an overview of how the interest of a notary deed in making an agreement on the transfer of rights to a trademark which is carried out through inheritance carried out by Mr. TBH as the holder of the rights to the SHT Service Mark and PSHT Service Mark. This study uses a normative juridical method with a research typology in terms of its application which focuses on problems (problem focused research), the type of data used is secondary data, namely data obtained from library research. According to this study, it can be concluded that the interest in making an agreement, especially a notarial deed, is a written evidence that has legal force in making a right transfer agreement. There are no rules that directly explain the obligations of a Notary in making a deed of agreement on the transfer of rights, but in this case if the party who will make the transfer through inheritance, it must include an inheritance deed made by the Notary, as one of the complementary document requirements for transferring rights. So that in the event of a dispute the Notary deed has strong legal force."

"ABSTRAKTujuan utama dari bantuan tunai bersyarat adalah untuk memberikan kesejahteraanyang lebih baik pada penerima manfaat yang ditargetkan. Namun demikian,implementasi program yang buruk dapat meningkatkan perilaku anti sosial sepertikriminalitas. Dalam kasus Indonesia, akan menarik untuk melihat bagaimana ProgramKeluarga Harapan (PKH), salah satu program bantuan tunai bersyarat andalan negara inimempengaruhi kejahatan. Penelitian ini menggunakan dua set data utama, yaitu SurveiSosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Potensi Desa (Podes). Dengan menggunakanIV Probit, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat endogeneity antara modalsosial dan kejahatan. Maka, pengaruh PKH terhadap probabilitas rumah tangga untukmenjadi korban kejahatan secara langsung, bukan melalui modal sosial. PKHberkorelasi negatif terhadap probabilitas rumah tangga untuk menjadi korban kejahatan.

---

ABSTRACTThe main objective of Conditional Cash Transfer is to provide better well-being on thetargeted beneficiaries. Nevertheless, the poor implementation of the programs couldincrease anti social behavior like crime. In the case of Indonesia, it will be interestingto see how Program Keluarga Harapan (PKH), one of the countrys flagshipConditional Cash Transfer affect crime. This study utilizes two main data sets, whichare Survei Sosia lEkonomi Nasional (Susenas) and Potensi Desa (Podes). Using IVProbit, result show that there is no endogeneity between social capital and crime. Thus,the influence of PKH on the probability of households to be victims of crime directly,not through social capital. PKH has negatively correlated with the probability ofhouseholds to become victims of crime."

"Penambahan modal usaha biasanya dilakukan dengan peminjaman dana ke Bank. Salah satu hal yang dipersyaratkan oleh bank untuk melakukan peminjaman dana adalah adanya jaminan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga Tbk melakukan pengalihan hutang (cessie), setelah dilakukan cessie oleh pemegang cessie di lakukan lelang eksekusi, setelah itu dilakukan penjualan oleh pembeli lelang. Dalam proses ini nyatanya timbul beberapa permasalahan mengenai pengalihan cessie tersebut, pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli sehingga penulis akan menganalisis mengenai pengalihan hutang secara cessie dan implikasi hukum pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli terhadap tanah yang dijaminkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 520/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini berupa analisis mengenai kewajiban yang wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur pada cessie, dan implikasi hukum terhadap pelaksanaan lelang dan pembuatan akta jual beli yang dapat dibatalkan karena dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Increase business capital is usually carried out by borrowing funds from the Bank. One of the things required by banks to borrow funds is a guarantee. In this thesis we will discuss the problems in the Decision of North Jakarta District Court Number 520/PDT.G/2017/ PN.JKT.UTR. PT CIMB Niaga. Tbk made a transfer of debt (cessie), after that the cessie holder carried out an auction to execute the guarantee, after which a sale was made by the auction buyer. In this process there were several problems regarding the cessie transfer, the auction and the making of the sale and purchase deed so that the author would analyze the cessie debt transfer and the legal implications of the auction and the sale and purchase deed to the North Jakarta District Court Number 520 /PDT.G/2017/PN.JKT.UTR. The method used is a normative juridical research method that is an approach from the standpoint of rules and implementation of applicable regulations. The type of research used is descriptive by describing and explaining more deeply about the subject matter in this thesis. The results of this study are analysis of the obligations that must be carried out by the creditor to the debtor on cessie, and the legal implications of the implementation of the auction and the making of a sale and purchase deed that can be canceled because it is not in accordance with the laws and regulations."