Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam era globalisasi, sektor jasa konstruksi di Indonesia dapat melaksanakan proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang pada setiap aktivitasnya membutuhkan suatu bentuk usaha (corporate vehicle). Salah satu penerapan bentuk kerjasama yang banyak dipakai dalam pelaksanaan proyek-proyek konstruksi besar di Indonesia adalah Joint Operation (JO), yaitu kesepakatan antara dua badan atau lebih untuk mengerjakan pekerjaan tertentu selama waktu tertentu pula.

JO merupakan sumber pemajakan yang potensial bagi negara. Sehingga pihak Wajib Pajak (WP) JO akan berusaha agar jumlah pajak terutang dapat menjadi seefisien mungkin. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, selain terdapat (1) pajak terhutang (Conventional Cost) terdapat pula (2) biaya-biaya tambahan (Transaction Cost) yang dalam studi ini disebut sebagai total biaya pajak.

Berdasarkan pengamatan, ada beberapa variabel terikat yang diduga mempengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi wajib pajak JO, yaitu (1) Jumlah pajak yang terutang (2) jarak tempat kerja WP dengan bank, kantor pos, kantor pajak dan kantor konsultan yang diukur dengan waktu (3) lama proyek (4) frekuensi kontrak sebagai manifestasi dari reputasi, dan (5) nilai proyek.

Berdasarkan penelitian yang berlangsung pada JO yang memiliki head office di Jakarta, diketahui ada dua model yang paling sesuai yaitu, regresi antara 5 variabel independen dengan total biaya transaksi dan regresi antara 5 variabel independen dengan subvariabel biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee. Terlihat bahwa dari lima variabel independen yang dianalisis, 3 (tiga) di antaranya terbukti signifikan terhadap total biaya transaksi. Ketiga variabel tersebut adalah variabel-variabel frekuensi kujungan WP ke fiskus dan nilai proyek dan total waktu yang dihabiskan oleh WP untuk mengurus permasalahan perpajakannya.

Selain itu, dalam hubungannya terhadap total biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee kepada fiskus, terlihat bahwa dari lima variabel independen yang dianalisis, 3 (tiga) diantaranya terbukti signifikan. Ketiga variabel yang signifikan tersebut adalah variabel-variabel waktu yang dihabiskan WP untuk mengurus masalah perpajakan, frekuensi kunjungan WP ke fiskus dan nilai proyek. Selain itu, dikemukakan juga arah hubungan yang menjelaskan bentuk hubungan yang tejadi. Sedangkan dalam hubungannya dengan total biaya "ucapan terima kasih" dan commitment fee, terdapat tiga variabel yang mempunyai hubungan signifikan, yaitu total waktu yang dikeluarkan WP dalam mengurus perpajakan, frekuensi kunjungan WP ke fiskus dan total nilai proyek .

Rata-rata biaya transaksi yang dikeluarkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebesar 4,15 % dapat digunakan sebagai referensi bagi WP dalam menyusun budget proyek untuk lebih mendekatkan forecast cost to complete proyek kepada kenyataan yang akan dihadapi di lapangan dan menjadi referensi bagi fiskus dalam melakukan perbaikan institutional arrangements yang ada.

Abstrak :
ABSTRAK Menyongsong datangnya era globalisasi perdagangan dan investasi yang salah satu ciri utamanya adalah meningkatnya persaingan bisnis termasuk persaingan dalam bisnis penerbangan, GARUDA harus segera melakukan peningkatan daya saingnya, antara lain dengan peningkatan efisiensi dalam aspek pemasaran internasional melalui saluran pemasaran. Dengan asumsi bahwa production cost dan distribution cost temasuk relationship cost serta perilaku manajemen tetap, maka tingkat efisiensi di dalam saluran pemasaran internasional dapat diketahui melalui biaya transaksi ekonominya. Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas dan mengingat kurang lebih 90% tiket penerbangan internasional GARUDA di wilayah Jabotabek dijual melalui Biro Perjalanan Wisata/Agen Penjualan Tiket Penerbangan Internasional atau BPWIAPTP-I maka penelitian difokuskan pada perilaku BPWIAPTP-I dikaitkan dengan pembentukan biaya transaksi ekonomi yang bersangkutan yang secara lebih terinci adalah : (1) untuk mengetahui faktor-faktor biaya transaksi ekonomi yang berpengaruh pada saluran pemasaran, (2) untuk mengetahui besarnya biaya transaksi ekonomi GARUDA dibanding pesaingnya di BPWIAPTP-I yang sama, (3) untuk mengetahui faktor dominan perilaku organisasi dalam saluran pemasaran internasional GARUDA yang menimbulkan biaya transaksi ekonomi yang besar, dan (4) untuk merumuskan rekomendasi untuk perbaikan efisiensi saluran pemasaran GARUDA. Penelitian dilakukan pada 17 BPWIAPTP-I dan sebagai pembanding dipilih pesaing GARUDA yang peringkat internasionalnya hampir sama, yaitu Malaysian Airlines (MAS) dan yang tingkat pelayanannya sering dijadikan bench mark yaitu Singapore Airlines (SIA). Analisis dilakukan dengan metode Proses Hirarkhi Analitis (PHA) atau Analytical Hierarkhi Process (AHP), dan hasilnya adalah (1) faktor biaya transaksi ekonomi pada saluran pemasaran perusahaan penerbangan melalui BPWIAPTP-I yang terutama adalah Opportunistic Behaviour, faktor biaya transaksi ekonomi kedua adalah Bounded Rationality dan faktor biaya transaksi ekonomi ketiga adalah Asymmetric Information; (2) Biaya transaksi ekonomi GARUDA pada saluran pemasaran BPWIAPTP-I lebih besar dibanding biaya transaksi ekonomi MAS dan SIA pada saluran pemasaran yang sama; dan (3) Faktor dominan perilaku organisasi dalam saluran pemasaran GARUDA yang menyebabkan biaya transaksi ekonomi lebih besar dibanding MAS dan SIA adalah pada penggunaan kekuasaan paksaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, untuk meningkatkan efisiensi pada saluran pemasaran Internasional GARUDA melalui BPWIAPTP-I direkomendasikan untuk : (1) melakukan pembenahan manajemen dan (2) melakukan pembenahan yang ditujukan langsung kepada karyawan GARUDA; keduanya dengan mengupayakan perubahan "corporate culture" dan menjadikan GARUDA sebagai suatu "learning organization".

Abstrak :
Didalam karya akhir ini dibahas mengenai pasar kelabu komponen kendaraan penumpang di Indonesia, mulai dari Jatar belakang bidang usaha kendaraan bermotor yang mempengaruhi distribusi komponennya, pengertian pasar kelabu dan sebab-sebab terjadinya, dampak pasar kelabu terhadap pihak-pihak yang terlibat, hingga uraian mengenai transaksi impor komponen kendaraan penumpang di Jakarta. Kemudian dijabarkan suatu analisis kinetja pemasar kelabu dibandingkan terhadap kinerja distributor yang ditunjuk bagi merek kompone kendaraan penumpang tertentu, dengan menggunakan model Pawitra bagi pasar kelabu kendaraan penumpang. Merek komponen yang dipilih adalah Mercedes Benz dan Toyota. Pada dasarnya fenomena pasar kelabu merupakan masalah jalur distribusi, yakni setiap jalur distribusi diluar jalur yangtelah ditunjuk oleh produsen pemegang merek, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Masalah timbul karena produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang tidak ditunjuk ini sama dengan produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang ditunjuk, yaitu produk asli, akan tetapi dijual kepada pelanggan dengan harga yan jauh lebih murah. Pembahasan masalah dalam karya akhir ini dilihat dari sudut pandang distributor yang ditunjuk, selaku pihak yang paling dirugikan dengan adanya fenomena pasar kelabu. Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak distributor yang ditunjuk serta dengan para pedagang komponen kendaraan penumpang di pasar Asem Reges dan Sawah Besar, diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai keadaan pasar komponen kendaraan penumpang di Jakarta, karakteristik pembeli dan jalur distribusi komponen, terutama jalur distribusi yang tidak ditunjuk oleh produsen, serta perbedaan transaksi antara komponen bermerek Mercedes Benz dengan komponen bermerek Toyota. Diperoleh pula data harga dan kuantitas penjualan dari suatu kelompok komponen yang telah memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi tersebut adalah bahwa : produk yang dipilih adalah produk asli, komponen kendaraan yang dipilih adalah komponen kendaraan penumpang, bukan kendaraan niaga, sifat komponen kendaraan penumpang yang dipilih adalah fast moving components, serta tingkat harga yang ditawarkan adalah tingkat harga yang berlaku selama masa penelitian, yakni antara bulan Desember 1993 sampai dengan bulan Pebruari 1994. Analisis kinerja distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang dilakukan berdasarkan model Pawitra yang digunakan untuk menganalisis pasar kelabu kendaraan penumpang. Penjabaran model tersebut mengindikasikan bahwa kinerja yang viable dari pemasar kelabu komponen kendaraan penumpaiig dipengaruhi oleh variabel-variabel: tingkat potongan harga dari produsen di luar negeri, besarnya margin distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu, serta fluktuasi nilai tukar valuta asing. Dari data harga dan kuantitas penjualan dari kelompok komponen yang dipihih, diperoleh pendapatan total dari kelompok komponen dari distributor yang ditunjuk. Dengan peñjabaran model Pawitra diperoleh besarnya laba dari distributor yang ditunjuk maupun pemasar kelabu. Analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan profitabilitas dan rasio laba. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang merek Mercedes Benz dapat menikmati profitabilitas yang sangat baik, sedangkan komponen kendaraan penumpang merek Toyota tidak memberikan profitabihitas kepada pemasar kelabu. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kebijaksanaan penentuan harga. Berdasarkan hasil simulasi analisis sensitifitas, diperoleh dasar untuk menentukan strategi distributor yang ditunjuk dalam menghadapi fenomena pasar kelabu. Distributor yang ditunjuk mempunyai tiga pilihan strategi untuk menghadapi fenomena pasar kelabu komponen kendaraan penumpang, yakni penurunan harga, konfrontasi atau partisipasi. Ketiga strategi tersebut tidak dapat secara tuttas meniadakan pasar kelabu. Naniun, distributor yang ditunjuk dapat secara efektif mengurangi daya tank kinerja pasar kelabu dengan mehakukan penurunan harga juah untuk suatu periode yang relatif lama sebagai hasil penurunan biaya operasionalnya.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi terkait penentuan kriteria Significant Economic Presence dalam pemajakan atas transaksi elektronik di Indonesia dan faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan Significant Economic Presence di Indonesia. Analisis perubahan regulasi terkait penentuaan kriteria significant economic presence didasarkan pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan PMK 48/PMK.03/2020 serta kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan internasional yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terkait penentuan kriteria significant economic presence dalam pemajakan atas pajak transaksi elektronik adalah untuk saling melengkapi dan tidak mengubah substansi yang sudah ditetapkan. Kriteria significant economic presence pada PP Nomor 80 Tahun 2019 ditujukan untuk penetapan atas PPMSE sedangkan pada UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk pengenaan pajak atas PMSE. Kemudian pada PMK 48/PMK.03/2020 lebih dipersempit lagi lingkupnya dalam pengenaan pajak atas transaksi elektornik dengan menjabarkan nominalnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dalam penerapan significant economic presence yaitu, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain, sinergi antara lembaga pemerintah dan pemenuhan indikator- indikator dalam significant economic presence itu sendiri. ......This thesis aims to analyze changes in regulations related to determining the criteria for Significant Economic Presence in taxation of digital transaction in Indonesia and the factors that can support the application of Significant Economic Presence in Indonesia. Analysis of the regulatory changes related to the determination of significant economic presence criteria is based on the policies of Peraturan Pemerintah Number 80 Year 2019, Undang Undang Number 2 Year 2020, PMK 48 / PMK.03 / 2020 and their compatibility with applicable international tax regulations. This research uses a qualitative approach. The data collection technique was carried out by in-depth interviews with relevant sources with the issues raised. The results of this study indicate that regulatory changes related to determining the criteria for significant economic presence in taxation of digital transaction are to complement each other and not to change the substance that has been determined. The significant economic presence criteria in PP Number 80 of 2019 are aimed at determining PPMSE while in UU Number 2 of 2020 for the imposition of taxes on PMSE. Then in PMK 48 / PMK.03 / 2020 the scope is further narrowed in the imposition of taxes on digital service transactions by describing the nominal. The government needs to consider various supporting factors in the application of a significant economic presence, such as, Indonesia's trade relations with other countries, synergy between government institutions and the fulfillment of indicators in a significant economic presence itself.

Abstrak :
Laporan magang ini menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi PT A yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam TP Documentation yang dipersiapkan oleh KAP PTR. Sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk menyusun dokumen penentuan harga transfer sebagai dokumen pendukung untuk pelaporan perpajakan, transaksi afiliasi yang dilakukan harus dianalisis dan dilaporkan melalui dokumentasi transaksi istimewa untuk melihat implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diterapkan agar bebas dari upaya penghindaran pajak. Analisis yang dilakukan meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi yang dimiliki, analisis fungsional, aset, dan risiko, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan dan perhitungan indikator tingkat laba, analisis ekonomi atas masing-masing transaksi afiliasi, hingga kesimpulan hasil analisis. Dalam pembuatan dokumentasi wajib untuk mengacu pada peraturan mengenai transfer pricing terutama Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. ......This internship report analyzes the application of the arm’s length principle in PT A's affiliated transactions which then discussed further in the TP Documentation prepared by KAP PTR. As a taxpayer who is obliged to prepare transfer pricing documents as supporting documents for tax reporting, affiliated transactions carried out must be analyzed and reported through transfer pricing documentation to see the implementation of the arm’s length principle that are applied so that the affiliated transactions are free from tax avoidance efforts. The analysis includes identification of related-party relationships and affiliated transactions done during the fiscal year, functional, asset, and risk analysis, comparability analysis, selection of transfer pricing methods, selection and calculation of profit level indicators, economic analysis of each affiliated transaction, and the conclusion of the analysis results. In preparing the documentation, taxpayers must refer to the regulations regarding transfer pricing, especially the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 213/PMK.03/2016 concerning Types of Documents and/or Additional Information Required to Be Retained by Taxpayers Conducting Transactions with Related Parties, and Management Procedures.

Abstrak :
Globalisasi ekonomi telah mengakibatkan tingginya tingkat persaingan di antara berbagai perusahaan baik nasional maupun internasional yang memaksa masing-masing perusahaan untuk beroperasional secara efisien, efektif dan profesional didalam memenangkan persaingan tersebut. Dengan demikian orientasi pada kepuasan pelanggan menjadi suatu syarat mutlak yang tidak dapat ditawar lagi didalam memberkan pelayanan terbaik bagi konsumen melalui pemberian harga yang kompetitif, barang yang lebih berkualitas dan waktu penyerahan yang lebih cepat. Disamping itu seluruh komponen dari suatu perusahaan penghasil barang/jasa harus berfokus pada kepuasan konsumen, lebih fieksibel dalam mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, serta siap menggunakan pendekatan multidimensional agar dapat selalu mampu menawarkan barang atau jasa yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut perusahaan sangat memerlukan media komunikasi yang cepat baik antara mitra dagangnya di dalam negeri maupun di Iuar negeri. Salah satu media berkomunikasi secara cepat dan relatif murah biayanya adalah dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Saat ini pemanfaatan internet tidak hanya terbatas untuk berkorespondensi saja namun telah dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Abstrak :
Pasar modal selalu mengalami perkembangan secara dinamis sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dinamika perkembangan tata perekonomian nasional dan dunia menuntut pasar modal atau bursa efek Indonesia untuk mengembangkan mekanisme perdagangan efek ke arah penerapan scripless Irading. Scripless irading atau perdagangan efek tanpa warkat ditandai dengan penyelesaian transaksi tanpa penyerahan warkat efek, dan transaksinya serta proses pemindahtanganan hak atas efek dilakukan dengan sistem pemindahbukuan (book entry set(lemenl). Segenap proses transaksi dan seltlemenl dilakukan melalui suatu sistem komputer. Penerapan scripless irading pada Bursa Efek Jakarta merupakan perwujudan rencana pengembangan bursa efek di Indonesia dalam rangka menyongsong globalisasi perdagangan dunia, termasuk globalisasi pasar modal. Tujuan penerapan scripless Irading, antara lain adalah peningkatan efisiensi, memperkecil risiko kerusakan dan kehilangan lembar efek, meningkatkan kepercayaan investor, dan mewujudkan mekanisme perdagangan efek yang efisien, wajar, dan teratur. Berdasarkan sudut pandang hukum, dalam rangka penerapan scripless irading terdapat beberapa aspek hukum yang melekat padanya, antara lain penentuan mengenai kapan saat teijadinya transaksi efek dan kapankah pemindahtanganan hak-hak atas efek teijadi; Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan hak-hak dan kewajiban investor seperti hak suara dalam rapat umum pemegang saham, pembagian dividen, bunga obligasi, dan sebagainya; Bagaimana status daftar pemegang saham, dan aspek hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian data transaksi secara elektronik. Transaksi efek dalam mekanisme scripless irading dianggap telah terjadi pada saat penjumpaan/pencocokkan penawaran jual dengan permintaan beli pada sistem komputer, dan pemindahtanganan hak-hak yang timbul dari transaski efek teijadi pada saat telah dilakukan penyelesaian transaksi atau selllemeni oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP). Pelaksanaan hak-hak investor dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan cara pemindahbukuan yang hal itu dilakukan pada saat perusahaan terdaftar melaksanakan corporate aciion. Tatacara dan prosedur pelaksanaan corporaie action diatur melalui Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Daftar pemegang saham dapat dikelola oleh emiten atau diserahkan kepada biro administrasi efek dan tetap berkedudukan sebagai data utama khususnya dalam rangka corporate action. Efek yang berbentuk elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi efek di bursa efek didasarkan pada perikatan yang timbul karena undang-undang maupun perjanjian yang dibuat di antara mereka. Penerapan scripless irading didukung oleh perangkat peraturan perundangundangan yang memadai, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh sel/ regulaiory organizaiion, dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Pengembangan dunia usaha suatu perusahaan terkadang tidak dapat terlepas dari transaksi afiliasi. Transaksi afiliasi merupakan transaksi yang diadakan antar pihak yang mempunyai hubungan afiliasi. Oleh karena itu, hal ini perlu dikaji dalam suatu penelitian dengan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui mengenai penerapan prinsip keterbukaan terkait transaksi afiliasi dihubungkan dengan UU Pasar Modal dan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi afiliasi dihubungkan dengan Peraturan Nomor IX.E.1.

---

ABSTRACT
Capital markets have a strategic and very important role as a source of finanncial businesses for national development, especially as an alternative source of external financing by firms. The corporation sometimes cannot be separated from the affiliate transaction. Affiliate transaction is a transaction that was held between the parties that have an affiliate relationship. Therefore, this study is aiming to analyze and find out about the application of the principles of openness related to affiliate transactions associated with the Capital Market Law furthermore to analyze and know the legal protection for minority shareholders in the transaction affiliates associated with Rule Number IX.E.1.