Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas bagaimana implementasi kebijakan dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan KRL berperan meningkatkan aksesibilitas komuter di wilayah Jabodetabek. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsep aksesibilitas diapresiasi dan diimplementasikan dalam kebijakan penyelenggaraan KRL Jabodetabek. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen/studi literatur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan beberapa temuan. Pertama, kebijakan penyelenggaraan KRL, baik UU No. 23 Tahun 2007 maupun kebijakan turunanya, sudah mengapresiasi konsep aksesibilitas terutama untuk penyandang cacat. Kedua, implementasi kebijakan dalam aspek aksesibilitas berdasarkan analisis model kontinental menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan UU No. 23 Tahun 2007 (yang mengamanahkan penyusunan 28 Peraturan Pemerintah) dengan kenyataan bahwa baru dua yang telah dibuat. Sementara itu, berdasarkan analisis akses dalam layanan publik, ditemukan tiga kebijakan layanan KRL yang mengembangkan aksesibilitas komuter, yakni: kebijakan layanan skema kewajiban layanan publik (PSO, public service obligation), kebijakan layanan dengan konsep kesetaraan, dan kebijakan layanan dengan konsep responsif penyandang cacat dan berkebutuhan khusus.

---

Abstract
This research discusses how policies implementations and accessibilities of train transportation services have a role in improving commuters accessibility in Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) areas. It aims to describe how the concept of accessibility is appreciated and implemented in Jabodetabek train transportation policies. Research approach is qualitative and descriptive-analytical in nature. Data gathering is carried out through document/literature study and in-depth interviews. This research finds several findings. First, policies on train transportation services, both UU (Law) N0. 23 Tahun (Year) 2007 and its derivatives, have appreciated the concept of accessibility mainly for disabled people. Second, policies implementations of accessibility aspect based on continental model analysis shows that there is a gap between UU No. 23 Tahun 2007 (that mandates the drafting of 28 Governmental Decrees) and the fact that there are only two that have been completed. Meanwhile, based on access analysis in public services, it is found that three policy of train transportation services have developed commuters accessibility, namely: policy of services with PSO (public service obligation) scheme, policy of services with equality concept, and policy of services with disabled- and special need-responsive concept.