Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis Penanganan Tindak PidanaPerdagangan Orang Oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian inidilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi dan telaahan dokumen.Hasil penelitian menunjukkan saat ini tindak pidana perdagangan orang TPPO telahberkembang menjadi suatu kejahatan kemanusiaan lintas batas negara yangterorganisasi transnational organized crime , sehingga memerlukan kerjasama darinegara-negara di dunia. Keadaan geografis, ekonomi dan sosilogis menjadikanIndonesia berpotensi sebagai negara pencarian korban maupun tujuan TPPO.Keadaan sebagian penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan miskinmerupakan penyebab utama penduduk nekat menjadi pekerja migram di luar daerahtinggal ataupun diluar negeri, meskipun dengan cara yang illegal. Kerentanan inidimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan calo. Karenanya moduskejahatan perdagangan orang dengan merekrut dan mengirim pekerja migran illegalpaling sering terjadi di Indonesia. Dittipidum Polri selama ini telah melakukanberbagai upaya untuk memberantas TPPO baik melalui upaya preemtif, preventifmaupun represif. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi penyidik Polri antara lainadalah: 1 lokasi kejahatan yang berbeda-beda meliputi dalam dan luar negeri; 2 keterbatasan kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan di luar negerisehingga mendapat tantangan dari pihak yang berwenang dan pihak pendukungkejahatan di negara terkait; 3 Keterangan calo yang berbelit-belit tentang pelakuutama, atau bahkan calo tidak kenal sama sekali; 4 korban yang tidak mau bersaksikarena takut atau berada dibawah tekanan baik sosial, ekonomi maupun psikologis.Kendala tersebut menghambat penyidik untuk mendapatkan bukti sehingga kesulitanuntuk menjerat pelaku dan pihak terkait dengan UU TPPO. Karenanya sebagianpenyidik menggunakan KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan TKI diLuar Negeri, dan tidak dapat mengungkap dan memberantas TPPO secarakomprehensif dan tuntas. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidum BareskrimPolri di masa mendatang antara lain adalah dengan cara: 1 meningkatkan saranapendukung, pengetahuan, dan kapasitas penyidik dengan cara berpastisipasi padaberbagai workshop dan pelatihan; 2 terus mendorong penegak hukum melakukankoordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri, dan juga terusmeningkatkan kerjasama antar negara dan dengan organisasi internasional sepertiAATIP.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the results of research on the analysis of Crime Handling ofTrafficking in Persons by Dittipidum Bareskrim Polri Investigators This research isdone by descriptive qualitative analysis method that comes from primary andsecondary data through interview technique, observation and document review. Theresults show that the current crime of trafficking in persons TPPO has evolved intoan organized transnational organized crime, thus requiring cooperation fromcountries in the world. Geographic, economic and socio political conditions makeIndonesia a potential as a search for victims and the destination of TPPO. Thecondition of some poor and poorly educated Indonesians is the main cause of thereckless population to become migrant workers outside of residence or abroad, albeitin an illegal manner. This vulnerability is used by traffickers and brokers. Hence thecrime mode of trafficking in persons by recruiting and sending illegal migrantworkers is most common in Indonesia. Dittipidum Polri has been doing variousefforts to eradicate TPPO either through preemptive, preventive or repressive efforts.In practice, the obstacles faced by Police investigators include 1 different crimelocations within and outside the country 2 the limitations of the investigator 39 sauthority to conduct an overseas examination so as to be challenged by theauthorities and the crime supporting parties in the country concerned 3 Theintricately scaled up scalper 39 s notes about the main perpetrator, or even the brokersdo not know the main prepertrators at all 4 victims who do not want to testify forfear or are under social, economic and psychological pressure. These obstaclesprevent the investigators from obtaining evidence so that it is difficult to trap theperpetrators and parties related under TPPO Law. Therefore, some investigators usethe Criminal Code, Child Protection Law and Protection Act for Overseas Workers,and can not disclose and combat TPPO comprehensively and thoroughly. Efforts thatcan be undertaken by the Dittipidum Baerskrim Polri in the future are among others 1 increasing the supporting facilities, knowledge, and investigator capacity byparticipating in various workshops and trainings 2 continue to encourage lawenforcement to coordinate and cooperate with various agencies in the country, andalso to improve cooperation between countries and with international organizationssuch as AATIP

Abstrak :
Trafficking in persons, aspecially in women and children, is one of the transnational crime, which is now concerned by the international community. It has been stipulated in the Supplementing Protocol to the UN Convention Against Transnational Organized Crime, 2000. Trafficking has hereby a wider sense, including recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt ofpersons, by means of the threat or use of the force, or other forms of coercion, of abduction, of fraud, for the purpose of exploitation. This become one of the problems in the efforts of law enforcement, due to lack of regulations. Another problem is the different perspective of some countries looking at trafficking as a transnational crime, that need an international cooperation to combat it.

Abstrak :
[ABSTRAK
Selama ini penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak polisi menitikberatkan kepada penindakan represif. Tindakan ini ternyata dapat menimbulkan trauma bagi masyarakat. Kompleks Permata sebagai salah satu daerah yang memiliki intensitas sangat tinggi dalam peredaran narkoba. Daerah ini membutuhkan perhatian besar yang melibatkan semua pihak untuk memberantas peredaran tersebut. Penanganan yang diambil oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat menggunakan metode community policing dan dengan menggunakan teknik problem oriented policing (POP). Langkah ini diambil untuk mengetahui akar permasalahan dan kemudian mengembangkan intervensi program yang didasarkan pada teknik problem oriented policing. Penerapan POP memiliki 4 langkah yaitu scanning, analyzing, response, assasment (SARA). Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional dan teori aktivitas rutin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah eksplanasi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan field research dan studi literatur. Field research atau turun lapangan dilakukan dengan membuat angket dan disebarkan di lokasi penelitian. Sedangkan studi literatur dilakukan dengan mencari dan membaca sumber-sumber literatur lain yang masih terkait dengan pokok pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang penerapan konsep problem oriented policing di Komplek Permata berhasil menurunkan angka kejahatan khususnya kejahatan terkait narkoba. Namun temuan data menunjukkan terjadinya crime displacement atau pergeseran tempat terjadinya kejahatan. Saat ini Komplek Permata telah bersih namun ternyata bergeser ke wilayah-wilayah di sekitar Komplek Permata.

---

ABSTRACT
So far, the crime solution by Resort Police is primarily hande through represive approach. This approach in fact tends to affect trauma for the people at Permata area with a high intensity of drug trafficking. This Complex needs a great attention from all related authorities. This research was based on qualitative method by using questionnaire and studi literatur. There are questionnaire was distributed in Permata area. The result of this research show tha the handling with using problem oriented policing is more effective to reduce criminality in Permata Complex specially drugs related crime. The result of this research also showing that implementation of problem oriented policing in Permata Complex causing positive changes in community and crime displacement, So far, the crime solution by Resort Police is primarily hande through represive approach. This approach in fact tends to affect trauma for the people at Permata area with a high intensity of drug trafficking. This Complex needs a great attention from all related authorities. This research was based on qualitative method by using questionnaire and studi literatur. There are questionnaire was distributed in Permata area. The result of this research show tha the handling with using problem oriented policing is more effective to reduce criminality in Permata Complex specially drugs related crime. The result of this research also showing that implementation of problem oriented policing in Permata Complex causing positive changes in community and crime displacement]

Abstrak :
Dalam khzanah sastra Indonesia. Remy Sylado merupakan orang pertarma yang mengangkat tema perdagangan manusia dikaitkan dcngan sindikat bisnis industri seks internasianal sebagai tema utama dalam cerita Perdagangan manusia atau trafiking adalah pelanggaran HAM yang paling kejarn karena merupakan bentuk baru dari perbudakan_ Melalui novel ini, pembaca akan melihat masalah ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang secara tidal langsung mengakibatkan adanya trafiking. Ketidaksetaraan gender yang disebabkan bias gender (penyimpangan gender) merupakan salah satu contoh pelecehan HAM. Tiga masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran karakter tokoh dan latar dalam Mimi Lan Minima, apakah ada bias gender dalam trafiking, dan bagaimana trafiking sebagai bentuk pelanggaran HAM yang ada dalam Mimi Lan Mmimia. Kesernuanya dilihat dalam perspektif gender dan hubungannya dengan hak asasi manusia. Tokeh utama perempuan dalam cerita, lndayati, dideskripsikan sebagai perempuan Jawa yang tagar, berpendirian kuat dan tetap optirnis walaupuun dihadapkan pada masalah yang berat. Hal tersebut tak lepas dari nilai-nilai budaya Jawa, seperti nrimo, sikap hormat, dan menjungjung tinggi asas kerukunan. Masalah ketidakadilan gender yang terungkap dalam cerita adalah pelabelan negatif dan kekerasan terhadap perempuan.. Kedua masalah rnenjadi faktor yang menyebahkan tokoh terjebak dalam frafiking. Hal ini mengindikasikan adanva bias Gender dalam trafiking yang bertujuan mengeksplorasi manusia, khususnva perempuan. Kaum perempuan lebih rentan menjadi korban trafiking karena adanva stereotipe bahwa perempuan adalah obyek seks dan makhluk nomor dua. Trafiking rnencakup penipuan, pemaksaan, kekerasan fisik, mental, dan seksual serta perbudakan manusia. Oleh karena itu, trafiking dengan bentuk perbudakan seksual merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang perlu ditindaklanjuti melalui pencegahan dan penanganan korban, seperti penyuluhan tentang kesetaraan gender, pemberdavaan perempuan, dan pemulihan hak korban. Selain itu, undang-_undang dan hukum yang kuat harus diterapkan guna menghukum para pelaku trafiking.