Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Merek merupakan tanda pengenal sebagai pembeda suatu barang dan/atau suatu jasa dengan barang dan/atau jasa lain yang sejenis maupun tidak sejenis. Penggugat PT. Monysaga Prima sebagai pemegang merek JELIJUS kelas 29 dan kelas 32 mengajukan gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek karena menemukan bahwa tergugat PT. Manacoco Sari sebagai pemegang merek YEKO JELLYJUICE kelas 29 dan kelas 32 telah mengedarkan produk minuman dalam bentuk jelly dengan memakai atau menggunakan merek yang tidak sesuai dengan merek yang di daftar, yaitu menggunakan merek JELLYJUICE dengan karakter huruf lebih besar atau menonjol dan menyembunyikan kata YEKO dalam lingkaran karakter huruf lebih kecil yang ditempatkan secara terpisah dari rangkaian kalimat Jellyjuice, yaitu terletak di atas kata JELLYJUICE. Padahal merek yang terdaftar pada Daftar Umum Direktorat Merek seharusnya merek YEKO JELLYJUICE merupakan suatu rangkaian dengan karakter huruf yang sama dan dengan ukuran yang sama besar pula sebagaimana tercantusn dalam Sertifikat Merek atas nama Tergugat. Maka dari itu yang menjadi pokok permasalahannya adalah hal yang menjadi landasan bahwa pada merek Yeko Jellyjuice yang terjadi adalah Penghapusan bukan Pembatalan Pendaftaran Merek dan Penggugat sebagai pemegang merek dagang Jelijus berhak atau tidak untuk mengajukan gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek dalam hal Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini juga telah melanggar ketentuan. Metode penelitian yaitu kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian evaluatif, Jenis data yang digunakan data sekunder. Dari permasalahan tersebut disimpulkan bahwa Penggugat melakukan gugatan penghapusan pendaftaran merek karena adanya bukti yang lebih kuat yang terdapat pada produk barang Tergugat, dan Tergugat tidak dapat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat melakukan gugatan karena produk Penggugat juga mencantumkan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan karena pernyataan bahwa Penggugat menggunakan merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkannya hanya dapat diputuskan melalui Pengadilan Niaga atas prakarsa Direktorat Jenderal atau pihak ketiga yang berkeberatan.

Abstrak :
Era globalisasi ekonomi telah menimbulkan iklim persaingan yang sehat namun juga ketat antara negara-negara di dunia sehingga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual dimana semuanya itu dapat dipertahankan dengan adanya iklim persaingan sehat ditunjang dengan sistem pengaturan yang lebih memadai dan selaras dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional yang diperlukan di Indonesia. Dengan adanya permasalahan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan merek pada khususnya yang semakin kompleks maka upaya perlindungan terhadap barang dan jasa produksi dalam negeri harus ditingkatkan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs yaitu dengan disempurnakannya Undang-Undang Merek lama menjadi Undang-Undang No. 1S Tahun 2001 Tentang Merek. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek mengacu pada sifat merek yang bersifat khusus dimana hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemiliki merek dan apabila dipergunakan oleh orang lain maka harus dilakukan perjanjian lisensi merek terlebih dahulu dan adanya pengaturan tentang hal-hal tersebut diatas adalah sebagai bukti adanya perwujudan perlindungan merek dagang dalam negeri terutama bagi pemilik merek dagang yang sah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum antara lain adalah faktor materi hukum, kelemahan kantor Merek dan kinerja aparat kantor merek, kelemahan aparat penegak hukum serta kurangnya apresiasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak milik intelektual, sehingga bila ditinjau dari unsur penegakan hukum tersebut maka perlindungan merek jelas ditunjang oleh upaya penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsisten, konsekuen, efektif dan efisien dalam kenyataan empiris dalam praktek perdagangan di lapangan, yang ditunjang pula dengan adanya kesungguhan kinerja aparat penegak hukum pada umumnya dan aparat kantor merek. pada khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan pelanggaran merek dagang.

Abstrak :
Sebagai Negara anggota WTO Indonesia telah meratifikasi ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), konvensi-konvensi serta traktat internasional dibidang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Berdasarkan hukum internasional, persetujuan yang telah diratifikasi merupakan hukum nasional bagi negara itu sendiri. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dibidang HaKI di Indonesia adalah hasil penyesuaian hukum secara internasional. Ketentuan mengenai merek di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. UU No. 15 Tahun 2001 ini menganut sistem konstitutif yakni hak merek hanya tercipta jika ada pendaftaran. Di dalam sistem pendaftaran merek dikenal dua macam sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem konsitutif. Sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dengan salah satu alasan yaitu sertifikat merek diberikan oleh Direktorat Merek pada pemilik merek yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Indonesia. Salah satu pokok permasalahan dalam tesis ini adalah ternyata pada prakteknya masih terjadi satu merek dimiliki oleh dua pihak yang masingmasing memiliki sertifikat merek sehingga kepastian hukum tidak tercapai; sama seperti halnya di dalam kasus merek Superviton antara PT Bogamulia Nagadi lawan PT Erela. Kasus merek Superviton ini dibawa sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) dan dirnenangkan oleh PT Bogamulia Nagadi. Untuk mengetahui penerapan sistem konstitutif yang dianut oleh UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek: studi kasus merek Superviton; penulis menggunakan teori hukum slam dan teori reward sebagai pisau analisa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, antara lain penulis berkesimpulan bahwa sistem konstitutif yang berlaku dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek benar-benar memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek Superviton, yakni PT Bogamulia Nagadi.

---

As a member of WTO, Indonesia has already ratified TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), conventions, and international treaties of intellectual property rights. According to international law, an agreement or treaty ratified by a country constitutes national law of the country. Therefore, any laws of intellectual property rights of Indonesia are adjustment or adoption of international laws. The Indonesian Trade Mark Law is regulated in Indonesian Act No. 15, the year of 2001. This act adopts the constitutive system, that is, the rights of a company or an individual to a certain trademark is established by registration. There are two systems of trademark registration, namely; declarative an constitutive system. In terms of legal certainty, the latter gives a better guarantee, because the certificate of trademark is granted by the Directorate of Trademark to the owner of the trademark who first filed the trademark in Indonesia. ne of the legal issues brought up in this thesis is the fact that in practice, we can still find a certain trademark is owned by two parties or companies an this kind of practice leads to uncertainty. Similiar case takes place in Superviton trademark case between PT Bogamulia Nagadi versus PT Erela. This Supervtion case has been referred to Indonesian Supreme Court for "Judicial Review" and PT Bogamulia Nagadi won the case. In order to know the implementation of constitutive system adopted by Indonesian Act of the year 2001, the writer has applied Natural Law and Reward theory as the basis analysis, while the research method applied in normative research method. Based on the result of the research, the writer draws the conclusion that constitutive system applied by Indonesian Act No. 15 of the year 2001 really gives legal certainty to the owner of Superviton trademark, namely PT Bogamulia Nagadi.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasal 41 Ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pengalihan hak atas merek yang dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Kebijakan ini ditujukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Trademark Law Treaty. Akan tetapi, di dalam proses pelaksanaannya terjadi banyak kerancuan dan pertentangan, khususnya dengan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2016, mengatur mengenai hak eksklusif atas merek, dimana hak atas merek baru muncul atau terbit ketika suatu merek terdaftar, bukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Terhadap hal ini, perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 41 ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geogafis.

---

ABSTRACT
Article 41 Paragraph 8 of Law No. 20 Year 2016 Regarding Trademark and Geographical Indications regulates the transfer of trademark right at the application of trademark registration process. This rule is intended as a form of adjustment to the Trademark Law Treaty. However, in the process of implementation there has been a lot of confusion and conflict, especially with Article 1 paragraph 5 jo. Article 3 of Law No. 20 of 2016. Article 1 paragraph 5 of Law No. 20 of 2016, regulates the exclusive rights of the brand, where the rights to a new brand appear or are issued when a brand is registered, not when the process of applying for a trademark registration. Regarding this, amendments to Article 41 paragraph (8) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan perdagangan secara umum akan menggunakan suatu merek yang dikembangkan secara konsisten, sehingga produk tersebut menjadi terkenal dan mempunyai pangsa pasarnya. Seperti halnya bidang ilmu lain, hak atas kekayaan intelektual juga mengalami perkembangan dan evolusi. Dari sebuah merek yang hanya awalnya merupakan nama, lalu kemudian akan berkembang menjadi sebuah label atau etiket dan bahkan suatu bentuk kemasan yang akan menjadi ciri khas yang menjadi pembeda produk tersebut dibanding produk lainnya di pasar, yang dikenal sebagai Trade Dress. Undang – undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek belum menjangkau perlindungan atas Trade Dress. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum bagi perlindungan Trade Dress yang sebenarnya adalah juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan munculnya persaingangan curang, meniru atau tindakan membonceng reputasi suatu produk terkenal yang semuanya akan merugikan pemilik atas Trade Dress yang sesungguhnya.

---

ABSTRACT
Trading activity in general uses a trade mark that being develop consistently, therefore the product will become famous and has its market. Like any other field of knowledge, intellectual property right has its development and evolution process. Starting a trade mark as a name, then developed to become a label or even a packaging that will be a unique to its product that can differentiate form other product in the market, that will be known as Trade Dress. The Law No. 15 year 2001 related Trade Mark has not covered the protection for Trade Dress. This creates a loop hole for Trade Dress protection that actually still part of intellectual property right that should be protected. The lack of law regulation can create the unfair competition, copycat, ride on the reputation of well known product, that all can give disadvantage to the real owner of Trade Dress.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penggunaan istilah umum dalam bahasa asing sebagai Merek Dagang di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sebuah merek yang mengandung unsur suatu istilah yang telah menjadi milik umum tidak dapat untuk didaftarkan dan digunakan di Indonesia. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai batasan karakteristik istilah umum. Peraturan yang berlaku tidak memberikan penjelasan mengenai kapankah suatu istilah akan dianggap sebagai istilah umum. Penelitian ini meneliti kemungkinan penggunaan istilah umum dalam bahasa asing untuk digunakan sebagai Merek yang sah di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dengan memperhatikan daya pembeda sebagai karakteristik utama sebuah Merek yang valid dan dengan didukung oleh berbagai fakta dan data, disimpulkan bahwa suatu istilah umum dalam bahasa asing dapat digunakan sebagai merek yang sah untuk didaftarkan dan digunakan di Indonesia mengingat daya pembeda yang dapat diberikan oleh istilah umum dalam bahasa asing tersebut. ......This thesis discusses the validity of common terms in foreign language which is used as a trademark in Indonesia. The Law No. 15 of 2001 on the Trademark has regulated that a trademark which consisted of a term which has been publicly known cannot be registered and used within Indonesian territory. The problem which arises in regard to such provision is that the aforesaid Law does not provide a clear boundaries as to when will some particular word or term will be considered as a common term. This thesis explores the possibility for a common term in foreign language to be used as a valid trademark in Indonesia by considering the characteristics of a valid trademark. Based on the consideration that the substantial characteristic of a trademark is its differentiating property and supported by various facts and data, it is concluded that a common term in foreign language could be used as a trademark in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang merek dagang obat etikal yang menggunakan identitas nama zat aktif obat ditinjau dari aspek hukum merek. Pembahasan mengacu pada peraturan perundangundangan di bidang merek dagang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan tersebut, serta menggunakan teori-teori dari para ahli hukum terkemuka. Analisa penelitian ini didasarkan pada disiplin ilmu hukum merek, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan titik berat pada studi kepustakaan. Penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis, dengan cara menggambarkan adanya penggunaan identitas nama zat aktif obat sebagai bagian merek dagang obat etikal yang kemudian dianalisa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan hal tersebut. Di dunia farmasi dan kedokteran, penggunaan identitas zat aktif obat sebagai bagian merek dagang etikal telah membantu para tenaga medis seperti dokter dan apoteker untuk mengetahui indikasi obat yang bersangkutan. Namun dalam praktiknya, penggunaan identitas zat aktif obat pada merek dagang mengakibatkan beberapa merek dagang obat etikal dari pemilik merek yang berbeda menjadi mirip antara satu merek dagang dengan merek dagang yang lainnya, pada sebagian suku katanya. Hukum merek mengenal apa yang disebut dengan persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya. Pada tulisan ini, dianalisa apakah kemiripan yang terjadi pada beberapa merek dagang obat sebagaimana dimaksud, dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya. Berdasarkan sifat penelitian yang deskriptif, maka data serta hasil penelitian yang akan diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, tidak dicari ilmu atau teori baru tetapi menjadikan teori yang sudah ada sebagai alat bedah untuk menilai keadaan-keadaan yang ada dalam praktik, sehingga pada akhirnya diperoleh hasil yang dapat menjelaskan apakah praktik dan keadaan yang ada telah sesuai atau belum sesuai.

---

ABSTRACT This thesis discusses the ethical drug trademark using the identity of the active drug ingredients name in terms of the legal aspects of the brand. Discussion refers to the legislation in the field of trademark and other laws relating to the subject, as well as using the theories of leading legal experts. This study is based on the analysis of the brand legal discipline; the method used is the normative juridical approach with emphasis on the study of literature. This research is a descriptive analysis, by way of describing the use of the identity of the active drug substance name as part of trademarks prescription drugs which are then analyzed based on the laws and the opinions of experts in this regard. In the world of pharmacy and medicine, the use of the identity of the active substance name as part of a trademark drug prescription has helped the medical personnel such as doctors and pharmacists to determine the indication of the drug in question. However, in practice, the use of the identity of the active drug substance name, leading some trademark prescription drugs from different brand owners to be similar among the trademarks with other trademarks, in the syllables. Trademark law knowing what is called the equality or equality in principle on the whole. In this paper, analyzed what happened to some semblance trademarks referred to drugs, can be categorized equation substantially. Based on the descriptive nature of the research, data and research results that will be obtained will be presented descriptively. In this study, do not look for a new science or theory but makes the existing theories as a surgical tool to assess the circumstances that exist in practice, and eventually gained the results that can explain whether the practices and circumstances that exist have been appropriate or not appropriate.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam rangka meningkatkan stabilitas perekonomian nasional salah satu tugas pemerintah adalah melindungi sektor UKM yang mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat, namun kenyataanya banyak UKM yang dijalankan pada tahap permulaan usaha ataupun dalam tahap pengembangan usahanya sering mengalami berbagai hambatan. Dewasa ini hak kekayaan intelektual memiliki peran penting dan memiliki Nilai ekonomi yang sangat tinggi, terutama merek. Suatu benda dapat dijadikan obyek jaminan jika memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Merek yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan dapat dialihkan juga dapat dijadikan sebagai obyek jaminan. Karakteristik merek sebagai benda bergerak tidak berwujud menyebabkan merek menjadi sangat cocok dengan lembaga jaminan fidusia.

---

ABSTRACT In order to develop the stability of national economics, government needs to protect Small and Medium Enterprises which support economic growth in the society. In fact, however, many of those at the beginning phase or at developing phase are facing many obstacles. Recently, intellectual property right is playing an important role with high economic value, especially Trademark. A property can be used as a collateral object if only it has economic value that can be transferred. A Trademark which has high economic value and can be transferred is able to be a collateral object. Brand characterizes as intangible current asset, so that; it is align with fiduciary financial institution.

Abstrak :
ABSTRAK Pemalsuan merek terkenal banyak terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah pemalsuan merek Crocs. Merek Crocs palsu dapat kita jumpai di toko-toko tidak resmi dari Crocs. Maraknya pemalsuan merek yang terjadi di Indonesia dikarenakan faktor ekonomi. Para konsumen biasanya untuk membeli produk tertentu dengan melihat dari mereknya, karena menurut konsumen bahwa merek yang dibeli berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi sebagai reputasi dari merek. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahanbahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Pengaturan perlindungan merek terkenal diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal jika terjadinya pemalsuan adalah dengan pengaduan ke polisi, meminta Perintah Penangguhan Sementara, meminta Penetapan Sementara dan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga.

---

ABSTRACT There are a lot of counterfeiting of well-known trademark in Indonesia, one example is Crocs. We can find counterfeit Crocs in stores that is not official Crocs store. A lot of counterfeiting trademark in Indonesia due to economic factors. The consumer is usually buy a particular product with the look of the trademark, because according to the consumer that purchased the trademark of high quality and safe for consumption as the reputation of the trademark. This research is using normative juridical to analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials. Well-known trademark protection is regulated in Article 90, Article 91, Article 92, Article 93 and Article 94 of Law No. 15 of 2001 regarding Trademark. Legal Effort that can be done by the owner of well-known trademark if the occurrence of counterfeiting is by report it to the police, asking for injunction, provisional measures and lawsuit to the Commercial Court.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebut bahwa merek adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa. Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian ( individuality ) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan akan selalu menggunakan merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Dalam hal ini, merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Untuk merek terkenal, Passing Off (pemboncengan reputasi) merekmerek terkenal dewasa ini sudah mulai marak, baik yang meniru merek terkenal secara utuh maupun sebagiannya yang terkait dengan kesamaan bunyi, lambang, padanan kata, atau simbol-simbol tertentu yang khas dari suatu merek terkenal. Hal ini tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Terkiat dengan itu, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur masalah perlindungan merek terkenal dan bagaimana implementasinya.

---

ABSTRACT
In Law No. 15 of 2001 is called a sign that the brand is in the form of images, names, words, letters, numbers or a combination of all of them that have their own characteristics so that it becomes the differentiator with other products and is used in the trade of goods and services. Aside from being a differentiator, a particular brand in everyday life is often regarded as a guarantee of the quality of goods or services. Describe the brand personality guarantees (individuality) as well as the reputation of the goods and services traded during business results. Traffic in goods and services trade, any goods and services traded will always use the trademark, since it is well known that the basic function of a trademark is a difference between the product or service from one manufacturer to the other manufacturers. In this case, the brand serves as identification indicating the origin of goods and services, as well as linking the goods and services concerned with the producer. For the famous brand, Passing Off famous brands today are starting to bloom, the replicate well-known brand in whole or in part related to the similarity of sound, symbol, synonym, or certain symbols typical of the brand famous. It is not because of the promising benefits that would be obtained if the use of the well-known brand using its own brand. Related with it, how the legislation governing the protection of well-known brand and how its implementation.