Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Diadre Dachiviant Sindudipoera
Abstrak :
Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan sangat penting karena merek memiliki fungsi untuk mengidentifikasi suatu produksi barang dari segi kualitas dan reputasinya. Namun tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek yang memiliki kesamaan dengan Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat didaftarkan. Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang mengidentifikasikan daerah asal suatu barang dari sebuah wilayah tertentu yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik khas barang tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini dibuat agar mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana penerapan sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan bagaimana sistem perlindungan terhadap merek yang memiliki persamaan dengan sebuah Indikasi Geografis di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku.
......
Trademark as a part of the Intellectual Property Rights has a very important role because it has a function to identify a quality and reputation of manufactured goods. But not all trademark can be registered. A trademark that has similarity with registered geographical indication cannot be registered. Geographical Indication is a sign that identifies a place of origin of goods with their qualities, special characteristics, and reputation from particular region. Issues that will be discussed in this study was made to obtain a conclusion about how Indonesia implement a protection system of geographical indication and how Indonesia regulate a protection system for a trademark that has similarity a geographical indication. This thesis is a normative study that examines the formulation of the problem from applicable regulation point of view.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Astari Dwi Paramita Rahardjo
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas perkembangan sistem klasifikasi Internasional yang menjadi
inti sistem perlindungan merek di seluruh dunia dengan menggunakan sistem
pendaftaran merek. Terbitnya edisi ke sepuluh sistem klasifikasi Nice pada Juni
2011 dan telah aktif secara resmi 1 Januari 2012 mencakup beberapa perubahan
signifikan bagi sistem klasifikasi internasional tersebut. Majelis Negara ? Negara
penandatangan bersepakat untuk mengalihkan beberapa barang pada kelas yang
baru dan membentuk kelas baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam sistem
klasifikasi Internasional tersebut. Penelitian yang menggunakan metode yuridis
normatif yang mendeskripsikan secara historis perkembangan Perjanjian Nice
sejak edisi pertama 1957 hingga edisi ke 10 dan kemudian membandingkan
dengan PP No. 24 tahun 1993 yang dipergunakan Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan Indonesia sebagai salah satu Negara pengguna sistem klasifikasi
Nice namun bukan Negara anggota penandatangan Nice Agreement memilik
beberapa kekurangan dalam sistem klasifikasi yang tidak mengalami perubahan
sejak tahun 1993.
ABSTRACT
This thesis is discussing about the development of International Classification
System, which is the core system for the protection in mark in all over the world
by utilizing the system of mark registration. That the issue of the tenth edition of
the classification system of Nice in June 2011 which has been officially validated
on January 1st 2012 shall contain several significant amendments for the
international classification system. The countries signing the classification system
shall have agreed to transfer some products to the new classification and to form
a new classification, which has not been previously existed in the international
classification system yet. A research utilizing the normative juridical method,
which describing historically the development of the Nice Agreement from the
first edition in 1957 to the tenth edition, and thus compared it to the PP No. 24
year 1993 utilized in Indonesia was held. The result of the research shows that
Indonesia as one of the countries utilizing the Nice classification system,
meanwhile not signing the Nice Agreement, shall have some weaknesses in the
classification system which has not been amended since 1993.
2012
T30719
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library