Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Usulan penolakan merek (hearing) merupakan bagian dari proses pemeriksaan substantif. Proses pemeriksaan substantif merupakan salah satu proses yang harus dilalui dalam suatu permohonan pendaftaran merek, dalam proses pemeriksaan substantif ini seorang Pemeriksa merek akan memeriksa dan menganalisa suatu permohonan pendafataran merek apakah harus diterima atau ditolak, jika permohonan pendaftaran merek ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan milik pihak lain yang telah terdaftar maka Ditjen HKI dalam hal ini adalah pemeriksa akan mengirimkan surat usulan penolakan merek (Hearing) kepada pemohon atau melalui kuasanya. Dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu permohonan pendaftaran Merek, Pemeriksa merek berpedoman pada ketentuan yang terdapat pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemeriksaan merek dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Namun sering kali dalam prakteknya penulis menemukan fakta bahwa dasar dari Pemeriksa Merek dalam menetapkan status Hearing atas suatu permohonan pendaftaran merek tidak konsisten, antara satu pemeriksa dengan pemeriksa yang lain bisa berbeda hasil penilaiannya terhadap satu objek merek yang sama, bahkan ada permohonan yang ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan merek miliknya sendiri sebagaimana yang terjadi dalam penetapan hearing Merek A&X Casa+Lukisan Nomor Agenda D002013012391 sehingga terkesan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa mengada-ada dan tidak masuk akal karena sering kali terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menetapkan hearing hal ini tidak lepas dari proses pemeriksaan yang sifatnya masih sangat subjektif tergantung pada pengetahuan pemeriksa itu sendiri. ......Hearing is part of Substantive examination process Substantive examination process is a process that must be undertaken in trademark registration in the process of substantive examination the examiner will examine and analyze the trademark application are to be accepted or rejected if the application for registration is rejected because is considered to have similarities with the other party the Directorate General in this case is the examiner will send a letter of refusal to the applicant or the representative The process of examination and assessment whos conducted by the examiners in accordance to article 18 paragraph 2 of the Law No 15 of 2001 Regarding Marks stating that The substantive examination shall be conducted with due regard to the provisions of Article 4 Article 5 and Article 6 However in practice the author finds the fact that the examiners in determining the status of the Hearing of an trademark application is not consistent between one examiners with another examiners the result is different although with the same object or trademark there 39 s even a trademark application that was refused because it is considered to have similarities with his own trademark as happened in the case of A X Casa painting Number D002013012391 so impressed the examination process conducted far fetched and senseless because very subjective depending on the knowledge of the examiner itself.

Abstrak :
Skripsi ini membahas bagaimana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, khususnya, Pemeriksa Merek di Direktorat Merek, menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dalam proses pemeriksaan substantif atas pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal. Dalam skripsi ini juga dijelaskan berbagai kriteria yang digunakan dalam menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dalam hukum merek di beberapa negara, doktrin likelihood of confusion, dan kriteria suatu merek dapat diklasifikasikan sebagai merek terkenal. Penelitian ini ingin mengetahui apa saja kriteria yang digunakan para Pemeriksa Merek dalam pemeriksaan substantif untuk menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dan mengetahui kriteria apa yang digunakan dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal. ......This thesis discussed about how Directorate General of Intellectual Property Rights, in particular Trademark Examiner at Directorate of Trademark, apply the substantial similarity principle in the substantive examination process for trademark registration which bear a resemblance to a well-known mark. This thesis also explained multiple criteria used in applying the substantial similarity principle in trademark law of various countries, likelihood of confusion doctrine, and the criteria to define a trademark as a well-known mark. This research spesific-purposes are to detect what criteria used by the Trademark Examiner in substantive examination in applying the substantial similarity principle and also the criteria to define a trademark as a well-know mark.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan definisi barang sejenis dalam hukum merek di Indonesia. Dimana Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang Merek menyebutkan bahwa “Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Penilaian pendekatan barang sejenis sangat berhubungan erat dengan penilaian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan atas suatu merek, untuk memperbandingkan antara merek yang satu dan lainnya yang menjadi indikasi penolakan pendaftaran atau pembatalan suatu merek oleh Dirjen HAKI. Namun, Disini definisi barang dan/atau jasa yang sejenis tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan terkait lainnya. Sedangkan putusan hakim terkait penilaian barang sejenis akan sengketa merek semakin banyak dan memerlukan adanya suatu pedoman penerapan penilaian barang sejenis agar terjadi keseragaman dalam Putusan yang dibuat. ......This thesis concerned on the application of the legal definition of similar goods brand in Indonesia. Where Under Law. 15 of 2001 Article 6 paragraph (1) letter a about Trademark that "Brands that have similarities principally or whole to another party brands that have been registered in advance for goods and / or services of a kind". Assessment approach similar items closely associated with assessment of the similarity in principle or the whole of a brand, to allow comparison between one brand and another which is an indication of rejection or cancellation of a trademark registration by the Director General of Intellectual Property Rights. However, here the definition of goods and / or services which are not described further similar in both legislation and other relevant regulations. While the judge's ruling related to assessments of similar goods would dispute the brand more and more and requires the application of valuation guidelines that kind of stuff happens uniformity in the decision made.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan hak cipta atas sebuah karya seni dua dimensi yang dipergunakan sebagai merek. Diawali dengan pembahasan mengenai karya seni dan pengklasifikasiannya kemudian dibahas mengenai perlindungan Hak Cipta atas karya seni tersebut. Dikarenakan sebuah karya seni telah dapat mendapatkan perlindungan Hak Cipta atasnya maka ketentuan mengenai Hak Cipta akan berlaku atasnya. Terkait dengan penggunaannya sebagai Merek maka perlu dilakukan pengalihan Hak Cipta terlebih dahulu dari Pencipta kepada pihak yang akan mempergunakan karya tersebut. Terkait dengan perlindungannya skripsi ini akan membahas teori yang dipaparkan yang nantinya akan dikaitkan dengan kasus Alm. Henk Ngantung. Alm. Henk Ngantung merupakan seorang seniman, pembuat sketsa patung selamat datang di bundaran Hotel Indonesia. Gambar sketsa Alm. dipergunakan sebagai Merek tanpa izin oleh salah satu pusat perbelanjaan ternama di Jakarta yang terletak di bundaran Hotel Indonesia. ......This mini-thesis discusses about protection of two dimensional works of art which is used as a Trademark which is granted by Copyright. The discussion starts from artworks, classification and continues with the protection that granted by Copyright. Due to protection which is granted by Copyright to artworks, all provision on Copyright Law will apply on it. Related with the use of artworks as trademarks, before using it, the party who want to use it needs to transfer of Copyright from Creator. Regarding the protection of artworks, this mini-thesis will discuss theory which is provided in it and attributed to the Alm. Henk Ngantung case. Alm. Henk Ngantung, the Artist who is Sketcher of Patung Selamat Datang at Bundaran Hotel Indonesia. His sketch was used as a trademark by one of the leading shopping centers in Jakarta which is located at Bundaran Hotel Indonesia without any permission.

Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang peran brand exposure dan brand experience merek Wardah terhadap brand recall. Lebih lanjut lagi, skripsi ini membahas pengaruh terhadap brand recall yang ditimbulkan oleh perceived brand image, self-image congruence dan brand trust. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif konklusif dan single-cross sectional. Kuesioner disebar kepada responden yang pernah membeli dan menggunakan Wardah di Indonesia sejumlah 260 responden yang diambil menggunakan metode convenience sampling. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa brand exposure dan brand experience berpengaruh secara signifikan pada perceived brand image, self-image congruence dan brand trust, dan brand recall dipengaruhi secara signifikan oleh self-image congruence dan brand trust, namun tidak dipengaruhi secara signifikan oleh perceived brand image. Pada penelitian ini juga terdapat implikasi manajerial serta saran untuk penelitian selanjutnya.

---

ABSTRACT
This study discusses the role of brand exposure and brand experience of Wardah brand to brand recall. Furthermore, this study discusses the influence on brand recall posed by the perceived brand image, self -image congruence and brand trust. This research uses descriptive conclusive research design with single - cross sectional method. Questionnaires were distributed to 240 respondents who bought and used Wardah in Indonesia using a convenience sampling method. This research resulted in the conclusion that brand exposure and brand experience has significant influence on perceived brand image, self -image congruence and brand trust, and brand recall is significantly influenced by the self -image congruence and brand trust, but not significantly influenced by the perceived brand image. In this study, there is also a managerial implications and suggestions for further research.;This study discusses the role of brand exposure and brand experience of Wardah brand to brand recall. Furthermore, this study discusses the influence on brand recall posed by the perceived brand image, self -image congruence and brand trust. This research uses descriptive conclusive research design with single - cross sectional method. Questionnaires were distributed to 240 respondents who bought and used Wardah in Indonesia using a convenience sampling method. This research resulted in the conclusion that brand exposure and brand experience has significant influence on perceived brand image, self -image congruence and brand trust, and brand recall is significantly influenced by the self -image congruence and brand trust, but not significantly influenced by the perceived brand image. In this study, there is also a managerial implications and suggestions for further research., This study discusses the role of brand exposure and brand experience of Wardah brand to brand recall. Furthermore, this study discusses the influence on brand recall posed by the perceived brand image, self -image congruence and brand trust. This research uses descriptive conclusive research design with single - cross sectional method. Questionnaires were distributed to 240 respondents who bought and used Wardah in Indonesia using a convenience sampling method. This research resulted in the conclusion that brand exposure and brand experience has significant influence on perceived brand image, self -image congruence and brand trust, and brand recall is significantly influenced by the self -image congruence and brand trust, but not significantly influenced by the perceived brand image. In this study, there is also a managerial implications and suggestions for further research.]

Abstrak :
Permohonan pendafataran Merek tidak boleh merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau lembaga nasional maupun International, sesuai dengan pasal 6 paraghraph 3 huruf b UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Namun dalam kasus mengenai penamaan merek 'OLYMPIC' yang sudah terdaftar di Directorat Jendral HKI Indonesia, yang didaftarkan oleh perusahaan Indonesia yaitu, PT. Fulcomas Jaya tanpa seizin dari pihak Lembaga International, yaitu International Olympique Comite. Pihak Lembaga International tersebut telah menggugat perusahaan Indonesia tersebut, namun pada tingkat kasasi hakim menyatakan bahwa merek dagang 'OLYMPIC' bukanlah sebuah Merek terkenal. Dalam hal ini hakim telah keliru dalam memberikan keputusan sesuai dengan pasal 6 paraghraph 3 huruf b Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek berdasarkan perjanjian multilateral International yang berdasarkan perjanjian TRIPs yang mempunyai kaitan dengan Paris Convention dan International Olympique Comite adalah sebuah Lembaga International yang telah diakui oleh masyarakat International melalui perjanjian Nairoby Treaty. Penamaan Merek dagang yang diperbolehkan oleh hakim dipandang dapat merusak ketertiban umum dan mempunyai unsur itikad tidak baik dalam penamaan Merek yang merupakan sebuah tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama dan juga dapat membuat kerugian yang besar bagi pihak yang terkait. ......Petition Submissions Marks should not be an imitation or resembles with the name or abbreviation of the name, flag, emblem or National and International institutions, under Article 6 paragraph 3 letter b of UU No. 15 year 2001 on Marks. But in the case of the naming brand 'OLYMPIC' that already registered in Directorate General HKI Indonesia, which is registered by a private company in Indonesia, PT. Fulcomas Jaya without the permission of the International Organization it is International Olympique Comite. The International Organization party has sued the Indonesia private company, but on appeal, the judges stated that the Trademark 'OLYMPIC' is not a well-known Marks own by International Organization. In this case the judge had mistaken in giving the verdict in accordance with Article 6 paragraph 3 letter b of UU No. 15 of 2001 on Marks based on International multilateral agreement that is based on the TRIPS agreement which has connections with the Paris Convention and the International Olympique Committee is an International Organization that has been recognized by the International community through agreements Nairoby Treaty. Naming Trademarks allowed by the judge is seen to undermine public order and have an element of bad faith in the naming of Trademarks which is an imitation or resembles the name or abbreviation of a name and can also make a great loss to the parties concerned.

Abstrak :
Merek Go Travel + Logo dengan Nomor Agenda: DID2019013608 diajukan oleh Pemohon merek beritikad baik yang hendak mendaftarkan mereknya namun telah ada merek lain yang mendaftarkan Merek Go Travel + Logo lebih dulu. Sehingga melalui Ketetapan Direktur Merek Nomor KI/4/010/2018 dan Keputusan Komisi Banding Merek Nomor 233/KBM/ HKI/ 2021, permohonan Merek Go Travel + Logo dengan Nomor Agenda: DID2019013608 dinyatakan ditolak dengan alasan persamaan pada pokoknya. Unsur-unsur yang ada pada kedua merek tersebut dapat dikatakan berbeda, terlebih Pemohon Merek Go Travel + Logo dengan Nomor Agenda: DID2019013608 merupakan Pemohon beritikad baik. Dengan metode yuridis-normatif, peneliti akan menganalisis mengenai penerapan prinsip persamaan pada pokoknya di dalam Merek Go Travel + Logo sebagai alasan atau dasar penolakan yang digunakan oleh Pemeriksa Merek dan Komisi Banding Merek dalam Ketetapan Direktur Merek Nomor KI/4/010/2018 dan Keputusan Komisi Banding Merek Nomor 233/KBM/ HKI/ 2021. ......The Go Travel Mark + Logo with Agenda Number: DID2019013608 is submitted by a good faith trademark applicant who wants to register his mark but there is already other trademark that have registered the Go Travel + Logo Mark first. Thus, through the Decree of the Director of Mark Number KI/4/010/2018 and the Decision of the Mark Appeal Commission Number 233/KBM/HKI/2021, the application for the Go Travel + Logo Mark with Agenda Number: DID2019013608 is declared rejected due to the similarities on the substantive principles. Some of the elements contained in the two brands can be said to be different, especially the Applicant for the Go Travel Mark + Logo with Agenda Number: DID2019013608 is an Applicant with good faith. With the juridical-normative method, the researcher will analyze the existence of the principle of Similarity in the Go Travel + Logo Mark as the reason or basis used by the Mark Appeal Commission in the Decree of the Director of Mark Number KI/4/010/2018 and the Decision of the Mark Appeal Commission Number 233/KBM/HKI/2021.

Abstrak :
Merek merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai identitas dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengalami perluasan definisi merek, yaitu dengan ditambahkannya merek-merek nonkonvensional secara eksplisit seperti merek tiga dimensi, hologram dan suara. Selain ketiga jenis merek nonkonvensional tersebut, masih ada jenis-jenis merek nonkonvensional lainnya, salah satunya adalah merek gerak. Namun, merek gerak tidak secara eksplisit disebutkan dalam definisi merek pada Undang-Undang Merek. Skripsi ini membahas mengenai merek gerak, apakah merek gerak dapat didaftarkan di Amerika Serikat, Uni Eropa, Hong Kong dan Jepang, syarat-syarat pendaftaran merek gerak di negara-negara tersebut, apakah merek gerak dapat didaftarkan di Indonesia, syarat-syarat pendaftaran merek gerak di Indonesia, serta kendala pendaftaran merek gerak di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meneliti rumusan masalah menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku. Dari penelitian ini, ditemukan kesimpulan bahwa meskipun belum diatur dalam Undang-Undang Merek, tidak tertutup kemungkinan merek gerak untuk dapat didaftarkan di Indonesia. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dapat melihat ketentuan mengenai pendaftaran merek gerak dalam Singapore Treaty maupun ketentuan pendaftaran merek gerak di berbagai negara sebagai pedoman dalam memeriksa pendaftaran merek gerak di Indonesia. ...... Trademark is one of the important factors in economic activity, which is as an identity of goods and or services traded. Trademark definition in Law Number 20 of the Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indications has been through an expansion with the addition of non conventional trademarks explicitly such as three dimensional trademark, holograms and sound. Besides those 3 non conventional trademarks, there are still more non conventional trademarks one of them is motion trademark. However, motion trademark is not mentioned explicitly in trademark definition in Law Number 20 of the Year 2016. This undergraduate thesis discussed about motion trademark, whether motion trademark can be registered in the United States of America, European Union, Hong Kong and Japan, requirements to register motion trademark in those countries, whether motion trademark can be registered in Indonesia, requirements to register motion trademark in Indonesia, also the obstacles faced to register motion trademark in Indonesia. The writer uses a normative legal writing method, analyzing problems using applicable regulations. From this research, it can be concluded that even though it is not yet to be regulated in Trademark Law in Indonesia, it is possible to register motion trademark in Indonesia. The Indonesia Intellectual Property Office can use regulations related to registration of motion trademark in the Singapore Treaty or in Trademark Law from certain countries as guidelines to examine motion trademark registration in Indonesia.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dimana disebutkan bahwa salah satu alasan merek tidak dapat didaftar adalah apabila merupakan nama umum. Penjelasan dari ketentuan ini belum memberikan kejelasan mengenai bagaimana kriteria suatu merek dianggap merupakan nama umum. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerimaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah penerimaan pendaftaran merek “Bibit” milik PT. Bibit Tumbuh Bersama. Dalam skripsi ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan memiliki fokus kepada data pustaka. Penulis mencoba untuk mengeksplorasi terkait yang dimaksud dengan merek yang menggunakan nama umum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yurisprudensi di Indonesia, perjanjian serta pandangan organisasi internasional, dan doktrin ahli hukum. Penulis juga membahas mengenai akibat dari diterimanya pendaftaran merek yang merupakan nama umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria merek hingga dikatakan merupakan nama umum belum diatur secara jelas dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga bisa dibuat aturan mengenai hal ini dengan mengacu kepada yurisprudensi, perjanjian internasional, serta doktrin ahli hukum, hal ini penting agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai keseragaman pemahaman sehingga mencegah permasalahan hukum serta perdebatan yang timbul di kemudian hari. ......Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications contains regulation regarding unregistered trademarks where it is stated that one of the reasons a trademarks cannot be registered is if it is a generic name. The explanation of this regulation does not provide clarity on how the criteria for trademarks are considered as a generic name. This causes obscurity in the acceptance of trademarks registration by the Directorate General of Intellectual Property, one of which is the acceptance of the “Bibit” trademarks owned by PT. Bibit Tumbuh Bersama. In this thesis, the author will use a juridicial-normative method that will obtained data from the literature through document study. The author tries to explore what is meant by a trademark that using a generic name, based on the regulation of the law, jurisprudence in Indonesia, agreements and opinion of international organizations, and the doctrine of legal experts. This thesis also explains the consequences of acceptances trademarks that use a generic name. The results of this thesis indicate that the criteria for a trademarks to be considered as a generic name have not been clearly regulated in the Law of Trademarks and Geographical Indications, so that regulations can be made regarding this matter by referring to jurisprudence, international agreements, and the doctrine of legal experts, this is important so that the Directorate General of Intellectual Property has a same understanding so as to prevent legal problems and debates in the future.

Abstrak :
Setelah merek dagang terdaftar dan disertifikasi dengan benar, merek dagang tersebut dapat berubah seiring waktu menjadi nama umum yang menggambarkan kelas barang atau jasa. Ini terjadi ketika merek dagang, yang awalnya dirancang untuk suatu produk tertentu, dikenal dengan luas oleh konsumen, dan kemudian menjadi identik dengan produk itu sendiri. Akibatnya, konsumen mengenal merek dagang sebagai representasi dari seluruh kategori produk daripada sebagai karakter yang mencirikan suatu produk. Bahkan ketika membeli produk tertentu, konsumen sering merujuk pada merek dagang terkenal yang terkait dengan kategori produk tersebut dan menerima produk yang sama dengan merek lain yang diberikan vendor. Akibatnya, merek dagang tidak lagi menjadi daya pembeda dan mulai disalahartikan sebagai nama umum umum yang menggambarkan suatu produk. Sebagai pengakuan atas situasi ini, hukum Indonesia mengizinkan penyisipan komponen pembeda pada merek dagang yang telah berubah menjadi istilah umum. Namun, perlakuan ini menyamakan merek dagang tersebut dengan merek dagang lainnya. Selain itu, tidak ada standar hukum untuk menentukan kapan merek dagang terdaftar telah berubah menjadi istilah umum. Skripsi ini menganalisis apakah merek dagang yang telah berubah menjadi istilah umum masih dapat dianggap sebagai merek dagang, apakah merek dagang tersebut perlu dibatalkan, dan penetapan kriteria untuk mengidentifikasi merek dagang telah menjadi istilah umum. Studi ini membantu untuk memahami dan memajukan hukum merek dagang Indonesia dengan menangani masalah-masalah ini. ......Once trademark are appropriately registered and certified, they may change over time and stop acting as distinctive identifiers in contrast to generic terms that describe a class of goods or services. This occurs when a trademark, initially designed for certain products, receives widespread awareness and, in the eyes of consumers, becomes identical to the product itself. As a result, consumers are now considering the trademark as a representation of the entire product category rather than a distinctive character. Even when making a particular request, customers frequently refer to a well-known trademark associated with that product category and accept alternate products that vendors give. As a result, trademark cease to be distinctive and start to be mistaken for generic terms. In recognition of this situation, Indonesian law permits the insertion of distinctive components to trademark that have evolved into generic terms. This treatment, however, equates such trademark with others. In addition, there are no legal standards for determining when a registered trademark becomes a generic term. This thesis analyzes whether a trademark that has evolved into a generic term can still be considered a trademark and whether such trademark needs to be canceled. The establishment of criteria for identifying trademark has become a generic term. This study helps to understand and advance Indonesian trademark law by addressing these issues.