Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai anggota WTO, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan anti-dumping untuk melindungi industri dalam negeri dari akibat negatif dumping. Namun mengenai tepat atau tidaknya peraturan tersebut maupun dari segi pelaksanaannya masih sering dipermasalahkan. Permasalahan yang paling mendasar ialah bahwa peraturan pemerintah baik PP 34/1996 maupun PP 34/2011 masih ditemukan ketidaksesuaian dengan Anti-dumping Agreement. Terlebih terdapatnya faktor-faktor non yuridis seperti kepentingan ekonomi, prinsip akuntansi dan kebijakan perdagangan semakin membuat rumitnya penerapan peraturan anti-dumping di Indonesia. Tesis ini mencoba untuk mengungkapkan hal-hal tersebut, disamping itu juga akan memberikan perskripsi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menerapkan hukum anti-dumping sebagai trade remedies dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

---

ABSTRACT
As a member of WTO, Indonesia has imposed a number of anti-dumping measures to protect its domestics industry from negative impact of dumping. However fairness of such imposition or measures from the regulation and its implementation still seconds complicated issues. The most fundamental problem is that both Government Regulation PP 34/1996 and PP 34/2011 are still found the inconsistence with WTO Anti-dumping Agreement. Even the existence of factors other than legal such as economy interest, accounting and trade policy seem to escalate the complication of the issue. This Thesis attempt to reveal it as well as to give prescription to Indonesian government about what should they do in implementation of anti-dumping law as trade remedies in frame of international trade law.