Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam pengembangan ekonomi nasional di Indonesia, yang menjadi prioritas yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Agar UMKM Batik Laweyan dapat bertahan di arus perdagangan bebas maka dibutuhkan pola strategi yang tepat guna untuk menjaga eksistensi UMKM Batik Laweyan di arus perdagangan bebas. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data ,display data dan kesimpulan dari analisis data. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa pola pengembangan UMKM Batik Laweyan dengan berinovasi, memperbarui produk lalu menerapkan modal sosial dengan memperbanyak jaringan bisnis."

"Penelitian ini membahas mengenai dampak indikator kemudahan berusaha terhadap ekspor dan impor Indonesia dengan periodisasi waktu dari tahun 2015 hingga 2020. Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai ekspor dan nilai impor Indonesia terhadap 100 (seratus) negara trading partner. Metode yang digunakan adalah regresi data panel statis menggunakan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata indikator kemudahan berusaha Indonesia secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor dan impor. Selain itu, indikator starting a business berdampak positif terhadap impor. Measurement pada indikator trading across borders yang mengukur proses logistik kegiatan ekspor berpengaruh positif terhadap ekspor sedangkan measurement yang mengukur proses logistik kegiatan impor berpengaruh positif terhadap impor. Perbaikan skor indikator kemudahan berusaha diperlukan untuk mengurangi waktu dan biaya yang menjadi penyebab tingginya trade cost pada proses logistik kegiatan ekspor dan impor.

---

This study discusses the impact of the ease of doing business indicator on Indonesian exports and imports with a time period from 2015 to 2020. The dependent variable in this study is the value of Indonesia's exports and imports of 100 (one hundred) trading partner countries. The method used is static panel data regression using a random effect model. The results showed that the average score of the ease of doing business indicator in Indonesia as a whole had a positive and significant effect on exports and imports. In addition, the indicators of starting a business have a positive impact on imports. The measurement on the trading across borders indicator which measures the logistics process of export activities has a positive effect on exports, while the measurement that measures the logistics process of import activities has a positive effect on imports. Improvements in the score of the ease of doing business are needed to reduce time and costs which are the cause of high trade costs in the logistics process of export and import activities."

"Dampak liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan di negara-negara berkembang tidak menunjukkan hasil yang konvergen dan masih ambigu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Menggunakan pendekatan kemiskinan berbasis hak-hak dasar mendasari penambahan variabel dalam model yang terdiri dari akses fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan pekerjaan yang layak. Adapula tambahan variabel kontrol seperti dummy untuk pelabuhan utama dan PDRB per kapita. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia. Kebijakan perdagangan bebas diduga tidak berpihak pada penduduk miskin. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah mengadopsi tata kelola yang kuat dan kebijakan makro yang baik agar dapat memperoleh manfaat dari liberalisasi perdagangan.

---

Trade Liberalization impacts on poverty in developing countries were not showing convergent results and still ambiguous. In this research, writer used panel data of 34 provinces in Indonesia from 2015 until 2019. Using right-based poverty approach, which underlie variable selection in the model consisting of access to educational facilities, health facilities, infrastructure, sanitation, and decent job. There are additional variables such as dummy variable for main port and gross regional domestic product per capita. The finding of this model is that trade liberalization may increase poverty and income inequality of societies in Indonesia. With this view, free trade policy seems don’t favor the poorer. Therefore, it’s essentials for government to adopt strong governance and proper macro policy, so we can gain the benefit from trade.

"

"Sejalan dengan semakin berkembangnya perdagangan antar negara dan semakin intesifnya transaksi antar negara, maka transaski perdagangan dan arus investasi dari satu negara ke negara lain juga semakin banyak, di sisi lain masing-masing negara mempunyai yuridiksi perpajakan yang berbeda sehingga mengakibatkan terhambatnya interaksi antar negara tersebut yang berarti menghambat penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing. Setiap negara mempunyai undang-undang pajak yang berbeda dalam hal menentukan hak pemajakan internasionalnya, baik yang menyangkut obyek maupun subyek pajak. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda apabila dua yuridiksi pajak tersebut berinteraksi sebagai akibat dari terjadinya economical cross boorder transaction. Oleh karena itu suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) antara dua negara sangat penting untuk memecahkan permasalahan tersebut. Melihat kenyataan tersebut, diperlukan suatu proses kompromi untuk membagi hak pemajakan antar dua negara tersebut terhadap economical cross boorder transaction yang dalam bentuk perjanjian dimana pada hakikatnya merupakan distributive rules. Perjanjian perpajakan yang semula bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda pada akhirnya justru dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan multinasional untuk memaksimalkan laba karena berpotensi dilakukannya praktik penghindaran pajak internasional (internasional tax avoidance) yang disebabkan oleh perbedaan isi dari setiap perjanjian antara treaty partner yang dikenal sebagai treaty shopping atau treaty abuse. Dalam hubungan inilah muncul istilah: tax avoidance, treaty shopping, dan beneficial owner, dimana tax avoidance merupakan tindakan menghindari pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan original spirit perumus kebijakan pajak, akan tetapi karena ketentuan pajaknya belum diatur dengan jelas, maka terhadap praktik penghindaran pajak tersebut, pihak otoritas pajak tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali diatur mengenai anti avoidance rule. Fakta di lapangan tentang praktik treaty shopping yang sempat menjadi isu publik dan dimuat di media massa, antara lain dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur melalui pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) bernama Indofood International Finance, Ltd. di Mauritius sebagai sebuah negara berpredikat Tax Heaven Country (THC). Selain itu terdapat juga beberapa perusahaan yang mempraktikkan treaty shopping, yaitu: PT Indosat, PT Excelcomindo Pratama, Paiton Energy, ArindoGlobal, PT Indocement Tunggal Prakarsa, anak perusahaan HeidelbergCement AG. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah kajian Anti Treaty Shopping Rule didalam tax treaty Indonesia dengan tax haven country, dengan menjelaskan definisi Beneficial owner didalam setiap treaty. Dampak dari tidak adanya Anti Treaty Shopping Rule tersebut terhadap tax avoidance melalui rekayasa transaksi bisnis dari dan ke luar negeri, dengan menutupi informasi tentang identitas sebenarnya dari pelaku utama yang sebetulnya mempunyai hak yaitu Beneficial Owner. Hal ini yang menyebabkan suburnya SPV-SPV yang bermunculan yang tidak sesuai dengan spirit pembuat kebijakan perpajakan tetapi hanya untuk menghindari pajak. Dalam rangka menganalisis pokok masalah tersebut, Penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : (i) Bagaimana teknik-teknik treaty abuse dilakukan sehubungan dengan pembentukan Special Purpose Vehicle di Tax Haven Country? (ii) Apakah konsep Limitation On Benefits dalam OECD, United Nation dan USA Model untuk menentukan beneficial owner bisa diterapkan didalam pembuatan tax treaty antara Indonesia dengan Tax Haven Country sehingga mempunyai peranan dalam mencegah treaty abuse? Untuk menjawab rumusan pertanyaan di atas.Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan analisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif (descriptive research) dimana penulis menguraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian melakukan analisis data tersebut untuk memecahkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat ditarik kesimpulan memberikan saran dan pemahaman atas konsep Anti Treaty Shopping dalam upaya pencegahan treaty abuse dalam perpajakan internasional. Dengan demikian penelitian ini tidak menguji sebuah teori atau mencari korelasi dari dua atau lebih variabel, tetapi mendeskripsikan suatu permasalahan yang diangkat dari suatu masalah pokok.Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, dokumen, dan jurnal penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Untuk mencapai tingkat obyektifitas yang optimal, wawancara dilakukan terhadap narasumber sebagai berikut: Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak di Indonesia, praktisi perpajakan internasional serta masyarakat pembayar pajak (dalam hal ini pendapatnya diwakili oleh konsultan pajak).Dalam penelitian ini Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyebab utama terjadinya praktik treaty shopping adalah karena di dalam tax treaty Indonesia dengan THC tidak didefinisikan dengan jelas pengertian mengenai Beneficial Owner serta tidak terdapat definisi dan syarat sebagai pengujian untuk menentukan siapa yang berhak menikmati treaty benefit tersebut. Oleh karena itu Penulis menyarankan bahwa sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak, memperjuangkan Anti Treaty Shopping Rule dengan memasukkan konsep Limitation on Benefit ayat-ayat dalam pasal 4 tentang pengertian ?Residence? sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tax treaty Indonesia dengan tax haven country.

---

In line with the development of inter-state trade and more intensive of inter-state transaction, then trade transaction and investment flow from one state to other one also increase, on the other hand each country also has different jurisdiction of taxation so that causing impediment of inter-state interaction which means to cause trouble for the creation of conducive investment climate for foreign investor. Each country has different law of taxation in the case of determining its right of international taxation both relating to object and subject of tax. This case causes the occurrence of imposition of double taxation in the event that those two tax jurisdictions carry out interaction caused by the occurrence of economical cross border transaction. Therefore, an agreement for prevention of double taxes (tax treaty) between two states is very important in order to solve such problem. Based on such condition, compromise process is needed in order to divide taxation right between such two countries against economical cross border transaction in the form of agreement that in principle constitutes distributive rules. Taxation agreement that originally has purpose to prevent imposition of double taxation, but further is even utilized by tax payer, especially by multinational company in order to optimize profit because it has potency for conducting practice of international tax avoidance caused by the different of content of each agreement between treaty partner known as treaty shopping or treaty abuse. In this context, then the terms appear like: tax avoidance, treaty shopping, and beneficial owner, where tax avoidance constitutes action to avoid tax by method that is not pursuant to the original spirit of formulator of tax policy, but due to its tax provision has not been adjusted clearly, then against such practice of tax avoidance, tax authority can do nothing, except if it is adjusted concerning anti avoidance rule. The fact in field concerning the practice of treaty shopping that once became public issue and published in mass media, was conducted among others by PT Indofood Sukses Makmur through the establishment of Special Purpose Vehicle (SPV) called Indofood International Finance, Ltd., in Mauritius as a country well known with its designation as Tax Heaven Country (THC). Besides, also there are some companies practicing treaty shopping i.e.: PT. Indosat, PT. Excelcomindo Pratama, Paiton E nergy, Arindo Global, PT. Indocement Tunggal Perkasa, subsidiary of Heidelberg Cement AG. The main issue in this thesis is the study concerning Anti Treaty Shopping Rule in tax treaty of Indonesia with tax heaven country, by explaining definition concerning Beneficial owner in each treaty. The impact of absence of Anti Treaty Shopping Rule against tax avoidance through business transaction engineering from and to abroad, by hiding information concerning actual identity of the main player that actually has right i.e., Beneficial Owner. It is this case that has caused fertility for the appearance of many SPVs the growth of which is not pursuant to the spirit of tax policy maker but it is only a tax avoidance. In the framework to analyze such main issue, the writer formulates it in the form of questions as follows: (1) How about the technique of treaty abuse is conducted relating to the establishment of Special Purpose Vehicle in Tax Heaven Country? (ii) What is the concept of Limitation On Benefits in OECD, United Nations and USA Model in order to determine that beneficial owner can be applied in the establishment of tax treaty between Indonesia and Tax Heaven Country so that having role in the prevention of treaty abuse? In order to answer the formulation of the above questions, the writer has carried out research by the approach of qualitative data analysis with the type of descriptive research where the writer describes data in the form of information and theory obtained from study of literature, then conducting analysis against such data in order to solve the main issue that has been formulated so that conclusion can be made for the purpose to provide suggestion and understanding concerning the concept of Anti Treaty Shopping in the effort to prevent treaty abuse in international taxation. Thereby, this research does not evaluate theory or look for correlation from two or more variables but describing a problem obtained from main issue.The source of data in this research is that primary data obtained from the result of interview and secondary data obtained from literature, books, documents and research journal having relevancy with the theme of this research. In order to reach the level of optimum objectivity, interview was conducted against resource persons as follows: Directorate General of Tax as Tax Authority in Indonesia, practitioner of international taxation and community of tax payers (in this case their opinion is represented by tax consultant).In this research, the writer can make conclusion that the main reason for the occurrence of practice of treaty shopping because in tax treaty of Indonesia with THC there is no clear definition concerning the understanding of Beneficial Owner and the absence of definition and requirement for the purpose of evaluation in order to determine who has right to enjoy such treaty benefit. Therefore, the writer suggests that currently it is time for Directorate General of Tax to take action to establish Anti Treaty Shopping Rule by insertion of concept of Limitation on Benefit of paragraphs contained in Article 4 concerning the understanding of ?Residence? as the integral part from each tax treaty of Indonesia with tax heaven country."

"Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dunia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Perkembangan ini umumnya berdampak positif bagi perekonomian bagi sebuah negara. Indonesia juga turut mengalami perkembangan dalam TIK. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan ukuran standar yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Salah satu sektor yang terdampak oleh perkembangan TIK di Indonesia adalah sektor perdagangan. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya e-commerce di Indonesia. Melihat perkembangan TIK di Indonesia yang ditandai dengan peningkatan nilai IP-TIK dan pentingnya sektor perdagangan, dalam tulisan ini penulis akan mencoba mencari bagaimana hubungan IP-TIK dan pertumbuhan sektor perdagangan provinsi di Indonesia. Penulis akan menggunakan data panel untuk 34 provinsi pada rentang waktu tahun 2015-2020. Penulis akan menggunakan model Cobb-Douglas untuk dengan variabel independen IP-TIK, tenaga kerja, investasi, jumlah pasar, dan rasio jalan terhadap luas provinsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa IP-TIK berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan sektor perdagangan. Jumlah pasar dan rasio jalan terhadap luas provinsi juga menunjukan hasil yang positif dan signifikan. Sementara itu, investasi dan tenaga kerja berhubungan positif namun tidak signifikan dengan pertumbuhan sektor perdagangan. Dalam penelitian ini penulis juga menemukan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara pandemi Covid 19 dengan pertumbuhan sektor perdagangan. Selain itu, penulis juga menemukan adanya perbedaan karakteristik wilayah di Indonesia yang menyebabkan perbedaan pada infrastruktur dan variabel lain yang berhubungan signifikan dengan pertumbuhan sektor perdagangan.

---

Information and Communication Technology (ICT) in the world has developed rapidly in the last decade. These developments generally have a positive impact on the economy of a country. Indonesia is also experiencing developments in ICT. The Information and Communication Technology Development Index (IDI) is a standard measure that describes the level of development of information and communication technology in a region, the digital divide, and the potential for ICT development. One of the sectors affected by the development of ICT in Indonesia is the trade sector. This is marked by the growing development of e-commerce in Indonesia. Seeing the development of ICT in Indonesia which is marked by an increase in the value of IDI and the importance of the trade sector, in this paper the author will try to find out how the relationship between IP-ICT and the growth of the provincial trade sector in Indonesia is. The author will use panel data for 34 provinces in the 2015-2020 period. The author will use the Cobb-Douglas model for the independent variables of IDI, labor, investment, number of markets, and the ratio of roads to area. The results show that IDI has a positive and significant relationship with the growth of the trade sector. The number of markets and the ratio of roads to area also show positive and significant results. Meanwhile, investment and employment have a positive but not significant relationship with the growth of the trade sector. In this study the authors also found a negative and significant relationship between the Covid 19 pandemic and the growth of the trade sector. In addition, the authors also find differences in regional characteristics in Indonesia which cause differences in infrastructure and other variables that are significantly related to the growth of the trade sector."

"Kerjasama Selatan-Selatan adalah skema kerjasama dimana dua atau lebih negara berkembang bekerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan yang sama. Kolaborasi ini umumnya berbentuk program pelatihan, workshop, dan bentuk berbagi ilmu lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bantuan bilateral dalam skema KSS berdampak pada perdagangan kedua negara dengan menggunakan model gravity dengan penambahan variabel lain seperti GDP per kapita, dan beberapa variabel dummy seperti direct borders, language similarity, dan keanggotaan di FTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang signifikan dari pemberian bantuan bilateral terhadap ekspor negara donor baru. Bagian kedua penelitian ini membahas sejauh mana kesiapan Indonesia sebagai donor di KSS, apa saja tantangan yang dihadapi dan kepentingan Indonesia dalam membentuk lembaga tunggal.

---

South-South Cooperation is a cooperation scheme in which two or more developing countries work together to achieve the same development goals. This collaboration generally takes the form of training programs, workshops, and other forms of sharing knowledge. This study aims to determine whether bilateral assistance in the SSC scheme has an impact on trade between the two countries by using a gravity model with the addition of other variables such as GDP per capita, and several dummy variables such as direct borders, language similarity, and membership in FTA. The results showed that there was no significant impact of the provision of bilateral assistance on the exports of new donor countries. The second part of this research discusses the extent of Indonesia's readiness as a donor in SSC, what are the challenges faced and Indonesia's interests in forming a single institution."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi special and differentialtreatment di dalam IJEPA sebagai sarana pembangunan dalam bentuk bantuanteknis dan kerjasama dari Jepang kepada Indonesia untuk mencapai tujuannya yaitumembangun melalui perdagangan internasional. Hal tersebut diberikan karena padadasarnya Indonesia mengalami kerugian secara intrinsik akibat liberalisasi IJEPA.Bantuan tersebut berupa pengembangan manufaktur atau yang disebut denganMIDEC. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajiannormatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi MIDEC sebagaisebuah bentuk special and differential treatment di dalam IJEPA belumdilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan lemahnya landasan hukumdalam segi pengaturan tanggung jawab pelaksana dan pengawasan organisasiMIDEC terhadap kegiatan MIDEC, pengaturan pembiayaan MIDEC, danpenetapan program/roadmap yang kurang terperinci.Disis lain, implementasi MIDEC selama 5 tahun memberikan pengaruhterhadap perdagangan barang di Indonesia, antara lain perbaikan standard kualitasproduk manufaktur (elektronik, besi, otomotif), penurunan harga domestik produkmanufaktur di Indonesia, dan meningkatkan nilai ekspor beberapa barangmanufaktur dalam program MIDEC (seperti otomotif dan elektronik). Penelitian inijuga menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukanrenegosiasi terkait hal tersebut di atas serta memanfaatkan program MIDEC secaramaksimal bagi seluruh stakeholder di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of special and differential treatmentin the IJEPA as a means of development in the form of technical assistance andcooperation from Japan to Indonesia to achieve its goal of building throughinternational trade. It is given because basically Indonesia experienced a loss dueto liberalization IJEPA intrinsically. Assistance in the form of manufacturing ordevelopment called MIDEC. This study is a qualitative study using normativestudy. The results of this study indicate that the implementation MIDEC as a formof special and differential treatment in the IJEPA not yet fully implemented. Thisis due to a weak legal basis in terms of regulation and oversight responsibilities ofimplementing the activities of MIDEC by the MIDEC organization, MIDECfinancing arrangements, and the establishment of a program /roadmap that lackdetail.On other hand, the implementation MIDEC for 5 years to gave effect to tradegoods in Indonesia, among others, improvement of standards of quality ofmanufactured products (electronics, steel, automotive), the decline in domesticprices of manufactured products in Indonesia, and increase the value of exports ofmanufactured goods in the program MIDEC (such as automotive and electronics).This study also suggested that the Government of the Republic of Indonesia torenegotiate related to the above as well as maximally utilize MIDEC program forall stakeholders in Indonesia."