Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi Ad Valorem Equivalent (AVE) dari 20 negara partner dagang terbesar Indonesia sebagai dampak adanya penerapan kebijakan Non Tariff, khususnya Sanitary Phytosanitary (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT) dalam kurun waktu tahun 2007-2016. AVE dapat diartikan sebagai tarif implisit yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka memenuhi persyaratan kebijakan SPS dan TBT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan quantity impact approach kemudian hasil estimasi pada HS level 2 digit ditransformasi menjadi AVE untuk dibandingkan terhadap tarif impor. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 9 negara memiliki AVE SPS dan TBT negatif dan 11 negara memiliki AVE positif. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dampak penerapan kebijakan SPS dan TBT yang dapat bersifat trade impeding effect dan demand enhancing effect. Apabila dikaitkan pendapatan perkapita negara, secara umum terdapat hubungan negatif antara pendapatan perkapita dengan AVE. Adanya motif proteksionisme dari Pemerintah dapat terlihat dari tingginya nilai AVE dibandingkan tarif MFN pada sektor-sektor tertentu.

---

This study aims to estimate the Ad Valorem Equivalent (AVEs) of the 20 largest trading partner countries of Indonesia as a result of the implementation of the Non-Tariff Measures, especially Technical Barrier to Trade (TBT) and Sanitary Phytosanitary (SPS) in the period 2007-2016. AVE can be interpreted as an implicit tax issued by producers in order to meet the SPS and TBT policy requirements. The method used in this research is the quantity impact approach and then the estimation results at the 2 digit HS level are transformed into AVE to be compared to import tariffs. The results showed as many as 9 countries had AVE SPS and TBT negative and 11 countries had AVE positive. This shows that there are differences in the impact of implementing SPS and TBT policies that can be trade impeding effects and demand enhancing effects. As related to income per capita, in general there is a negative relationship between income per capita with AVE. The existence of protectionist motives from the Government can be seen from the high value of AVE compared to MFN rates in certain sectors."

"Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Australia berjalan semakin komprehensif seiring dengan semakin terbukanya perdagangan bebas di dunia, dimana salah satunya adalah dengan dicanangkannya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement IA-CEPA. Perjanjian kerjasama komprehensif tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki kedekatan yang lebih erat dengan Australia baik dari sisi perdagangan maupun sisi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana potensi perjanjian tersebut terhadap nilai ekspor Indonesia ke Australia dan investasi asing langsung dari Australia ke Indonesia kedepannya. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometrika dengan data time series melalui regresi linear dari arus perdagangan internasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa IA-CEPA signifikan berpotensi menurunkan nilai Ekspor Indonesia ke Australia dan juga terhadap Investasi Asing Langsung dari Australia ke Indonesia.

---

Indonesias trade cooperation with Australia runs more comprehensively in line with the increasing free trade in the world by launching the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement IA-CEPA. The aimed of this comprehensive economic partnership agreement is to make Indonesia closer to Australia both in trade and other economic activity. This research aims to identify and analyze how the agreement potentially towards Indonesias Export to Australia and Australias Foreign Direct Investment to Indonesia value in the future. This research used an econometric analysis that applies time series data to the linear regression of international flows. The result of this thesis reveals that IA-CEPA have significant potential decreasing to Indonesias Export to Australia and to Foreign Direct Investment Australia to Indonesia."

"ABSTRAKHubungan patronase antara Suharto dan Sudono Salim pada masa Orde Baru adalah hubungan patronase yang kuat. Hal ini tergambar dari industrialisasi orde baru yang melibatkan Grup Salim, salah satunya adalah PT. Bogasari. Bogasari memonopoli perdagangan tepung pada masa Orde Baru yang lahir tahun 1971 melalui sebuah keputusan Kementerian Perdagangan untuk Bulog. Dengan vonis dan koneksi dengan Suharto, Liem berhasil mengembangkan bisnisnyaTepungnya menjadi bisnis besar dan menjadikannya raja mie instan dengan Indofood-nya. Keuntungan dari patronase berupa perlindungan politik dan keuntungan ekonomi. Dalam menjaga hubungan denganSuharto, Bogasari mengangkat Sudwikatmono sebagai direktur perusahaan dan mendanai Yayasan Harapan kami milik Siti Hartinah. Liem juga tidak segan-segan membantu Kepala Biro Logistik Bustanil Arifin ketika ada masalah dengan bank Duta, bank tersebut menjadi bank yang mendanai tiga yayasan di bawah Suharto. Setelah orde baru jatuh, hubungan Hal ini membawa Grup Salim sebagai simbol kroniisme orde baru ke pengadilan. Musim gugur menyebabkan Grup Salim merampingkan lini bisnisnya dan mempertahankan lini makanannya di bawah Indofood termasuk Bogasari. Selama orde baru perdagangan gandum dikembangkan dari hibah makanan melalui PL-480 berubahmenjadi importir utama yang menyentuh angka 4 juta ton gandum per tahun. Jumlah impor yang dicari berkurang setelah reformasi dengan upaya budidaya gandum tropis.ABSTRACTThe patronage relationship between Suharto and Sudono Salim during the New Order was a strong patronage relationship. This is illustrated by the industrialization of the new order involving the Salim Group, one of which is PT. Bogasari. Bogasari monopolized the flour trade during the New Order era which was born in 1971 through a decision Ministry of Trade for Bulog. With the verdict and connection with Suharto, Liem managed to grow his business His flour became big business and made him the king of instant noodles with his Indofood. Advantage from patronage in the form of pand economic benefits. In maintaining a relationship with Suharto, Bogasari appointed Sudwikatmono as director of the company and funded the Foundation Our hope belongs to Siti Hartinah. Liem also doesnt hesitate to help the Head of the Logistics Bureau Bustanil Arifin when there is a problem with the bank Duta, the bank became the bank that funded three foundations under Suharto. After the new order fell, the relationship This brought the Salim Group as a symbol of the New Orders cronyism to justice. Autumn caused the Salim Group to streamline its business line and maintain its food line under Indofood including Bogasari. During the new order wheat trade developed from food grants through PL-480 changed become the main importer which touches the figure of 4 million tons of wheat per year. Number of imports soughtreduced after the reformation with tropical wheat cultivation efforts."

"Biaya transportasi yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam aktivitas perdagangan internasional dan menghambat realisasi keuntungan dari adanya liberalisasi perdagangan. Secara empiris maupun teoritis, indikator kualitas infrastruktur transportasi yang semakin baik akan mendorong semakin cepat, efisien, dan tepat waktunya durasi serta proses pengiriman komoditas ekspor, sehingga diharapkan dapat menurunkan biaya perdagangan.  Studi ini bertujuan untuk melihat dampak dari perkembangan kualitas infrastruktur transportasi, yaitu jalan dan pelabuhan, dari Indonesia maupun mitra dagang terhadap kinerja ekspor Indonesia secara total maupun berdasarkan tiga kelompok komoditas, yaitu mineral, logam dasar, dan manufaktur. Dengan menggunakan Model Gravitasi (Tinbergen, 1962)sebagai model acuan dengan data panel nilai ekspor dengan 18 mitra dagang terbesar di tahun 2007 hingga 2018, studi ini menemukan bahwa kualitas infrastruktur transportasi, yaitu jalan dan pelabuhan dari Indonesia maupun mitra dagang memberikan dampak positif dan signifikan dalam mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia secara total. Kemudian, perkembangan kualitas infrastruktur transportasi cenderung memberikan dampak yang lebih kuat terhadap kelompok komoditas logam dasar dan manufaktur dibandingkan dengan kelompok komoditas mineral, dengan mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing kelompok komoditas.Kata kunci: Kualitas Infrastruktur Transportasi; Kinerja Ekspor; Model Gravitasi; Mineral; Logam Dasar;

---

ManufakturHigh transport costs are an obstacle to trade and hinder the realization of gains from trade liberalization. Empirically and theoritically, better transportation infrastructure quality would influence the efficiency, speed, and the timeliness of export goods duration and delivery process, thus it is expected to reduce trade costs. This study aims to assess the impact of transportation infrastructure quality of Indonesia and its trade partners, which consists of road and port, on Indonesia’s export performance in total as well as on three commodity groups, consisting of mineral, base metals, and manufactured. Using the Gravity Model (Tinbergen, 1962)as the reference model with panel data from bilateral export value between Indonesia and 18 largest trade partners in 2007 to 2018, this study found that the proxy of transportation infrastructure quality of both Indonesia and its trade partners are significant and positively impact Indonesia’s total export performance. This study also found that better transportation infrastructure quality has stronger impacts on base metals and manufactured products rather than mineral products, considering each characteristics of these commodity groups.Keywords: Transportation Infrastructure Quality, Export Performance, Gravity Model, mineral, base metals, manufactured products"