Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka mencapai tujuan suatu negara diperlukan dana, daya, serta upaya yang tertuang dalam berbagai bentuk kebijaksanaan untuk mewujudkannya. Guna memenuhi kebutuhan kegiatan operasional dan pembangunan negara dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, salah satu sumber penerimaan dalam negeri diluar ininyak bumi dan gas alam, diluar penerimaan bukan pajak lainnya, adalah pajak yang termasuk didalamnya cukai.

Penelitian ini mengacu pada konsep cukai dari Sijbren Cnosen dan John F.Due yang pada dasarnya mengatakan bahwa cukai atas barang-barang tertentu itu, mempunyai tujuan ekonomi dan tujuan social. Hal ini berbeda dengan pajak penjualan atas berbagai barang, yang mempunyai tujuan ekonomi untuk memperoleh penerimaan negara semata. Tujuan pungutan cukai dapat dijastifikasi dengan delapan alasan selain satu tujuan untuk memperoleh penerimaan negara.

Penelitian ini merupakan studi kasus cukai tembakau di Indonesia. Kebijaksanaan cukai tembakau selama ini merupakan pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau induk warisan pemerintah Hindia Belanda.

Tujuan penelitian ini ingin mengungkapkan apa yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan cukai tembakau yang berlaku sejak 1969 - 1992, sehingga baru satu tujuan penerimaan negara saja yang tercapai, sedangkan tujuan social cukai tembakau yang menjadi ciri khas cukai belum tercapai. Pengungkapan pengaruh apa yang mempengaruhi kebijaksanaan ini berpedoman pada pendapat Nigro dan Nigro, James E. Anderson, juga Gerald E. Caiden bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan, baik pengaruh sikap pribadi perumus, pengaruh dari luar maupun dari dalam lingkungan institusi perumus itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan cukai tembakau, sehingga pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau seperti yang terjadi selama ini. Institusi perumus kebijaksanaan ini selalu mengutamakan tujuan penerimaan negara dibandingkan dengan tujuan social seperti pengendalian konsumsi hasil tembakau dan penyerapan tenaga kerja, karena pengaruh kondisi ekonomi yang buruk, yang kemudian berpengaruh pada sikap pribadi perumus mengenai nilai organisasi, nilai kepentingan publik, nilai ideology nasionalis yang secara konservatis mempengaruhi sikap perumus kebijaksanaan pada masa-masa berikutnya. Dari penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif atas pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau selama tahun 1969 - 1992 maka terbentuklah hipotesa bahwa kebijaksanaan cukai tembakau selain mempunyai tujuan untuk memperoleh penerimaan negara, juga mempunyai tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha golongan lemah, yang secara eksplisit juga mengandung tujuan-tujuan terdiri dari : (a) penggolongan pengusaha hasil tembakau, (b) perlindungan pengusaha golongan lemah dan (c) perlindungan pengusaha/petani cengkeh.

Issue bahwa mengkonsumsi hasil tembakau mengganggu kesehatan masih gencar dilakukan. Sementara cukai tembakau menyumbang 89,78% dari cukai secara keseluruhan, melibatkan 599 pabrik hasil tembakau, dan menyangkut 11,4 juta tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung. Berdasarkan hal tersebut diatas maka disarankan untuk mengusulkan agar target cukai tembakau tidak selalu dinaikkan, mempertahankan struktur tarip cukai tembakau, mengembangkan hasil tembakau jenis SKSM, menyerahkan perhitungan harga eceran kepada pengusaha hasil tembakau sendiri, dan mengusulkan pengaturan perdagangan tembakau oleh badan pemerintah.

Abstrak :
Dengan adanya reformasi tahunan terhadap cukai rokok adalah sangat krusial untuk menganalisa dampak cukai rokok tersebut terhadap performa manufaktur rokok dimana manufaktur manufaktur tersebut membawa pemasukan yang cukup besar bagi pemasukan pajak Pemerintah Indonesia Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisa dampak dari perubahan cukai rokok terhadap performa keuangan manufaktur manufaktur rokok dimana perusahaan perusahaan tersebut akan membentuk strategi harga terhadap perubahan tersebut Pada tingkat perusahaan penelitian ini membuktikan bahwa dampak dari cukai menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap harga dan keuntungan manufaktur manufaktur rokok tersebut. ...... With annual reformation of cigarette excise tax it is essential to calculate this impact to cigarette manufacturers rsquo performance which is largely bringing revenue to Government revenue from their contribution of cigarette excise tax Thus the journal will examine the impact of the recent changes in excise tax towards the financial performance of Indonesia cigarette manufacturer in which the Company will establish and frame pricing strategies towards the excise tax impact On a company level this research has proven that the impact of excise tax significantly relates to company rsquo s pricing and profit margin

Abstrak :
Pemerintah telah mengeluarkan peraturan cukai tembakau dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Peraturan ini mengatur pengenaan tarif cukai tembakau berdasarkan harga jual eceran. Pemerintah memberlakukan peraturan ini untuk mendapatkan target penerimaan negara dalam jangka waktu tertentu. Peraturan ini dibuat sebagai pertimbangan bahwa produksi dan konsumsi produk tembakau potensi untuk menjadi salah satu penerimaan negara di sektor pajak. Produk tembakau yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara adalah rokok kretek mesin (SKM), rokok kretek tangan (SKT) dan sigaret putih mesin (SPM). Produk-produk yang dibuat oleh manufaktur manufaktur besar, menengah, dan kecil. Ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyusun sebuah peraturan cukai: tarif, harga jual eceran, dan pendapatan per kapita. Regulasi cukai pemerintah terutama pada produk tembakau bertujuan untuk menjamin perlindungan penerimaan cukai tembakau, untuk mengontrol dan membatasi konsumsi tembakau, menciptakan keadilan, untuk membangun keadaan usaha yang sehat, dan untuk mengembangkan seluruh produsen tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang timbul sebagai akibat dari regulasi cukai dan harga jual eceran didasarkan pada produk tembakau dan skala produksi industri rokok. Analisis ini secara khusus ditujukan untuk menentukan dampak pengenaan tarif cukai tembakau di SKT, SKM, SPM dan konsumsi rokok, untuk menentukan apakah pengaruh tarif, harga dan variabel pendapatan SKT, SKM, SPM dan konsumsi rokok memiliki kepekaan sama, dan untuk menentukan apakah harga dan pendapatan mempengaruhi SKT, SKM, SPM dan konsumsi rokok. Analisis dilakukan dengan menggabungkan time series dan data cross sectional atau dengan menggunakan metode pooled data. Hasilnya ditemukan bahwa ada perbedaan pengaruh atau efek variabel bebas antara jenis rokok dan permintaan rokok. Pola konsumsi rokok masyarakat dipengaruhi oleh harga rokok dan variabel penghasilan. Analisis juga diperoleh bahwa permintaan SKT, SKM, dan rokok SPM adalah inelastis. Oleh karena itu, mengingat bahwa penerimaan negara dari cukai rokok cukup besar, peraturan pemerintah dalam menetapkan suku cukai harus memperhatikan pada perubahan pola konsumsi rokok masyarakat serta pada kelangsungan produksi rokok. ...... The government has issued an excise regulation on tobacco in order to raise state revenue in tax sector. The regulation arranges the imposition of tobacco excise rates based on the retail selling price. The government imposed this regulation to obtain state revenue targets within certain period. The regulation was made as a consideration that the production and consumption of tobacco products is potential to be one of state revenues in tax sector. The tobacco products that give big contribution for state revenue are machine-packaged cigarettes (SKM), hand-packaged cigarettes (SKT) and machine-packaged white cigarettes (SPM). Those products are produced by big, middle, small cigarette manufactures. There are three aspects that have to be considered in composing an excise regulation: tariff, retail selling price, and salary. The government excise regulation especially on tobacco products is aimed to guarantee the protection of tobacco excise revenue, to control and limit tobacco consumption, to create fairness, to build fair business circumstance, and to develop entire tobacco manufacturers. The aim of this thesis is to answer the problems that arise as a result of the excise regulation and the retail selling price based on tobacco products and cigarette industrial production scale. The analysis is specifically aimed to determine the impacts of the imposition of tobacco excise rates in SKT, SKM, and SPM cigarette consumption, to determine whether the effect of tariff, price and income variable on SKT, SKM, and SPM cigarette consumption have the same sensitivity, and to determine whether price and income affect SKT, SKM, and SPM cigarette consumption. The analysis was done by combining time series and cross sectional data or by using pooled data method. The result found that there were distinction effects or independent variable effects between cigarette types and cigarette demand. Society pattern of cigarette consumption was affected by cigarette prices and income variable. The analysis also obtained that the demand of SKT, SKM, and SPM cigarettes was inelastic. Therefore, considering that the state revenue from cigarette excise tax is big enough, the government regulation in setting excise rates should concern on the changing pattern of society cigarette consumption as well as on the sustainability of the cigarette production.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, menggunakan instrumen fiskal sebagai langkah pertama mengatur peredaran dan konsumsi rokok elektrik guna mencegah eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsinya dengan menetapkannya sebagai Barang Kena Cukai untuk melindungi pengguna, bystander, dan tentunya dari jangkauan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan penetapan cukai atas rokok elektrik, apakah penerimaannya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, serta penanganan dari pihak terkait untuk mencegah beredarnya rokok elektrik ilegal di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan rokok elektrik dikenakan cukai karena merupakan produk turunan tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah ditetapkannya cukai atas rokok elektrik, serta pendekatan aspek administrasi serta aspek policy dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok elektrik ilegal.

---

ABSTRACT
The Indonesian government through the Ministry of Finance, uses fiscal instrument as the first step in regulating the circulation and consumption of electric cigarette to prevent negative externalities that can generated from its consumption by assigning it as Excise Goods to protect users, bystanders and especially underage children. This research aims to analyze the basic considerations of excise taxation on e-cigarettes, whether the excise tax revenue can bring a significant impact on tobacco excise revenue, and what related parties do to prevent the distribution of illegal e-cigarettes. This research uses a qualitative approach with the post positivist paradigm. The results showed that e-cigarette were subject to excise because it was a tobacco derivative product, excise tax revenue did not differ significantly before and after the excise tax on e-cigarettes was set, as well as administrative and policy aspects are used to deal with the distribution of illegal e-cigarettes.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam rangka mengendalikan konsumsi dan eksternalitas negatif yang dihasilkan produk hasil tembakau, Indonesia menggunakan instrumen kebijakan pajak dan pungutan negara lainnya, sebagai fungsi regulerend dalam mengendalikan konsumsi tesebut. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum mampu memberikan menurunkan konsumsi tembakau. Berbeda dengan Indonesia, Thailand menjadi salah satu contoh negara yang berhasil menggunakan instrument pajak dan pungutan lainnya untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparasi struktur pungutan negara atas konsumsi tembakau yang berlaku saat ini di Indonesia dan Thailand serta menganalisis alternatif struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Indonesia berdasarkan studi komparasi dengan Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah komparasi struktur kebijakan pungutan negara Indonesia dengan Thailand menunjukkan bahwa struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Thailand, lebih bervariasi dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan komparasi tersebut, terdapat beberapa kebijakan alternatif yang dianggap mampu diterapkan di Indonesia, seperti menggunakan multi stage levy dalam pemungutan PPN atas hasil tembakau, meningkatkan beban pajak atas rokok dan tarif cukai hasil tembakau secara signifikan secara berkala, dan menerapkan kebijakan pajak untuk kesehatan dan pajak untuk layanan siaran publik, sehingga tujuan kebijakan untuk menurunkan prevalensi merokok dapat tercapai, dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

---

ABSTRACT
In order to control the consumption of and the negative externalities caused by tobacco products, Indonesia use the instrument of tax policy and other state levies, as a regulerend function in controlling the consumption of tobacco. However, the policy is considered not able to provide lower tobacco consumption. Otherwise, Thailand is an example of a successful country that using tax instruments and other levies to control tobacco consumption. The purpose of this study is to analyze the comparation of state levy structure on current tobacco consumption in Indonesia and Thailand and to analyze alternative policy structure of state levy on tobacco consumption in Indonesia based on comparative study with Thailand. This research was conducted using qualitative approach with descriptive research purpose and data collection techniques through literature study and field study in the form in depth interview. The results of this study is the comparative structure of Indonesia 39 s state levy policy with Thailand indicate that the policy structure of state levy on tobacco consumption in Thailand is more varied than Indonesia. The comparative structure of the state levy policy with Thailand shows there are several alternative policies considered capable of being applied in Indonesia, such as using multi stage levy in VAT collecting of tobacco products, increasing tobacco the tax burden on cigarette and excise tariffs significantly and periodically, and applying tax policies for health and tax for public broadcasting services, so policy objectives to reduce the prevalence of smoking can be achieved, and can increase state revenues.

Abstrak :
Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan penerimaan negara, dikarenakan memiliki daya saing tinggi dalam sektor strategis domestik, dan menghasilkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah menerapkan PMK Nomor 63/PMK.03/2022, dalam peraturan tersebut, tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau berubah menjadi 9,9%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau ditinjau dari asas revenue productivity dan menganalisis bagaimana strategi perusahaan rokok dalam menghadapi dampak atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau telah memenuhi asas revenue productivity, karena atas perubahan tersebut memenuhi the principle of adequacy, the principle of adaptability, dan collection cost yang dijadikan sebagai alat ukur dalam pemenuhan asas revenue productivity. Kemudian, perubahan pada tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau tidak menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan rokok, dikarenakan perusahaan rokok menerapkan strategi regulatory affair dan financial review, sehingga dampak tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk kedepannya, pemerintah diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada perekonomian, serta memberikan kejelasan hukum lebih lanjut mengenai kebijakan yang akan diterapkan kedepannya. Kemudian, perusahaan rokok perlu mempertimbangkan untuk menambahkan strategi dalam menghadapi segala force majeure, agar dapat lebih siap untuk menghadapi keadaan tersebut. ......The Tobacco Industry (IHT) has a high potential to enhance state revenue due to its strong competitiveness in the domestic strategic sector and significant contribution to Indonesia's economy. In 2022, the government implemented Regulation PMK No. 63/PMK.03/2022, which changed the effective Value Added Tax (VAT) rate on tobacco product deliveries to 9.9%. The objective of this research is to analyze the impact of the changes in VAT policy on tobacco product deliveries from the perspective of revenue productivity principle, and to analyze the strategies employed by tobacco companies in facing the effects of the changes in the VAT rate on tobacco product deliveries. This research adopts a post-positivist research approach with a descriptive research objective. The research findings indicate that the changes in VAT policy on tobacco product deliveries have fulfilled the revenue productivity principle, as they comply with the principles of adequacy, adaptability, and collection cost, which serve as measures for fulfilling the revenue productivity principle. Moreover, the changes in the effective VAT rate on tobacco product deliveries have not significantly impacted tobacco companies, as they have implemented regulatory affairs and financial review strategies, effectively managing the associated effects. Looking ahead, it is necessary for the government to consider the prevailing economic conditions and provide further legal clarity regarding future policies. Additionally, tobacco companies need to consider adding strategies to address any force majeure events, ensuring preparedness to face such circumstances.

Abstrak :
ABSTRAK
Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) adalah skema pendanaan kesehatan masyarakat yang dipromosikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencapai kesetaraan dalam layanan kesehatan termasuk dan memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Indonesia memulai program UHC melalui program nasional Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam implementasinya, JKN telah menghadapi banyak masalah dan salah satunya adalah defisit dana. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah memilih menggunakan cukai rokok sebagai sumber earmarked fund. Dengan metode sistem dinamis, penelitian ini memberikan wawasan struktural bahwa earmarking dari cukai rokok untuk JKN, dalam kasus Indonesia, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketidakberlanjutan ini terutama disebabkan oleh dampak buruk penggunaan rokok terhadap kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya kesehatan dan oleh dampak sosioekonomi yang juga semakin membebani anggaran pemerintah.

---

ABSTRACT
Universal Health Coverage (UHC) is a public health funding scheme promoted by the World Health Organization (WHO) to achieve equity in healthcare service including promotive, preventive, curative, and rehabilitation care at an affordable cost. UHC also aims to provide financial equity and financial protection for the community. In 2014, Indonesia started the UHC program through its national program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). In its implementation, JKN has faced many issues with the most recent topic being the fund deficit. To counter this issue, the Indonesian Government has chosen to use earmarking fund from tobacco excise to support JKN. Using system dynamics, this research provides a structural insight that earmarked fund from tobacco excise, in Indonesia case, is not sustainable in the long run. This unsustainability is mainly caused by the adverse effects of tobacco use to health which in turn increases public health expenditure and by its socioeconomic effects which also further burdens the government budget.

Abstrak :
Konsumsi rokok yang terus meningkat dan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari konsumsi rokok belum dapat diminimalisasi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu kebijakan kenaikan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan hasil tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 dengan dikeluarkannya PMK No. 207/PMK.010/2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut diformulasikan, yaitu untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok. ......The increasing cigarette consumption and the negative externalities caused by cigarette consumption can not be minimized by the government policy which is the increase Value Added Tax VAT effective rate policy on rendering tobacco product. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 . This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study in the form of in depth interview. The results show that the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 with the issuance of PMK No. 207 PMK.010 2016 has not been implemented in accordance with the policy objectives are formulated, which is to minimize the negative externalities of cigarette consumption.

Abstrak :
Dalam praktik desentralisasi, Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau tembakau dengan tujuan sebagai salah satu sumber pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penggunaan utama dana ini oleh pemerintah daerah adalah untuk penyediaan supply side sektor kesehatan diantaranya pengadaan fasilitas kesehatan. Peningkatan anggaran DBH CHT setiap tahunnya belum diiringi dengan memadainya jumlah fasilitas kesehatan. Menggunakan data sekunder tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018-2020, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan DBH CHT terhadap jumlah fasilitas kesehatan di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah model regresi Negative Binomial. Hasil validasi awal menunjukan bahwa daerah penerima DBH CHT mengalami peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dibandingkan daerah nonpenerima. Hal ini didukung dengan hasil regresi yang menunjukan bahwa DBH CHT mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah fasilitas kesehatan di level kabupaten/kota. Diharapkan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan DBH CHT dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat. ......In the implementation of decentralization, the Tobacco Product Excise Sharing Fund (DBH CHT) is given to excise and/or tobacco producing regions with the aim of being one of the sources of funding for the National Health Insurance (JKN) program. The main use of these funds by local governments is to provide the supply side of the health sector including the provision of health facilities. The annual increase in the DBH CHT budget has not been followed by an adequate number of health facilities. Using secondary data at the provincial and district levels in Indonesia in 2018-2020, this study aims to determine how the DBH CHT policy influences the number of health facilities. The analytical method used in this study is Negative Binomial regression model. The result of the initial validation shows that the DBH CHT recipient regions have increased the number of health facilities compared to non-recipient regions. This is supported by the regression results which show that the DBH CHT have a positive impact on increasing the number of health facilities at the district levels. It is hoped that the process of planning, budgeting and implementing the DBH CHT policy can be better managed and monitored so that the benefits can be felt in improving health services in the community.