Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah salah satu bentuk penerapan konsep earmarking di Indonesia. Sebagai penerima DBH CHT terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Karawang berhasil memanfaatkannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti pembangunan Rumah Sakit Khusus Paru dan Puskesmas Rawat Inap. Namun demikian, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak ada yang mencapai target anggaran dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pemanfaatan alokasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Karawang dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pemanfaatan DBH CHT kedepannya dapat direalisasikan lebih maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menganalisis dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan DBH CHT untuk aspek kesehatan telah dilaksanakan cukup baik. Namun demikian, untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum masih belum maksimal pemanfaatannya. Aspek kesejahteraan masyarakat, sulit untuk dimanfaatkan karena karakteristik Kabupaten Karawang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, penegakan hukum sulit dimanfaatkan karena belum terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. ......The Policy Revenue Sharing of Tobacco Excise is one of the implementation concept of earmarking in Indonesia. As the largest recipient of the CHT DBH in West Java, Karawang Regency has succeeded in utilizing it to improve health facilities such as the construction of a Special Pulmonary Hospital and Inpatient Health Center. However, the utilization of the Revenue Sharing of Tobacco Excise has not reached the budget target in the last five years. Therefore, this study will evaluate the policy on the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise Sharing Fund allocation in Karawang Regency with the hope that the results of this study can provide new knowledge for both the central government and local governments so that the utilization of DBH CHT in the future can be realized more optimally in accordance with the regulation. This study analyzes the six policy evaluation criteria proposed by Dunn which are effectiveness, efficiency, responsivity, adequacy, appropriateness, and equity. The results of this study indicate that the utilization of Revenue Sharing of Tobacco Excise for the health aspect has been implemented quite well. However, for the aspect of community welfare and law enforcement, the utilization is not optimal yet. The aspect of community welfare is difficult to utilize because the characteristics of Karawang Regency are not inline with the regulation. Moreover, Law enforcement is difficult to utilize because the communication between the local government and the local Customs and Excise Supervision and Service Office is not yet sufficient enough.

Abstrak :
Produksi Xilooligosakarida dari Tangkai Tembakau Menggunakan Streptomyces sp. BO 3.2. Tangkai tembakau merupakan salah satu limbah lignoselulosa yang memiliki kandungan xilan sebesar 21,9%. Lignoselulosa dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi xilooligosakarida. Xilooligosakarida (XOs) merupakan oligosakarida yang merupakan dietary fiber yang memiliki aktivitas prebiotik. Penelitian ini bertujuan untuk produksi xilooligosakarida dari xilan tangkai tembakau secara enzimatik menggunakan xilanase Streptomyces sp. BO 3,2. Xilan tangkai tembakau diekstraksi secara alkali. Deliginifikasi dilakukan dengan mengunakan natrium hipokorit (NaOCl) 1% mampu menurunkan kandungan lignin dari 32,93% menjadi 18,15%. Ekstraksi xilan tangkai tembakau dengan menggunakan natrium hidroksida (NaOH) 10% mampu mengasilkan rendemen kandungan xilan sebesar 15,53 %. Produksi xilanase Streptomyces sp. BO 3,2 pada media xilan tangkai tembakau 0,5% memiliki aktivitas sebesar 5,92 U/mL dengan kondisi optimum pada pH 5,5 dan suhu 60 °C. Xilanase Streptomyces sp. BO 3,2 stabil pada suhu 4 °C dan 30 °C selama 120 jam. Xilanase Streptomyces sp. BO 3.2 (4.40 U/mL) mampu menghidrolisis xilan tangkai tembaku 2% dan xilan beechwood 2% pada waktu inkubasi 1, 3, 5, dan 12 jam dan mampu menghasilkan xilooligosakarida dengan derajat polimerasi masing-masing 2,18 dan 2,15. Analisis Thin layer chromatography (TLC) menunjukkan produk hidrolisis berupa xilooligosakarida tanpa adanya xilosa, glukosa, dan arabinosa.

---

Tobacco stalk (TS), which is one type of lignocellulosic material, has a xylan content of up to 21.9%. Lignocellulose can be used to produce xylooligosaccharides (XOs). XOs are dietary fibers that have prebiotic activity. This study aimed to produce XOs from tobacco stalk xylan using xylanase from Streptomyces sp. BO 3.2. After the TS was delignified, the xylan was extracted using the alkali method. The delignification process, which used 1% natrium hypoclorite (NaOCl), decreased the lignins from 32.93% to 18.15%. Xylan extraction was conducted using 10% natrium hydoroxide (NaOH); this extraction produced xylan of 15.53% (w/w). The xylanase produced by Streptomyces sp. BO 3.2 on a 0.5% TS medium had 5.92 U/mL of activity, with the optimum condition occurring at pH 5.5 and a temperature of 60 °C. The xylanase was stable, at temperature 4 °C and 30 °C for 120 hours. The xylanase Streptomyces sp. BO 3.2 was capable of hydrolyzing 2% TS xylan and 2% beechwood xylan during the first, third, sixth, and twelfth hours of incubation time; it also produced XOs with degrees of polymerization (DP) of 2.18 and 2.15, respectively. A Thin layer chomatography (TLC) analysis indicated that the hydrolysis products were XOs with the absence of xylose, glucose, and arabinose.

Abstrak :
Meningkatkan harga produk hasil tembakau melalui pajak yang lebih tinggi dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengendalikan konsumsi dan eksternalitas negatif yang ditimbulkannya. Indonesia termasuk salah satu negara yang memanfaatkan instrumen pajak, salah satunya PPN atas hasil tembakau, namun kenaikan PPN belum memberikan efek yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren kebijakan PPN atas penyerahan hasil tembakau sejak 20 tahun terakhir sesuai amandemen UU dan menganalisis konteks kebijakan Indonesia dengan kebijakan Negara Afrika Selatan dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan sejak 20 tahun terakhir, terjadi tren kenaikan tarif efektif berkisar rendah antara 0,2 -0,3, tren pemungutan dengan single stage levy, peralihan pengawas pelaksanaan penyetoran dari DJBC ke DJP, dan perubahan DPP untuk pemberian cuma-cuma. Secara teoritis, PPN bukan instrumen yang tepat untuk mengendalikan tembakau di samping cukai. Negara Afrika Selatan dan Filipina memungut PPN secara multi stage dan lebih memanfaatkan instrumen cukai dibandingkan PPN dalam mengurangi konsumsi tembakau, namun PPN dengan kenaikan sebesar 1 di kedua negara tersebut dapat berperan sebagai pungutan tambahan dalam membantu pengendalian tembakau. ......Increasing the price of tobacco products through higher taxes is considered to be the most effective way to control the consumption of and the negative externalities caused by tobacco products. Indonesia is one of the countries that use tax as an instrument to curb tobacco consumption, one of them being VAT, but the increase of VAT hasn rsquo t given any desired effect yet. The purpose of this study is to analyze VAT policy trends in Indonesia over the last 20 years in accordance with the amendments to the Act and to analyze the Indonesian policy context with the policy of South Africa and Philippines. This study uses a qualitative approach with descriptive research objective and the data collection techniques of literature study and field study through in depth interview. The result shows that since the last 20 years, there has been a trend of effective rate increase between 0,2 0,3 , the trend of levy with single stage system, the transfer of supervising authority from DJBC to DJP, and the slight change of tax base for ldquo pemberian cuma cuma rdquo . Theoretically, VAT is not suitable for controlling consumption, in addition to excise duty. South Africa and Philippines collect VAT on a multi stage basis and use excise as the main instrument, rather than VAT, to reduce tobacco consumption, but VAT with recent 1 increase in both countries can at as additional levies in helping tobacco control.

Abstrak :
ABSTRACT
Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.Konsep earmarking di Indonesia salah satunya diterapkan pada Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis dari sisi isi implementasi dan sisi lingkungan implementasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pada sisi isi kebijakan berhubungan dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang tadinya dianggap lebih memiliki keuntungan bagi daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sekarang menyebabkan pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaku terlalu ketat, sedangkan dari sisi lingkungan implementasi adanya perbedaan interpretasi Peraturan Menteri Keuangan dan kurangnya komunikasi antara organisasi perngkat daerah pelaksana kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan menjadi penyebab tidak terserapnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan optimal.

---

ABSTRACT
The concept of earmarking in Indonesia is applied to the Revenue Sharing of Tobacco Excie. Pasuruan regency is one of the implementers of Revenue Sharing of Tobacco Excise in Indonesia. This research disscusses regarding The Implementation of the Revenue Sharing of Tobacco Excise in Pasuruan regency. The approach used is qualitative descriptive method. This study analyzes of the content of policy and the context of implementation. Results of this study is on the content of the policy related to the change of the Minister of Finance Regulation that was considered more advantageous for the recipent before than the new one because the new one is too tight, while from the context of policy has a difference of Minister of Finance Regulation on the interpretation between the local government and the central government who implement the regulation in Pasuruan regency is the cause of the absorption of funds that are not maximal.