Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Ryo Tjokrosoedomo
"Tembakau merupakan salah satu tanaman yang memiliki luas lahan terbesar di Indonesia, namun hampir seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan rokok. Dengan adanya Framework Convention on Tobacco Control yang dicanangkan WHO pada tahun 2003 pada skala global dan adanya beberapa peraturan seperti UU No. 36 Tahun 2009 dengan penjelasan pada PP No. 109 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2013 mengenai pengendalian rokok pada skala nasional, maka diperlukan suatu usaha agar penghasilan petani tembakau tidak berkurang. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan tembakau sebagai bahan baku produk lain, salah satunya adalah sebagai pestisida. Limbah tembakau yang mengandung 0,6 - 4 persen nikotin sulfat merupakan insektisida yang efektif. Nikotin yang ada dalam tembakau merupakan racun saraf yang bekerja sangat cepat dan paling efektif pada serangga bertubuh lunak dan tungau. Ekstraksi nikotin dilakukan menggunakan pelarut etanol pada ekstraktor tubular dengan unggun yang memiliki ketinggian 30 cm dan diameter 3 cm. Ekstraksi dilakukan selama 100 menit dengan variasi laju alir 0,5 mL/menit, 1 mL/menit, dan 3 mL/menit, Variasi diameter partikel dilakukan pada 0,45 mm dan 0,9 mm. Nikotin yang dihasilkan dari proses ekstraksi tersebut dapat dianalisis menggunakan HPLC untuk mendapatkan nilai yield dari proses ekstraksi tersebut. Hasil uji HPLC menunjukkan bahwa ekstraksi memiliki yield optimal pada laju alir pelarut 1 mL/menit dan diameter partikel 0,45 mm sebesar 10,88 mg.

Tobacco have one of the largest plantation area in Indonesia, but almost every tobacco is used as a raw material for cigarette. With Framework Convention on Tobacco Control coming in 2003 on global scale and several government rule about cigarette control on national scale, someway is needed so tobacco farmer profit will not go down. One of the things to do is to use tobacco as a raw material for other products, such as pesticide. Tobacco waste has 0,6-4 percent nicotine sulfate which is an effective insecticide. Nicotine inside tobacco is a strong neurotoxin that can work really fast and very effective on insect and mold. Nicotine extraction is conducted using ethanol as solvent in a tubular extractor. Extraction process is done on bed with 30 cm height and 3 cm diameter for 100 minute with sampling every 20 minute on 0,5 mL/minute, 1 mL/minute, and 3 mL/minute solvent flow rate as well as 0,45 mm and 0,9 mm particle diameter variation. Nicotine that produced from the extraction process can be analyzed using HPLC to get the yield from that extraction process. HPLC testing shows that the extraction optimal yield is 10.88 mg, on 1 mL/minute solvent flow rate and 0,45 mm particle diameter."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patricia Soetjipto
"Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31521
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library